

- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Flattr
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
As governments work around the clock to try and stop the spread of COVID-19, they are using all resources possible, turning more and more towards technology solutions to speed up their efforts in battling the spread of the virus. This includes large surveillance networks, mobile phone tracking, accessing and sharing health records, AI and facial recognition.
Tech Solutions to Beat Coronavirus raise Data Privacy Concerns
Although these efforts are being used for public health and safety, and it makes sense for Governments to use everything possible to fight this virus, it does raise concerns about data privacy.
Some of those tech solutions being implemented have a direct impact on people’s privacy. In certain cities, the entire population is under intense surveillance, while in some places the medical data of those infected with the virus is being shared between organisations and countries. It’s a fine line between using data for good and infringing on personal data rights.
Surveillance: external monitoring and personal data
Cameras or drones monitoring or ensuring people stay at home, tech solutions to screen crowds for people with elevated temperatures, facial recognition technology to track activity and movement are all ways governments are trying to curb the spread of coronavirus.
It is not just external sources that are being used for surveillance, governments are looking at citizens digital footprints to track their activity from their credit cards activity or tracking their movements from their smartphone data.
Governments all over the world looking to mobile data to help combat COVID-19
Singapore Government has launched a contact-tracing smartphone app last week to help identify those who have been exposed to the coronavirus and to aid contact tracing nationwide
BT, owner of UK mobile operator EE, is in talks with the UK government about using its phone location and usage data to monitor whether coronavirus limitation measures such as asking the public to stay at home are working.
Similar measures have already been carried out much further in South Korea, which has used apps to monitor the spread of the disease.
Israel also recently passed an emergency law which allows the government to track the spread of the virus using data from mobile phones.
Government Data Usage needs to be transparent-
Privacy and data protection laws cannot and should not get in the way of government strategy to saving lives. But even at times of crisis, data privacy should still be respected, and frameworks put in place for emergency situations like this and for also what happens once the crisis has been resolved. This should be clearly communicated to all citizens to maintain government transparency and trust, and good government-citizen relationships.


- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Flattr
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Industri pangan dunia terus berkembang. Sentuhan teknologi telah mengubah berbagai lini industri pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga hasil olahan makanan. Industrialisasi dan automasi ikut mempercepat proses di produksi, rantai distribusi, hingga pemrosesan makanan.
Namun, beberapa praktik industrialisasi makanan menyebabkan metode produksi yang tidak ramah lingkungan, menimbulkan penyakit, resistensi antibiotik, hingga epidemi diabetes. Modal yang dikerahkan untuk menggerakkan roda ekonomi industri pangan kini dibayar dengan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam, hancurnya habitat alam, dan pencemaran racun ke lingkungan.
Di sisi lain, standar permintaan konsumen juga meningkat. Mereka menginginkan makanan yang lebih sehat dan memerhatikan kelestarian lingkungan. Akibatnya, muncul tantangan-tantangan baru di industri pangan dan diperlukan sebuah terobosan baru untuk mengatasinya. Beberapa terobosan teknis proses dan metode transformatif diperlukan untuk mengatasi kesulitan sistem pangan dan memenuhi perubahan tren.
Keinginan konsumen yang meningkat untuk solusi makanan yang sehat, enak, tapi tetap memerhatikan kelestarian alam menjadi pendorong evolusi di sektor pangan. Inovasi diperlukan untuk menjawab semua tantangan itu. Saat ini, sejumlah inovasi tengah diupayakan perusahaan teknologi pangan untuk memproduksi sumber protein dari nabati dan sumber alternatif. Selain itu, ada pula inovasi dalam teknik pertanian alternatif, seperti pertanian vertikal dan hidroponik. Tren lain adalah inisiatif untuk mengurangi limbah makanan dan memberikan nutrisi tambahan ke makanan.
Dengan demikian, kolaborasi perusahaan rintisan, inkubator, dan akselerator di industri ini diharapkan bisa memberi kontribusi untuk masa depan industri pangan. Sebab, upaya mereka akan menjadi penentu industri pangan dunia yang lebih sehat, inovatif dan lestari.
Inovasi teknologi pangan
“Teknologi pangan mulai banyak dilirik terutama setelah COVID, sebab mereka mulai awas terhadap apa yang dimakan dan pengaruhnya pada kesehatan. Inilah yang membuat perusahaan startup teknologi makanan bertumbuh,” jelas Chris dalam wawancara dengan OpenGov Asia.
Chris sendiri telah bergelut di industri teknologi makanan selama sepuluh tahun terakhir. Satu hal yang membuatnya tertarik dengan sektor ini adalah dampak yang bisa dirasakan di keseharian banyak orang. Kontribusi memberikan dampak positif bagi kesehatan orang lain dan lingkungan menjadi pendorong terbesarnya untuk terus bergelut di industri ini.
Menurut Chris, terdapat sejumlah alasan yang mendorong munculnya revolusi industri pangan:
- Sebagian konsumen makin peduli dengan industri makanan ramah lingkungan mendorong munculnya penyedia pangan alternatif yang lebih lestari. Mereka menuntut cara dan sumber produksi makanan yang lebih memerhatikan keberlanjutan. Misal beberapa komunitas, khususnya di Eropa, lebih tertarik untuk membeli produk yang diproduksi secara lokal. Cara ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mengurangi panjang rantai distribusi dan energi yang diperlukan untuk mengimpor makanan.
