Dalam wawancara eksklusif dengan OpenGov Asia, John Mackenney, seorang ahli dalam inisiatif pemerintah dan transformasi digital, memberikan pemahamannya terkait perubahan lanskap layanan sektor publik dan kepuasan masyarakat.

John menggambarkan perubahan yang telah diamati sejak pandemi COVID-19 dan mengeksplorasi kerangka kerja yang sedang berkembang di Asia Tenggara dalam konteks inisiatif pemerintah. Dia menyoroti pentingnya menyusun kembali prioritas dan menekankan efisiensi di sektor publik. Dia juga mencatat bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak ekonomi dari digitalisasi semakin diperlukan.

John menganggap dampak COVID-19 menjadi titik puncak yang menjadi inisiatif pemerintah sebagai pendorong utama perubahan, yaitu mendorong transformasi digital secara cepat di berbagai sektor. Dia mengakui pentingnya pandemi ini dalam membentuk agenda pemerintah, tetapi juga mencatat pergeseran fokus yang signifikan. Terjadi perubahan dalam prioritas, dengan penekanan yang semakin besar pada pencapaian efisiensi di sektor publik.

John menyoroti lonjakan awal investasi pemerintah dan cepatnya implementasi yang terjadi selama puncak pandemi. Namun, seiring dengan berkurangnya krisis segera, pemerintah di seluruh dunia mulai mengevaluasi kembali strategi dan anggaran mereka. Perubahan ini menyebabkan penyesuaian proyek dan penilaian ulang proposisi nilai dari inisiatif digital di sektor publik.

“Pemerintah harus lebih memahami konsekuensi ekonomi dari eksklusi dan berinvestasi sesuai dengan pemahaman tersebut, karena ketiadaan pemahaman semacam itu dapat menghambat kemajuan,” jelas John.

Dalam meninjau perjalanan selama ini, terlihat bahwa fokus ke dalam yang jelas telah muncul pada era pasca-COVID-19. Pemerintah kini aktif mencari cara untuk mengoptimalkan operasi di sektor publik. Meskipun kembali ke kantor fisik mungkin tidak universal, pengaturan kerja fleksibel semakin mendapatkan perhatian. Fleksibilitas ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan efisiensi di dalam lembaga pemerintah.

Tren yang teramati dalam program transformasi di sektor publik adalah perlambatan dari kecepatan awal. Perlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kendala anggaran dan kebutuhan untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang nilai yang dapat dibawa oleh digitalisasi.

Salah satu poin kritis adalah proposisi nilai yang berkembang dari kerangka kerja pemerintah digital. Sementara pesan awal berfokus pada penghematan waktu bagi masyarakat dan proses yang efisien, ada kebutuhan yang semakin mendesak untuk memahami lebih dalam dampak ekonomi dari inisiatif-inisiatif ini. Ketidakpahaman yang komprehensif tentang pendorong dan manfaat ekonomi dari digitalisasi dapat menghambat investasi dan menghambat kemajuan potensial.

Untuk mengilustrasikan ini, John menggunakan contoh inklusi dan mencapai populasi yang terpinggirkan. Sementara pemerintah mengakui pentingnya inklusi, dia menekankan pentingnya menguantifikasi biaya ekonomi dari eksklusi. Dengan menghitung implikasi ekonomi dari tidak menyertakan segmen masyarakat tertentu, pemerintah dapat lebih baik memahami potensi keuntungan dari upaya-upaya digitalisasi.

John menekankan pentingnya pengukuran dalam mendorong perubahan. Dia menyoroti kebutuhan akan pengukuran yang akurat untuk membenarkan alokasi sumber daya ke inisiatif-inisiatif digital. Dia membandingkan situasi di Australia dan Selandia Baru, di mana perubahan gaya hidup telah mendorong pergeseran dalam pendekatan pemerintah, dengan situasi di Asia Tenggara, di mana kembali ke norma pra-pandemi telah memicu peningkatan antrian dan kemacetan.

