
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Di era digital, data telah muncul sebagai sumber daya strategis nasional yang vital dan memiliki peran yang semakin penting dalam pemerintahan. Namun, tantangan pengelolaan data terus bermunculan. Perbaikan pengelolaan dan manajemen data bisa meningkatkan kualitas data yang disediakan agar bisa digunakan untuk menakar risiko dalam pengambilan keputusan. Peningkatan kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang tersedia akurat, andal, aman, dan dapat diakses saat dibutuhkan.
Saat ini, data menjadi senjata utama untuk memenangkan persaingan. Ketersediaan data yang berkualitas jadi kian penting. Organisasi perlu membuat dan menerapkan manajemen data yang terintegrasi. Untuk membuka potensi data seutuhnya, penting bagi organisasi untuk menetapkan infrastruktur, peraturan, dan standar yang diperlukan. Untuk memanfaatkan aset data tersebut, organisasi harus memprioritaskan pengoptimalan proses tata kelola dan manajemen data yang efektif.
Selain itu, sumber daya manusia yang mengelola data pun patut menjadi bahan perhitungan. Institusi dan pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola data harus memiliki keterampilan, sumber daya, dan insentif yang tepat untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan memaksimalkan nilai data mereka.
Masalah keamanan menjadi persoalan lain yang mengganjal. Serangan siber dan pembobolan data menjadi ancaman signifikan bagi negara dan bisnis di seluruh dunia. Sebagai konsekuensi, baik sektor publik maupun swasta harus terus mencari berbagai cara efektif untuk mengatasi masalah keamanan yang semakin mendesak.
Data akan memberikan insight yang lebih baik jika terjadi integrasi data dari berbagai sumber. Tujuan utama integrasi data adalah untuk menghilangkan silo dan menyediakan akses untuk berbagi data dengan aman di dalam organisasi. Hal ini dicapai lewat kolaborasi untuk menyelaraskan data di berbagai sistem.
Perbaikan tata kelola dan sistem manajemen data ini bisa dilakukan Thailand melalui kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan pemangku kepentingan lain. OpenGov Breakfast Insight, pada 16 Maret 2023 di Amari Watergate Bangkok, menyampaikan informasi terkini tentang kebijakan, peraturan, dan kerangka kerja tata kelola data untuk mendorong peningkatan kualitas, akurasi, dan membuka wawasan pengelolaan data bagi pemerintahan Thailand.
Sambutan

Meski data dianggap sebagai tambang minyak baru, namun tata kelola data yang buruk membuat mereka enggan berbagi data itu dengan pihak lain. Imbasnya, data hanya menjadi tumpukan di penyimpanan tanpa manfaat maksimal.
Untuk itu, Mohit Sagar, CEO dan Pimpinan Redaksi OpenGov Asia, menekankan organisasi perlu memiliki kebijakan tata kelola data yang efektif untuk keberhasilan kolaborasi antar departemen di pemerintahan. Tata kelola ini diperlukan untuk memastikan bahwa data dibagikan dengan aman, benar, dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
“Sudah sejak lama data dianggap sumber minyak baru. Tapi, apakah kita berbagi data? Banyak organisasi tidak berani membagikannya. Mereka menyembunyikannya, atau menahannya. Karena menurut mereka, data itu sangat berharga sehingga data tersebut tidak boleh dibagikan. Sebagian berkilah (belum berbagi data) lantaran belum memiliki tata kelola data yang baik,” papar Mohit.
Namun, data hanya bisa bermanfaat jika diolah. Bahkan, data bisa memberikan perspektif dan insight menarik dan solutif jika dikolaborasikan dengan data dari organisasi-organisasi yang berbeda. Tidak seperti minyak bumi yang sekali pakai akan habis, data bisa memberikan manfaat berulang kali. Pengguna bisa mendapat manfaat dan insight yang berbeda, tergantung dari cara pengolahan data.
Lantas, mengapa tata kelola data menjadi penting? Manajemen data yang efektif dapat menjadi fondasi untuk mendukung pemerintahan yang terbuka. Sebab, dengan integrasi data, pemerintah bisa memastikan bahwa data yang mereka miliki ditangani secara transparan, bertanggung jawab, dan aman. Sehingga, data-data itu bisa membangun pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para pejabat pemerintah dan publik.
Tata kelola data yang baik membantu pengelola untuk mengetahui siapa pemilik dan pengakses data yang sah. Tata kelola ini juga membuat para pegawai non teknis untuk mengakses, mengubah, dan menganalisis data untuk membantu pekerjaan mereka Sehingga, mereka tidak perlu bergantung pada karyawan TI untuk mengolah data itu. Hal ini memberikan dampak baik pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi di seluruh lini organisasi.
Namun, keamanan data juga patut mendapat sorotan. Keamanan siber adalah komponen penting dalam tata kelola data. Sebab, hal itu bisa melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, memastikan privasi dan kerahasiaan data, serta mengurangi risiko serangan siber atau pelanggaran data. Jika hal ini lalai diawasi, maka akan membahayakan integritas operasi pemerintah dan kepercayaan warga terhadap pemerintah.