- Orang-orang yang makin peduli dengan kesehatan akan mencari produk-produk dengan nilai gizi yang lebih baik. Sejumlah perusahaan menciptakan antioksidan untuk mendukung imunitas dan kesehatan. “Ada sebuah perusahaan yang fokus menciptakan produk tetes seperti minyak ikan yang kaya akan DHA untuk ditambahkan pada makanan dan meningkatkan nutrisi makanan,” jelas Chris.
- Di sejumlah negara maju, seperti Jepang, Singapura, Hong Kong, jumlah populasi orang tua makin tinggi. Sehingga mereka perlu makanan yang mudah dicerna, sehat, dan mudah disiapkan.
Pencarian protein alternatif menjadi salah satu tren di industri makanan. Chris bercerita kalau salah satu perusahaan pangan itu tengah meneliti sumber protein baru dari air limbah. Mereka berusaha mencari cara untuk mengubah protein yang terdapat pada air tersebut agar bisa digunakan untuk makanan ternak, peliharaan, bahkan manusia. Sehingga, kita bisa menjaga polusi yang diciptakan dari peternakan dan tak lagi perlu membuat peternakan sebagai sumber protein. Sebab, peternakan merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar dunia.
Masalah limbah sisa makanan menjadi masalah lain yang ingin dipecahkan di sektor ini. Restoran dan toko roti modern menjadi penyumbang sampah terbesar dunia. Salah satu perusahaan food tech berinovasi dengan mengumpulkan makanan sisa itu untuk dijadikan pakan serangga. Serangga merupakan salah sumber protein alternatif selain hewan ternak. Cara ini ikut mendukung kelestarian lantaran mengurangi jumlah sampah organik yang berbahaya. Sampah akan menghasilkan gas metana yang bisa menimbulkan ledakan sewaktu-waktu, jika tidak diproses dan ditumpuk dalam waktu lama.
Tren lain yang akan berkembang menurut Chris adalah perkembangan teknologi pengawetan makanan yang lebih alami agar lebih ramah lingkungan. Hal ini bisa memberi dampak lebih jauh ke masalah kelestarian; mengurangi sampah makanan dan perbaikan untuk distribusi makanan.
Beberapa proses pengolahan dan pengawetan makanan saat ini telah digunakan, contohnya adalah pemrosesan dengan tekanan tinggi. Proses ini sudah ada selama 20-25 tahun dan makin memiliki peran penting. Chris mencontohkan bagaimana teknik ini bisa mengawetkan guacamole (saus yang terbuat dari alpukat) tetap segar selama sebulan di lemari es. Padahal, biasanya, alpukat akan berubah menjadi kecokelatan jika disimpan terbuka selama sehari.
Tantangan industri pangan
Lantaran berhubungan dengan kesehatan dan hidup manusia, industri pangan memiliki sejumlah regulasi yang ketat. Apalagi jika makanan konsumsi itu sudah melalui proses yang sangat inovatif. Terdapat sejumlah rintangan regulasi yang harus dilalui sebelum produk bisa meluncur ke pasar.
“Jika produk mereka sangat inovatif, maka akan ada banyak rintangan yang datang. Mereka harus memiliki mitra korporat yang lebih besar yang dapat membantu bernavigasi, sebab mereka harus membuktikan keamanan pangan itu. Mitra yang tepat akan membantu Anda memahami apa yang perlu Anda lakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan tersebut.”
Ketika ditanya mengenai personalisasi di industri pangan, Chris menyebut hal itu sepertinya masih belum akan menjadi tren dalam waktu dekat. Sistem pangan saat ini cenderung menggunakan sistem industrialisasi dalam jumlah besar.
Di industri medis, isu personalisasi sudah muncul terkait dengan obat yang bisa dibuat secara khusus. Belakangan diketahui bahwa obat yang sama bisa memberikan tingkat kemanjuran yang berbeda pada orang berbeda ras. Menurut Chris, hal tersebut juga bisa diterapkan pada makanan.
Misalnya, makanan di Bangkok untuk orang Asia bisa disajikan berbeda dengan orang ras Eropa yang juga tinggal di sana. Personalisasi ini bisa terbantu dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Namun, Chris pesimis hal ini akan terwujud dalam waktu dekat.
“Saya pikir personalisasi masih akan memakan waktu untuk dilakukan dalam skala besar,” tuturnya.
LKYGBPC mendukung inovasi dan kewirausahaan
Menurut Chris, kompetisi kewirausahaan Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition yang diselenggarakan Singapore Management University (SMU) menjadi pendorong inovasi yang penting bagi generasi muda. Lewat kompetisi ini, mereka bisa mendapat praktik langsung untuk mengambil risiko dan berani gagal.
“Anda harus mendorong anak-anak bahwa mereka perlu gagal dan memahami kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kompetisi membantu mereka mengambil risiko, sebab keberanian mengambil risiko merupakan inti dari inovasi. Anda akan mengambil banyak risiko, banyak kegagalan, dan Anda harus bisa belajar dari itu dan bangkit kembali,” tuturnya.
Untuk mendorong inovasi, Chris menyarankan perlunya dibuat suasana yang terbuka agar semua orang punya perasaan aman dan kebebasan berbicara. Jika terjadi kegagalan, maka bisa dilakukan diskusi terbuka untuk membahas penyebab kegagalan. Dalam situasi terbuka ini, semua harus berkontribusi memberikan ide.
