

- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Sistem pemerintahan berbasis data sejatinya menekankan pada pemanfaatan data dan analisis terkait pembuatan keputusan dan peningkatan pelayanan publik. Dalam era perkembangan digital yang cepat, keberadaan sumber data yang cukup masif ini dapat menjadi peluang bagi lembaga pemerintahan dalam pemanfaatan informasi dan wawasan demi meningkatakan produktivitas masyarakat.
Melalui sistem tersebut, lembaga pemerintahan dapat memperoleh pemahaman mendalam terhadap permasalahan sosial dan tren. Hal ini dapat menjadi modal untuk mengembangkan kebijakan berdasarkan bukti nyata, menekankan pada aspirasi dan kebutuhan publik melalui pemanfaatan data secara maksimal.
Salah satu keunggulan pemerintahan berbasis data lainnya adalah terkait pelayanan penyediaan informasi yang valid. Sistem pemerintahan konvensional seperti sekarang ini masih bergantung pada intuisi akibat keterbatasan data, sehingga hanya akan menghasilkan informasi yang suboptimal.
Pemerintahan berbasis data juga memungkinkan lembaga pemerintahan untuk dapat memperkuat pelayanan publiknya. Melalui analisis preferensi masyarakat, pemanfaatan pola, dan tingkat kepuasan pelayanan, lembaga pemerintahan dapat menetapkan kebijakan berdasarkan segmentasi masyarakat yang terarah.
Walaupun begitu, dalam pengaplikasian sistem pemerintahan berbasis data, seringkali juga dihadang oleh tantangan ke depan. Penyediaan privasi data dan keamanan menjadi salah satu hambatan. Perlindungan privasi data masyarakat dari pihak yang tidak berkepentingan atau penyelewengan data membutuhkan perlindungan yang kuat dari lembaga pemerintahan.
Kemudahan dalam mengakses data yang berkualitas juga menjadi tantangan selanjutnya. Seringkali, lembaga pemerintahan harus menghadapi permasalahan seperti sumber data yang terfragmentasi, format data yang berbeda, dan ruang data yang terpisah.
Oleh karena itu, untuk memahami potensi sistem pemerintahan berbasis data secara maksimal, lembaga pemerintahan harus mengembangkan kemampuan analitik data dan meningkatkan kebiasaan masyarakat yang berbasis data. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan edukasi terkait literasi analisis data, menjalin kerja sama dengan akademisi dan pihak swasta, serta mendorong kebiasaan pengambilan keputusan berbasis data di semua sektor dan organisasi.
OpenGov Breakfast Insight yang diselenggarakan pada tanggal 24 Mei 2023 di hotel Shangri-La The Fort Manila bertujuan untuk mendiskusikan integrasi data terbarukan dan kelebihan dari analitik bagi sektor publik Filipina.
Pengantar Awal


Sesi Awal, Mohit Sagar, CEO & Pimpinan Redaksi, OpenGov Asia mengakui bahwa data menjadi sebuah komoditi utama di era digital ini. Keberadaan data melebihi sumber daya lama seperti minyak dan emas. Sebagai bukti sebuah pertumbuhan teknologi yang cepat, dunia mampu menghasilkan kuantitas data yang besar setiap detiknya.
Ia menambahkan bahwa informasi data dapat menjadi sebuah gambaran pemahaman terkait kebiasaan konsumen, tren, dan langkah pembentukan prosedur. Perusahaan dan institusi harus memperhatikan strategis dalam penggunaan data untuk dapat menghasilkan keunggulan yang kompetitif, menunjang pelayanan konsumen, dan memperkuat metode yang efisien.
Mohit menjelaskan, “dikarenakan pendekatan berbasis data mengalami peningkatan yang cukup drastis di berbagai sektor industri, kelebihan untuk mengakumulasi dan memanfaatkan data menjadi kunci utama dalam era modern ini. Data menjadi aset primadona dalam pertumbuhan ekonomi saat ini.”
Lebih jauh, ia menekankan bahwa dengan perkembangan teknologi yang terus berinovasi, data akan meningkat secara terus menerus. Berbagai institusi akan menghasilkan data dengan kuantitas yang belum pernah terjadi sebelumnya secara berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh penyebaran smartphone (telepon genggam pintar), Internet of Things (IoT), dan platform digital yang masif.
Dengan kelebihan tersebut, berbagai institusi dapat meminimalisir risiko kelebihan data yang berulang, menghilangkan silo data, serta meningkatkan kualitas dan konsistensi data dengan pengintegrasian. Bisnis pun dapat menerima pemahaman pasar, tren, dan keterkaitan capaian, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang relevan ke depannya.
Integrasi data terus mendorong aspek kolaborasi dan efisiensi yang menghasilkan pertukaran data lebih cepat dari banyak pihak, sistem, dan departemen. Lebih jauh, hal ini dapat membangun basis sebagai standar analisis baru, machine learning (ML), dan artificial intelligence (AI), di mana ketepatan dan integrasi data merupakan hal yang penting sebagai modal prediksi yang akurat.