“Anda tidak dapat bersembunyi di balik kata keamanan atau privasi sebagai tameng untuk tidak memanfaatkan data yang Anda miliki. Pakai data yang Anda miliki untuk memberi wawasan dan perbaikan layanan,” tandas Mohit
Pembuka

Transformasi dan perubahan digital diadopsi dengan cepat oleh berbagai organisasi. Oleh karena itu, IBM membantu adopsi ini dengan berbagai dukungan dan layanan teknologi. Pawasut Seewirot, Software Country Leader IBM Thailand, menyebut perusahaannya memiliki banyak solusi untuk membantu klien mengelola dan mendapat manfaat terbaik dari data mereka, mulai dari software, AI, hingga automasi.
Pawasut menyebut IBM bisa membantu meningkatkan pemahaman tentang konsep tata kelola data yang baik, termasuk masalah privasi dan keamanan. Mereka juga menyediakan solusi pengelolaan data dengan automatisasi dan kecerdasan buatan.
“Platform data sangat penting untuk memaksimalkan nilai data Anda. Kami siap berdiskusi untuk memecahkan masalah Anda menggunakan teknik Design Thinking atau teknik lain,” kata Pawasut.
Gabungan dari beberapa teknologi ini telah memungkinkan IBM melakukan berbagai automatisasi. Solusi ini bisa digunakan oleh para pemimpin bisnis sembari tetap menjaga keamanan dan privasi data pengguna.
Untuk mengamankan data, IBM memiliki strategi keamanan siber berlapis untuk membentengi sistem dari kejahatan dunia maya. Peretasan sistem bisa mengganggu operasional bisnis imbas dari akses yang tidak sah, perubahan atau penghancuran data, hingga pemerasan (ransomware).
Sistem keamanan yang kompleks membuat biaya membangun keamanan sistem kian membengkak akibat perbedaan teknologi dan kurangnya keahlian dari internal organisasi. Untuk menekan biaya, organisasi dapat menerapkan strategi keamanan siber komprehensif yang memanfaatkan automasi, analitik canggih, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin.
Insight Teknologi

Setelah pandemi COVID-19 melanda, permintaan data kian melonjak imbas maraknya sistem kerja dari rumah (work from home/ WFH). Usai pandemi, tetap ada keinginan untuk bisa mengakses data kapan saja dan di mana. Sehingga peningkatan Information on Demand akan tetap selalu ada.
“Dan ini adalah peluang besar, tetapi juga memberi tantangan baru setelah pandemi. Saya akan memberikan beberapa contoh penerapan hal ini di berbagai negara,” jelas Kieran Hagan, Manajer Utama Penjualan Teknis Data, AI, dan Automasi IBM.
Pertama, terkait dengan integrasi data. Pemerintah Sonoma County di Amerika Serikat (AS) telah merasakan dampak bagaimana integrasi data membantu mereka mengurangi jumlah warga yang terlantar akibat kebakaran hebat di kawasan itu. Kebakaran itu melalap habis 36 ribu are lahan dan menghanguskan seribu rumah. Banyak dari warga yang terlantar dan ditempatkan di tenda-tenda darurat. Namun, setelah dua pekan, tenda-tenda tersebut harus dibongkar dan sebagian orang tak memiliki tempat tinggal.
Akan tetapi, sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah AS berdiri sendiri-sendiri (silo). Pemerintah Sonoma County lantas berdiskusi dengan IBM untuk menghubungkan semua data itu, sehingga bisa diakses oleh warga dengan mudah.
IBM lalu membantu pemerintah dengan merancang strategi untuk mengintegrasikan 16 badan pemerintah lokal ke dalam satu situs yang kemudian dinamai Akses Aksi Kepedulian untuk Kemandirian (Accessing Coordinated Care to Enable Self Sufficiency/ ACCESS). “Situs ini melayani 91 ribu klien dan mengurangi jumlah warga terlantar sebanyak sembilan persen,” terang Kieran.
Kedua, terkait dengan kematangan data. Kematangan data berkaitan erat dengan DataOps. Fungsi DataOps mirip dengan DevOps namun dikhususkan dalam konteks manajemen data. Data memiliki aliran dan prosesnya sendiri, sehingga fungsi DataOps adalah mengatur alur data yang disimpan dalam jumlah besar. Jadi, DataOps hadir untuk membuat aliran informasi agar lebih mudah dikonsumsi oleh analis dan data scientist untuk diekstrak menjadi insight.
Dalam kasus ini, IBM membantu Bank ING. Bank yang berdiri secara global itu memiliki informasi yang terpisah (silo) dengan 14 ribu cabang yang tersebar di berbagai negara. Pada 2014, mereka berdiskusi dengan IBM untuk membuat semantic information layer agar semua cabang mereka bisa mengakses satu sumber informasi yang sama.
Mereka lantas mengembangkan layanan itu menggunakan layanan open source yang digabungkan dengan teknologi IBM agar bisa membuka akses jaringan ke semua perusahaan mereka di berbagai belahan dunia lewat proyek Egeria.
“Platform ini menjadi penggerak teknologi yang bagus, walaupun industri perbankan pada dasarnya terikat dengan berbagai peraturan dan hukum yang ketat. Mereka tetap bisa menjaga keamanan, sembari mendapat kebebasan akses data.”
