- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Di era digital, data telah muncul sebagai sumber daya strategis nasional yang vital dan memiliki peran yang semakin penting dalam pemerintahan. Namun, tantangan pengelolaan data terus bermunculan. Perbaikan pengelolaan dan manajemen data bisa meningkatkan kualitas data yang disediakan agar bisa digunakan untuk menakar risiko dalam pengambilan keputusan. Peningkatan kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang tersedia akurat, andal, aman, dan dapat diakses saat dibutuhkan.
Saat ini, data menjadi senjata utama untuk memenangkan persaingan. Ketersediaan data yang berkualitas jadi kian penting. Organisasi perlu membuat dan menerapkan manajemen data yang terintegrasi. Untuk membuka potensi data seutuhnya, penting bagi organisasi untuk menetapkan infrastruktur, peraturan, dan standar yang diperlukan. Untuk memanfaatkan aset data tersebut, organisasi harus memprioritaskan pengoptimalan proses tata kelola dan manajemen data yang efektif.
Selain itu, sumber daya manusia yang mengelola data pun patut menjadi bahan perhitungan. Institusi dan pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola data harus memiliki keterampilan, sumber daya, dan insentif yang tepat untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan memaksimalkan nilai data mereka.
Masalah keamanan menjadi persoalan lain yang mengganjal. Serangan siber dan pembobolan data menjadi ancaman signifikan bagi negara dan bisnis di seluruh dunia. Sebagai konsekuensi, baik sektor publik maupun swasta harus terus mencari berbagai cara efektif untuk mengatasi masalah keamanan yang semakin mendesak.
Data akan memberikan insight yang lebih baik jika terjadi integrasi data dari berbagai sumber. Tujuan utama integrasi data adalah untuk menghilangkan silo dan menyediakan akses untuk berbagi data dengan aman di dalam organisasi. Hal ini dicapai lewat kolaborasi untuk menyelaraskan data di berbagai sistem.
Perbaikan tata kelola dan sistem manajemen data ini bisa dilakukan Thailand melalui kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan pemangku kepentingan lain. OpenGov Breakfast Insight, pada 16 Maret 2023 di Amari Watergate Bangkok, menyampaikan informasi terkini tentang kebijakan, peraturan, dan kerangka kerja tata kelola data untuk mendorong peningkatan kualitas, akurasi, dan membuka wawasan pengelolaan data bagi pemerintahan Thailand.
Sambutan
Meski data dianggap sebagai tambang minyak baru, namun tata kelola data yang buruk membuat mereka enggan berbagi data itu dengan pihak lain. Imbasnya, data hanya menjadi tumpukan di penyimpanan tanpa manfaat maksimal.
Untuk itu, Mohit Sagar, CEO dan Pimpinan Redaksi OpenGov Asia, menekankan organisasi perlu memiliki kebijakan tata kelola data yang efektif untuk keberhasilan kolaborasi antar departemen di pemerintahan. Tata kelola ini diperlukan untuk memastikan bahwa data dibagikan dengan aman, benar, dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
“Sudah sejak lama data dianggap sumber minyak baru. Tapi, apakah kita berbagi data? Banyak organisasi tidak berani membagikannya. Mereka menyembunyikannya, atau menahannya. Karena menurut mereka, data itu sangat berharga sehingga data tersebut tidak boleh dibagikan. Sebagian berkilah (belum berbagi data) lantaran belum memiliki tata kelola data yang baik,” papar Mohit.
Namun, data hanya bisa bermanfaat jika diolah. Bahkan, data bisa memberikan perspektif dan insight menarik dan solutif jika dikolaborasikan dengan data dari organisasi-organisasi yang berbeda. Tidak seperti minyak bumi yang sekali pakai akan habis, data bisa memberikan manfaat berulang kali. Pengguna bisa mendapat manfaat dan insight yang berbeda, tergantung dari cara pengolahan data.
Lantas, mengapa tata kelola data menjadi penting? Manajemen data yang efektif dapat menjadi fondasi untuk mendukung pemerintahan yang terbuka. Sebab, dengan integrasi data, pemerintah bisa memastikan bahwa data yang mereka miliki ditangani secara transparan, bertanggung jawab, dan aman. Sehingga, data-data itu bisa membangun pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para pejabat pemerintah dan publik.
Tata kelola data yang baik membantu pengelola untuk mengetahui siapa pemilik dan pengakses data yang sah. Tata kelola ini juga membuat para pegawai non teknis untuk mengakses, mengubah, dan menganalisis data untuk membantu pekerjaan mereka Sehingga, mereka tidak perlu bergantung pada karyawan TI untuk mengolah data itu. Hal ini memberikan dampak baik pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi di seluruh lini organisasi.
Namun, keamanan data juga patut mendapat sorotan. Keamanan siber adalah komponen penting dalam tata kelola data. Sebab, hal itu bisa melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, memastikan privasi dan kerahasiaan data, serta mengurangi risiko serangan siber atau pelanggaran data. Jika hal ini lalai diawasi, maka akan membahayakan integritas operasi pemerintah dan kepercayaan warga terhadap pemerintah.