Tanpa pemahaman menyeluruh tentang manfaat digitalisasi, pemerintah berisiko kembali ke model operasi yang lebih lama dan kurang efisien. Dengan mengukur dan menguantifikasi keuntungan dan kerugian ekonomi yang terkait dengan inisiatif digital, pemerintah dapat membuat keputusan yang berdasar dan terus maju menuju layanan publik yang efisien dan inklusif.

“Perjalanan menuju digitalisasi dalam layanan pemerintah tidak hanya berfokus pada kenyamanan. Namun, hal ini juga melibatkan pengakuan dan pengurangan biaya tersembunyi yang timbul dari ketidakefisienan,” ujar John.

Ketika mempertimbangkan dampak ekonomi yang signifikan dari layanan publik yang tidak efektif bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan, menjadi jelas bahwa tugas-tugas yang mungkin tampak sepele seperti menunggu telepon di garis dan mengantri untuk layanan pemerintah memiliki biaya tersembunyi yang melampaui sekadar ketidaknyamanan.

Para ahli sering kali meremehkan dampak saluran layanan tradisional seperti pusat panggilan dan kunjungan langsung terhadap waktu dan produktivitas masyarakat. John memperkuat pandangan ini dengan menghadirkan skenario di mana tugas yang tampaknya cepat bisa berubah menjadi waktu yang terbuang sia-sia. Menunggu di telepon, diikuti dengan menjelaskan masalah kepada agen layanan masyarakat dan kemungkinan menangani lebih banyak persyaratan setelahnya, semakin memperburuk ketidaknyamanan.

Dalam kasus-kasus seperti itu, penting untuk menilai biaya ekonomi nyata dari pengiriman layanan yang tidak efektif. Sementara waktu yang langsung dihabiskan untuk menunggu dan menyelesaikan tugas sudah terhitung besar, John menekankan bahwa konsekuensi lebih luas bahkan lebih signifikan.

Sebagai contoh, seseorang yang harus mengunjungi kantor pemerintah tidak hanya menginvestasikan waktu dalam tugas itu sendiri, tetapi juga menghadapi biaya tidak langsung yang terkait dengan perjalanan, menunggu dalam antrian, dan kemungkinan mengambil cuti dari pekerjaan.

Dampak ekonomi meluas di luar pengalaman individu, terutama di wilayah-wilayah dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi terpencil. Dalam situasi seperti ini, efeknya menjadi lebih luas dengan beberapa individu mengalami peningkatan biaya terkait waktu dua atau tiga kali lipat. Dengan demikian, hal ini mengakibatkan penundaan dalam mengakses layanan penting, menghambat efisiensi ekonomi, dan mencegah individu untuk berkontribusi sepenuhnya pada masyarakat.

John mencatat situasi yang mengkhawatirkan: yang paling terdampak oleh ketidaknyamanan ini adalah anggota rentan masyarakat – individu yang sebenarnya diharapkan mendapatkan manfaat dari inisiatif pemerintah. Ironi ini menekankan urgensi dalam penanganan masalah ini. Dampaknya termasuk motivasi yang berkurang, penundaan dalam mengakses perawatan kesehatan, dan penurunan produktivitas ekonomi bagi mereka yang paling membutuhkan dukungan. Mengalihkan fokus pada peran pemerintah menjadi sangat penting untuk memahami hambatan signifikan yang dihadapi orang saat beralih ke pengiriman layanan digital. John menekankan bahwa kurangnya pemahaman dan pengukuran beban ekonomi berperan sebagai penghalang kemajuan yang berarti. Tanpa mengukur seluruh dampak, pemerintah tanpa disadari menginvestasikan sumber daya dalam mengatasi tantangan yang salah atau mendistribusikan dana dengan tidak efisien.