Mohit menekankan bahwa integrasi data memudahkan bisnis dalam memaksimalkan hasil analisis data, mendorong inovasi, dan membangun kebermanfaatan yang kompetitif saat ini. Ketika kebijakan saling komplemen satu dengan lainnya, kolaborasi antar pemerintahan juga akan menjadi sangat mudah untuk dikembangkan. Hasil dari kerja sama tersebut akan berbuah kepada peningkatan efisiensi kebijakan.
Lebih jauh, metode skala layanan dan ruang penyimpanan dalam digitalasasi telah mengalami transformasi sepenuhnya berkat teknologi virtualisasi. Mohit menekankan bahwa virtualisasi membuat kerjasama lebih mudah untuk mengalokasikan dan menggunakan kapasitas sumber penyimpanan secara efisien karena dapat memisahkan perangkat fisik yang biasa digunakan pada umumnya.
Pengaplikasian virtualisasi juga menawarkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Melalui pengaplikasian virtualiasasi data, sebuah bisnis dapat mengembangkan infrastrukturnya secara dinamis sejauh yang dibutuhkan, serta dapat memperbesar layanan dan ruang penyimpanan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan data yang berkembang. Hal ini tentu menjadikan bisnis mampu merespon perubahan secara cepat.
“Institusi maupun lembaga dapat memenuhi kebutuhan data dengan mengelola data secara baik, memperkuat skalabilitas, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber virtual,” jelas Mohit.
Setiap agensi nantinya akan bekerja lebih produktif setelah mengakses keseluruhan data. Mekanisme protokol juga akan diimplementasikan dalam kebijakan untuk memastikan bahwa izin dan akses diberikan kepada entitas yang membutuhkannya secara tepat.
Jika digunakan secara kompeten, data dapat membantu pemerintah dalam mengerjakan tugas secara efektif. Pelayanan dan kepuasan publik akan berimbas dikarenakan efisiensi dan keberhasilan kinerja yang efektif. “Pemerintah mampu mendapatkan pemahaman dari pola dan tren yang dikelola dengan maksimal dari analisis sebuah data,” tutupnya.
Salam Pembuka


Menurut Armstrong Mejilla, Senior Director, APJ Presales di Qlik, frasa “Data Everywhere, Data Everything” secara ringkas menggambarkan perluasan data yang masif saat ini. Hal ini menekankan pentingnya menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari keberlimpahan data. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan dalam pengoptimalan potensi data secara efektif.
Kehadiran yang merata dan penggunaan data yang luas dalam dunia digital saat ini menekankan peran integral dalam kehidupan manusia. Hal ini menyebar ke setiap aspek aktivitas pribadi maupun profesional.
Data telah menjadi komponen yang tidak terpisahkan, membentuk dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari pengambilan keputusan pribadi hingga ranah profesional. Kehadirannya yang merata menunjukkan dampak signifikan dan ketergantungan masyarakat yang dapat dengan mudah saling terhubung saat ini.
“Data terus tumbuh dengan kecepatan yang mengagumkan, menciptakan peluang menarik bagi sektor publik untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja keuangan, dan memenuhi misi mereka secara lebih,” tegas Armstrong. “Akan tetapi, ketika datang investasi dalam kecerdasan bisnis dan analitik data, faktor yang menjadi masalah seringkali terletak pada budaya dan kebiasaan.”
Banyak bisnis telah mencoba melaksanakan proyek transformasi digital yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya inovasi, namun sering menghadapi kegagalan. Penting bagi bisnis untuk beralih fokus dan menumbuhkan konsep ‘agilitas bisnis digital’.
Alih-alih bertujuan untuk transformasi, organisasi harus memprioritaskan agilitas, yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat beradaptasi dan merespons perkembangan lanskap digital yang terus berubah. Dengan mengadopsi agilitas bisnis digital, bisnis dapat membangun pola pikir yang menerima perubahan, percobaan, dan perbaikan berkelanjutan, memungkinkan mereka berkembang dalam dunia digital yang dinamis dan kompetitif.
Dalam melaksanakan proyek transformasi digital yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya inovatif, banyak bisnis telah mencoba namun gagal. Maka dari itu, penting bagi bisnis untuk berfokus pada konsep ‘percepatan bisnis digital’. Hal ini termasuk kecepatan beradaptasi dan merespons perkembangan digital yang terus berubah. Melalui kegiatan percepatan bisnis digital, sebuas bisnis dapat membangun pola pikir untuk menerima perubahan, percobaan, dan perbaikan berkelanjutan, memungkinkan mereka berkembang dalam dunia digital yang dinamis dan kompetitif.