“Anda hanya perlu mencari tahu mengapa itu tidak berhasil. Imbasnya, anggota tim memiliki zona aman untuk berbicara dan tidak merasa dihakimi dan mereka pun bersedia mengambil risiko. Saya pikir itu adalah bagian dari tantangan yang kami hadapi. Semua orang ingin semuanya sempurna saat pertama kali membuat sesuatu, tapi mereka perlu tahu kalau mereka juga bisa gagal.”
Para wirausahawan juga didorong untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Semakin cepat memahami apa yang disukai dan tidak disukai oleh seorang entrepreneur maka akan semakin baik. Hal ini dapat membuat ia mendalami apa yang ia sukai dan meminta bantuan rekan untuk pekerjaan yang tidak disukai.
Chris juga mendukung bagaimana SMU mengatur kompetisi ini menjadi dua jalur. Pertama, jalur ide. Jalur ini mengharuskan startup untuk mengutarakan ide mereka seperti halnya melakukan pitching ke inkubator. Kedua, jalur untuk startup yang sudah memiliki pendapatan. Dengan demikian, kedua tipe peserta bisa saling belajar satu sama lain. Sehingga mereka bisa memberikan pelatihan satu sama lain, berbicara, hingga berkolaborasi.
Kompetisi global ini membuka kesempatan lebih besar kepada para peserta untuk mempelajari apa yang dilakukan oleh startup di wilayah lain. Selain itu, acara ini juga membuka kesempatan kolaborasi dengan peserta dari negara-negara lain. Mereka pun bisa mendapat inspirasi dari peserta lain dan memodifikasinya sesuai dengan kondisi pasar setempat.
Sementara itu, bagi para pegiat startup food tech, Chris menyarankan untuk memiliki ketabahan dan ketekunan dalam menjalani bisnis di sektor ini. Mereka sudah pasti akan mengalami banyak penolakan, sehingga ketabahan untuk mencari umpan balik yang tepat dan memperbaiki produk dan layanan adalah kunci agar bisa membalikkan keadaan.
Ia berpesan bahwa startup yang berhasil adalah mereka yang menantang status quo. Mereka mempertanyakan mengapa sebuah kebiasaan harus dijalankan dengan cara tertentu. Mengapa kita melakukannya dengan cara ini? Kenapa, kenapa harus seperti itu? Apakah bisa dipecahkan dari perspektif yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu diyakini Chris bisa membimbing para pegiat startup untuk menggoyahkan pemimpin pasar saat ini.
“Jadi saya kira yang terpenting bagi startup food tech adalah mencoba untuk memahami konsumen dan siap untuk memodifikasi produk tersebut dan teruslah mencoba. Startup mungkin perlu mengubah cara penyampaian pesan. Misal dengan mengubah pesan ‘makanan dengan indeks glikemik rendah’ menjadi makanan pengurangan gula’, karena orang-orang lebih memahami konsep tersebut.”
Ditambah lagi dengan dukungan komunitas startup sangat suportif. Hal ini bisa menjadi bantuan berharga di saat-saat sulit, terutama karena komunitas ini mencakup orang-orang yang bergelut dengan masalah yang sama.
“Saya jamin seseorang mengalami masalah yang sama dengan yang Anda miliki, dan mereka akan memiliki perspektif baru tentang hal itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda sehingga sangat penting untuk terhubung dan berkolaborasi,” jelasnya.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Flattr
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Like in business and other aspects, the future of crime fighting will be heavily influenced by technological advancements. Artificial intelligence (AI), machine learning (ML), automation, augmented reality, big data, and all the other most significant trends observed in other industries are equally impacting policing.
In Singapore, an Emergency Video System uses technology that is already on mobile phones. This lets people who call ‘999’ or ‘995’ tell the Singapore Police Force (SPF) and Singapore Civil Defence Force (SCDF) Operations Centres where the incident is happening and what it looks like.
This ability will make it much easier for SPF and SCDF Operations Centres, as well as first responders, to assess the situation and make decisions. With these technologies, police officers and intelligence agencies have more tools than ever before to stop crime and keep citizens safe. As criminals become more inventive in their own use of technology and data, SPF and SCDF also help combat the emergence of new types of crime.
The Police Operations Command Centre (POCC) and the SCDF Operations Centre will both be able to use the Emergency Video System. Hence, officers at the POCC and SCDF Operations Centre may encounter difficulties understanding the incident situation during emergency calls, particularly in complex and dynamic situations where the caller may be incapable to convey the extent of the situation.
The Emergency Video System supplemented the Home Team’s emergency call response by allowing SPF and SCDF officers at the respective Operations Centres to start live video streaming from the caller’s mobile phone to assist in decision-making and situational assessment.
Callers would also be able to share their real-time location with SPF and SCDF officers via the system, which would aid in the subsequent emergency response. Collaborations have emerged with other institutions to develop this new capability.
Additionally, where a live stream would be beneficial for a ‘999’ or ‘995’ incident, the Operations Centre will activate the Emergency Video System. The caller will give the operator permission to activate the live video stream from a safe location.
An SMS with a link will then be sent to the caller. By tapping on the hyperlink, the caller’s mobile phone’s web browser will be used to stream live footage of the incident, without the need to install any new applications. At the same time, the system will transmit the caller’s location to the Operations Centre, facilitating front-line emergency response.
During the live video streaming, the caller should stay on the ‘999’ or ‘995’ line while officers in the Operations Centre can talk to the caller over the phone while keeping an eye on the video feed.
