- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Manajemen dan tata kelola data adalah komponen penting dari operasi organisasi dengan memastikan keakuratan, keandalan, keamanan, dan aksesibilitas informasi yang diperlukan. Namun, peningkatan jumlah data besar-besaran membuat pengelolaan data menjadi makin menantang.
Tujuan utama tata kelola data adalah untuk menghilangkan silo data di organisasi, berbagi data dengan aman, dan memastikan interoperabilitas. Hal ini dicapai lewat kolaborasi untuk menyelaraskan data di berbagai sistem.
Organisasi makin mengandalkan data sebagai sumber data dan analisis mereka. Untuk mendapat hasil akurat, tata kelola dan manajemen data perlu memastikan data yang digunakan sebagai bahan analisis sudah bersih. Selain itu, perlu ada kerangka kerja untuk keamanan dan perlindungan agar sistem data memiliki konsistensi, keandalan, dan digunakan secara etis.
Di era digital, data telah muncul sebagai sumber daya strategis nasional yang vital dan memainkan peran yang semakin penting dalam pemerintahan. Namun, tantangan keamanan data terus bermunculan setiap harinya, dengan serangan siber dan pembobolan data yang menjadi ancaman signifikan bagi negara dan bisnis di seluruh dunia. Sebagai konsekuensi, baik sektor publik maupun swasta bekerja terus menerus mencari cara efektif untuk mengatasi masalah keamanan yang semakin mendesak.
Untuk memanfaatkan aset data mereka secara sepenuhnya, organisasi harus memprioritaskan pengoptimalan proses tata kelola dan manajemen data mereka. Ini termasuk menentukan kebijakan dan standar tata kelola data, menetapkan metrik kualitas data, menerapkan alat tata kelola data, mempromosikan budaya berbasis data, serta memantau dan mengukur kinerja tata kelola data. Dengan mengambil langkah-langkah ini, mereka memastikan bahwa data mereka akurat, andal, aman, dan tersedia kapan pun diperlukan.
OpenGov Breakfast Insight pada 14 Maret 2023 di Shangri-La the Fort Manila menyampaikan kebijakan, peraturan, dan kerangka kerja tata kelola informasi dan data yang paling efektif untuk mendorong kualitas, akurasi, dan ketersediaan wawasan untuk organisasi sektor publik Filipina.
Sambutan
Mohit Sagar, CEO dan Pimpinan Redaksi OpenGov Asia, menyebut saat ini berbagai organisasi melakukan pengumpulan data, sebab data disebut-sebut sebagai sumber tambang minyak baru. Tapi, semua data yang dikumpulkan tidak akan memberi manfaat jika hanya ditumpuk. Data hanya akan menyumbang pengetahuan dan strategi yang bermanfaat jika dimanfaatkan secara tepat.
“Data hanya akan menjadi sumber minyak baru jika dikonsumsi. Jika hanya disimpan, data hanya menjadi sampah,” tegasnya.
Bahkan, data bisa menjadi sumber bencana jika disimpan tanpa pengamanan yang tepat. Sebab, data-data itu rentan menjadi incaran peretas. Reputasi organisasi pun dipertaruhkan jika data yang seharusnya mereka simpan dengan baik malah tersebar ke publik atau dijual di pasar dark web.
Namun, keunikan data adalah potensinya yang bisa memberikan manfaat berkali-kali. Tidak seperti sumber minyak yang begitu dipakai akan habis, pengguna bisa mendapat manfaat dan insight yang berbeda berdasarkan cara pengolahannya.
Masalah lain dari pengelolaan data adalah soal kebijakan berbagi data. Banyak pemerintahan di Asia Tenggara yang sangat ketat soal kebijakan ini. Indonesia, misalnya. Mereka meminta semua perusahaan besar untuk menaruh data di dalam negeri guna menjaga ketat soal privasi data warga. Pemerintah Singapura juga sangat menyucikan data yang mereka miliki sehingga sangat hati-hati dalam membagikan data tersebut.
Namun, semua berubah ketika pandemi COVID-19 terjadi. Pemerintah Singapura terpaksa membuka akses pada data mereka untuk memfasilitasi para pekerja yang harus bekerja dari rumah bahkan luar negeri. Sementara, Indonesia belakangan menyatakan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjalankan strategi itu. Indonesia hanya memberlakukan kewajiban menyimpan data di dalam negeri hanya untuk data dengan kriteria tertentu, seperti tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
Mohit mengingatkan agar pengguna membayar harga yang harus dibayar untuk mendapat manfaat dari data yang dikumpulkan. “Olah dan jadikan manfaat,” ajak Mohit. “Atau Anda tak akan mendapat apapun dari data itu.”