Melalui 3 pilar utama dari kelincahan bisnis digital–peningkatan kesadaran, pengambilan keputusan yang terinformasi, dan eksekusi yang cepat–memungkinkan institusi untuk merespons secara tanggap terhadap ancaman yang muncul. Dengan demikian, institusi dapat memanfaatkan peluang pasar baru.
“Hal ini bukan sepenuhnya teknologi yang bekerja,” tambahnya, “melainkan adalah pola pikir yang difasilitasi oleh pemahaman implementasi teknologi yang tepat.”
Sesi Pembicara


Pemerintahan berbasis data di Filipina melibatkan penggunaan data dan analitik untuk mendidik dan membimbing kebijakan pemerintahan, meningkatkan penyampaian layanan, meningkatkan transparansi, dan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan bukti di semua tingkatan pemerintahan.
Filipina dapat memanfaatkan potensi data untuk mengatasi masalah-masalah sosial, mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti, dan meningkatkan penyampaian layanan publik dengan mengadopsi pemerintahan berbasis data. Ini akan menciptakan manajemen yang lebih efisien, efektif, dan berpusat pada masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan negara dan masyarakatnya.
Menurut Dr. Czar Jakiri Sarmiento, Ketua Departemen Teknik Geodesi di Universitas Filipina, solusi potensial untuk mengatasi tantangan teknologi dalam sebuah organisasi adalah dengan menerapkan proses manajemen data secara terpusat. Pendekatan ini dapat mencapai konsistensi dalam pelaporan hasil yang terstruktur.
Penting untuk mempertimbangkan kebijakan secara nasional dan lokal, seperti pelaksanaan peraturan “Kebebasan Informasi”. Sumber daya juga harus dapat diakses dengan mudah serta perlu adanya penyediaan.
“Ketika bekerja dengan lembaga pemerintah dalam proyek penelitian, keberlanjutan dan kapasitas pembangunan harus dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang,” kata Dr Czar. “Empat faktor – manajemen data terpusat, pertimbangan kebijakan, aksesibilitas sumber daya, dan pembangunan kapasitas – sangat penting dalam mengatasi tantangan secara efektif.”
Memastikan konsistensi dalam kegiatan luar ruangan di wilayah data nasional dan pemerintahan merupakan hal yang penting untuk berkontribusi pada keamanan dan akurasi. Selain itu, integrasi data secara kontekstual sangat penting, karena dapat membantu mengatasi masalah-masalah spesifik dan mendukung pengambilan keputusan.
Integrasi data dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan mengurangi pembiayaan. Akan tetapi, pertimbangan seperti proses pengadaan kerjasama atau pembuatan kebijakan, serta perekrutan karyawan harus dipertimbangkan bersamaan dengan kemampuan adaptasi karyawan dengan teknologi baru.
Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang penting, namun departemen harus cukup fleksibel untuk mengadopsi teknologi yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan aksesibilitas dan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep-konsep tersebut. Membangun pengetahuan dasar merupakan hal yang penting sebelum melakukan perkembangan berkelanjutan.


Bagi Armstrong Mejilla, selaku Senior Director, APJ Presales di Qlik, menyelaraskan tujuan bisnis dan preferensi pelanggan saat menganalisis solusi merupakan hal yang penting. Mengadopsi teknologi tanpa takut terhadap kegagalan dan keraguan dapat mendorong perubahan perilaku positif dalam organisasi. Hal ini termasuk mendorong pendekatan berbasis data dan memberdayakan para pemimpin.
Meskipun mengelola perubahan sebuah organisasi bisa menantang, namun dampaknya yang mendalam terhadap masyarakat tidak dapat dipungkiri. Penting untuk diingat bahwa teknologi memainkan peran pendukung dalam proses keseluruhan, dan strategi implementasi merupakan kunci kesuksesan.
“Menemukan penyedia yang menawarkan fitur dan kemampuan yang tepat adalah hal yang penting, meskipun contoh-contoh spesifik mungkin telah disebutkan,” tegas Dennis Magsajo selaku Kepala Arsitek Solusi, Perkembangan Pasar ASEAN – Sektor Publik Internasional, Layanan Web Amazon.
Dalam lingkup pemerintahan saat ini, keterlibatan dan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan menjadi hal yang utama. Pentingnya mendorong kolaborasi antarlembaga untuk meningkatkan layanan publik dan memfasilitasi penyediaan informasi adalah hal yang harus ditekankan. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya kolektif dari berbagai pihak untuk mendorong perbaikan dalam proses pembuatan kebijakan secara efisien.
Salam Penutup
Armstrong manyatakan bahwa ketika mengambil keputusan, sangat penting bagi individu untuk menilik fakta melalui data dalam proses penelitian dan analisis. “Pemahaman berbasis data membentuk bagian integral dalam sebuah proses pencarian solusi,” ucapnya.