Hal serupa terjadi pada pemerintah provinsi Odisha, India. Proses manual membuat mereka kesulitan untuk membayarkan paket bantuan sosial. Mereka bermasalah dengan penipuan (fraud), data yang tidak lengkap, dan mesti menyelia 45 juta dokumen, mulai dari SIM, arsip pajak, pensiun, hingga asuransi. Dengan automasi data, mereka berhasil mengurangi 60% pekerjaan penyelidikan secara manual dan menemukan 500.000 kasus kesalahan pembayaran ke orang yang tidak tepat sasaran.
Program ini dinilai sangat berhasil, sebab membuat pekerjaan pemerintah menjadi lebih efisien dan membuat program kesejahteraan lebih tepat sasaran. Selain itu, biaya yang dihemat lewat automasi membuat kelebihan pendanaan dapat dialihkan ke program lain.
“Ini adalah contoh di mana akses informasi dapat memberikan hasil dan meningkatkan penghematan,” tegas Kieran. “Perubahan yang bisa menghasilkan layanan masyarakat yang lebih baik, tetapi juga menciptakan program-program baru.”
Ketika berbicara soal pengelolaan data dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI), Kieran salut dengan upaya pemerintah Thailand. Negara itu tengah gencar melakukan pembaruan kebijakan dan mendorong peningkatan sumber daya manusia di bidang AI.
Banyak organisasi tengah menggandrungi AI. Sebagai contoh, pada 2018, pengembangan AI hanya mendapat porsi 15% dari anggaran organisasi pada umumnya. Namun, saat ini dana pengembangan AI naik hingga 52% anggaran.
“Tetapi sebagian besar organisasi tidak dapat menggunakan AI kecuali hasil rekomendasinya terpercaya. Anda harus bisa menjelaskan bagaimana AI bisa mendapat jawaban itu. Ini adalah sebuah tantangan,” tegasnya.
Dalam kasus ini, IBM membantu sebuah agensi pemerintah di Eropa yang ingin melihat analitik media sosial dengan memanfaatkan teknologi open source untuk mengetahui perkembangan isu yang terjadi di media sosial dan siap siaga jika terjadi situasi darurat.
Kerja sama keduanya menunjukkan bahwa pengawasan dan pengolahan data dari berbagai sumber di media sosial dengan AI tetap bisa dilakukan tanpa melanggar privasi warga. Platform yang mereka buat tetap bisa mematuhi aturan privasi data GDPR (General Data Protection Regulation) Eropa yang ketat.
Fireside chat: Membangun data menjadi insight

Menurut Dr Supot Tiarawut, Presiden & CEO Badan Pengembangan Pemerintah Digital, terminologi data sebagai sumber minyak baru sudah muncul dalam 10 tahun terakhir. Namun, dalam praktiknya, hal ini masih sebatas slogan di atas kertas karena masih banyak pemerintah yang belum bisa mengoptimalkan penggunaan data yang mereka punya. Sehingga banyak proses administrasi yang masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, terutama pada pemerintahan daerah.
“Mereka bahkan hanya akan memindai kertas itu dan diunggah ke dalam sistem untuk membuatnya menjadi digital. Jadi, saya pikir itu masalah yang cukup besar, karena kami tidak mendapatkan data yang benar-benar digital,” tuturnya.
Untuk melakukan tata kelola data, Supot menyebut tidak ada satu solusi yang tepat untuk semua. Maksudnya, solusi yang cocok untuk satu organisasi tidak bisa langsung disalin dan tempel ke organisasi lain. Tata kelola mesti disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut.
“Anda mesti punya definisi yang jelas mengapa perlu tata kelola data seperti apa yang ingin dibangun,” jelasnya.
Ia pun sepaham soal pentingnya kolaborasi data antar organisasi pemerintahan. Menurutnya, memiliki sumber data yang lebih kaya bisa membantu membuat kebijakan yang lebih komprehensif dan membuat keputusan yang lebih baik. Pertukaran data bisa memfasilitasi penyediaan layanan yang lebih baik ke masyarakat.
Untuk mendorong integrasi data, Supot membeberkan langkah yang sudah dilakukan pemerintah Thailand. Supot mendorong badan pemerintah di Thailand untuk menentukan tujuan-tujuan mereka, bukan dengan memberikan buku petunjuk saja. Pertama, pihaknya membuat kelompok kerja data teknis. Namun, kebanyakan organisasi itu tidak tahu data apa saja yang mereka miliki. Sehingga, Supot meminta mereka untuk membuat katalog data yang dikombinasikan dengan Open Data.
Setelah tujuan manajemen data ditentukan, pihaknya lantas memberikan tuntunan untuk menerapkan teknologi yang dibutuhkan. Setelah setahun berjalan, ternyata mereka menemukan kalau data yang mereka dikumpulkan tidak begitu menarik. Sehingga, dalam setahun ke depan mereka akan mencoba untuk mengumpulkan data berdasarkan permintaan pengguna. Mereka akan melakukan diskusi dengan pemakai data, apa saja data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut masuk dalam sistem dan proses tata kelola data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perlindungan data. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kebocoran data.
Penutup
Pada akhirnya, Pawasut mendorong peningkatan orang-orang yang memiliki keterampilan manajemen data agar organisasi bisa lebih kompetitif dengan data yang mereka punya. Namun, membina tenaga terampil membutuhkan waktu. Sehingga, jika perubahan manajemen data perlu dilakukan dalam waktu singkat, bantuan pihak ketiga seperti IBM bisa dimanfaatkan.