Pembuka
Aileen Judan Jiao, Presiden dan General Manager IBM Filipina, mengungkap IBM telah membantu transformasi digital pemerintah selama 87 tahun berkiprah di Filipina. Mereka menyediakan solusi teknologi dan layanan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah.
Pemerintah Filipina telah melakukan sejumlah kerja sama dengan IBM. Di antaranya adalah menghadirkan Sistem Administrasi Perpajakan, Sistem Tanggap Bencana, Sistem ID Nasional, Sistem Paspor Elektronik. Lewat kerja sama ini, IBM membantu modernisasi dan perampingan struktur operasi pemerintah, meningkatkan layanan masyarakat, dan membantu mencapai tujuan pembangunan nasional.
“IBM Filipina juga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memberikan solusi dan layanan teknis di industri seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi,” jelas Aileen.
Ia menambahkan bahwa kemitraan pemerintah-swasta memiliki potensi untuk meningkatkan pengiriman barang dan jasa publik, seperti yang ditunjukkan oleh kerja sama IBM dengan pemerintah Filipina.
Terkait dengan pengelolaan data, IBM siap membantu pemerintah dan swasta bagi yang ingin meluruskan sejumlah miskonsepsi dan memberikan solusi terkait dengan pengelolaan data, baik terkait keamanan dan privasi data. “Kami tetap berkomitmen dan mampu membantu sektor publik, khususnya pemerintah, dalam upaya transformasi digital,” tutur Aileen.
Insight teknologi
Dunia telah berubah, sebab kini semua orang bisa dan memiliki akses ke data. Hal pun berimbas pada transformasi digital di berbagai lini kehidupan. Kieran Hagan, Manajer Utama Penjualan Teknis Data, AI, dan Automasi IBM, menekankan dua catatan penting ketika mengelola data, yaitu integrasi data serta pengaturan pengiriman data. Ia lantas membeberkan sejumlah studi kasus bagaimana kedua hal itu bisa membawa manfaat berbagai organisasi pemerintahan di berbagai negara.
Pertama, terkait dengan integrasi data. Pemerintah Sonoma County di Amerika Serikat telah merasakan dampak bagaimana integrasi data membantu mereka mengurangi jumlah warga yang terlantar imbas kebakaran hebat di kawasan itu. Sebelum penerapan integrasi data, tiap departemen di wilayah itu berdiri sendiri dan menggelontorkan solusi masing-masing untuk mengatasi suatu masalah, hingga kebakaran besar pada Oktober 2017 memberikan tekanan hebat bagi pemerintah kota.
Kebakaran itu melalap habis 36 ribu are lahan dan menghanguskan seribu rumah. Banyak dari warga yang terlantar dan ditempatkan di tenda-tenda darurat. Namun, setelah dua pekan, tenda-tenda tersebut harus dibongkar dan sebagian orang tak memiliki tempat tinggal.
IBM lalu membantu pemerintah dengan merancang strategi design thinking untuk mengintegrasikan 16 badan pemerintah lokal ke dalam satu situs yang kemudian dinamai Akses Aksi Kepedulian untuk Kemandirian (Accessing Coordinated Care to Enable Self Sufficiency/ ACCESS). “Situs ini melayani 91 ribu klien dan mengurangi jumlah warga terlantar sebanyak sembilan persen,” terang Kieran.
Pemanfaatan lain adalah lewat pengiriman data yang efektif. Dalam konteks ini, DataOps memiliki peran penting. DataOps adalah proses pengaturan dan perancangan alur data yang disimpan dalam volume yang besar. Fungsi ini penting untuk memudahkan data scientist and analis mengekstrak data menjadi insight.
Sebagai contoh, seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Odisha, India. Proses manual membuat mereka kesulitan untuk mengirimkan paket bantuan sosial. Selain itu, cara itu juga membuat mereka kesulitan mendapat pemahaman soal warga mereka. Sehingga, IBM mencetuskan solusi untuk membuat program manajemen data massal.
Pemerintah Odisha lantas mengumpulkan data dari 45 juta aset dokumen yang dicocokkan dan dibersihkan dari data yang repetitif secara real time. Cara ini mengurangi 65% pekerjaan manual yang berkaitan dengan penyelidikan klaim bantuan sosial dan menemukan 500 ribu klaim yang eror. Berkat hal ini, pemerintah bisa memetakan ulang pemberian bantuan sosial yang lebih tepat saran. Sebagian dana yang tidak tepat sasaran juga bisa digunakan untuk menunjang program sosial lain.
“DataOps yang berkualitas tidak selalu berkaitan dengan pengeluaran biaya, namun bisa menjadi penggerak manfaat untuk mencapai target yang tepat sasaran.”