Pendekatan struktural merupakan sebuah metode yang digunakan dalam pemanfaatan kekuatan data dalam pengimplementasian teknologi. Terlebih, penggunaan sistem-sistem lama menciptakan sebuah tantangan tersendiri dikarenakan tidak memiliki kemampuan dalam membaca data dengan baik. Hal ini memerlukan upaya lebih untuk mentransformasikan dan mengintegrasikan data secara efektif.
Armstrong menambahkan bahwa ketika sedang menentukan sebuah keputusan, visualisasi menempati peran penting untuk menunjang keseimbangan kompleksitas informasi dan mengelola pemilihan informasi. Oleh karenanya, keberhasilan sebuah proses integrasi data, teknologi, dan kebiasaan yang menghasilkan pemahaman data adalah sebuah kunci untuk meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
Lebih jauh, Mohit meyakini bahwa perubahan dapat menjadi sebuah tantangan tersendiri ke depannya. Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya mengakui tantangan yang terkait dengan perubahan dan mengambil tindakan aktif untuk menghadapi perubahan.
Ia menambahkan bahwa kerjasama dalam bidang teknologi dapat medukung institusi-institusi untuk memanfaatkan kekuatan kolektif, meningkatkan inovasi, meminimalkan potensi kerugian, meningkatkan dan mengakses keahlian spesifik, dan mendapatkan keunggulan kompetitif dalam bentuk dapat mengakses sumber daya di luar institusi.
“Dengan melakukan kerjasama, sebuah kelompok akan menghasilkan capaian yang menguntungkan kedua belah pihak,” tegas Mohit.
Lebih jauh, ia melengkapi pernyataannya bahwa dengan melakukan kerjasama teknologi dalam lingkup institusi, hal ini dapat memungkinkan sebuah organisasi untuk mengakses keahlian secara khusus yang tidak dimiliki secara internal. Kerjasama dengan para ahli teknologi dapat membuka akses terhadap pembaharuan keilmuan, kapabilitas penelitian, dan keahlian teknikal. “Dengan demikian, pengembangan dan implementasi solusi berbasis teknologi dapat ditingkatkan dengan cepat,” tutup Mohit.


- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Digital innovation empowers ageing individuals by promoting better health management, social engagement, cognitive stimulation, safety, and access to resources, ultimately improving their overall quality of life.
While ageing is frequently accompanied by a deterioration in functional mobility, loss of muscle strength, and an increase in body fat, this trend could be reversed thanks to a novel magnetic muscle therapy developed by researchers at the National University of Singapore (NUS).
Weekly exposure to very low levels of proprietary pulsed electromagnetic field (PEMF) using the BIXEPS device invented by NUS researchers in 2019 is associated with significant improvements in mobility and body composition after 12 weeks, particularly in older people, according to a recent community study conducted in Singapore involving 101 participants aged 38 to 91 years old. After three months of magnetic muscle therapy, participants reported reduced pain perception.
Associate Professor Alfredo Franco-Obregón, who led the research team and is a Principal Investigator with NUS iHealthtech and co-founder of QuantumTX, says that the BIXEPS device uses a specific magnetic signature to target the muscles in a user’s leg and create metabolic activity in the cells, just like when a person exercises.
Studies from the past showed that when magnetic muscle treatment was used on one leg after knee surgery, the whole body’s metabolism improved. This was mostly seen as changes in the blood lipid profiles. That is, the effect went beyond just the leg that was treated and led to changes throughout the whole body.
After eight weeks of treatment, 72% of individuals reported improved skeletal muscle maintenance along with reductions in total and visceral fats, with 85% of subjects reporting improvements in functional mobility after 12 weeks, most notably among the elderly.
These encouraging findings suggest that this PEMF-based technology could be a beneficial adjunct to traditional geriatric therapies aimed at lowering the prevalence of frailty and metabolic diseases in the elderly population.
Importantly, visceral fat is an inflammatory fat that has been linked to a variety of metabolic diseases, including diabetes. Previous research has found that people in Southeast Asia retain visceral fat more persistently than persons in other regions of the world, despite exercise.
As a result, people in Southeast Asia get diabetes at a lower BMI than persons of other ethnicities. This has created a significant challenge for the Southeast Asian health business. Researchers finally have a solution to this local healthcare dilemma in the form of magnetic field therapy.
Based on the promising findings of the community study, the team has collaborated with research groups in the United States and Hong Kong to perform randomised controlled clinical studies to further validate the advantages of frailty across various ageing groups.
Since 2022, the team has also begun a senior-focused study with 200 elders across four Singapore community care centres to assess how the technology can improve function and ease chronic problems. This research is projected to be completed in 2023.
Real-world pilot data from current community programmes have also shown promise of improved HbA1c control – the most common measure for diabetes progression – after beginning weekly BIXEPS sessions.