“Anda tidak dapat bersembunyi di balik kata keamanan atau privasi sebagai tameng untuk tidak memanfaatkan data yang Anda miliki. Pakai data yang Anda miliki untuk memberi wawasan dan perbaikan layanan,” tandas Mohit
Pembuka
Transformasi dan perubahan digital diadopsi dengan cepat oleh berbagai organisasi. Oleh karena itu, IBM membantu adopsi ini dengan berbagai dukungan dan layanan teknologi. Pawasut Seewirot, Software Country Leader IBM Thailand, menyebut perusahaannya memiliki banyak solusi untuk membantu klien mengelola dan mendapat manfaat terbaik dari data mereka, mulai dari software, AI, hingga automasi.
Pawasut menyebut IBM bisa membantu meningkatkan pemahaman tentang konsep tata kelola data yang baik, termasuk masalah privasi dan keamanan. Mereka juga menyediakan solusi pengelolaan data dengan automatisasi dan kecerdasan buatan.
“Platform data sangat penting untuk memaksimalkan nilai data Anda. Kami siap berdiskusi untuk memecahkan masalah Anda menggunakan teknik Design Thinking atau teknik lain,” kata Pawasut.
Gabungan dari beberapa teknologi ini telah memungkinkan IBM melakukan berbagai automatisasi. Solusi ini bisa digunakan oleh para pemimpin bisnis sembari tetap menjaga keamanan dan privasi data pengguna.
Untuk mengamankan data, IBM memiliki strategi keamanan siber berlapis untuk membentengi sistem dari kejahatan dunia maya. Peretasan sistem bisa mengganggu operasional bisnis imbas dari akses yang tidak sah, perubahan atau penghancuran data, hingga pemerasan (ransomware).
Sistem keamanan yang kompleks membuat biaya membangun keamanan sistem kian membengkak akibat perbedaan teknologi dan kurangnya keahlian dari internal organisasi. Untuk menekan biaya, organisasi dapat menerapkan strategi keamanan siber komprehensif yang memanfaatkan automasi, analitik canggih, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin.
Insight Teknologi
Setelah pandemi COVID-19 melanda, permintaan data kian melonjak imbas maraknya sistem kerja dari rumah (work from home/ WFH). Usai pandemi, tetap ada keinginan untuk bisa mengakses data kapan saja dan di mana. Sehingga peningkatan Information on Demand akan tetap selalu ada.
“Dan ini adalah peluang besar, tetapi juga memberi tantangan baru setelah pandemi. Saya akan memberikan beberapa contoh penerapan hal ini di berbagai negara,” jelas Kieran Hagan, Manajer Utama Penjualan Teknis Data, AI, dan Automasi IBM.
Pertama, terkait dengan integrasi data. Pemerintah Sonoma County di Amerika Serikat (AS) telah merasakan dampak bagaimana integrasi data membantu mereka mengurangi jumlah warga yang terlantar akibat kebakaran hebat di kawasan itu. Kebakaran itu melalap habis 36 ribu are lahan dan menghanguskan seribu rumah. Banyak dari warga yang terlantar dan ditempatkan di tenda-tenda darurat. Namun, setelah dua pekan, tenda-tenda tersebut harus dibongkar dan sebagian orang tak memiliki tempat tinggal.
Akan tetapi, sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah AS berdiri sendiri-sendiri (silo). Pemerintah Sonoma County lantas berdiskusi dengan IBM untuk menghubungkan semua data itu, sehingga bisa diakses oleh warga dengan mudah.
IBM lalu membantu pemerintah dengan merancang strategi untuk mengintegrasikan 16 badan pemerintah lokal ke dalam satu situs yang kemudian dinamai Akses Aksi Kepedulian untuk Kemandirian (Accessing Coordinated Care to Enable Self Sufficiency/ ACCESS). “Situs ini melayani 91 ribu klien dan mengurangi jumlah warga terlantar sebanyak sembilan persen,” terang Kieran.
Kedua, terkait dengan kematangan data. Kematangan data berkaitan erat dengan DataOps. Fungsi DataOps mirip dengan DevOps namun dikhususkan dalam konteks manajemen data. Data memiliki aliran dan prosesnya sendiri, sehingga fungsi DataOps adalah mengatur alur data yang disimpan dalam jumlah besar. Jadi, DataOps hadir untuk membuat aliran informasi agar lebih mudah dikonsumsi oleh analis dan data scientist untuk diekstrak menjadi insight.
Dalam kasus ini, IBM membantu Bank ING. Bank yang berdiri secara global itu memiliki informasi yang terpisah (silo) dengan 14 ribu cabang yang tersebar di berbagai negara. Pada 2014, mereka berdiskusi dengan IBM untuk membuat semantic information layer agar semua cabang mereka bisa mengakses satu sumber informasi yang sama.