Pemerintah harus memahami keseluruhan kerangka biaya-pelayanan. Ini melibatkan pengukuran kerugian ekonomi yang berasal dari layanan yang tidak efisien dan menyadari bahwa kerugian tersebut sering kali jauh lebih tinggi secara tidak proporsional bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dengan wawasan ini, pemerintah dapat menyesuaikan inisiatif digital mereka untuk lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah paling mendesak, akhirnya meringankan beban bagi masyarakat dan ekonomi.

Menavigasi lanskap rumit inisiatif pemerintah digital, John menguraikan kriteria mendasar yang menggambarkan keberhasilan upaya semacam itu. Kriteria-kriteria ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada tantangan besar dalam meningkatkan kepuasan masyarakat melalui layanan digital yang efisien.

Menurut John, dasar keberhasilan inisiatif pemerintah digital adalah pendekatan yang berorientasi pada masyarakat. Hal ini melibatkan pembuatan layanan berdasarkan tugas-tugas khusus yang ingin diselesaikan oleh masyarakat negara, daripada sejalan dengan prosedur internal pemerintah. Pendekatan ini memberi prioritas pada kebutuhan pengguna, meningkatkan pengalaman layanan secara keseluruhan.

Dengan tegas, John menekankan pentingnya responsibilitas mobile. Di era digital saat ini, di mana akses melalui ponsel merajalela, layanan harus beroperasi dengan lancar di perangkat mobile. Kecakapan ini memastikan aksesibilitas ke audiens yang lebih luas.

Selain itu, kecepatan dan efisiensi platform sangat penting. Terlepas dari lokasi geografis atau kemampuan jaringan, layanan harus memberikan kecepatan dan kinerja optimal, sehingga memungkinkan pengguna berinteraksi tanpa hambatan.

Mengakui keragaman masyarakat, John menekankan peran kunci aksesibilitas dan kemudahan membaca. Hal ini sangat penting dalam lingkungan yang beragam, di mana informasi harus dimengerti oleh berbagai audiens. Ini adalah atribut-atribut yang secara bersama-sama berkontribusi pada pelaksanaan yang berhasil dari inisiatif pemerintah digital.

Mackenney memberikan wawasan tentang inisiatif pemerintah digital yang berdampak dan telah menetapkan standar baru dalam meningkatkan kepuasan masyarakat:

Enhanced My Gov Programme (Australia): Inisiatif ini bertransformasi dari ekosistem terdistribusi menjadi platform terpadu yang menawarkan informasi peristiwa kehidupan penting. Masyarakat dapat mengakses transaksi, menjelajahi layanan pemerintah, dan mengelola tugas dengan lancar dari perangkat mobile mereka. Transisi ini didorong oleh agregasi, desain yang berorientasi pada masyarakat, dan pendekatan berbasis mobile.

Services NSW (New South Wales, Australia): Keberhasilan Services NSW berasal dari integrasi pengalaman online dan offline. Inisiatif ini tidak hanya menyediakan alat digital tetapi juga mempromosikan literasi digital di antara masyarakat. Personalisasi memainkan peran penting, memastikan layanan dan informasi yang disesuaikan untuk berbagai kelompok pengguna, akhirnya meningkatkan pengalaman pengguna.

Pemerintah Kanada: Dengan 42 departemen pemerintah yang digabungkan ke dalam satu platform, inisiatif Kanada menyederhanakan akses masyarakat ke berbagai informasi dan layanan pemerintah. Pendekatan terpusat ini membantu masyarakat dalam menjalani peristiwa penting dalam hidup mereka, sementara kemampuan platform tersebut berkontribusi pada peningkatan pengalaman pengguna.

“Selain elemen-elemen penting dalam digitalisasi pemerintah, ada aspek penting yang tidak boleh diabaikan – pengukuran,” tegas John. Pengukuran efektif melibatkan beberapa faktor kunci. Pertama, melibatkan penilaian terhadap Net Promoter Score (NPS) dan secara rutin meminta umpan balik dari pengguna untuk mengukur efektivitas konten dan layanan digital.