Before responding officers arrive at the incident site, the Emergency Video System will provide SCDF and SPF with an additional means of triaging and sense-making. This will also help responding forces prepare for the incident while they are on their way to the scene. When both the SPF and the SCDF are responding to a major emergency, such as a major fire, they may use the same live stream.
By allowing organisations to respond to criminal activity in real-time, new digital technologies are transforming the way police protect and serve the public. It is crucial to stay up-to-date on technological advancements that can assist law enforcement on a global scale and to implement these advancements as they see fit in any given environment.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Flattr
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Ministry of Industry and Trade has been focusing on protecting consumer rights online amid the boom of e-commerce and the digital economy since the COVID-19 pandemic. The Ministry launched Consumer Rights Day on World Consumer Rights Day, which is marked every year on 15 March.
The Ministry has stressed the importance of consumer protection in building a healthy environment and promoting socioeconomic development. This year’s event highlighted information transparency and safe consumption.
Despite the implementation of the Law on Consumer Rights Protection on 1 July 2011, there has been a persistent prevalence of consumer rights violations across multiple levels, with a growing level of complexity. Entering the post-COVID-19 period, e-commerce, especially borderless trade, has made consumer rights protection a new focus as there were several risks consumers face online. These risks include the sale of counterfeit and substandard products, as well as the misuse of personal information for fraudulent purposes.
The Vietnam Competition and Consumer Authority is preparing to revise the Law on Protection of Consumer Rights to ensure that the legislation stays up-to-date with the evolving landscape. The proposed amendments to the law are expected to be presented for approval at the National Assembly’s meeting in May.
Tran Huu Linh, General Director of the Vietnam Directorate of Market Surveillance, noted that apart from the online shopping trend, there has been an increase in trade fraud and risks to consumers, including fake and poor-quality products. According to statistics from the Ministry, over 1,660 online kiosks offering more than 6,400 products were taken down, and five e-commerce websites accused of selling counterfeit and/or uncertified products were blocked last year.
Linh emphasised that safeguarding consumer rights in the online realm was a priority for the market watch, particularly considering Vietnam’s ambition to become a frontrunner in digital economy development within the region. The government has set a goal for the digital economy to contribute 20% to the country’s GDP by 2025.
Owners of many online stores are prioritising consumer protection as one of their key business strategies. The official urged consumers to make orders from licensed platforms or official stores to ensure their rights are protected. The Deputy Director of the Vietnam Competition and Consumer Authority, Nguyen Quynh Anh, explained that consumer protection needs to have stronger and more substantive changes, which requires the active participation of businesses.
“We used to think that consumer protection was the matter of the State management agency and the consumers. Now, enterprises will be a more important subject in the consumer protection process,” Anh said. It is crucial for enterprises to recognise their responsibility in safeguarding consumer rights and ensuring that consumers have access to reasonably priced and safe products and services.
In 2020, Vietnam approved a National Digital Transformation Programme by 2025, with an orientation toward 2030. The strategy helps accelerate digital transformation through changes in awareness, enterprise strategies, and incentives toward the digitalisation of businesses, administration, and production activities.
The programme targets businesses, cooperatives, and business households that want to adopt digital transformation to improve their production, business efficiency, and competitiveness. The plan aims to have 80% of public services at level 4 online. Over 90% of work records at ministerial and provincial levels will be online while 80% of work records at the district level and 60% of work records at the commune level will be processed online.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Flattr
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Ministry of Information and Communications (MIC) is cracking down on telecom carriers that do not stop junk SIM cards in the market. Mobile network operators have been instructed by the Authority of Telecommunications (AOT) to ensure that all the necessary authentication information of the subscriber is provided when registering.
Telecom carriers need to update procedures and regulations on registering subscribers’ information following Decree 49/2017. In addition, mobile network operators are required to uphold their commitments with MIC and comply with the requests outlined in the legal documents issued by AOT. The agency intends to collaborate with local information and communications departments to oversee and inspect enterprises’ implementation process.
Enterprises that engage in serious violations, such as providing services to new subscribers with insufficient or inaccurate information or selling pre-entered SIM cards with activated mobile services, will be forced to halt the registration of new subscribers, the government has said.
MIC is considering strict punishment like suspending the right to register new subscribers for 3-6 months if telcos are found committing violations of regulations on mobile subscriber management. This is the first time that MIC has put in place heavy sanctions on mobile network operators.
Experts have noted that despite measures to punish violators, junk SIM cards still exist because the regulations are not respected. Despite making repeated promises to prevent the circulation of junk SIM cards, telecom carriers have failed to effectively address the issue and junk SIM cards are still in circulation.
According to MIC, Vietnam has 126 million mobile subscribers, and the market has become saturated. Annually, telecom carriers vie for 800,000 new subscribers, but they cannot alter their market share by simply competing for new subscribers. Hence, it is imperative to strengthen the registration process for new subscribers.
In Ho Chi Minh City, it is not hard to buy a pre-activated SIM card from popular carriers like state-run Viettel for only US$ 3-8.5 without the need to produce identification documents. It can be used instantly when inserted into a mobile phone. The price of a junk SIM card depends on the specific number and current promotion programmes of mobile service providers. For instance, at present, the price for a card from Viettel is US$ 6.8.
By combining junk SIM cards with popular communication apps, criminals can spread fake news or images, building their credibility and gaining the trust of their victims for future scams. The use of virtual phone numbers that are not tied to any specific location or physical device makes managing them extremely challenging. Criminals are exploiting this to activate Over-the-Top (OTT) applications with ease, which can be used for illegal activities.
