Di era digital, data telah muncul sebagai sumber daya strategis nasional yang vital dan memiliki peran yang semakin penting dalam pemerintahan. Namun, tantangan pengelolaan data terus bermunculan. Perbaikan pengelolaan dan manajemen data bisa meningkatkan kualitas data yang disediakan agar bisa digunakan untuk menakar risiko dalam pengambilan keputusan. Peningkatan kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang tersedia akurat, andal, aman, dan dapat diakses saat dibutuhkan.

Saat ini, data menjadi senjata utama untuk memenangkan persaingan. Ketersediaan data yang berkualitas jadi kian penting. Organisasi perlu membuat dan menerapkan manajemen data yang terintegrasi. Untuk membuka potensi data seutuhnya, penting bagi organisasi untuk menetapkan infrastruktur, peraturan, dan standar yang diperlukan. Untuk memanfaatkan aset data tersebut, organisasi harus memprioritaskan pengoptimalan proses tata kelola dan manajemen data yang efektif.

Selain itu, sumber daya manusia yang mengelola data pun patut menjadi bahan perhitungan. Institusi dan pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola data harus memiliki keterampilan, sumber daya, dan insentif yang tepat untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan memaksimalkan nilai data mereka.

Masalah keamanan menjadi persoalan lain yang mengganjal. Serangan siber dan pembobolan data menjadi ancaman signifikan bagi negara dan bisnis di seluruh dunia. Sebagai konsekuensi, baik sektor publik maupun swasta harus terus mencari berbagai cara efektif untuk mengatasi masalah keamanan yang semakin mendesak.

Data akan memberikan insight yang lebih baik jika terjadi integrasi data dari berbagai sumber. Tujuan utama integrasi data adalah untuk menghilangkan silo dan menyediakan akses untuk berbagi data dengan aman di dalam organisasi. Hal ini dicapai lewat kolaborasi untuk menyelaraskan data di berbagai sistem.

Perbaikan tata kelola dan sistem manajemen data ini bisa dilakukan Thailand melalui kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan pemangku kepentingan lain. OpenGov Breakfast Insight, pada 16 Maret 2023 di Amari Watergate Bangkok, menyampaikan informasi terkini tentang kebijakan, peraturan, dan kerangka kerja tata kelola data untuk mendorong peningkatan kualitas, akurasi, dan membuka wawasan pengelolaan data bagi pemerintahan Thailand.

Sambutan

Meski data dianggap sebagai tambang minyak baru, namun tata kelola data yang buruk membuat mereka enggan berbagi data itu dengan pihak lain. Imbasnya, data hanya menjadi tumpukan di penyimpanan tanpa manfaat maksimal.

Untuk itu, Mohit Sagar, CEO dan Pimpinan Redaksi OpenGov Asia, menekankan organisasi perlu memiliki kebijakan tata kelola data yang efektif untuk keberhasilan kolaborasi antar departemen di pemerintahan. Tata kelola ini diperlukan untuk memastikan bahwa data dibagikan dengan aman, benar, dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Sudah sejak lama data dianggap sumber minyak baru. Tapi, apakah kita berbagi data? Banyak organisasi tidak berani membagikannya. Mereka menyembunyikannya, atau menahannya. Karena menurut mereka, data itu sangat berharga sehingga data tersebut tidak boleh dibagikan. Sebagian berkilah (belum berbagi data) lantaran belum memiliki tata kelola data yang baik,” papar Mohit.

Namun, data hanya bisa bermanfaat jika diolah. Bahkan, data bisa memberikan perspektif dan insight menarik dan solutif jika dikolaborasikan dengan data dari organisasi-organisasi yang berbeda. Tidak seperti minyak bumi yang sekali pakai akan habis, data bisa memberikan manfaat berulang kali. Pengguna bisa mendapat manfaat dan insight yang berbeda, tergantung dari cara pengolahan data.

Lantas, mengapa tata kelola data menjadi penting? Manajemen data yang efektif dapat menjadi fondasi untuk mendukung pemerintahan yang terbuka. Sebab, dengan integrasi data, pemerintah bisa memastikan bahwa data yang mereka miliki ditangani secara transparan, bertanggung jawab, dan aman. Sehingga, data-data itu bisa membangun pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para pejabat pemerintah dan publik.