Namun, lebih dari sekadar umpan balik, pemerintah harus melakukan pengujian komprehensif. Ini termasuk mengevaluasi kecepatan muat situs web, memastikan kinerja optimal bahkan dalam kondisi jaringan yang beragam. Selain itu, ini melibatkan pengujian dalam menemukan konten melalui mesin pencari, meningkatkan aksesibilitas pengguna.

John mengakui tantangan yang akan dihadapi pemerintah dalam beralih ke layanan digital yang efisien. Dia menyoroti persistensi operasi terpisah di dalam departemen pemerintah dan perlunya keselarasan komprehensif seputar kebutuhan masyarakat. Selain itu, dia menekankan pentingnya melatih ulang sektor publik untuk memberi keterampilan digital yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan efektif di era digital.

John menjelaskan bahwa personalisasi adalah sebuah istilah yang sering memicu perdebatan di lingkaran pemerintahan. Namun, ketika dikupas hingga ke intinya, personalisasi berkisar pada kesederhanaan dan efisiensi. Berbeda dengan platform lain, seperti media dan hiburan, di mana tujuannya adalah menjaga pengguna terlibat dalam jangka waktu lebih lama, pengalaman pemerintah yang berhasil adalah ketika masyarakat dapat dengan cepat mengakses apa yang mereka butuhkan dan kemudian melanjutkan kehidupan mereka.

“Pada intinya, personalisasi dalam pemerintahan adalah tentang memberikan waktu berharga kepada masyarakat dalam keseharian mereka, sehingga memungkinkan mereka fokus pada keluarga, pekerjaan, dan kontribusi terhadap ekonomi,” jelas John.

Melihat ke depan dua hingga tiga tahun mendatang, John membagikan pandangannya tentang tren dan inovasi yang kemungkinan besar akan memiliki dampak signifikan pada kepuasan masyarakat dan penyelenggaraan layanan pemerintah, di antaranya adalah:

Integrasi Kecerdasan Buatan ke Dalam Alat Sehari-hari: Integrasi kecerdasan buatan (AI) dan kemampuan Generative AI ke dalam alat-alat dan teknologi sehari-hari akan mengubah cara orang berinteraksi dengan informasi. Hal ini akan melampaui platform AI khusus dan menjadi bagian dari alat-alat umum seperti mesin pencari dan paket produktivitas. Perubahan ini akan mendorong pemerintah untuk memikirkan ulang strategi komunikasi mereka dan beradaptasi dengan antarmuka baru untuk penyampaian informasi dan layanan.

Transformasi Komunikasi Pemerintah: Transformasi dalam cara orang mengakses dan mengonsumsi informasi akan mengarah pada pengevaluasian kembali strategi komunikasi pemerintah. Saat cara masyarakat berinteraksi dengan konten berkembang, pemerintah akan perlu mempertimbangkan kembali lanskap luas situs web pemerintah dan menemukan cara baru untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat. Transformasi ini bisa menghasilkan pendekatan penyampaian konten yang lebih efisien dan terarah.

Layanan Pemerintah yang Dipersonalisasi: Dorongan terus-menerus menuju penyelenggaraan layanan pemerintah yang dipersonalisasi akan tetap menjadi tren yang dominan. Teknologi AI akan memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan informasi dan layanan sesuai dengan kebutuhan individu masyarakat, meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna. Tren ini kemungkinan akan berkontribusi pada interaksi pemerintah yang lebih efisien dan efektif.

Peningkatan Konektivitas dan Kolaborasi: Lanskap digital yang terus berkembang akan mendorong pemerintah untuk menjadi lebih terhubung dan berkolaborasi. Saat masyarakat menjadi terbiasa dengan interaksi yang lancar dalam kehidupan sehari-hari mereka, pemerintah perlu bekerja melintasi departemen untuk menawarkan layanan terintegrasi dan holistik. Hal ini mungkin melibatkan penghapusan sekat-sekat dan menciptakan pendekatan bersatu dalam melayani masyarakat.