After 31 March, a large number of mobile subscribers without standardised information will be deactivated. The Deputy Head of the Vietnam Telecommunications Authority explained that it is not feasible to prohibit individuals from owning multiple SIM cards as they may require them for business purposes. However, to limit the use of SIM cards for malicious activities, when an individual wants to own more than three SIM cards, they must sign a contract with the mobile carrier.
The official also highlighted that one of the key priorities of the telecoms industry for 2023 is to fully resolve the problem of SIM cards with incorrect or missing identity information of their owners. Additionally, efforts will be made to raise public awareness about the risks of using junk SIM cards.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Flattr
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Indian Council of Medical Research (ICMR) has released Ethical Guidelines for Artificial Intelligence in Healthcare and Biomedical Research. These guidelines apply to AI-based tools for all biomedical and health research and applications involving human participants and/or their biological data.
The recognised applications of AI in healthcare include diagnosis and screening, therapeutics, preventive treatments, clinical decision-making, public health surveillance, complex data analysis, predicting disease outcomes, and health management systems.
To ensure the responsible development and use of AI in healthcare, it is crucial to establish an ethical policy framework that guides decision-making. The ICMR guiding document stated that as AI technologies evolve and are increasingly applied in the healthcare sector, there must be processes that discuss accountability in case of errors.
The document outlined ten ethical principles based on the well-being of patients that must be considered when applying AI technology. These principles include accountability and liability for decisions made, respecting patient autonomy, ensuring data privacy, promoting collaboration, minimising risk, and ensuring safety, striving for accessibility and equity, optimising data quality, preventing discrimination and promoting fairness, and ensuring validity and trustworthiness of AI applications.
The principle of autonomy emphasises the importance of obtaining informed consent from patients, who should also be fully informed of the potential physical, psychological, and social risks associated with AI applications. On the other hand, the principle of safety and risk minimisation aims to prevent any unintended or intentional misuse of AI technology.
The body is responsible for assessing the scientific rigor and ethical aspects of all health research. It will ensure that the proposal is scientifically sound and weigh all potential risks and benefits for the population where the research is being carried out. Informed consent and governance of AI tools in the health sector are other critical areas highlighted in the guidelines. The latter is still in the preliminary stages, even in developed countries.
India has made significant strides in increasing the use of AI and other technologies in healthcare. Emerging technologies are being used to track citizens’ health statuses as well as to monitor health outcomes and identify areas for improvement. Last August, the National Health Authority (NHA) issued hardware guidelines for state and union territory hospitals, clinics, and wellness centres. The aim was to promote digitsation in healthcare institutions. The guidelines briefly describe the required infrastructure for the efficient implementation of the Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM), with a particular focus on quality patient care and the adoption of digital initiatives.
As OpenGov Asia reported, the guidelines provide a basic framework for the planning, assessment, and procurement of the IT hardware (including IT specifications of various hardware equipment) based on the size of the healthcare facility. It enables healthcare providers to operate applications compliant with the ABDM. The document includes guidelines for desktops and laptops; printers; QR code readers; QR code printers; fingerprint scanners; uninterrupted power supply (UPS); and web cameras.
ABDM is a national-level digital health ecosystem that intends to support universal health coverage (UHC) in an accessible, inclusive, and affordable manner, through the provision of big data and infrastructure services, and by leveraging open, interoperable, standards-based digital systems. At the same time, the government is keen on ensuring the security, confidentiality, and privacy of health-related personal information.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Flattr
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Over the coming years, Singapore is poised to witness significant transformations in digital financial services, particularly in three key domains: the emergence of Web 3 and decentralised finance, the widespread integration of artificial intelligence (AI) and the implementation of machine learning (ML) technology.
Prioritising strong governance and compliance should be at the top of the Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) sector’s list of objectives. Adherence to regulations, following rules and taking responsibility can greatly enhance services, ensure safety, and enhance the client experience.
Employing a centralised data protection solution enables consumers to track and verify if and how their data is being protected data across various workloads. When clients have the ability to do so, they can be confident that their data is being adequately safeguarded. Moreover, this can ensure that recovery time objectives and IT audit compliances are met.
Combatting threats such as malware and ransomware, along with ensuring overall cybersecurity, requires a strategic approach across multiple levels. This includes actively monitoring for potential issues and regularly backing up data. Storing immutable copies of data in a secure location can prevent malware from encrypting them.
In addition, data intended for recovery should undergo scanning and cleaning by the organisation’s anti-virus solution to ensure that any potentially harmful data, also known as “dirty” data, is not inadvertently reintroduced into production systems.
Ensuring seamless operations while mitigating the risks of ransomware and other cyber-attacks can be challenging. However, modern data protection solutions have demonstrated their ability to reduce costs, enhance automation, enhance human capabilities and identify innovative ways to reuse data to generate new value.
The OpenGov Breakfast Insight on 22 March 2023 held at the Voco Orchard Singapore aimed to share insights and practical solutions to empower organisations to maximise data capability through cost-effective, secure and automated data-driven processes that adhere with current data regulations and comply with the standards of Singapore’s Banking, Financial Services and Insurance industry.
Opening Remarks


Kicking off the session, Mohit Sagar, CEO & Editor-in-Chief, explains that financial data management is a set of processes and policies, usually helped by specialised software. This approach enables an organisation to merge its financial data, adhere to accounting regulations and legal requirements, and generate comprehensive financial reports.