Tata kelola data yang baik membantu pengelola untuk mengetahui siapa pemilik dan pengakses data yang sah. Tata kelola ini juga membuat para pegawai non teknis untuk mengakses, mengubah, dan menganalisis data untuk membantu pekerjaan mereka Sehingga, mereka tidak perlu bergantung pada karyawan TI untuk mengolah data itu. Hal ini memberikan dampak baik pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi di seluruh lini organisasi.

Namun, keamanan data juga patut mendapat sorotan. Keamanan siber adalah komponen penting dalam tata kelola data. Sebab, hal itu bisa melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, memastikan privasi dan kerahasiaan data, serta mengurangi risiko serangan siber atau pelanggaran data. Jika hal ini lalai diawasi, maka akan membahayakan integritas operasi pemerintah dan kepercayaan warga terhadap pemerintah.

“Anda tidak dapat bersembunyi di balik kata keamanan atau privasi sebagai tameng untuk tidak memanfaatkan data yang Anda miliki. Pakai data yang Anda miliki untuk memberi wawasan dan perbaikan layanan,” tandas Mohit

Pembuka

Transformasi dan perubahan digital diadopsi dengan cepat oleh berbagai organisasi. Oleh karena itu, IBM membantu adopsi ini dengan berbagai dukungan dan layanan teknologi. Pawasut Seewirot, Software Country Leader IBM Thailand, menyebut perusahaannya memiliki banyak solusi untuk membantu klien mengelola dan mendapat manfaat terbaik dari data mereka, mulai dari software, AI, hingga automasi.

Pawasut menyebut IBM bisa membantu meningkatkan pemahaman tentang konsep tata kelola data yang baik, termasuk masalah privasi dan keamanan. Mereka juga menyediakan solusi pengelolaan data dengan automatisasi dan kecerdasan buatan.

“Platform data sangat penting untuk memaksimalkan nilai data Anda. Kami siap berdiskusi untuk memecahkan masalah Anda menggunakan teknik Design Thinking atau teknik lain,” kata Pawasut.

Gabungan dari beberapa teknologi ini telah memungkinkan IBM melakukan berbagai automatisasi. Solusi ini bisa digunakan oleh para pemimpin bisnis sembari tetap menjaga keamanan dan privasi data pengguna.

Untuk mengamankan data, IBM memiliki strategi keamanan siber berlapis untuk membentengi sistem dari kejahatan dunia maya. Peretasan sistem bisa mengganggu operasional bisnis imbas dari akses yang tidak sah, perubahan atau penghancuran data, hingga pemerasan (ransomware).

Sistem keamanan yang kompleks membuat biaya membangun keamanan sistem kian membengkak akibat perbedaan teknologi dan kurangnya keahlian dari internal organisasi. Untuk menekan biaya, organisasi dapat menerapkan strategi keamanan siber komprehensif yang memanfaatkan automasi, analitik canggih, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin.

Insight Teknologi

Setelah pandemi COVID-19 melanda, permintaan data kian melonjak imbas maraknya sistem kerja dari rumah (work from home/ WFH). Usai pandemi, tetap ada keinginan untuk bisa mengakses data kapan saja dan di mana. Sehingga peningkatan Information on Demand akan tetap selalu ada.

“Dan ini adalah peluang besar, tetapi juga memberi tantangan baru setelah pandemi. Saya akan memberikan beberapa contoh penerapan hal ini di berbagai negara,” jelas Kieran Hagan, Manajer Utama Penjualan Teknis Data, AI, dan Automasi IBM.

Pertama, terkait dengan integrasi data. Pemerintah Sonoma County di Amerika Serikat (AS) telah merasakan dampak bagaimana integrasi data membantu mereka mengurangi jumlah warga yang terlantar akibat kebakaran hebat di kawasan itu. Kebakaran itu melalap habis 36 ribu are lahan dan menghanguskan seribu rumah. Banyak dari warga yang terlantar dan ditempatkan di tenda-tenda darurat. Namun, setelah dua pekan, tenda-tenda tersebut harus dibongkar dan sebagian orang tak memiliki tempat tinggal.

Akan tetapi, sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah AS berdiri sendiri-sendiri (silo). Pemerintah Sonoma County lantas berdiskusi dengan IBM untuk menghubungkan semua data itu, sehingga bisa diakses oleh warga dengan mudah.