Untuk lingkungan dengan peraturan yang ketat, IBM punya studi kasus dengan ING Bank. Bank itu memiliki informasi yang terpisah (silo) dengan 14 ribu cabang yang tersebar di berbagai negara. Untuk menyatukan seluruh data itu, mereka membuat inisiatif open data platform bersama IBM yang kemudian disebut sebagai Proyek Egeria.
“Platform ini terbuka, dalam jaringan, tetapi disekelilingnya terdapat layanan mandiri dan semantic access layer. Platform ini menjadi penggerak teknologi yang bagus meskipun mereka terikat dengan berbagai peraturan dan hukum. Sebab, mereka tetap bisa menjaga keamanan dan pengaturan yang diharuskan oleh aturan tersebut.”
Ketika menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI) untuk mengelola data, Kieran menyarankan agar pengguna memastikan bahwa hasil yang disarankan memang dapat dipercaya. Salah satu rekanan IBM bekerja untuk agensi di Eropa, mereka membuat model yang bisa menganalisis media sosial secara real-time.
Eropa memiliki peraturan privasi data GDPR (General Data Protection Regulation) yang ketat. Namun, kerja sama keduanya menunjukkan bahwa pengolahan data dari berbagai sumber di media sosial dengan AI tetap bisa dilakukan dan tetap selaras dengan aturan GDPR tanpa melanggar privasi warga.
In Conversation With: Perbaikan Pengelolaan Data
Sistem data pemerintah kerap menjadi terlalu rumit. Padahal, pengambilan keputusan berbasis data membutuhkan integrasi data dari berbagai sektor agar bisa melihat permasalahan secara menyeluruh. Untuk mewujudkan integrasi sistem data yang perlu melibatkan berbagai pihak, Danilo N. Javier, Kepala Informasi dan Manajemen Data, Departemen Energi Filipina, mengungkap sejumlah langkah yang mereka ambil untuk melibatkan semua pihak dalam ekosistem data mereka.
“Kami memiliki kebijakan berbagi data dan infrastruktur open source,” tuturnya.
Sementara Hector Melencio, Asisten Wakil Presiden dan Kepala Teknologi Informasi PAGCOR menuturkan perlunya mengembangkan komunikasi terbuka dalam ekosistem data. Dengan komunikasi terbuka, tiap karyawan bisa terlibat dalam proses pengolahan data. Mereka pun terbuka terhadap masukan dari karyawan ataupun pengguna layanan. Sebab, masukan itulah yang berguna untuk memperbaiki kenyamanan penggunaan data.
Berbicara soal keamanan data, Hector juga menaruh perhatian pada penggunaan email pribadi dari pihak penyedia atau pihak ketiga. Ia merasa perlu dilakukan lebih banyak sosialisasi agar pegawai memakai email resmi pemerintah untuk mencegah kebocoran data.
“Kami memastikan kepada mereka bahwa penggunaan email pribadi adalah pelanggaran keamanan dan bisa dikenakan sanksi,” tegas Hector.
Untuk meningkatkan kepercayaan pada pengelolaan data di Departemen Energi, Danilo berpendapat mereka memiliki aturan yang memastikan data dibagikan secara transparan, aman, dan menghargai privasi. Untuk meningkatkan keamanan data, mereka memastikan infrastruktur data yang aman dan mengimplementasikan arsitektur ‘zero trust’, melakukan enkripsi, dan memantau akses pengguna.
Hector menambahkan audit keamanan secara berkala menjadi prasyarat berikutnya seraya mengingatkan agar terus mencari umpan balik dari pihak-pihak yang menggunakan layanan itu. Mereka juga menggabungkan sistem lawas mereka dengan sistem baru. Sistem lawas yang tidak terhubung dengan internet tentu lebih aman. Namun, sistem baru diperlukan untuk menunjang sistem lawas mereka agar lebih lincah dan terpercaya.
Penutup
Sebagai penutup, Aileen menyimpulkan ada dua masalah besar dalam pengelolaan data; apa yang harus saya lakukan dengan data yang dimiliki dan keahlian pengelolaan data. Sering kali organisasi memiliki banyak data yang bagus, tapi Anda tak yakin apa yang harus dilakukan untuk menambang insight terbaik dari data itu. Namun, saat ini kita makin paham bagaimana memanfaatkan data itu dengan baik.
Untuk masalah keahlian, perusahaannya berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada organisasi yang membutuhkan. “Kami bisa memberikan pemahaman lebih mendalam, melakukan pelatihan dan memberikan solusi,” tandasnya.
Mohit setuju bahwa banyak organisasi memang lebih mudah menjadi juara penimbun data dan mereka berhenti di situ saja. Mereka tidak berbagi dan menghubungkan dengan data lain untuk mendapat informasi tambahan atau insight dari data tersebut.