“Mengubah budaya organisasi adalah tugas yang sulit, memakan waktu, dan perlu usaha yang berkelanjutan. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk melakukan workshop inovasi, kami siap membantu,” tuturnya.
Di sisi lain, Mohit menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan tata kelola data bergantung pada efektivitas kolaborasi. Selain itu, diperlukan kepemimpinan yang kompeten agar inovasi organisasi bisa berjalan tepat dan agresif.
Menurutnya, sulit untuk mengubah kultur organisasi dengan teknologi jika pemimpin organisasi itu tidak memahami teknologi. Sehingga ia menghimbau untuk mempercepat inovasi dalam organisasi, di mana setiap individu dapat menjadi pembawa perubahan itu.
Sebagai penutup, Mohit kembali menekankan pentingnya kolaborasi. Sebab, tujuan kemitraan digital adalah agar bisnis dan organisasi bisa lebih kompetitif dan memanfaatkan kekuatan satu sama lain, agar bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna dan masyarakat.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Singapore’s Senior Minister of State for Defence, Heng Chee How, and Senior Minister of State for Communications and Information and Health, Dr Janil Puthucheary, recently visited the Critical Infrastructure Defence Exercise (CIDeX) 2023, underscoring the government’s commitment to fortifying national cybersecurity.

The exercise, held at the National University of Singapore School of Computing, witnessed over 200 participants engaging in operational technology (OT) critical infrastructure defence training.
Organised by the Digital and Intelligence Service (DIS) and the Cyber Security Agency of Singapore (CSA), with support from iTrust/SUTD and the National Cybersecurity R&D Laboratory (NCL), CIDeX 2023 marked a collaborative effort to enhance Whole-Of-Government (WoG) cyber capabilities. The exercise focused on detecting and countering cyber threats to both Information Technology (IT) and OT networks governing critical infrastructure sectors.
This year’s edition boasted participation from DIS, CSA, and 24 other national agencies across six Critical Information Infrastructure (CII) sectors. With an expanded digital infrastructure comprising six enterprise IT networks and three new OT testbeds, participants operated on six OT testbeds within key sectors—power, water, telecom, and aviation.
CIDeX 2023 featured Blue Teams, composed of national agency participants serving as cyber defenders, defending their digital infrastructure against simulated cyber-attacks launched by a composite Red Team comprising DIS, CSA, DSTA, and IMDA personnel. The exercises simulated attacks on both IT and OT networks, including scenarios such as overloading an airport substation, disrupting water distribution, and shutting down a gas plant.
The exercise provided a platform for participants to hone their technical competencies, enhance collaboration, and share expertise across agencies. Before CIDeX, participants underwent a five-day hands-on training programme at the Singapore Armed Forces (SAF)’s Cyber Defence Test and Evaluation Centre (CyTEC) at Stagmont Camp, ensuring readiness for cyber defence challenges.
On the sidelines of CIDeX 2023, the DIS solidified cyber collaboration by signing Memorandums of Understanding (MoUs) with key technology sector partners, expanding its partnerships beyond the earlier agreement with Microsoft earlier in the year.
Senior Minister Heng emphasised the importance of inter-agency cooperation, stating, “CIDeX is a platform where we bring together many agencies throughout the government to come together to learn how to defend together.” He highlighted the collective effort involving 26 agencies and over 200 participants, acknowledging the significance of unity in cybersecurity.
Dr Janil echoed this sentiment, emphasising CIDeX’s role in the Whole-of-Government (WoG) cyber defence effort. He remarked, “Defending Singapore’s cyberspace is not an easy task, and it is a team effort.”
He commended the strong partnership between the Cyber Security Agency of Singapore and the Digital and Intelligence Service, recognising the exercise as a crucial element in strengthening the nation’s digital resilience and national cybersecurity posture.
By leveraging collaboration, innovation, and a robust defence strategy, Singapore aims not just to protect its critical infrastructure but to set a global standard in cybersecurity practices.
CIDeX 2023 serves as a compelling embodiment of Singapore’s unwavering dedication to maintaining a leadership position in cybersecurity practices. This strategic exercise underscores the nation’s commitment to cultivating collaboration and fortifying its resilience against continually evolving cyber threats.
Beyond a training ground for sharpening the skills of cyber defenders, CIDeX 2023 encapsulates the government’s profound commitment to adopting a robust, collaborative, and forward-thinking approach to safeguarding the integrity and security of the nation’s critical infrastructure in the dynamic landscape of the digital age.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Cyberport Entrepreneurship Programmes’ 20th Anniversary Celebration and Graduation Ceremony was a major event attended by notable personalities, distinguished guests and budding innovators.
Cyberport is Hong Kong’s digital technology flagship and incubator for entrepreneurship with over 2,000 members including over 900 onsite and close to 1,100 offsite start-ups and technology companies. It is managed by Hong Kong Cyberport Management Company Limited, wholly owned by the Hong Kong SAR Government.