The research team is currently collaborating with the Singapore General Hospital to perform a clinical trial to evaluate further the therapeutic potential of PEMF-based therapies for diabetes progression management.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The consultative committee of the Ministry of Housing and Urban Affairs was briefed by Hardeep S. Puri, the Minister for Housing and Urban Affairs, about the progress made in the Smart Cities Mission. Minister Puri highlighted the significant advancements taking place within the 100 smart cities and their positive impact on India’s urban future. He underscored the vital role played by Special Purpose Vehicles (SPV) in effectively managing and implementing the mission at the city level, thus maximising its potential.
The Smart Cities Mission, launched in June 2015, seeks to enhance the lives of citizens by implementing “smart solutions” that focus on core infrastructure, a clean and sustainable environment, and a high quality of life. Under the initiative, 100 cities were selected through a two-stage competition to be developed as Smart Cities. According to the government, the regions are showcasing satisfactory advancements.
The Smart Cities Mission is overseen by an Apex Committee led by the Secretary of the Ministry of Housing and Urban Affairs. They regularly provide updates on the implementation status of projects through the Real-Time Geographical Management Information System (GMIS). According to the Smart Cities Mission Statement and Guidelines, each city establishes a Smart City Advisory Forum (SCAF) at the local level to facilitate collaboration and provide guidance. The SCAF comprises various stakeholders such as Members of Parliament, Members of the Legislative Assembly, the Mayor, the District Collector, local youth, technical experts, and other relevant parties. So far, the Smart Cities have convened more than 756 SCAF meetings.
In addition, at the state level, a High Powered Steering Committee (HPSC) chaired by the Chief Secretary has been established. This committee plays a crucial role in overseeing the Smart Cities Mission within the state. Furthermore, the Ministry of Housing and Urban Affairs appoints Nominee Directors to the Boards of Special Purpose Vehicles (SPVs) who actively monitor the progress of projects in their respective cities.
The Committee conducted visits to various project sites in Goa, including the ‘Mandovi Riverfront Promenade’, ‘Flood Mitigation Works’, and the Integrated Command and Control Centre (ICCC). During these visits, the status and progress of the projects were discussed as of 1 May 2023. It was highlighted that the Smart Cities Mission comprises approximately 7,800 projects with a total value of INR 1.8 trillion (US$ 21 billion). Out of these, more than 5,700 projects (73% by number) worth INR 1.1 trillion (US$ 13.3 billion) (60% by value) have already been completed. The remaining projects are expected to be completed by June 2024. Also, INR 38,400 crores (US$ 4.6 billion) have been released under the Smart Cities Mission as of 1 May, out of which INR 35,261 crores (US$ 4.2 billion) has been used.
The Ministry maintains regular communication and engagement with the states and Smart Cities through video conferences, review meetings, field visits, regional workshops, and more. These interactions occur at different levels and serve multiple purposes, including assessing the performance of cities and providing necessary support and guidance for their improvement.
An official said that ICCCs play a crucial role in enhancing situational awareness through the utilisation of advanced technologies. These centres provide comprehensive visualisations that enable civic officials to effectively address various urban functions and handle daily tasks, issues, and emergencies following detailed standard operating procedures. ICCCs have evolved into the central hubs of these smart cities, showcasing the effective application of technology in fortifying urban management.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP) and the LKS Faculty of Medicine, the University of Hong Kong (HKUMed), have jointly announced the introduction of the HKU-HKSTP Collaborative Programme and the inauguration of the HKUMed Laboratory of Cellular Therapeutics.
The state-of-the-art Good Manufacturing Practice (GMP) laboratory serves the purpose of protecting public health and facilitating the advancement of advanced therapy products (ATPs). With this significant development, new avenues of research and the production of ATPs, such as stem cell therapy for cardiac diseases led by Professor Tse Hung-fat and CAR-T cell therapy for blood cancers led by Professor Eric Tse Wai-choi, are now made possible. The products manufactured in this facility will benefit a wide range of patients, and the acquired clinical experience will further drive the progress of innovative therapies.
The HKUMed GMP Lab has a primary objective of producing clinical-grade advanced therapy products (ATPs) as investigational medicinal products (IMPs) specifically for use in clinical trials. Additionally, it serves as an innovative training platform for scientists and clinicians, offering unique opportunities for skill development.
Notably, this facility holds the distinction of being Hong Kong’s first GMP multi-products establishment with provisional approval from the HKSAR Department of Health for an ATP manufacturing license. Moreover, it functions as a training centre aligned with the standards of the Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), ensuring compliance with Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines. The centre caters to the training needs of key personnel involved in ATP manufacturing, quality control, and quality assurance processes.
To establish Hong Kong as a prominent hub for the development of advanced therapy products (ATPs), two crucial factors are emphasised: talent training and international collaboration. The HKUMed GMP Lab has successfully implemented a joint training program with the Scottish National Blood Transfusion Service (SNBTS) and University College London (UCL), resulting in a skilled workforce capable of effectively operating the facility.
Additionally, HKU is actively engaged in the development of ATP translational training at both undergraduate and postgraduate levels, in collaboration with esteemed international partners such as UCL and Cell Therapies Pty Ltd in Melbourne.