Kieran menambahkan untuk mendapatkan insight dari data, banyaknya data yang dikumpulkan tidak menjamin data tersebut menjadi berguna. Ia mencontohkan sejumlah kesuksesan aplikasi pembelajar bahasa seperti ChatGPT, lantaran mereka bisa memproses data yang dimiliki untuk menyajikan konten yang sesuai dengan konteks.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Cyber Security Agency of Singapore (CSA) recently unveiled the pivotal insights gleaned from its inaugural Singapore Cybersecurity Health Report 2023. Conducted between May and August of the previous year, the survey canvassed the opinions of 2,036 organisations spanning various sises and sectors.
The objective was to gauge the landscape of cybersecurity readiness across local entities and inform CSA’s strategic initiatives. The importance of bolstering cybersecurity resilience within these organisations cannot be overstated, as they play a critical role in shaping the digital experiences of Singaporeans through their services and products.
The findings unveiled a mixed landscape: while the majority of organisations demonstrated an awareness of cybersecurity imperatives, there remains substantial room for improvement in adoption rates. On average, organisations reported implementing around 70% of essential cybersecurity measures across various categories. Additionally, a significant proportion, approximately 75%, acknowledged CSA’s cybersecurity certification programmes, Cyber Essentials and Cyber Trust, which serve as national standards for prioritising cybersecurity measures.
Despite these positive indicators, CSA sounded a cautionary note, emphasising the inadequacy of partial adoption. Without the full spectrum of essential measures, organisations remain vulnerable to unnecessary cyber risks. Alarmingly, only a third of organisations had fully implemented at least three of the five categories outlined in Cyber Essentials. This underscores the urgency for comprehensive adoption to fortify cybersecurity posture effectively.
A prevalent challenge cited by organisations hindering full adoption was a lack of knowledge and experience, echoed by 59% of businesses and 56% of non-profits. This is compounded by the rapidly evolving cyber threat landscape, exacerbated by a shortage of skilled cyber professionals. Moreover, a prevailing perception of being unlikely targets of cyber-attacks and resource constraints further impedes progress in bolstering defences.
The consequences of inadequate cybersecurity measures were starkly evident, with over 80% of organisations reporting encountering cybersecurity incidents annually, including prevalent threats like ransomware and social engineering scams. These incidents invariably inflicted a negative business impact, with disruptions, data loss, and reputational damage among the most commonly cited consequences.
While the cost of implementing cyber hygiene measures may seem daunting, particularly for small and medium-sized enterprises (SMEs), it pales in comparison to the potential financial ramifications of cyber incidents. CSA emphasises the importance of viewing cybersecurity investment as essential insurance against potentially catastrophic losses.
In response to these challenges, CSA has rolled out a comprehensive suite of initiatives aimed at bolstering organisational cybersecurity resilience. These include cybersecurity resources to raise awareness, tailored health plans delivered by cybersecurity consultants, and certification programmes such as Cyber Essentials and Cyber Trust. Additionally, the collaboration with the Infocomm Media Development Authority has led to the introduction of the Cybersecurity Health Check, providing organisations with a self-assessment tool to benchmark their cyber hygiene and access remedial resources.
Mr. David Koh, Chief Executive of CSA, stressed the imperative for organisations to prioritise cybersecurity and leverage available resources and funding support. Delaying proactive measures until after an incident occurs, he cautioned, would prove significantly more costly in the long run.
The release of the Singapore Cybersecurity Health Report underscores the urgent need for organisations to fortify their cybersecurity posture comprehensively. By embracing a holistic approach to cybersecurity and leveraging available resources and support, organisations can mitigate risks and safeguard against the increasingly sophisticated cyber threats of the digital age.
The Singapore Cybersecurity Health Report 2023 is available at www.csa.gov.sg/cyberhealthreport and the Cybersecurity Health Check can be accessed at https://www.csa.gov.sg/cyberhealthchecktool.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
In a remarkable leap forward in the field of neuroscience, researchers at the Indian Institute of Technology, Guwahati (IIT Guwahati) have introduced a groundbreaking algorithm known as the Unique Brain Network Identification Number (UBNIN). This innovative algorithm is poised to revolutionise the analysis of brain connectivity patterns, offering profound insights into both healthy brain function and neurological disorders such as Parkinson’s disease (PD).
The human brain, with its intricate network of neural connections, is a marvel of complexity. Each individual possesses a unique pattern of brain connectivity, akin to a fingerprint of the mind. Recognising the significance of these individualised brain networks, the researchers at IIT Guwahati set out to develop a method capable of decoding and quantifying these intricate patterns.