Mereka lantas mengembangkan layanan itu menggunakan layanan open source yang digabungkan dengan teknologi IBM agar bisa membuka akses jaringan ke semua perusahaan mereka di berbagai belahan dunia lewat proyek Egeria.
“Platform ini menjadi penggerak teknologi yang bagus, walaupun industri perbankan pada dasarnya terikat dengan berbagai peraturan dan hukum yang ketat. Mereka tetap bisa menjaga keamanan, sembari mendapat kebebasan akses data.”
Hal serupa terjadi pada pemerintah provinsi Odisha, India. Proses manual membuat mereka kesulitan untuk membayarkan paket bantuan sosial. Mereka bermasalah dengan penipuan (fraud), data yang tidak lengkap, dan mesti menyelia 45 juta dokumen, mulai dari SIM, arsip pajak, pensiun, hingga asuransi. Dengan automasi data, mereka berhasil mengurangi 60% pekerjaan penyelidikan secara manual dan menemukan 500.000 kasus kesalahan pembayaran ke orang yang tidak tepat sasaran.
Program ini dinilai sangat berhasil, sebab membuat pekerjaan pemerintah menjadi lebih efisien dan membuat program kesejahteraan lebih tepat sasaran. Selain itu, biaya yang dihemat lewat automasi membuat kelebihan pendanaan dapat dialihkan ke program lain.
“Ini adalah contoh di mana akses informasi dapat memberikan hasil dan meningkatkan penghematan,” tegas Kieran. “Perubahan yang bisa menghasilkan layanan masyarakat yang lebih baik, tetapi juga menciptakan program-program baru.”
Ketika berbicara soal pengelolaan data dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI), Kieran salut dengan upaya pemerintah Thailand. Negara itu tengah gencar melakukan pembaruan kebijakan dan mendorong peningkatan sumber daya manusia di bidang AI.
Banyak organisasi tengah menggandrungi AI. Sebagai contoh, pada 2018, pengembangan AI hanya mendapat porsi 15% dari anggaran organisasi pada umumnya. Namun, saat ini dana pengembangan AI naik hingga 52% anggaran.
“Tetapi sebagian besar organisasi tidak dapat menggunakan AI kecuali hasil rekomendasinya terpercaya. Anda harus bisa menjelaskan bagaimana AI bisa mendapat jawaban itu. Ini adalah sebuah tantangan,” tegasnya.
Dalam kasus ini, IBM membantu sebuah agensi pemerintah di Eropa yang ingin melihat analitik media sosial dengan memanfaatkan teknologi open source untuk mengetahui perkembangan isu yang terjadi di media sosial dan siap siaga jika terjadi situasi darurat.
Kerja sama keduanya menunjukkan bahwa pengawasan dan pengolahan data dari berbagai sumber di media sosial dengan AI tetap bisa dilakukan tanpa melanggar privasi warga. Platform yang mereka buat tetap bisa mematuhi aturan privasi data GDPR (General Data Protection Regulation) Eropa yang ketat.
Fireside chat: Membangun data menjadi insight
Menurut Dr Supot Tiarawut, Presiden & CEO Badan Pengembangan Pemerintah Digital, terminologi data sebagai sumber minyak baru sudah muncul dalam 10 tahun terakhir. Namun, dalam praktiknya, hal ini masih sebatas slogan di atas kertas karena masih banyak pemerintah yang belum bisa mengoptimalkan penggunaan data yang mereka punya. Sehingga banyak proses administrasi yang masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, terutama pada pemerintahan daerah.
“Mereka bahkan hanya akan memindai kertas itu dan diunggah ke dalam sistem untuk membuatnya menjadi digital. Jadi, saya pikir itu masalah yang cukup besar, karena kami tidak mendapatkan data yang benar-benar digital,” tuturnya.
Untuk melakukan tata kelola data, Supot menyebut tidak ada satu solusi yang tepat untuk semua. Maksudnya, solusi yang cocok untuk satu organisasi tidak bisa langsung disalin dan tempel ke organisasi lain. Tata kelola mesti disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut.
“Anda mesti punya definisi yang jelas mengapa perlu tata kelola data seperti apa yang ingin dibangun,” jelasnya.
Ia pun sepaham soal pentingnya kolaborasi data antar organisasi pemerintahan. Menurutnya, memiliki sumber data yang lebih kaya bisa membantu membuat kebijakan yang lebih komprehensif dan membuat keputusan yang lebih baik. Pertukaran data bisa memfasilitasi penyediaan layanan yang lebih baik ke masyarakat.
Untuk mendorong integrasi data, Supot membeberkan langkah yang sudah dilakukan pemerintah Thailand. Supot mendorong badan pemerintah di Thailand untuk menentukan tujuan-tujuan mereka, bukan dengan memberikan buku petunjuk saja. Pertama, pihaknya membuat kelompok kerja data teknis. Namun, kebanyakan organisasi itu tidak tahu data apa saja yang mereka miliki. Sehingga, Supot meminta mereka untuk membuat katalog data yang dikombinasikan dengan Open Data.