The regulatory body responsible for overseeing Singapore’s financial institutions and establishing guidelines for data management and protection is the Monetary Authority of Singapore (MAS). According to its regulations, financial institutions are required to implement robust policies and procedures for managing data, including appropriate classification, handling and protection.
“Financial institutions must ensure that adequate security measures are in place to mitigate the risks of data breaches and cyber threats. This could include implementing strong encryption protocols, regularly testing systems for vulnerabilities, maintaining up-to-date software and hardware and training on cybersecurity best practices,” Mohit emphasises.
The Personal Data Protection Commission (PDPC) serves as the data protection authority in Singapore, responsible for enforcing compliance with the Personal Data Protection Act (PDPA). The Act sets a baseline level of data protection that must be followed by all sectors operating in Singapore.
Additionally, the PDPA also mandates that organisations obtain individuals’ consent before collecting, using, or sharing their personal information. The PDPC is empowered to investigate any breaches of the PDPA and impose penalties for non-compliance.
Data recovery refers to the process of getting lost, deleted, corrupted or inaccessible data back from storage media like hard disk drives, solid-state drives, USB drives, or other types of data storage devices. Several companies in Singapore offer data recovery services that specialise in getting data back from different types of storage media used by financial institutions.
“It’s important to remember that data recovery services can be expensive, and it’s always best to have a full data backup and disaster recovery plan in place to minimise the risk of losing data,” is Mohit’s caveat. “Establishing a robust backup and recovery system can help avoid the need for expensive data recovery services and ensure business continuity in the event of a data loss incident.”
The protection of sensitive financial data from unauthorised access, theft and cyberattacks is a top priority for Singapore’s financial institutions. To achieve this, they employ a range of security measures, including encryption, access controls, firewalls, regular updates and patches, employee training and awareness programs, penetration testing, and incident response planning.
These safeguards work together to create a comprehensive data security framework that helps to prevent data breaches and protect the integrity and confidentiality of financial data.
“Under the PDPA, financial institutions must obtain the consent of individuals before collecting, using, or disclosing their personal information,” Mohit reiterates. “But while this is the norm, there are exceptions to this rule.”
Concessions are allowed under certain circumstances, such as legal obligations or the prevention of criminal activity. As an example, financial institutions may disclose personal information to law enforcement agencies to comply with legal requirements or to prevent potential criminal activity.
Mohit understands that risk mitigation is a crucial component of risk management in Singapore’s financial sector, and financial institutions employ a range of strategies and tools to identify, evaluate and reduce the risks they face.
Diversification, risk transfer, risk avoidance, risk monitoring and reporting, contingency planning, and strong governance and compliance frameworks are examples of risk mitigation strategies utilised by financial institutions in Singapore.
Financial institutions consider the development of a data exit strategy and recovery plan as an essential part of their risk management. The process involves identifying crucial data, anticipating exit scenarios, creating a recovery plan, establishing data backup procedures, testing the recovery plan, and maintaining the plan by updating, reviewing, and monitoring it regularly.
“By adhering to these steps, financial institutions can establish a robust data exit strategy and recovery plan that ensures the protection and recovery of vital data in the event of a data breach or system failure,” Mohit ends.
Welcome Address


According to Raymond Goh, Veeam’s Vice President of Sales Engineering for APJ, the banking, financial services and insurance (BFSI) industry has experienced significant changes over time and has had to contend with various challenges such as regulatory compliance, cybersecurity threats, and the need to innovate to stay competitive.
The pandemic has accelerated the industry’s digital transformation, resulting in a greater demand for digital banking services. However, it has also introduced new challenges, such as physical branch disruptions and an increased risk of cyberattacks.
“Despite the challenges, the industry can provide value to its customers by leveraging new technologies and innovative strategies.” Raymond is convinced “To effectively manage risks, BFSI institutions must continue to invest in digital infrastructure, cybersecurity measures, and advanced analytics.”
The FSI journey from 1866 to the present has been remarkable; from brick-and-mortar establishments to the current digitised systems, payment apps, digital wallets, contactless payments, crowdfunding platforms, and many others.
Financial systems can be affected by various disruptions, including funding and liquidity issues, asset price declines, contagion effects and heightened credit risk. The impact of a crisis on the financial sector is largely determined by the sector’s ability to mitigate four risks: market risks, liquidity risks, credit risks, and earnings risks.
“The rise of FinTech and non-bank startups are altering the competitive landscape in financial services, forcing traditional institutions to reconsider their business practices,” Raymond reiterates. “Old school processes and legacy systems are no longer relevant in the digital world, and indeed, can be a hindrance.”
Financial institutions must foster an innovative culture that promotes innovation and utilises technology to streamline existing processes and procedures for optimal efficiency. This cultural shift towards a technology-centric mindset mirrors the broader industry acceptance of digital transformation.
Raymond recognises that today’s consumers are more knowledgeable, sophisticated and informed than ever, and they demand a high degree of customisation, personalisation and convenience from their banking services.
It is predicted that future generations, starting with Generation Z, will have an even greater preference for omnichannel banking and be more technologically savvy than Millennials.
Organisations using obsolete business management software or siloed systems will be unable to compete in this increasingly digital-first environment. Without a solid, futuristic technological foundation, businesses will miss out on crucial business evolution.
“In other words, digital transformation is no longer merely a good idea, but a necessity for survival,” Raymond states.