The UBNIN algorithm represents a paradigm shift in how we understand and analyse brain connectivity. Drawing upon data from structural MRI scans, the algorithm constructs a network model of the brain, with each region of the brain represented as a node. These nodes are interconnected by edges, reflecting the strength of connectivity between different brain regions.
What sets UBNIN apart is its ability to distil this complex network into a single numerical identifier. This unique identifier, akin to a digital signature for the brain, encapsulates the individualised connectivity patterns of each person. By quantifying these patterns into numerical values, UBNIN offers a powerful tool for understanding the structural organisation of the brain.
The implications of UBNIN are far-reaching. One potential application lies in the realm of brainprinting, where individual brain signatures could be used for identification purposes. Much like a fingerprint uniquely identifies an individual, UBNIN could serve as a digital identifier for the brain, with applications in personalised medicine, biometrics, and cognitive neuroscience.
Moreover, UBNIN holds promise as a biomarker for neurological disorders such as Parkinson’s disease. Parkinson’s is a progressive neurodegenerative disorder characterised by the loss of dopaminergic neurons in the brain. Early detection of Parkinson’s is crucial for initiating timely interventions and improving patient outcomes. By analysing changes in UBNIN values over time, researchers may be able to identify subtle alterations in brain connectivity associated with the onset and progression of Parkinson’s disease.
To validate the utility of UBNIN as a biomarker for Parkinson’s disease, researchers conducted a comprehensive study involving structural MRI scans from both PD patients and healthy individuals. The results were promising, with UBNIN values exhibiting distinct patterns in PD patients compared to healthy controls. This suggests that UBNIN has the potential to serve as a sensitive and specific biomarker for Parkinson’s disease, offering new avenues for early diagnosis and disease monitoring.
Furthermore, the researchers explored the impact of age on brain connectivity patterns. Aging is associated with changes in brain structure and function, which may contribute to the development of neurological disorders. By analysing structural MRI data from individuals across different age groups, the researchers found that brain connectivity patterns indeed change with age. Specifically, they observed a decrease in the clustering coefficient—a measure of network connectivity—with increasing age. These findings provide valuable insights into the dynamic nature of brain plasticity and aging.
Dr. Cota Navin Gupta, Assistant Professor at the Neural Engineering Lab, Department of Biosciences and Bioengineering, IIT Guwahati, commented on the significance of these findings. “UBNIN offers a unique window into the structural organisation of the brain,” he remarked. “By quantifying individualised brain connectivity patterns, UBNIN has the potential to transform our understanding of brain function and dysfunction.”
Looking ahead, the researchers envision further applications of UBNIN in diverse fields, ranging from personalised medicine to cognitive neuroscience. By harnessing the power of UBNIN, researchers may unlock the mysteries of the human brain, paving the way for new insights into neurological disorders and brain health.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Bushfires represent one of the most formidable challenges faced by firefighters worldwide. With their unpredictable behaviour and rapid spread, combating these blazes demands innovative solutions to ensure the safety of both responders and communities at risk. In a groundbreaking initiative, researchers are harnessing the power of robotics to revolutionise bushfire response, paving the way for more effective firefighting strategies and enhanced situational awareness.
At the heart of this endeavour lies the Silvanus Project, an ambitious international collaboration aimed at developing ground robots capable of navigating fire fronts and gathering crucial data in real-time. Led by researchers from Data61’s Queensland Centre for Advanced Technologies, this project represents a pioneering effort to address the inherent dangers associated with traditional firefighting methods.
Bushfires, fueled by factors such as vegetation density and weather conditions, can escalate rapidly, outpacing conventional firefighting techniques. To stay ahead of the inferno, firefighters require accurate information about fire location, direction of spread, and potential hazards. However, obtaining such data often entails placing personnel in hazardous environments, risking their safety in the process.
Drones have emerged as a promising tool for aerial reconnaissance, offering valuable insights into fire behaviour from above. However, their effectiveness is limited by factors such as smoke interference, high winds, and restricted flight times. Recognising these limitations, researchers turned their focus to ground-based solutions, envisioning robots capable of operating in the most challenging of conditions.
The ground robots developed as part of the Silvanus Project are equipped with advanced sensors and navigation systems, allowing them to traverse rugged terrain and navigate through smoke and debris. Some robots are designed to move on legs, mimicking the mobility of insects, while others utilise tracks for increased stability and manoeuvrability. These robots venture into the heart of the fire, gathering critical data such as fire intensity, fuel availability, and environmental conditions.
During a demonstration conducted for fire service representatives and researchers, the capabilities of these ground robots were showcased, highlighting their potential to transform firefighting operations. With the ability to transmit data in real-time to a cloud-based platform, these robots provide firefighters with unprecedented situational awareness, enabling more informed decision-making and proactive firefighting strategies.