With a vision to become Hong Kong’s digital technology hub and stimulate a fresh economic impetus, Cyberport is dedicated to cultivating a dynamic tech environment. This commitment involves nurturing talent, encouraging youth entrepreneurship, aiding startups, fostering industry growth through strategic partnerships with local and international entities, and driving digital transformation across public and private sectors, bridging new and traditional economies.

Professor Sun Dong, the Secretary for Innovation, Technology, and Industry, Hong Kong highlighted Cyberport’s incredible journey and the achievements of its vibrant community. Expressing his delight in commemorating Cyberport’s two-decade-long legacy, he emphasised the institution’s pivotal role as an ICT powerhouse in Hong Kong.
From its humble beginnings to its present stature, Cyberport has emerged as a catalyst for innovation, nurturing over 2,000 technology companies and startups and showcasing an exponential growth rate over the past five years.
Cyberport’s community has attracted a staggering US$38 billion of investment, marking its significance as an ICT flagship in Hong Kong. The establishment takes pride in its contribution to nurturing numerous innovative ideas and fostering dynamic business ventures, with seven notable unicorns in fintech, smart living, and digital entertainment sectors.
Cyberport excelled at the prestigious Hong Kong ICT Awards, with 25 startups securing 28 accolades, including the esteemed Award of the Year. This achievement showcased the institution’s exceptional calibre and innovation prowess nurtured within its ecosystem.
Acknowledging the pivotal role of startups in Cyberport’s success story, Professor Sun Dong shared how these young enterprises, often starting with a simple idea at a small table, grow in tandem with Cyberport’s support. The institution provides not just financial aid but also a nurturing environment where entrepreneurs can leverage extensive networks, collaborative spaces, and expert guidance to cultivate their ideas into commercial successes.
The graduation of more than 200 startups from the Entrepreneurship Programme stood as a testament to Cyberport’s commitment to fostering entrepreneurial talent. This initiative empowers startups to translate their ideas into tangible commercial solutions and market breakthroughs, laying the foundation for their future success.
Looking ahead, Professor Sun Dong outlined Cyberport’s exciting plans, including the upcoming expansion block slated for completion in two years, aimed at providing additional space for the community’s development. He also highlighted Cyberport’s initiative to establish the Artificial Intelligence Supercomputing Centre, a pioneering endeavour set to commence in 2024, envisioned to be a pioneering and substantial facility in Hong Kong.
Cyberport’s extraordinary journey showcases significant achievements while charting a promising future, embodying the core values of innovation, collaboration, and collective growth.
Professor Sun expressed gratitude on behalf of the Government, acknowledging their hard work and contributions to the tech ecosystem emphasising the importance of collective participation for a better future.
The vibrant success of events like the Cyberport Venture Capital Forum 2023 resonates with Cyberport’s commitment to fostering innovation and collaboration, further cementing its role as a catalyst for technological advancement and entrepreneurial growth in Hong Kong.
The Cyberport Venture Capital Forum (CVCF) 2023 saw a turnout of over 2,500 participants during its two-day hybrid event. Themed “Venture Forward: Game Changing through Innovation,” the forum convened 80 global visionary venture experts, entrepreneurial pioneers, and influential thinkers. With more than 120,000 page views and over 300 fundraising meetings facilitated, it solidified its position as a pivotal platform fostering networking and collaborative opportunities.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
In a significant stride towards technological innovation and sustainable development, the Department of Scientific & Industrial Research (DSIR) and The Energy and Resources Institute (TERI) have joined forces to revolutionise India’s construction and wastewater treatment sectors.

This pioneering collaboration under the “Access to Knowledge for Technology Development and Dissemination (A2K+) Studies” Scheme of DSIR is aimed at aligning with India’s Smart Cities Mission and its ambitious commitment to achieving net-zero emissions by 2070.
DSIR’s allocation of two crucial research studies to TERI signifies a pivotal step in bridging the informational gap on advanced building materials, designs for energy efficiency, and the assessment of membrane-based sewage wastewater treatment systems for reuse and recycling.
A significant milestone in this partnership was marked by a high-profile Stakeholder Consultant Meeting held at the prestigious India Habitat Center in New Delhi. Attended by key decision-makers, esteemed experts from academia, industry leaders, and policymakers, this event became a platform for insightful discussions and collaborations.
Dr Sujata Chaklanobis, Scientist ‘G’ and Head of A2K+ Studies at DSIR, emphasised the importance of promoting industrial research for indigenous technology development, utilisation, and transfer in her address. Her words underscored the crucial role of research and innovation in fostering sustainable technological advancements.
Mr Sanjay Seth, Senior Director of TERI’s Sustainable Infrastructure Programme highlighted India’s commitment to carbon neutrality by 2070. He stressed the imperative integration of cutting-edge technologies and innovative designs in buildings to significantly reduce energy consumption, a key step towards a sustainable, low-carbon future.
The first session of the consultation centred on leveraging emerging technologies and innovative solutions for advanced building design to enhance energy efficiency. Experts from various domains provided insightful suggestions and information, fostering dialogue on energy-efficient building designs and sustainable construction practices.
The second session delved into the current status and prospects of membrane technologies in India for sewage treatment. Insights from academia, including professors from prestigious institutions, shed light on research gaps and opportunities for commercialisation in the domain of membrane-based technologies.
Industry experts also provided valuable perspectives on the current membrane market, innovations, and opportunities, creating a comprehensive understanding of the landscape and paving the way for future developments.