Financial service organisations that use cutting-edge business technology, particularly cloud applications, have a significant advantage in the digital transformation race as they can innovate more quickly. The agility and scalability of cloud technology are its strengths. Without the constraints of system hardware, cloud technology allows systems to evolve in tandem with the business.
Raymond agrees that banking is being reshaped as regulations tighten and consumers adopt new technologies and demand 24/7 access to their most sensitive data, regardless of device.
As a result of a string of high-profile breaches in recent years, security is one of the leading challenges facing the banking industry and a major concern for bank and credit union customers. Financial institutions must invest in the most advanced technologically driven security measures, such as Authentication, End-to-End Encryption (E2EE) and Address Verification Services (AVS), to protect customers.
Financial services are increasingly confronted with issues related to auditing as the frequency of data breaches and privacy concerns continue to increase. This has led to more stringent regulatory and compliance requirements.
Compliance with financial data protection standards is subject to strict regulations and audits entail some of the most rigorous requirements in modern business, often involving the need to manage highly complex IT infrastructures.
Adhering to and conducting annual disaster recovery (DR) testing regularly can be both expensive and resource-intensive.
From a financial standpoint, any amount of downtime is unacceptable, and banks may face significant penalties for revealing confidential information. The centralisation of remote or branch offices (ROBO) can exhaust an organisation’s resources and bandwidth.
Businesses around the world were heavily impacted by the pandemic, causing considerable disruption and presenting numerous challenges. These challenges demand innovation, the necessity for enhanced employee engagement, rapid market changes and quality improvement.
In this scenario, FinTech and its underpinning technology will be major disruptors. Blockchain will shake things up; digital will become mainstream; customer intelligence will be the most significant predictor of revenue growth and profitability; the public cloud will become the dominant infrastructure model; and regulators will also turn to technology.
The common theme among these is resilience, trust and data agility.
Over the last two years, the Financial Services Industry has placed significant importance on specific issues. Some key initiatives are modernising the IT operating model to adapt to the new normal, simplifying legacy systems to decrease costs, enhancing the technological capabilities to better understand customer requirements, preparing the architecture to facilitate connections with any device or location and prioritising cybersecurity measures.
FSI organisations face distinct challenges due to their strong customer relationships, financial accountability and regulatory oversight. These challenges include effectively managing regulatory and capital costs, improving operations and customer experiences to meet modern standards, safeguarding against cyber threats and ransomware attacks and ensuring data and privacy security.
According to Raymond, Veeam plays a major role in addressing all these areas and can offer unique solutions to the various opportunities and challenges that FSI organisations may encounter. Veeam’s solutions encompass streamlining and automating operations, facilitating cloud migration and modern application development, ensuring data immutability, and effectively managing privacy, risk, and compliance.
“By embracing digital transformation, utilising big data analytics, forming strategic partnerships, having strong compliance and cybersecurity frameworks and investing in talent development programmes, FSI organisations can take advantage of opportunities and address challenges,” Raymond believes.
End-user Insight


Luis C Cruz, Executive Director, Head of Automation, Infrastructure for DBS Big Data, AI and Analytics, DBS Bank Ltd is convinced that by aligning IT initiatives with the company’s overall business objectives, a comprehensive IT strategy can help businesses deliver long-term shareholder value.
“This strategy entails identifying the company’s current and future technology requirements, evaluating potential technology solutions, and developing a plan for implementing those solutions,” Luis explains.
By doing so, the company can ensure that its IT investments support business growth and profitability while reducing costs and boosting efficiency. In addition, a comprehensive IT strategy can help the business gain a competitive advantage by leveraging emerging technologies and optimising the IT infrastructure.
A comprehensive IT strategy can generate long-term shareholder value by enabling organisations to make informed decisions about technology investments and leverage technology to achieve business goals.
A robust IT strategy:
- Aligns with organisation goals and governance
- Adapts to the marketplace and changes how our employees work
- Is focused and consistent
- Honestly identify challenges
- Would be authentic, clear and understood
- Is memorable with a compelling tagline and value proposition
- Has to be actionable towards a goal
- Shows where to play and how to win
Providing foundational infrastructure capabilities that support business objectives and delivering applications and solutions to aid employees in achieving their desired business outcomes are examples of company strategies that are enabled by IT.
“The concept of SMAC or Social, Mobile, Analytics and Cloud stack, is an example of a technology strategy that is widely used throughout the industry and by IT leaders,” Luis reveals. “It all comes down to the customer experience.”
Determining the optimal approach, timing and speed (the how, when and pace) of SMAC implementation is crucial as it forms the basis for leveraging big data in corporations. As IT leaders, Luis anticipates the need to stay up-to-date on SMAC trends and implications relevant to their roles. A perfect example of a company that effectively leverages SMAC-stack infrastructure is an online streaming service provider website.
To generate sustainable shareholder value, businesses must cultivate strategic and functional IT competencies, enhance tools that improve the IT function and promote a customer-centric culture. These efforts will fortify the organisation’s internal processes and enable the development of an efficient decision support system, as well as the delivery of transformational applications.
In addition to benefiting the company, these efforts will also benefit customers by enabling enterprises to provide consistent, high-quality IT services and innovative IT solutions to business units. This will allow organisations to optimise IT efficiency and enhance its impact on enterprise outcomes, ultimately driving long-term investor value.
“IT strategy is influenced by several internal and external factors,” ends Luis. “And understanding these is critical for developing a successful IT strategy that aligns with the organisation’s overall goals and objectives.”