Senior experimental scientist Tom Lowe emphasises the significance of these ground robots in enhancing firefighter safety and operational effectiveness. By deploying robots into areas deemed too hazardous for human intervention, firefighters can access vital information without exposing themselves to unnecessary risks. Furthermore, the integration of remote sensing technologies allows robots to assess vegetation density and predict fuel availability, further aiding in fire suppression efforts.
While the technology is still in the developmental stage, researchers are optimistic about its potential impact on future firefighting practices. Navinda Kottege, Cyber-Physical Systems Research Director, underscores the life-saving potential of ground robots, particularly in high-risk firefighting scenarios where human intervention may be impractical or unsafe.
The Silvanus Project represents a collaborative effort involving researchers from across Europe, Australia, Indonesia, and Brazil, united in their mission to develop innovative solutions for forest management and fire prevention. By harnessing the power of robotics and cutting-edge technologies, this initiative aims to bolster preparedness and response capabilities, ultimately saving lives and protecting communities from the devastating impact of bushfires.
As ground robots continue to evolve and mature, fueled by ongoing research and international collaboration, the vision of leveraging technology to mitigate the impact of bushfires grows ever closer to reality. With each technological advancement, firefighters gain new tools and capabilities to confront one of nature’s most formidable adversaries, ensuring a safer and more resilient future for all.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Prime Minister Pham Minh Chinh has called upon the youth to take the lead in propelling Vietnam’s digital transformation, emphasising their crucial role in shaping the nation’s future amidst the burgeoning digital economy. The Prime Minister made these remarks during a dialogue held in Hanoi on March 26, where he engaged with 300 outstanding young individuals from various regions of the country.
With the digital economy projected to contribute 30% to the gross domestic product (GDP) by 2030, PM Chinh underscored the urgency for Vietnam to embrace digitalisation as an indispensable global trend. He highlighted digital transformation as a cornerstone alongside the green economy, circular economy, sharing economy, and intellectual economy, essential for realising the nation’s development objectives of transitioning into a modern, upper-middle-income country by 2030 and achieving developed, high-income status by 2045.
In his address, PM Chinh urged the youth to champion digitalisation by raising public awareness, advocating for policy reforms, driving administrative modernisation through digital technologies, and advancing research and development efforts in the digital domain. Emphasising their role as pioneers, he expressed confidence in the youth’s ability to contribute, innovate, integrate into society, and pursue personal growth.
Moreover, PM Chinh called upon the youth to collaborate with the government in establishing a digital government, digital economy, digital society, and nurturing digital citisenship. This collaborative approach is deemed essential for harnessing the full potential of digital technologies to address societal challenges and drive inclusive growth.
Responding to the Prime Minister’s call, the youth presented recommendations to the government, emphasising the need to refine the legal framework governing digital platforms and establish effective communication channels to engage citisens in the digital transformation process. They stressed the importance of inclusivity and transparency in policymaking to ensure the successful implementation of digital initiatives.
During the dialogue, PM Chinh addressed queries from the youth regarding data protection, cybersecurity measures, integration of public services with the national population database, and strategies to preserve cultural identity in the digital age. Acknowledging these concerns, the Prime Minister reaffirmed the government’s commitment to safeguarding data privacy, enhancing cybersecurity, and promoting cultural heritage preservation in the digital era.
Furthermore, PM Chinh instructed relevant ministries, authorities, and localities to expedite the implementation of the National Digital Transformation Programme, refine existing mechanisms and policies, and create an enabling environment for youth-led initiatives. This concerted effort aims to foster innovation, entrepreneurship, and digital literacy among the younger generation, thereby ensuring their active participation in shaping Vietnam’s digital future.
The dialogue served as a platform for meaningful exchanges between the government and the youth, highlighting the importance of collaborative efforts in driving Vietnam’s digital transformation agenda. With the youth at the forefront, Vietnam is poised to harness the opportunities offered by digital technologies to achieve sustainable development and prosperity for all.
As reported by openGov Asia, Vietnam is undergoing a digital revolution, characterised by concerted endeavours to advance the country’s digital transformation. With aspirations to attain high-income status by 2045, Vietnam’s digital technology sector focuses on mastering technology, fostering innovation, and developing domestic manufacturing capacities.
In this context, inclusivity and collaboration are essential, serving as key drivers to unleash the transformative power of technology and foster economic expansion, ensuring broad societal participation and contribution to the nation’s advancement.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Artificial Intelligence (AI) stands at the forefront of technological innovation, promising transformative solutions to complex challenges across various domains. Recognising its potential to revolutionise industries and improve societal well-being, the National University of Singapore (NUS) has inaugurated the NUS AI Institute (NAII). Led by Professor Mohan Kankanhalli, NAII aims to accelerate AI research and its practical applications, fostering collaboration, innovation, and societal impact.