Setelah tujuan manajemen data ditentukan, pihaknya lantas memberikan tuntunan untuk menerapkan teknologi yang dibutuhkan. Setelah setahun berjalan, ternyata mereka menemukan kalau data yang mereka dikumpulkan tidak begitu menarik. Sehingga, dalam setahun ke depan mereka akan mencoba untuk mengumpulkan data berdasarkan permintaan pengguna. Mereka akan melakukan diskusi dengan pemakai data, apa saja data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut masuk dalam sistem dan proses tata kelola data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perlindungan data. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kebocoran data.
Penutup
Pada akhirnya, Pawasut mendorong peningkatan orang-orang yang memiliki keterampilan manajemen data agar organisasi bisa lebih kompetitif dengan data yang mereka punya. Namun, membina tenaga terampil membutuhkan waktu. Sehingga, jika perubahan manajemen data perlu dilakukan dalam waktu singkat, bantuan pihak ketiga seperti IBM bisa dimanfaatkan.
“Mengubah budaya organisasi adalah tugas yang sulit, memakan waktu, dan perlu usaha yang berkelanjutan. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk melakukan workshop inovasi, kami siap membantu,” tuturnya.
Di sisi lain, Mohit menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan tata kelola data bergantung pada efektivitas kolaborasi. Selain itu, diperlukan kepemimpinan yang kompeten agar inovasi organisasi bisa berjalan tepat dan agresif.
Menurutnya, sulit untuk mengubah kultur organisasi dengan teknologi jika pemimpin organisasi itu tidak memahami teknologi. Sehingga ia menghimbau untuk mempercepat inovasi dalam organisasi, di mana setiap individu dapat menjadi pembawa perubahan itu.
Sebagai penutup, Mohit kembali menekankan pentingnya kolaborasi. Sebab, tujuan kemitraan digital adalah agar bisnis dan organisasi bisa lebih kompetitif dan memanfaatkan kekuatan satu sama lain, agar bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna dan masyarakat.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Prime Minister Pham Minh Chinh has called upon the youth to take the lead in propelling Vietnam’s digital transformation, emphasising their crucial role in shaping the nation’s future amidst the burgeoning digital economy. The Prime Minister made these remarks during a dialogue held in Hanoi on March 26, where he engaged with 300 outstanding young individuals from various regions of the country.
With the digital economy projected to contribute 30% to the gross domestic product (GDP) by 2030, PM Chinh underscored the urgency for Vietnam to embrace digitalisation as an indispensable global trend. He highlighted digital transformation as a cornerstone alongside the green economy, circular economy, sharing economy, and intellectual economy, essential for realising the nation’s development objectives of transitioning into a modern, upper-middle-income country by 2030 and achieving developed, high-income status by 2045.
In his address, PM Chinh urged the youth to champion digitalisation by raising public awareness, advocating for policy reforms, driving administrative modernisation through digital technologies, and advancing research and development efforts in the digital domain. Emphasising their role as pioneers, he expressed confidence in the youth’s ability to contribute, innovate, integrate into society, and pursue personal growth.
Moreover, PM Chinh called upon the youth to collaborate with the government in establishing a digital government, digital economy, digital society, and nurturing digital citisenship. This collaborative approach is deemed essential for harnessing the full potential of digital technologies to address societal challenges and drive inclusive growth.
Responding to the Prime Minister’s call, the youth presented recommendations to the government, emphasising the need to refine the legal framework governing digital platforms and establish effective communication channels to engage citisens in the digital transformation process. They stressed the importance of inclusivity and transparency in policymaking to ensure the successful implementation of digital initiatives.
During the dialogue, PM Chinh addressed queries from the youth regarding data protection, cybersecurity measures, integration of public services with the national population database, and strategies to preserve cultural identity in the digital age. Acknowledging these concerns, the Prime Minister reaffirmed the government’s commitment to safeguarding data privacy, enhancing cybersecurity, and promoting cultural heritage preservation in the digital era.
Furthermore, PM Chinh instructed relevant ministries, authorities, and localities to expedite the implementation of the National Digital Transformation Programme, refine existing mechanisms and policies, and create an enabling environment for youth-led initiatives. This concerted effort aims to foster innovation, entrepreneurship, and digital literacy among the younger generation, thereby ensuring their active participation in shaping Vietnam’s digital future.
The dialogue served as a platform for meaningful exchanges between the government and the youth, highlighting the importance of collaborative efforts in driving Vietnam’s digital transformation agenda. With the youth at the forefront, Vietnam is poised to harness the opportunities offered by digital technologies to achieve sustainable development and prosperity for all.
As reported by openGov Asia, Vietnam is undergoing a digital revolution, characterised by concerted endeavours to advance the country’s digital transformation. With aspirations to attain high-income status by 2045, Vietnam’s digital technology sector focuses on mastering technology, fostering innovation, and developing domestic manufacturing capacities.