IBM lalu membantu pemerintah dengan merancang strategi untuk mengintegrasikan 16 badan pemerintah lokal ke dalam satu situs yang kemudian dinamai Akses Aksi Kepedulian untuk Kemandirian (Accessing Coordinated Care to Enable Self Sufficiency/ ACCESS). “Situs ini melayani 91 ribu klien dan mengurangi jumlah warga terlantar sebanyak sembilan persen,” terang Kieran.

Kedua, terkait dengan kematangan data. Kematangan data berkaitan erat dengan DataOps. Fungsi DataOps mirip dengan DevOps namun dikhususkan dalam konteks manajemen data. Data memiliki aliran dan prosesnya sendiri, sehingga fungsi DataOps adalah mengatur alur data yang disimpan dalam jumlah besar. Jadi, DataOps hadir untuk membuat aliran informasi agar lebih mudah dikonsumsi oleh analis dan data scientist untuk diekstrak menjadi insight.

Dalam kasus ini, IBM membantu Bank ING. Bank yang berdiri secara global itu memiliki informasi yang terpisah (silo) dengan 14 ribu cabang yang tersebar di berbagai negara. Pada 2014, mereka berdiskusi dengan IBM untuk membuat semantic information layer agar semua cabang mereka bisa mengakses satu sumber informasi yang sama.

Mereka lantas mengembangkan layanan itu menggunakan layanan open source yang digabungkan dengan teknologi IBM agar bisa membuka akses jaringan ke semua perusahaan mereka di berbagai belahan dunia lewat proyek Egeria.

“Platform ini menjadi penggerak teknologi yang bagus, walaupun industri perbankan pada dasarnya terikat dengan berbagai peraturan dan hukum yang ketat. Mereka tetap bisa menjaga keamanan, sembari mendapat kebebasan akses data.”

Hal serupa terjadi pada pemerintah provinsi Odisha, India. Proses manual membuat mereka kesulitan untuk membayarkan paket bantuan sosial. Mereka bermasalah dengan penipuan (fraud), data yang tidak lengkap, dan mesti menyelia 45 juta dokumen, mulai dari SIM, arsip pajak, pensiun, hingga asuransi. Dengan automasi data, mereka berhasil mengurangi 60% pekerjaan penyelidikan secara manual dan menemukan 500.000 kasus kesalahan pembayaran ke orang yang tidak tepat sasaran.

Program ini dinilai sangat berhasil, sebab membuat pekerjaan pemerintah menjadi lebih efisien dan membuat program kesejahteraan lebih tepat sasaran. Selain itu, biaya yang dihemat lewat automasi membuat kelebihan pendanaan dapat dialihkan ke program lain.

“Ini adalah contoh di mana akses informasi dapat memberikan hasil dan meningkatkan penghematan,” tegas Kieran. “Perubahan yang bisa menghasilkan layanan masyarakat yang lebih baik, tetapi juga menciptakan program-program baru.”

Ketika berbicara soal pengelolaan data dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI),  Kieran salut dengan upaya pemerintah Thailand. Negara itu tengah gencar melakukan pembaruan kebijakan dan mendorong peningkatan sumber daya manusia di bidang AI.

Banyak organisasi tengah menggandrungi AI. Sebagai contoh, pada 2018, pengembangan AI hanya mendapat porsi 15% dari anggaran organisasi pada umumnya. Namun, saat ini dana pengembangan AI naik hingga 52% anggaran.

“Tetapi sebagian besar organisasi tidak dapat menggunakan AI kecuali hasil rekomendasinya terpercaya. Anda harus bisa menjelaskan bagaimana AI bisa mendapat jawaban itu. Ini adalah sebuah tantangan,” tegasnya.

Dalam kasus ini, IBM membantu sebuah agensi pemerintah di Eropa yang ingin melihat analitik media sosial dengan memanfaatkan teknologi open source untuk mengetahui perkembangan isu yang terjadi di media sosial dan siap siaga jika terjadi situasi darurat.

Kerja sama keduanya menunjukkan bahwa pengawasan dan pengolahan data dari berbagai sumber di media sosial dengan AI tetap bisa dilakukan tanpa melanggar privasi warga. Platform yang mereka buat tetap bisa mematuhi aturan privasi data GDPR (General Data Protection Regulation) Eropa yang ketat.