In an era marked by rapid technological advancements, AI has emerged as a powerful tool with the capacity to reshape diverse sectors, ranging from healthcare to finance, education, logistics, and beyond. The establishment of NAII underscores NUS’s commitment to harnessing AI for the greater good, addressing critical issues facing Singapore and the global community.
At the core of NAII’s mission is the advancement of fundamental AI research, aimed at pushing the boundaries of AI capabilities and exploring novel applications across various domains. Through foundational research initiatives, scientists at NAII will tackle complex AI problems, spanning hardware and software systems, AI theory, responsible AI, reasoning AI, and resource-efficient AI. By delving into these areas, the institute seeks to develop cutting-edge AI technologies that address real-world challenges and drive innovation.
Moreover, NAII will prioritise research into the ethical and societal implications of AI, aiming to develop robust governance frameworks that ensure responsible AI development and deployment. This includes examining issues related to transparency, accountability, and ethical decision-making in AI systems. By fostering dialogue and research on AI ethics and governance, NAII aims to guide the responsible use of AI technology and mitigate potential risks.
In addition to foundational research, NAII will spearhead applied research initiatives, focusing on developing AI-driven solutions for specific application domains. Collaborating with experts from diverse fields, including healthcare, logistics, manufacturing, finance, urban sustainability, and education, the institute will tackle pressing challenges and explore opportunities for AI-driven innovation. From optimising supply chains to improving healthcare outcomes and enhancing urban infrastructure, NAII’s applied research efforts aim to deliver tangible benefits to society.
Furthermore, NAII will serve as a hub for AI talent development, providing comprehensive education and training programs for students, professionals, and policymakers. By offering hands-on learning experiences and internships, the institute seeks to nurture the next generation of AI leaders and entrepreneurs, equipping them with the skills and knowledge needed to drive innovation in AI.
To support its research and educational endeavours, NUS has allocated significant resources to NAII, including external research grants and institutional funding. Moreover, the institute will collaborate closely with government agencies and industry partners to amplify its impact and drive innovation. Strategic partnerships with leading companies such as IBM and Google Cloud will enable NAII to leverage industry expertise and resources, accelerating the translation of research outcomes into real-world applications.
In alignment with Singapore’s Research, Innovation, and Enterprise (RIE) strategy, NAII aims to contribute to the nation’s AI ecosystem by fostering collaboration, innovation, and talent development. By positioning NUS as a global leader in AI research and application, the institute seeks to drive positive societal change and economic growth.
The establishment of NAII represents a significant milestone in NUS’s journey towards harnessing the power of AI for societal benefit. Through cutting-edge research, education, and collaboration, the institute aims to unlock the full potential of AI and pave the way for a more innovative, sustainable, and inclusive future. With its interdisciplinary approach and commitment to excellence, NAII is poised to make a lasting impact on Singapore and the global AI landscape.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) has reached a significant milestone with its artificial intelligence (AI) platform, VNPT eKYC, logging over 1 billion user authentication requests. This accomplishment solidifies VNPT’s position as a pioneer in electronic identification and verification solutions within Vietnam.
Since its inception, VNPT eKYC has been at the forefront of electronic Know Your Customer (eKYC) services for over five years, serving a diverse range of clients including banks, financial institutions, telecommunications companies, and e-commerce entities. With over 100 organisations utilising its services, VNPT eKYC has facilitated electronic identification for more than 40 million individuals across the country.
On average, the VNPT eKYC system processes an impressive 600,000 requests daily, with peak days witnessing over a million requests being handled seamlessly. This demonstrates the platform’s robustness and reliability in managing high volumes of authentication transactions efficiently.
The significance of VNPT eKYC extends beyond its technological capabilities, particularly in the context of evolving regulatory requirements. The State Bank of Vietnam’s decision mandating biometric authentication for transactions exceeding 10 million VND (approximately 416 USD) and other significant transactions from July 1, 2024, underscores the critical role of advanced authentication solutions like VNPT eKYC in ensuring compliance and security in financial transactions.
Moreover, the platform’s success highlights the increasing importance of domestically developed solutions in the banking and financial sector. Domestic solutions such as VNPT eKYC offer several advantages, including rapid implementation, cost-effectiveness, adherence to global technology standards, scalability, and high readiness to meet evolving regulatory requirements.
Central to the effectiveness of VNPT eKYC is its advanced AI models, which enable the verification of facial biometric data with an impressive accuracy rate of up to 99.99%. This high level of accuracy not only enhances the security of authentication processes but also contributes to building trust and confidence among users and regulatory authorities.
As Vietnam’s digital economy continues to grow and evolve, the role of advanced authentication and verification solutions like VNPT eKYC becomes increasingly indispensable. Beyond facilitating seamless and secure electronic transactions, these solutions contribute to enhancing the overall digital infrastructure and ecosystem of the country, paving the way for further innovation and economic growth.