This collaborative effort aims to equip students with the necessary knowledge and skills in gene and cell therapies. The establishment of the HKUMed GMP Lab not only provides unparalleled learning opportunities but also serves as a crucial bridge in transforming research discoveries made by HKUMed into tangible products that can benefit patients.
To facilitate the commercialisation of local research breakthroughs, the HKUMed GMP Lab will engage in collaborations with biotechnology companies to undertake Good Manufacturing Practice (GMP) projects and pilot trials. The focus will be on establishing clinical trials for CAR-T and stem cell therapies within the next five years, with the goal of benefiting not only cancer patients but also those with non-cancer conditions.
This progress sets the stage for future product development at the Jockey Club Centre for Clinical Innovation and Discovery, located at Grantham Hospital. The upcoming centre will feature a GMP laboratory for gene and cell therapy on a significantly larger scale, enabling the HKUMed GMP Lab to collaborate with pharmaceutical companies in the localised manufacturing of cellular products, particularly for CAR-T therapies. This concerted effort aims to accelerate the translation of innovative therapies into practical solutions that can positively impact patient care.
Dr Grace Lau, the Head of the Institute for Translational Research at HKSTP, emphasised the significance of the GMP facility in facilitating the translation of promising research from local universities and biotech companies into clinical applications. HKSTP is dedicated to solidifying Hong Kong’s position as a leading hub for biomedical technology in Asia. This commitment involves providing essential infrastructure, securing international recognition, attracting investments, and fostering strategic partnerships. The HKU-HKSTP Collaborative Programme plays a vital role in strengthening Hong Kong’s ecosystem for advanced therapy products (ATPs) and significantly enhancing the city’s global competitiveness in the research and commercialization of next-generation cell and gene therapies.
Professor Tse Hung-fat, the academic lead of the HKUMed Laboratory of Cellular Therapeutics, expressed confidence in HKU’s efforts to gather top industry talents and establish itself as a premier ATP training hub in Hong Kong and the Greater Bay Area.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Bernard Widjayam, the Head of the Market Conduct Department at the Financial Services Authority (OJK), underscored the significance of incorporating technology into the oversight of financial service businesses. In his statement, he highlighted the limitations of manual analysis when it comes to efficiently and effectively analysing data on behaviour within the industry.
Manually analysing vast amounts of data related to financial service business behaviour can be a time-consuming task. Furthermore, relying solely on manual analysis can introduce the risk of inefficiencies, inaccuracies, and inconsistencies in the data analysis process. It may lead to a lack of coherence and potentially misleading information.
By leveraging technology in the supervision and monitoring of financial service businesses, the aim is to enhance data analysis’s efficiency, accuracy, and reliability. Automation and advanced algorithms can streamline the process, enabling faster and more comprehensive analysis of behaviour-related information. In turn, facilitates timely and informed decision-making for regulatory authorities and promotes a more transparent and compliant financial services sector.
Implementing technology-driven solutions allows for data collection, processing, and analysis automation. By harnessing advanced analytical tools and techniques, regulatory bodies can uncover patterns, trends, and anomalies in behaviour data that may otherwise be overlooked in manual analysis. This comprehensive and data-driven approach enables a deeper understanding of the industry, identifies potential risks or misconduct, and supports proactive regulatory interventions.
Moreover, using technology to supervise financial service businesses helps establish a consistent and standardised framework for data analysis. It ensures that the analysis is conducted systematically and unbiasedly, reducing the potential for human errors and subjective interpretations. It promotes transparency, fairness, and accountability in assessing behaviour within the financial services industry.
Bernard Widjayam also highlighted the potential use of AI and machine learning technologies in monitoring the offerings of financial products and services through various media channels. By harnessing the power of AI and machine learning, regulatory authorities can enhance their ability to detect and assess potentially misleading or non-compliant advertisements and promotions in the financial services sector.
AI and machine learning algorithms can analyse enormous amounts of data from different sources, such as websites, social media platforms, and online advertisements, to identify patterns and anomalies in the marketing practices of financial service providers. It enables authorities to swiftly identify misleading claims, hidden fees, or unfair marketing tactics that misguide consumers or violate regulatory standards.
Using AI and machine learning technologies can significantly augment the effectiveness and efficiency of regulatory oversight in the digital age. These technologies can automate the monitoring process, flagging suspicious advertisements or promotions for further investigation and reducing the burden of manual monitoring on regulatory authorities.
To promote the digitalisation of activities in BPR/BPRS as outlined in pillar 2 of the Indonesian Banking Development Roadmap, CBI, as the Credit Insurance Management Institution (LPIP), has implemented Artificial Intelligence (AI) and utilised credit scoring for credit application analysis.
Implementing AI in credit application analysis is expected to provide higher efficiency and accuracy. By leveraging AI technology, CBI can process customer data quickly and accurately, identify credit risks, and make more precise credit decisions. Moreover, CBI can evaluate the credit profiles of prospective borrowers based on factors such as credit history, income, and assets. It enables CBI to make objective and fair credit decisions.