In this context, inclusivity and collaboration are essential, serving as key drivers to unleash the transformative power of technology and foster economic expansion, ensuring broad societal participation and contribution to the nation’s advancement.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Bushfires represent one of the most formidable challenges faced by firefighters worldwide. With their unpredictable behaviour and rapid spread, combating these blazes demands innovative solutions to ensure the safety of both responders and communities at risk. In a groundbreaking initiative, researchers are harnessing the power of robotics to revolutionise bushfire response, paving the way for more effective firefighting strategies and enhanced situational awareness.
At the heart of this endeavour lies the Silvanus Project, an ambitious international collaboration aimed at developing ground robots capable of navigating fire fronts and gathering crucial data in real-time. Led by researchers from Data61’s Queensland Centre for Advanced Technologies, this project represents a pioneering effort to address the inherent dangers associated with traditional firefighting methods.
Bushfires, fueled by factors such as vegetation density and weather conditions, can escalate rapidly, outpacing conventional firefighting techniques. To stay ahead of the inferno, firefighters require accurate information about fire location, direction of spread, and potential hazards. However, obtaining such data often entails placing personnel in hazardous environments, risking their safety in the process.
Drones have emerged as a promising tool for aerial reconnaissance, offering valuable insights into fire behaviour from above. However, their effectiveness is limited by factors such as smoke interference, high winds, and restricted flight times. Recognising these limitations, researchers turned their focus to ground-based solutions, envisioning robots capable of operating in the most challenging of conditions.
The ground robots developed as part of the Silvanus Project are equipped with advanced sensors and navigation systems, allowing them to traverse rugged terrain and navigate through smoke and debris. Some robots are designed to move on legs, mimicking the mobility of insects, while others utilise tracks for increased stability and manoeuvrability. These robots venture into the heart of the fire, gathering critical data such as fire intensity, fuel availability, and environmental conditions.
During a demonstration conducted for fire service representatives and researchers, the capabilities of these ground robots were showcased, highlighting their potential to transform firefighting operations. With the ability to transmit data in real-time to a cloud-based platform, these robots provide firefighters with unprecedented situational awareness, enabling more informed decision-making and proactive firefighting strategies.
Senior experimental scientist Tom Lowe emphasises the significance of these ground robots in enhancing firefighter safety and operational effectiveness. By deploying robots into areas deemed too hazardous for human intervention, firefighters can access vital information without exposing themselves to unnecessary risks. Furthermore, the integration of remote sensing technologies allows robots to assess vegetation density and predict fuel availability, further aiding in fire suppression efforts.
While the technology is still in the developmental stage, researchers are optimistic about its potential impact on future firefighting practices. Navinda Kottege, Cyber-Physical Systems Research Director, underscores the life-saving potential of ground robots, particularly in high-risk firefighting scenarios where human intervention may be impractical or unsafe.
The Silvanus Project represents a collaborative effort involving researchers from across Europe, Australia, Indonesia, and Brazil, united in their mission to develop innovative solutions for forest management and fire prevention. By harnessing the power of robotics and cutting-edge technologies, this initiative aims to bolster preparedness and response capabilities, ultimately saving lives and protecting communities from the devastating impact of bushfires.
As ground robots continue to evolve and mature, fueled by ongoing research and international collaboration, the vision of leveraging technology to mitigate the impact of bushfires grows ever closer to reality. With each technological advancement, firefighters gain new tools and capabilities to confront one of nature’s most formidable adversaries, ensuring a safer and more resilient future for all.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Artificial Intelligence (AI) stands at the forefront of technological innovation, promising transformative solutions to complex challenges across various domains. Recognising its potential to revolutionise industries and improve societal well-being, the National University of Singapore (NUS) has inaugurated the NUS AI Institute (NAII). Led by Professor Mohan Kankanhalli, NAII aims to accelerate AI research and its practical applications, fostering collaboration, innovation, and societal impact.
In an era marked by rapid technological advancements, AI has emerged as a powerful tool with the capacity to reshape diverse sectors, ranging from healthcare to finance, education, logistics, and beyond. The establishment of NAII underscores NUS’s commitment to harnessing AI for the greater good, addressing critical issues facing Singapore and the global community.
At the core of NAII’s mission is the advancement of fundamental AI research, aimed at pushing the boundaries of AI capabilities and exploring novel applications across various domains. Through foundational research initiatives, scientists at NAII will tackle complex AI problems, spanning hardware and software systems, AI theory, responsible AI, reasoning AI, and resource-efficient AI. By delving into these areas, the institute seeks to develop cutting-edge AI technologies that address real-world challenges and drive innovation.
Moreover, NAII will prioritise research into the ethical and societal implications of AI, aiming to develop robust governance frameworks that ensure responsible AI development and deployment. This includes examining issues related to transparency, accountability, and ethical decision-making in AI systems. By fostering dialogue and research on AI ethics and governance, NAII aims to guide the responsible use of AI technology and mitigate potential risks.