Looking ahead, VNPT remains committed to advancing its AI platform and expanding its capabilities to meet the evolving needs of its clients and the regulatory landscape. With a strong focus on innovation, reliability, and security, VNPT eKYC is poised to play a pivotal role in shaping the future of electronic identification and verification in Vietnam’s dynamic digital economy.
VNPT’s achievement of logging over 1 billion authentication requests with its AI platform, VNPT eKYC, marks a significant milestone in Vietnam’s journey towards digital transformation.
Amid a swiftly changing global landscape, Vietnam emerges as a frontrunner in a digital revolution, strategically positioned to harness technology’s transformative power for economic progress and societal development.
It is embracing its digital transformation journey, highlighting collaborative efforts to drive the nation’s digital transformation. The nation’s digital technology industry aims to propel Vietnam towards high-income status by 2045 through technology mastery, innovation, and indigenous manufacturing capabilities.
Moreover, the nation is working to harmonise its regulations, streamline laws, and promote consistency in its legal framework to foster a more favourable and appealing cyber environment.
As the country continues to embrace technology-driven solutions to address emerging challenges, VNPT eKYC stands as a testament to the potential of domestic innovation in driving progress and excellence in the digital era.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
In a significant scientific breakthrough in a space sector, Dr Sarah Kessans has developed hardware designed to operate autonomously in orbit, transforming the study of protein crystallisation in microgravity. This technology provides scientists on Earth with unprecedented insights into protein behaviour, with far-reaching implications for developing more effective medicines and vaccines, among other applications.
Minister for Space Dr Megan Collins lauds Dr Kessans’ research as an inspiring example of how space technology can drive innovation on Earth. This achievement follows the recent successful launch of MethaneSAT, a satellite designed to track and monitor global emissions from space, highlighting the significant potential of space technology in addressing some of the world’s most pressing challenges while bolstering our globally competitive space sector.
The MethaneSAT satellite will be equipped with a highly sensitive spectrometre that can detect concentrations as low as two parts per billion, and it will have high-spatial resolution coupled with a broad, 200-kilometre view path, allowing it to quantify even small emission sources over large areas.
Dr Kessans’ research culminated in successfully launching her hardware on a rocket from the Kennedy Space Centre at Cape Canaveral, USA. This mission also included protein experiments from leading New Zealand universities, including Canterbury, Otago, Victoria, and Waikato, showcasing the collaborative efforts of the country’s academic institutions in advancing space science and technology.
The launch of Dr Kessans’ project results from a strategic agreement between the Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE) and the US commercial space company Axiom Space. This partnership aims to facilitate New Zealand researchers’ advancement in space science and technology, fostering innovation and driving collaboration between academia, government, and private enterprise.
Dr Kessans’ project has also received government funding for further development through the MBIE-administered Endeavour Fund, highlighting the government’s commitment to supporting cutting-edge research and innovation in the space sector. This collaborative effort between academia, government, and private enterprise is a testament to New Zealand’s growing presence in the global space economy, positioning the country as a key player in space research and technology development.
Previously, New Zealand had collaborated with several countries, including Australia, to advance space research, as reported by OpenGov. The collaboration between SmartSat and the New Zealand Space Agency (NZSA) is an important development. The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the two entities aims to accelerate the growth and technological advancement of the Australian and New Zealand space industries, marking a pivotal moment in the evolution of space exploration and innovation in the Australasian region.
This partnership is underpinned by a shared commitment to fostering innovation, driving research and development (R&D), and nurturing a skilled workforce capable of propelling technological breakthroughs in the space sector. The MoU, ceremoniously signed at the NZSA headquarters in Wellington, signifies a strategic alignment between SmartSat and NZSA to leverage their combined resources and expertise.
At the core of this collaboration, it is designated to support joint research initiatives in three key technological domains: Earth Observation, Space Situational Awareness, and Optical Communications. These areas represent the forefront of space exploration, offering immense potential to revolutionise humanity’s perception and interaction with the cosmos.
Minister Judith Collins, New Zealand’s Minister for Space, praised the new agreement as a testament to the enduring collaboration between Australia and New Zealand in space exploration. In a statement on her official website, she reiterated her commitment to fostering innovation and collaboration, recognising the transformative potential of space technology in addressing global challenges.
Minister Collins reaffirmed the government’s dedication to developing the country’s space sector, promoting innovation, and strengthening partnerships with the New Zealand research community, international space agencies, and commercial collaborators. These collaborative approaches underscore New Zealand’s commitment to advancing space science and technology to benefit society and the economy, paving the way for future breakthroughs in the field.