With the implementation of AI and the utilisation of credit scoring, CBI can accelerate the credit application process, reduce undesirable credit risks, and improve the overall operational efficiency of BPR/BPRS. This step aligns with the vision of the Indonesian Banking Development Roadmap, which emphasises the importance of digitalisation in enhancing the competitiveness of the banking sector.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Department of Information and Communications Technology (DICT) invites all stakeholders, advocates, and concerned individuals to submit feedback, comments, and suggestions on the drafted National Cybersecurity Plan (NCSP) 2023-2028 to provide a safe and reliable cyberspace for all Filipinos.
The goal of the public consultation on the draught of the NCSP 2023-2028 is to improve the final document, which is expected to be released by the end of 2023. All parties interested may offer their suggestions and comments to the Office of the Assistant Secretary for Cybersecurity and Upskilling via email at oascu@dict.gov.ph. The outline NCSP 2023-2028 is organised around six (6) pillars, including:
- Enactment of the “Cybersecurity Act” to strengthen the policy framework;
- Secure and protect Critical Information Infrastructures (CII);
- Proactively defend the government and people in cyberspace;
- Operational and well-coordinated network of Computer Emergency Response Team (CERT) and SOC;
- Capacitate workforce in cybersecurity; and
- Enhancing international cooperation.
Ivan John E. Uy, secretary of the DICT, emphasised the importance of concerted action from all interested parties to create a trusted, dependable, and safe online environment for Filipinos.
“The NCSP 2023-2028 shows the importance of convergence among all government agencies in delivering our mission. It outlines steps on how each government agency can coordinate all their cybersecurity initiatives through the National Cybersecurity Inter-Agency Committee (NCIAC). It also harmonises all organisation CERT and defined two national-level CERTs,” said Secretary Ivan.
He also stated that there was a steady increase in internet-based transactions during and after the COVID-19 outbreak. The country gradually evolved to cashless transactions as electronic commerce and e-banking became commonplace, mostly because of inventions from the private sector. Cybercrime incidences rose as these advanced.
Cyberthreat actors took use of flaws and vulnerabilities in processes, technology, and human behaviour. In response to these changes, the National Cybersecurity Plan 2023–2028 (NCSP 2023–2028) was created.
The goal of DICT is to give every Filipino access to a trusted, secure, and reliable online environment. This demonstrates the necessity of protecting the government and the public online, as well as the significance of fostering the kind of trust required for online commerce to flourish.
The NCSP’s second iteration drew on the preceding strategy’s results while also demonstrating a policy shift. DICT is now attempting to establish a Cybersecurity Act to balance the economic linkages impacting noncompliance with cybersecurity legislation.
The new strategy also promotes policy based on standards and risk-based methods. Individual organisations, rather than entire sectors, are designated as CIIs if they fail, depending on their size and influence. A renewed emphasis on developing the cyber workforce, as well as the significance of improving international collaboration in cybersecurity, was also emphasised.
Most particularly, the NCSP 2023-2028 demonstrates the importance of collaboration among all government departments in carrying out its mandate. It details how each government agency can use the National Cybersecurity Inter-Agency Committee (NCIAC) to coordinate all their cybersecurity initiatives. It also unifies all organisation CERTs and establishes two national-level CERTs.
Though the NCSP 2023-2028 has a sublime goal, DICT thinks this strategy can be successful with the assistance of all government agencies, the private sector, and all departments of government.
The National Cybersecurity Plan must be developed by DICT in accordance with RA 10844, hence, the National Cybersecurity Plan 2028 (NCSP 2028) draft is meant to serve as a guide for consultations, with the goal of using comments to improve the final version of the NCSP, which is scheduled to be released before the end of 2023.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
CSIRO, Australia’s national science agency, is spearheading a ground-breaking initiative aimed at reshaping the country’s energy landscape and assisting in achieving its net zero emissions target by 2050. This transformative project entails the development of a portable device capable of generating hydrogen on-site, a pioneering approach in Australia.
Dr Vicky Au, Deputy Hydrogen Industry Mission Lead at CSIRO, emphasised that the forthcoming project would be the first of its kind in Australia, employing domestic technology to produce hydrogen from a liquid carrier. This initiative directly addresses significant hurdles currently impeding the growth of the hydrogen sector.
The immense potential for Australia to emerge as an energy powerhouse through hydrogen was highlighted, underscoring the need to develop improved methods for the safe transportation and storage of hydrogen on a large scale.
The portable generator unit being developed will play a pivotal role in advancing the hydrogen industry by facilitating the efficient delivery of hydrogen to end consumers. Its compact design will enable it to be easily transported and deployed in various locations, such as farms, festivals, industrial facilities, and mine sites. The critical collaboration between industry and research in delivering the necessary solutions for a sustainable future.