The amalgamation of insights from academia, industry, and end-users enriched the discussions, providing a roadmap for future innovation and development in these critical sectors. The event culminated with a commitment from both DSIR and TERI to embark on an innovation journey, heralding a sustainable and resilient future for India.
The DSIR-TERI collaborative consultation stands as a beacon of transformative progress in advancing sustainable building practices and sewage treatment technologies. It underscores the power of partnership in driving technological evolution for a more sustainable tomorrow.
India’s ambitions intertwine technological progress with a steadffast commitment to sustainability, envisioning a future where innovation not only drives economic growth but also champions environmental stewardship.
Through strategic initiatives and cooperation, India aims to leverage cutting-edge technologies to address pressing global challenges, ensuring a harmonious balance between technological advancement, environmental preservation, and societal well-being.
NITI Aayog, in collaboration with CSIRO, Australia’s national science agency, initiated the India Australia Rapid Innovation and Startup Expansion (RISE) Accelerator under the Atal Innovation Mission (AIM) to bolster circular economy startups from both countries, fostering innovation and entrepreneurship.
The Indian Institute of Technology Kanpur (IIT-Kanpur) and the African-Asian Rural Development Organisation (AARDO) jointly organised an international training programme, focused on exploring the application of nanotechnology in promoting plant growth and crop protection for sustainable agriculture.
According to an IIT-Kanpur statement, the programme served as a forum for experts from diverse fields to discuss and deliberate on solutions to meet the urgent global challenge of achieving food security and promoting sustainability in agriculture.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Indonesian government actively strives to implement thematic Bureaucratic Reform (RB) directly addressing societal issues. Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB) Abdullah Azwar Anas emphasised that innovation is one way to realise impactful bureaucracy.

To create impactful bureaucracy through innovation, the PANRB Ministry, which oversees public services, encourages local governments to replicate innovations through the Public Service Innovation Replication Forum (FRIPP). This is done to expand the reach of inventions and make them an integral part of the Bureaucratic Reform effort. The PANRB Ministry, as the overseer of public services, pays special attention to the steps local governments take in implementing innovations in public service delivery.
The Public Service Innovation Replication Forum (FRIPP) is a platform for local governments to share and discuss their experiences adopting specific innovations. By sharing best practices and learnings, local governments can gain valuable insights to enhance the quality of public services at the local level.
Furthermore, Abdullah Azwar Anas emphasised that inter-government collaboration is critical to building an innovative and positively impactful bureaucracy. “Through FRIPP, we encourage local governments to inspire and adopt innovations that have proven to provide real benefits to the community,” said Minister Abdullah Azwar Anas.
As previously reported by OpenGov Asia, the PANRB Ministry, along with the Ministry of Home Affairs and the National Administrative Agency (LAN), successfully launched the National Public Service Innovation Network (JIPPNas) website as a knowledge management system and the national database for public service innovations.
JIPPNas represents a concrete step in building an innovation ecosystem at the national level. This platform allows local governments to share ideas, projects, and innovative solutions in delivering public services. With this platform, other local governments can easily access and adopt innovations, accelerating the spread of best practices.
“Therefore, the presence of JIPPNas is expected to be an effort to grow new public service models through collaboration to achieve the future government,” said Minister Abdullah Azwar Anas.
In the discourse of Future Government, Minister Abdullah Azwar Anas outlined four main focus areas of the Thematic Bureaucratic Reform, which serve as the foundation for ambitious goals: poverty alleviation, increased investment, digitisation of government administration, and accelerating the current President’s priorities. Emphasis on these areas is crucial to ensuring that the bureaucracy is an effective and efficient driving force in realising the government’s vision and mission.
Minister Anas stressed the importance of a prime bureaucratic condition as a foundation to achieve the desired goals. Like a machine that must be well-maintained, the bureaucracy is directed to be able to drive the “vehicle” of the government towards the desired direction. Thus, the success of implementing the Thematic Bureaucratic Reform involves not only structural transformation but also upholding the quality and readiness of the bureaucracy as the primary driver of development.
Addressing Future Governance or Governance 5.0, Minister Anas detailed a significant paradigm shift. The “government regulating society” transitions to “Government working together with society,” or more precisely, considering society as a partner. This concept marks an evolution in how the government interacts with society, creating closer and more inclusive collaboration.
The importance of support from strategic partners such as Indonesia Infrastructure Project Governance (IIPG) is also highlighted. As a supporter of public governance reform, IIPG significantly contributes to maintaining synergy and harmonisation of roles across multi-sectors, both from the private and public sectors. This synergy is crucial in maintaining optimal performance and achieving public governance reform goals.
In line with the paradigm shift and focus on reform, these steps mark the government’s severe efforts to build a foundation for an adaptive, responsive, and actively engaged Future Government. Thematic Bureaucratic Reform is not just about structural transformation but also an effort to create a governance ecosystem capable of meeting the challenges and demands of the times effectively and competitively.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The 21st century is frequently called the age of Artificial Intelligence (AI), prompting questions about its societal implications. It actively transforms numerous processes across various domains, and research ethics (RE) is no exception. Multiple challenges, encompassing accountability, privacy, and openness, are emerging.