Closing Remarks
Raymond acknowledges the significance of data backup as a critical aspect of maintaining data resilience and availability but emphasises that it is only one aspect of a comprehensive strategy.
Data backup is a single component of ensuring data availability and resilience in hybrid cloud environments. In addition to backup solutions, it’s essential to consider other factors that can affect data resiliency and availability, such as infrastructure and data proximity, Raymond opines.
“Data proximity, the physical location of data in relation to its applications, is a crucial factor to consider when designing hybrid cloud environments. These factors must be taken into account to ensure that hybrid cloud environments are designed optimally to meet the needs of applications and data requirements.”
By adopting solutions such as edge computing or hybrid cloud architectures, organisations can ensure data proximity. These solutions enable data to be stored and processed closer to where it is required, which can improve application performance and ensure data resiliency and availability.
This involves ensuring that there are adequate computing, storage, and networking resources available to support the workload, as well as having a highly available and resilient infrastructure to mitigate the risk of outages.
“Veeam provides data resiliency through secure backup and fast, dependable recovery solutions for the hybrid cloud of the organisation,” Raymond explains. “Our solutions are intended to safeguard critical data and applications, prevent data loss and enable rapid and dependable recovery in the event of a disaster or outage.”
Veeam offers solutions designed to help organisations achieve their business continuity and disaster recovery goals by ensuring data resiliency and availability in their hybrid cloud environments.
Mohit concurs that with the increasing volume of data being produced and stored every day, data protection has become increasingly crucial. Businesses are adopting techniques that allow for data restoration in the event of loss or corruption.
“As organisations continue to produce and store more data, it is becoming increasingly difficult to ensure the security and protection of that data,” Mohit observes.
In this VUCA landscape, technology can provide significant benefits to organisations in protecting their data. Implementing technological solutions helps businesses to secure their data from loss, theft and unauthorised access. It also ensures quick data restoration in emergency or outage situations.
“In essence, the purpose of technology partnerships is to assist businesses in implementing and improving their technical systems,” Mohit believes. “There is no doubt: collaboration in technology promotes growth, eases processes and reduces timelines.”
Two heads are better than one when it comes to implementing established technology systems. But while a technology partnership can effectively deliver technical expertise, it is important not to underestimate the value business acumen offers in return.
“Ultimately, collaborating and pooling resources can prove to be a highly effective approach in propelling both parties towards progress and innovative solutions,” Mohit concludes.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Flattr
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
A developer of robotic applications and systems based in Hong Kong has announced the release of ARCS, a Robotic Control System developed in-house and powered by cloud technology from a multinational technology corporation based in the United States.
The company is a member of Hong Kong Science and Technology Park Corporation’s Leading Enterprises Acceleration Programme (LEAP) and has received full support from HKSTP. This has enabled them to establish their office and a state-of-the-art automated warehouse, called the RobEX Centre, within the campus.
In recent years, work automation has become increasingly popular. The widespread use of robots in our daily lives has made it possible to free up human labour through highly efficient execution abilities. However, there has been a lack of agnostic platforms to coordinate and control robots of different brands, functions, and systems, which has prevented our robots from creating synergy in the most efficient way possible.
Furthermore, there is an urgent need for society to proactively explore alternative approaches to maximising the potential of robots, especially with intensifying community issues such as an ageing population and declining birth rates, which further widen the local workforce gap. This could greatly elevate our quality of life, particularly for those with lower self-care ability, such as the elderly and the sick.
Moreover, with environmental, social, and governance (ESG) subjects becoming more prominent, organisations are increasing their investments in sustainability and environmental research to find solutions that can boost energy efficiency through robotic technologies.
The HKSTP company is dedicated to developing a range of robotic solutions that address specific challenges, with the ultimate aim of integrating these technologies into daily life and supporting various sectors such as healthcare, smart city, logistics, and education.
With a vision to transform Hong Kong into a smart city, the company developed ARCS. Today, ARCS has been implemented in the fields of rehabilitation and healthcare, offering more autonomous and sophisticated care services, while also alleviating the workload of healthcare professionals through the assistance of smart technologies.
ARCS offers more than just improved efficiency and cost savings for enterprises and organisations. Its distinctive feature of centralised management streamlines the process of data management and analysis, resolving the isolation deadlock of different types of robots.
In the near future, ARCS will integrate artificial intelligence to cater to different scenarios, create the most suitable application plans, and provide tailor-made suggestions derived from the analysis of environmental data collected by robots. This will take the sustainability performance of corporations and organisations to the next level.
During the press conference, the company demonstrated a series of collaborative tasks performed by robots managed by ARCS in three simulated scenes. The first scenario applies to the retail and catering industry: when a store receives an online order, ARCS immediately obtains data from elevators and turnstiles through the Internet of Things (IoT) and delivers the product to the customer using a managed robot.
The second scene is suitable for public places with heavier traffic, such as malls and hospitals. When a patrol robot detects a mass gathering, ARCS can coordinate and send the concierge robot with its camera open for a live stream. This helps users to have a better understanding of the incident with minimised reaction time, while simultaneously instructing the patrol robot to resume its original task.
The third scene is designed for people with disabilities in various public venues. ARCS remotely controls the wheelchair robot, allowing one or a group of robots to safely carry those in need to their destinations.
Additionally, the company showcased the use of ARCS to analyse centralised data, illustrating the system’s capability to streamline the data collection and analysis process, as well as its great potential to incorporate the use of business intelligence.