Dr John Chiefari, a researcher at CSIRO, highlighted the pivotal role of CSIRO’s patented catalytic static mixers in the development of the innovative hydrogen generator. These catalytic static mixers are specialised tools that efficiently blend fluids, accelerating and enhancing chemical reactions without the need for any moving parts. This exceptional level of control ensures high scalability without the typical technical complexities associated with such processes, providing a distinct advantage over conventional packed bed reactor technology.
It was further explained that the technology for incorporating hydrogen into a carrier fluid is already established. The new hydrogen generation system being developed will enable localised and on-demand production of hydrogen from the carrier fluid while benefiting from the safe storage capabilities comparable to conventional fuels like diesel or petrol. This advancement represents a significant leap forward, aiming to store hydrogen fuel in standard tanks and use existing infrastructure designed for diesel or petrol management.
The CEO of Advanced Carbon Engineering, expressed the company’s commitment to fostering national capabilities through crucial research, enabling ground-breaking discoveries, and nurturing emerging industries. He noted that innovation plays a crucial role in shaping the future of humanity. It drives progress, fuels economic growth, addresses challenges, unlocks new opportunities, and ensures a sustainable future for generations to come.
The project forms a crucial component of CSIRO’s Hydrogen Industry Mission, which aims to contribute to global decarbonisation efforts by establishing a commercially viable hydrogen industry within Australia.
Australia’s National Hydrogen Strategy outlines the significant economic and environmental benefits associated with a clean hydrogen industry. By 2050, the strategy envisions the creation of 16,000 jobs related to the hydrogen sector, alongside an additional 13,000 jobs stemming from the construction of renewable energy infrastructure that supports hydrogen production.
The development of Australian hydrogen production, both for domestic use and export purposes, has the potential to generate over $50 billion in additional GDP by 2050. Moreover, it could lead to a reduction in greenhouse gas emissions equivalent to one-third of Australia’s current fossil fuel emissions by the same year. These figures underscore the immense potential and positive impact of a thriving hydrogen industry in Australia.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Privacy Commissioner, Michael Webster, has issued warnings regarding safeguarding personal information while utilising artificial intelligence (AI), addressing the private and public sectors. In releasing his expectations, Webster emphasised the need for adaptability as technological advancements in AI continue to evolve rapidly.
Webster’s emphasis on organisations exercising caution in handling personal information within the realm of AI highlights the critical need to balance the potential gains in productivity with the inherent privacy risks involved. With the increasing reliance on AI systems like ChatGPT, it becomes crucial to address the challenges associated with managing and controlling the information fed into these systems.
One key concern lies in the difficulty of retrieving information once it has been input into AI systems. Unlike traditional data storage methods, where retrieval is relatively straightforward, AI systems often lack easily accessible mechanisms to retrieve specific information. This poses significant challenges in ensuring the accuracy, integrity, and privacy of the data that has been processed.
Furthermore, the controls governing the usage of personal information within AI systems are often limited in scope. As AI technologies rapidly advance, it becomes imperative to establish robust frameworks and mechanisms to regulate and govern the use of personal data. Without adequate controls, there is a risk of unauthorised access, misuse, or inappropriate handling of sensitive information, leading to privacy breaches and potential harm to individuals.
Webster’s warning reminds organisations to carefully evaluate and address these concerns before implementing AI solutions. Organisations must thoroughly assess AI’s potential risks and implications, especially when handling personal or confidential information. This includes considering the AI system’s privacy impact, security measures, and ethical considerations.
In light of these concerns, Webster emphasised that agencies should conduct comprehensive due diligence and privacy analyses to ensure compliance with the law before venturing into the realm of generative AI. He advised against incorporating personal or confidential information into AI systems unless explicit confirmation is obtained that such data will not be retained or reused. One alternative approach could involve removing any re-identifiable information from input data.
Considering the potential privacy implications, staff members were encouraged to evaluate the necessity and proportionality of using AI and to explore alternative methods if available. Seeking approval from supervisors and privacy officers and transparently informing customers about the use of AI were recommended practices. Additionally, Webster emphasised the importance of human review of any AI-generated information before taking any consequential actions based on it.
Webster further outlined the steps agencies should undertake when considering the implementation of AI. These include conducting due diligence, performing a privacy analysis, and carrying out a Privacy Impact Assessment. Seeking feedback from impacted communities, including Māori, and requesting clarification from AI providers regarding privacy protections designed into their systems were identified as critical components of the evaluation process.
Before this, the commissioner had communicated his concerns to government agencies, cautioning against the hasty adoption of AI without proper assessment. He underscored the need for a holistic, government-wide response to address the emerging challenges posed by this technology.
The Privacy Commissioner’s warnings emphasise the imperative of preserving privacy rights when utilising AI. Organisations must exercise caution, conduct thorough assessments, and implement adequate safeguards to protect personal information in the face of AI’s evolving landscape.