Research Ethics Boards (REBs) have been instituted to guarantee adherence to ethical standards throughout research. This scoping review seeks to illuminate the challenges posed by AI in research ethics and assess the preparedness of REBs in evaluating these challenges. Ethical guidelines and standards for AI development and deployment are essential to address these concerns.
To sustain this awareness, the Oak Ridge National Laboratory (ORNL), a part of the Department of Energy, has joined the Trillion Parameter Consortium (TPC), a global collaboration of scientists, researchers, and industry professionals. The consortium aimed to address the challenges of building large-scale artificial intelligence (AI) systems and advancing trustworthy and reliable AI for scientific discovery.
ORNL’s collaboration with TPC aligns seamlessly with its commitment to developing secure, reliable, and energy-efficient AI, complementing the consortium’s emphasis on responsible AI. With over 300 researchers utilising AI to address Department of Energy challenges and hosting the world’s most powerful supercomputer, Frontier, ORNL is well-equipped to significantly contribute to the consortium’s objectives.
Leveraging its AI research and extensive resources, the laboratory will be crucial in addressing challenges such as constructing large-scale generative AI models for scientific and engineering problems. Specific tasks include creating scalable model architectures, implementing effective training strategies, organising and curating data for model training, optimising AI libraries for exascale computing platforms, and evaluating progress in scientific task learning, reliability, and trust.
TPC strives to build an open community of researchers developing advanced large-scale generative AI models for scientific and engineering progress. The consortium plans to voluntarily initiate, manage, and coordinate projects to prevent redundancy and enhance impact. Additionally, TPC seeks to establish a global network of resources and expertise to support the next generation of AI, uniting researchers focused on large-scale AI applications in science and engineering.
Prasanna Balaprakash, ORNL R&D staff scientist and director of the lab’s AI Initiative, said, “ORNL envisions being a critical resource for the consortium and is committed to ensuring the future of AI across the scientific spectrum.”
Further, as an international organisation that supports education, science, and culture, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) has established ten principles of AI ethics regarding scientific research.
- Beneficence: AI systems should be designed to promote the well-being of individuals, communities, and the environment.
- Non-maleficence: AI systems should avoid causing harm to individuals, communities, and the environment.
- Autonomy: Individuals should have the right to control their data and to make their own decisions about how AI systems are used.
- Justice: AI systems should be designed to be fair, equitable, and inclusive.
- Transparency: AI systems’ design, operation, and outcomes should be transparent and explainable.
- Accountability: There should be clear lines of responsibility for developing, deploying, and using AI systems.
- Privacy: The privacy of individuals should be protected when data is collected, processed, and used by AI systems.
- Data security: Data used by AI systems should be secure and protected from unauthorised access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction.
- Human oversight: AI systems should be subject to human management and control.
- Social and environmental compatibility: AI systems should be designed to be compatible with social and ecological values.
Since 1979, ORNL’s AI research has gained a portfolio with the launch of the Oak Ridge Applied Artificial Intelligence Project to ensure the alignment of UNESCO principles. Today, the AI Initiative focuses on developing secure, trustworthy, and energy-efficient AI across various applications, showcasing the laboratory’s commitment to advancing AI in fields ranging from biology to national security. The collaboration with TPC reinforces ORNL’s dedication to driving breakthroughs in large-scale scientific AI, aligning with the world agenda in implementing AI ethics.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Chief Dental Officer of the Ministry of Health (MOH), Associate Prof Chng Chai Kiat highlighted their role in fostering collaboration, exploring innovation and propelling oral health into the future. Digitalisation, a key element of this transformation, takes centre stage providing a vibrant space for scientists to delve into technological advancements shaping the future of oral health.
Over the next few days, 60 local and international speakers will unravel cutting-edge technologies, artificial intelligence (AI), digital dentistry, biomaterials, orofacial devices, therapeutics, and more.
Oral diseases, affecting 3.5 billion globally, not only compromise health but also pose a substantial economic burden. In Singapore, the 2019/2020 National Adult Oral Health Survey revealed high prevalence rates, emphasising the need for effective strategies.
Assoc Prof Chng underlined the significance of oral health surveillance studies, crucial for policymaking and health system planning, while research becomes a driver for innovation in delivering quality oral care.
Population health takes precedence, aligning with Singapore’s healthcare reform through the Healthier SG initiative. The ageing population becomes a focal point, prompting the need for preventive care to ensure good oral health. Population oral health studies become instrumental in understanding responses to interventions across generations, contributing to effective policymaking.
A notable endeavour is the SG70 cohort study, “Towards Healthy Longevity,” integrating oral health research into mainstream public health initiatives. Led by the National University of Singapore, it examines the effects of biological, lifestyle, and socioeconomic factors on healthy ageing. A representative sample of 3,000 Singaporeans aged 70 and older will be followed for the next 10 to 15 years.
Digital dentistry solutions take a leap forward with the ongoing development of a clinically integrated workflow to produce removable partial dentures efficiently. Spearheaded by SingHealth-Duke NUS Medical School, this research proposal employs 3D dental prosthesis printing, biomaterials, and regenerative dentistry, catering to the oral needs of an ageing population.
Industry collaboration has become integral, and a noteworthy example is the development of an antiseptic mouth rinse with anti-viral properties. Originating during the COVID-19 pandemic, the study by the National Dental Centre Singapore has successfully partnered with a homegrown oral care brand, showcasing a synergy between oral health research expertise and industry knowledge.