Fireside chat: Membangun data menjadi insight

Menurut Dr Supot Tiarawut, Presiden & CEO Badan Pengembangan Pemerintah Digital, terminologi data sebagai sumber minyak baru sudah muncul dalam 10 tahun terakhir. Namun, dalam praktiknya, hal ini masih sebatas slogan di atas kertas karena masih banyak pemerintah yang belum bisa mengoptimalkan penggunaan data yang mereka punya. Sehingga banyak proses administrasi yang masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, terutama pada pemerintahan daerah.

“Mereka bahkan hanya akan memindai kertas itu dan diunggah ke dalam sistem untuk membuatnya menjadi digital. Jadi, saya pikir itu masalah yang cukup besar, karena kami tidak mendapatkan data yang benar-benar digital,” tuturnya.

Untuk melakukan tata kelola data, Supot menyebut tidak ada satu solusi yang tepat untuk semua. Maksudnya, solusi yang cocok untuk satu organisasi tidak bisa langsung disalin dan tempel ke organisasi lain. Tata kelola mesti disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tersebut.

“Anda mesti punya definisi yang jelas mengapa perlu tata kelola data seperti apa yang ingin dibangun,” jelasnya.

Ia pun sepaham soal pentingnya kolaborasi data antar organisasi pemerintahan. Menurutnya, memiliki sumber data yang lebih kaya bisa membantu membuat kebijakan yang lebih komprehensif dan membuat keputusan yang lebih baik. Pertukaran data bisa memfasilitasi penyediaan layanan yang lebih baik ke masyarakat.

Untuk mendorong integrasi data, Supot membeberkan langkah yang sudah dilakukan pemerintah Thailand.  Supot mendorong badan pemerintah di Thailand untuk menentukan tujuan-tujuan mereka, bukan dengan memberikan buku petunjuk saja. Pertama, pihaknya membuat kelompok kerja data teknis. Namun, kebanyakan organisasi itu tidak tahu data apa saja yang mereka miliki. Sehingga, Supot meminta mereka untuk membuat katalog data yang dikombinasikan dengan Open Data.

Setelah tujuan manajemen data ditentukan, pihaknya lantas memberikan tuntunan untuk menerapkan teknologi yang dibutuhkan. Setelah setahun berjalan, ternyata mereka menemukan kalau data yang mereka dikumpulkan tidak begitu menarik. Sehingga, dalam setahun ke depan mereka akan mencoba untuk mengumpulkan data berdasarkan permintaan pengguna. Mereka akan melakukan diskusi dengan pemakai data, apa saja data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut masuk dalam sistem dan proses tata kelola data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perlindungan data. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kebocoran data.

Penutup

Pada akhirnya, Pawasut mendorong peningkatan orang-orang yang memiliki keterampilan manajemen data agar organisasi bisa lebih kompetitif dengan data yang mereka punya. Namun, membina tenaga terampil membutuhkan waktu. Sehingga, jika perubahan manajemen data perlu dilakukan dalam waktu singkat, bantuan pihak ketiga seperti IBM bisa dimanfaatkan.

“Mengubah budaya organisasi adalah tugas yang sulit, memakan waktu, dan perlu usaha yang berkelanjutan. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk melakukan workshop inovasi, kami siap membantu,” tuturnya.

Di sisi lain, Mohit menyatakan bahwa keberhasilan pengembangan tata kelola data bergantung pada efektivitas kolaborasi. Selain itu, diperlukan kepemimpinan yang kompeten agar inovasi organisasi bisa berjalan tepat dan agresif.

Menurutnya, sulit untuk mengubah kultur organisasi dengan teknologi jika pemimpin organisasi itu tidak memahami teknologi. Sehingga ia menghimbau untuk mempercepat inovasi dalam organisasi, di mana setiap individu dapat menjadi pembawa perubahan itu.

Sebagai penutup, Mohit kembali menekankan pentingnya kolaborasi. Sebab, tujuan kemitraan digital adalah agar bisnis dan organisasi bisa lebih kompetitif dan memanfaatkan kekuatan satu sama lain, agar bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna dan masyarakat.