In addition to foundational research, NAII will spearhead applied research initiatives, focusing on developing AI-driven solutions for specific application domains. Collaborating with experts from diverse fields, including healthcare, logistics, manufacturing, finance, urban sustainability, and education, the institute will tackle pressing challenges and explore opportunities for AI-driven innovation. From optimising supply chains to improving healthcare outcomes and enhancing urban infrastructure, NAII’s applied research efforts aim to deliver tangible benefits to society.
Furthermore, NAII will serve as a hub for AI talent development, providing comprehensive education and training programs for students, professionals, and policymakers. By offering hands-on learning experiences and internships, the institute seeks to nurture the next generation of AI leaders and entrepreneurs, equipping them with the skills and knowledge needed to drive innovation in AI.
To support its research and educational endeavours, NUS has allocated significant resources to NAII, including external research grants and institutional funding. Moreover, the institute will collaborate closely with government agencies and industry partners to amplify its impact and drive innovation. Strategic partnerships with leading companies such as IBM and Google Cloud will enable NAII to leverage industry expertise and resources, accelerating the translation of research outcomes into real-world applications.
In alignment with Singapore’s Research, Innovation, and Enterprise (RIE) strategy, NAII aims to contribute to the nation’s AI ecosystem by fostering collaboration, innovation, and talent development. By positioning NUS as a global leader in AI research and application, the institute seeks to drive positive societal change and economic growth.
The establishment of NAII represents a significant milestone in NUS’s journey towards harnessing the power of AI for societal benefit. Through cutting-edge research, education, and collaboration, the institute aims to unlock the full potential of AI and pave the way for a more innovative, sustainable, and inclusive future. With its interdisciplinary approach and commitment to excellence, NAII is poised to make a lasting impact on Singapore and the global AI landscape.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) has reached a significant milestone with its artificial intelligence (AI) platform, VNPT eKYC, logging over 1 billion user authentication requests. This accomplishment solidifies VNPT’s position as a pioneer in electronic identification and verification solutions within Vietnam.
Since its inception, VNPT eKYC has been at the forefront of electronic Know Your Customer (eKYC) services for over five years, serving a diverse range of clients including banks, financial institutions, telecommunications companies, and e-commerce entities. With over 100 organisations utilising its services, VNPT eKYC has facilitated electronic identification for more than 40 million individuals across the country.
On average, the VNPT eKYC system processes an impressive 600,000 requests daily, with peak days witnessing over a million requests being handled seamlessly. This demonstrates the platform’s robustness and reliability in managing high volumes of authentication transactions efficiently.
The significance of VNPT eKYC extends beyond its technological capabilities, particularly in the context of evolving regulatory requirements. The State Bank of Vietnam’s decision mandating biometric authentication for transactions exceeding 10 million VND (approximately 416 USD) and other significant transactions from July 1, 2024, underscores the critical role of advanced authentication solutions like VNPT eKYC in ensuring compliance and security in financial transactions.
Moreover, the platform’s success highlights the increasing importance of domestically developed solutions in the banking and financial sector. Domestic solutions such as VNPT eKYC offer several advantages, including rapid implementation, cost-effectiveness, adherence to global technology standards, scalability, and high readiness to meet evolving regulatory requirements.
Central to the effectiveness of VNPT eKYC is its advanced AI models, which enable the verification of facial biometric data with an impressive accuracy rate of up to 99.99%. This high level of accuracy not only enhances the security of authentication processes but also contributes to building trust and confidence among users and regulatory authorities.
As Vietnam’s digital economy continues to grow and evolve, the role of advanced authentication and verification solutions like VNPT eKYC becomes increasingly indispensable. Beyond facilitating seamless and secure electronic transactions, these solutions contribute to enhancing the overall digital infrastructure and ecosystem of the country, paving the way for further innovation and economic growth.
Looking ahead, VNPT remains committed to advancing its AI platform and expanding its capabilities to meet the evolving needs of its clients and the regulatory landscape. With a strong focus on innovation, reliability, and security, VNPT eKYC is poised to play a pivotal role in shaping the future of electronic identification and verification in Vietnam’s dynamic digital economy.
VNPT’s achievement of logging over 1 billion authentication requests with its AI platform, VNPT eKYC, marks a significant milestone in Vietnam’s journey towards digital transformation.
Amid a swiftly changing global landscape, Vietnam emerges as a frontrunner in a digital revolution, strategically positioned to harness technology’s transformative power for economic progress and societal development.
It is embracing its digital transformation journey, highlighting collaborative efforts to drive the nation’s digital transformation. The nation’s digital technology industry aims to propel Vietnam towards high-income status by 2045 through technology mastery, innovation, and indigenous manufacturing capabilities.
Moreover, the nation is working to harmonise its regulations, streamline laws, and promote consistency in its legal framework to foster a more favourable and appealing cyber environment.