Digital dentistry solutions have revolutionised dental practices by offering precision, efficiency, and enhanced patient experiences. Utilising advanced technologies such as intraoral scanners and CAD/CAM systems, these solutions ensure precise measurements and accurate diagnoses.
Digital workflows streamline traditional processes, significantly reducing chair time and enabling same-day restorations. This benefits practitioners in terms of time efficiency and enhances the overall patient experience, as digital impressions replace traditional materials, providing a more comfortable and less intrusive procedure.
Customisation and aesthetics are paramount in modern dentistry, and digital tools like CAD/CAM systems allow for the creation of highly customised dental prosthetics tailored to individual patient anatomy. The precise colour-matching capabilities of digital technologies contribute to restorations that closely resemble natural teeth, achieving superior aesthetic outcomes.
Additionally, improved communication between dental professionals is facilitated through digital platforms, enabling seamless collaboration on multidisciplinary cases. The ease of sharing digital records with laboratories, specialists, and other team members fosters better coordination in delivering comprehensive patient care.
Beyond the immediate benefits, digital dentistry offers long-term advantages such as cost-effectiveness, as reduced material costs and increased efficiency offset initial investments.
The accessibility and secure storage of digital patient records contribute to better continuity of care, while ongoing technological advancements, including the integration of artificial intelligence (AI) and 3D printing, ensure that dental practices remain at the forefront of emerging trends.
Hence, digital dentistry has become an essential component of modern dental care, providing practitioners with tools to deliver high-quality, patient-centred services in a technologically advanced environment.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Union Minister of State for Skill Development & Entrepreneurship and Electronics & IT, Rajeev Chandrasekhar, spoke at two influential tech events: the Indian Express Digifraud & Safety Summit 2023 and YourStory Techsparks’23. His engagements centred around India’s technological advancements, regulatory policies, and the nation’s promising future in the global tech landscape.

At these tech summits, Minister Rajeev Chandrasekhar outlined India’s ambitious technological trajectory, reinforcing the government’s dedication to fostering innovation, ensuring a safe digital environment, and harnessing the transformative power of technology for the nation’s progress.
Minister Rajeev Chandrasekhar articulated India’s journey in artificial intelligence (AI) and emphasised the government’s commitment to fostering innovation and the startup ecosystem. He expressed the government’s profound interest in further boosting India’s burgeoning startup landscape.
Minister Rajeev Chandrasekhar noted India’s transition from an unrestricted, eternally optimistic view of technology and the internet to a more nuanced approach. He highlighted the government’s aim to strike a balance between fostering innovation and growth while guaranteeing distinct rights for digital citizens.
The Minister emphasised the evolution from the phase of transforming India to the concept of ‘New India’ and now envisions witnessing the emergence of ‘Viksit Bharat’. He expanded on India’s transformation which resonated with the Prime Minister’s vision to raise India to a developed nation status, aiming to elevate the nation to the position of the world’s third-largest economy.
Highlighting the government’s initiatives, Minister Chandrasekhar stated, “Our focus is on startups, innovation, and funding, creating a computing infrastructure. In January, Prime Minister Shri Narendra Modi agreed to establish a significant amount of GPU capacity in India for startups to access and bring forth their innovation and foundational models.”
He advocated for decentralising the startup landscape, encouraging the emergence of successful ventures from various regions across India. “We want unicorns and successful startups to come from Meerut, Ghaziabad, Kohima, Srinagar, Kottayam, Belgaum, Dharwad, Visakhapatnam, Nagpur, and beyond,” he asserted, confirming the nation’s commitment to fostering innovation in diverse cities.
Addressing concerns about internet regulation and safety, the Minister explained the government’s evolved approach, focusing on ensuring safety and trust for digital citizens while holding platforms accountable. He clarified that “safety and trust are not for the Government; rather, they are initiatives aimed at safeguarding the vast majority of Digital Nagriks”.
Reflecting on his participation in the UK AI Summit, Minister Chandrasekhar underscored India’s commitment to a safe and trusted internet, aligning with the government’s guiding principles since 2021.
“We want the internet to be safe and trusted; it is an article of faith. We also aim for platforms to be legally accountable,” he reiterated.
He highlighted the need to embrace AI’s potential while managing risks, warning against a narrative that diminishes its innovation. The Minister emphasised that avoiding the overshadowing of AI’s benefits by its perceived risks is crucial for the digital economy and the populace.
“We don’t seek to demonise AI; rather, it’s vital to maintain a balance so that the discourse on its risks doesn’t eclipse its potential advantages,” he explains, clarifying India’s approach to artificial intelligence.
OpenGov Asia provided coverage of India’s expanding global influence, highlighting the country’s leadership roles across diverse international platforms. Prime Minister Narendra Modi has introduced the Global Digital Public Infrastructure Repository (GDPIR) and a Social Impact Fund (SIF). The GDPIR will be used for sharing information and best practices and the SIF is designed to advance Digital Public Infrastructure (DPI).
He unveiled the schemes during the Virtual G20 Leaders’ Summit. Chaired by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the G20 Digital Economy Working Group (DEWG) has played a key role in progressing the global DPI agenda.