As the country continues to embrace technology-driven solutions to address emerging challenges, VNPT eKYC stands as a testament to the potential of domestic innovation in driving progress and excellence in the digital era.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
In a significant scientific breakthrough in a space sector, Dr Sarah Kessans has developed hardware designed to operate autonomously in orbit, transforming the study of protein crystallisation in microgravity. This technology provides scientists on Earth with unprecedented insights into protein behaviour, with far-reaching implications for developing more effective medicines and vaccines, among other applications.
Minister for Space Dr Megan Collins lauds Dr Kessans’ research as an inspiring example of how space technology can drive innovation on Earth. This achievement follows the recent successful launch of MethaneSAT, a satellite designed to track and monitor global emissions from space, highlighting the significant potential of space technology in addressing some of the world’s most pressing challenges while bolstering our globally competitive space sector.
The MethaneSAT satellite will be equipped with a highly sensitive spectrometre that can detect concentrations as low as two parts per billion, and it will have high-spatial resolution coupled with a broad, 200-kilometre view path, allowing it to quantify even small emission sources over large areas.
Dr Kessans’ research culminated in successfully launching her hardware on a rocket from the Kennedy Space Centre at Cape Canaveral, USA. This mission also included protein experiments from leading New Zealand universities, including Canterbury, Otago, Victoria, and Waikato, showcasing the collaborative efforts of the country’s academic institutions in advancing space science and technology.
The launch of Dr Kessans’ project results from a strategic agreement between the Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE) and the US commercial space company Axiom Space. This partnership aims to facilitate New Zealand researchers’ advancement in space science and technology, fostering innovation and driving collaboration between academia, government, and private enterprise.
Dr Kessans’ project has also received government funding for further development through the MBIE-administered Endeavour Fund, highlighting the government’s commitment to supporting cutting-edge research and innovation in the space sector. This collaborative effort between academia, government, and private enterprise is a testament to New Zealand’s growing presence in the global space economy, positioning the country as a key player in space research and technology development.
Previously, New Zealand had collaborated with several countries, including Australia, to advance space research, as reported by OpenGov. The collaboration between SmartSat and the New Zealand Space Agency (NZSA) is an important development. The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the two entities aims to accelerate the growth and technological advancement of the Australian and New Zealand space industries, marking a pivotal moment in the evolution of space exploration and innovation in the Australasian region.
This partnership is underpinned by a shared commitment to fostering innovation, driving research and development (R&D), and nurturing a skilled workforce capable of propelling technological breakthroughs in the space sector. The MoU, ceremoniously signed at the NZSA headquarters in Wellington, signifies a strategic alignment between SmartSat and NZSA to leverage their combined resources and expertise.
At the core of this collaboration, it is designated to support joint research initiatives in three key technological domains: Earth Observation, Space Situational Awareness, and Optical Communications. These areas represent the forefront of space exploration, offering immense potential to revolutionise humanity’s perception and interaction with the cosmos.
Minister Judith Collins, New Zealand’s Minister for Space, praised the new agreement as a testament to the enduring collaboration between Australia and New Zealand in space exploration. In a statement on her official website, she reiterated her commitment to fostering innovation and collaboration, recognising the transformative potential of space technology in addressing global challenges.
Minister Collins reaffirmed the government’s dedication to developing the country’s space sector, promoting innovation, and strengthening partnerships with the New Zealand research community, international space agencies, and commercial collaborators. These collaborative approaches underscore New Zealand’s commitment to advancing space science and technology to benefit society and the economy, paving the way for future breakthroughs in the field.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
In a significant stride towards bolstering research efforts in offshore wind power technology, The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) and the Yangjiang Offshore Wind Energy Laboratory have inked a collaborative agreement to establish the PolyU-Yangjiang Laboratory Joint Research Centre for Offshore Wind Power (JRC).
The joint initiative, officially announced through a signing ceremony held at PolyU’s campus, marks a pivotal moment in the burgeoning partnership between the two entities. With the JRC set to be jointly operated and managed by the PolyU Research Institute for Land and Space (RILS) and the Laboratory, the collaboration signifies a concerted effort to deepen research collaboration and foster innovation in offshore wind power technology.
Under the ambit of this new partnership, researchers from PolyU and Yangjiang will synergise their expertise, resources, and laboratory facilities to undertake pioneering research projects. These projects will focus on developing novel technologies and materials tailored for offshore wind power applications, with a paramount aim to translate research outcomes into tangible solutions for industry implementation.
The signing ceremony, attended by a delegation from Yangjiang in Guangdong province alongside PolyU representatives, saw the presence of Prof. Christopher Chao, PolyU Vice President (Research and Innovation) and Mr. Liu Dewei, Vice Mayor of Yangjiang Municipal People’s Government. Their attendance underscored the significance of this collaborative endeavour in driving forward advancements in renewable energy technology.
In his welcoming address, Prof. Christopher Chao highlighted the pivotal role of wind power in the global transition towards carbon neutrality. He emphasised that the collaboration between PolyU and the Yangjiang Offshore Wind Energy Laboratory not only serves to advance offshore wind power expertise but also fosters a robust platform for mutual engagement in research, talent development, and knowledge exchange.
Prof. Chao expressed optimism that the JRC would harness the collective research capabilities of both organisations to tackle pressing scientific challenges and overcome technical barriers in the energy sector, ultimately contributing to the establishment of a world-class research and innovation hub for wind power and clean energy.
The partnership between PolyU and the Laboratory holds particular significance for Hong Kong’s energy landscape. With the Electrical and Mechanical Services Department of the HKSAR Government estimating that wind power could potentially satisfy a significant portion of the city’s electricity demand, the collaboration is poised to address critical engineering challenges in the construction of offshore wind farms. By facilitating interdisciplinary research and engineering solutions, the collaboration aims to benefit not only Hong Kong but also the wider region and beyond.
The Yangjiang Offshore Wind Energy Laboratory, comprising leading experts from esteemed mainland universities, is dedicated to advancing fundamental science and technology in the offshore wind power sector. Leveraging the collective expertise of institutions such as Zhejiang University, Sun Yat-sen University, and Shanghai Jiao Tong University, among others, the Laboratory is at the forefront of research in this domain.
Established in 2021, PolyU’s Research Institute for Land and Space (RILS) has been actively engaged in interdisciplinary research undertakings, with offshore wind power emerging as a focal area of interest. A delegation from RILS visited wind energy-related facilities in Yangjiang in November 2023, laying the groundwork for potential collaboration opportunities with the Yangjiang Offshore Wind Energy Laboratory.
As the PolyU-Yangjiang Laboratory Joint Research Centre for Offshore Wind Power takes shape, it symbolizes a collaborative initiative aimed at driving innovation and addressing the energy challenges of tomorrow. Through concerted research efforts and knowledge exchange, the partnership between PolyU and the Laboratory is poised to play a pivotal role in advancing offshore wind power technology, thereby contributing to a sustainable energy future.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
In a landmark display of indigenous innovation, the Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) unveiled its latest breakthrough: the NeoStand Electric Standing Wheelchair. This cutting-edge mobility solution promises to redefine accessibility for wheelchair users across India.
With its emphasis on user empowerment and well-being enabled by technology, NeoStand stands poised to usher in a new era of accessibility, where every individual, regardless of ability, can realise their full potential.
Led by Professor Sujatha Srinivasan, Head of the TTK Center for Rehabilitation Research and Device Development (R2D2) at IIT Madras, the development of NeoStand represents a significant milestone in the quest for inclusive technology.
At the heart of NeoStand lies a commitment to user-centric design and functionality. Unlike conventional wheelchairs, NeoStand features a motorised standing mechanism that allows users to effortlessly transition between sitting and standing positions with the push of a button. This innovative feature opens up a world of possibilities for individuals with mobility impairments, enabling them to engage in face-to-face interactions, access higher shelves, and experience the physical and psychological benefits of standing.
The launch event illuminated the profound societal impact of NeoStand, showcasing its potential to redefine accessibility and inclusivity for individuals with mobility impairments. By bridging the gap between innovation and social responsibility, NeoStand symbolises a transformative shift towards a more equitable and empowering future
“These translational research endeavours underscore our commitment to fostering social impact through innovative solutions,” remarked Professor Kamakoti. “Indeed, NeoStand represents more than just a mobility aid; it symbolises a paradigm shift in how we perceive and address the needs of individuals with disabilities.”
One of the key drivers behind NeoStand’s development is its emphasis on promoting user independence and well-being. For many wheelchair users, the ability to stand remains an elusive goal, often hampered by physical limitations and reliance on external assistance. NeoStand seeks to address these challenges head-on, offering users the freedom to stand comfortably whenever needed. This not only enhances their physical health by improving blood circulation and digestion but also fosters a sense of empowerment and autonomy.
The journey from concept to reality has been made possible through a collaborative effort involving various stakeholders. Sponsored by a company as part of its corporate social responsibility initiative and developed in partnership with NeoMotion, an IIT Madras-incubated startup, NeoStand exemplifies the transformative potential of public-private collaboration.
“The launch of a new product this evening for the differently abled signifies a turning point in our endeavour to foster inclusiveness and empowerment,” remarked Mr. Sudhakar Rao, IAS (Rtd), Member of the Board of Directors at the company.
Professor Srinivasan, the driving force behind NeoStand’s development, highlighted the device’s therapeutic benefits and ease of use. “Integrating standing functionality into a wheelchair provides health benefits as well as functional and psychological benefits to the user,” she explained.
Testimonials from users like Mr. Justin Jesudas, a quadriplegic individual, further attest to the life-changing impact of NeoStand who noted that, “The ability to stand with just a push of a button makes the wheelchair even more inclusive, helping quadriplegics to stand independently.”
Looking ahead, NeoStand stands out for individuals with mobility impairments, promising a future where accessibility knows no bounds. As India continues to embrace innovation and inclusivity, initiatives like NeoStand serve as a testament to the transformative power of technology in shaping a more equitable society.