Pergeseran Menuju Aksesibilitas dan Inklusi: Penggunaan yang semakin meningkat dari AI dan model AI percakapan memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi. Dengan menawarkan informasi dan layanan dalam berbagai bahasa dan menampung beragam kebutuhan pengguna, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan mereka tersedia untuk semua masyarakat.

Pertimbangan Etika dan Mitigasi Bias: Saat AI semakin terintegrasi ke dalam proses pemerintah, penanganan pertimbangan etika dan mitigasi bias akan menjadi sangat penting. Pemerintah dan penyedia teknologi perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh AI akurat, tidak bias, dan sensitif secara budaya, terutama di daerah yang beragam seperti Asia.

Dua hingga tiga tahun mendatang kemungkinan akan menyaksikan pergeseran signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan informasi dan layanan pemerintah. Integrasi AI, khususnya Generative AI, ke dalam alat-alat sehari-hari akan mendefinisikan ulang pengalaman pengguna dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali strategi komunikasi mereka.

Layanan yang dipersonalisasi, konektivitas yang meningkat, dan fokus pada aksesibilitas dan inklusi akan berkontribusi pada penyelenggaraan layanan pemerintah yang lebih efisien dan berpusat pada masyarakat. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi ini, pertimbangan etika dan mitigasi bias akan memainkan peran penting dalam memastikan akurasi, keadilan, dan sensitivitas budaya dari konten dan respons yang dihasilkan oleh AI.

Dalam lanskap yang cepat berubah dari transformasi digital dan munculnya kecerdasan buatan (AI), pemerintah di seluruh dunia berada di persimpangan penting. Integrasi teknologi canggih, terutama solusi yang didorong oleh AI seperti Generative AI (Gen AI), menawarkan peluang untuk meningkatkan layanan dan kepuasan masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan kompleks yang membutuhkan pertimbangan yang matang.

Saat pemerintah berusaha memanfaatkan AI dan Gen AI untuk memenuhi kebutuhan yang terus berubah dari masyarakat, sebuah momen krusial sedang muncul. Manfaat potensialnya besar: peningkatan penyelenggaraan layanan, interaksi yang disesuaikan, dan proses yang lebih efisien yang meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, muncul paradoks yang menantang. Alat-alat yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman masyarakat dihadapkan pada resistensi dan kekhawatiran di lingkaran pemerintahan tertentu.

Salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi pemerintah adalah kecepatan berbeda dalam adopsi teknologi. Sementara Gen AI menawarkan jalan yang menjanjikan untuk penyelenggaraan layanan yang lebih baik, beberapa entitas pemerintah ragu untuk sepenuhnya merangkul teknologi ini. Dalam kasus tertentu, ada larangan atau pembatasan penggunaannya. Ironisnya, dalam badan pemerintah yang sama ini, pejabat publik aktif menggunakan alat-alat Gen AI dalam kehidupan pribadi mereka, menggarisbawahi ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasi praktis.

Lanskap budaya dan linguistik yang beragam di berbagai wilayah menambah lapisan kompleksitas. Nuansa bahasa dan sensitivitas budaya harus diperhitungkan saat merancang sistem AI. Mengabaikan aspek ini dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau tidak pantas. Di dunia di mana respons yang dihasilkan oleh AI menjadi norma, nuansa budaya menjadi semakin penting, terutama di wilayah Asia yang memiliki keragaman budaya yang luas.

Dalam upaya untuk berinovasi secara digital, pemerintah harus menjaga keseimbangan yang halus antara merangkul teknologi baru dan memastikan bahwa inklusivitas tidak dikorbankan. Terburu-buru mengadopsi platform yang kompleks tanpa mempertimbangkan literasi digital masyarakat dapat mengakibatkan pengecualian dari beberapa kelompok usia, terutama mereka yang kurang berpengetahuan dalam teknologi atau tidak terbiasa dengan antarmuka digital.

Meskipun istilah “literasi digital” sering digunakan untuk menekankan perluasan keterampilan masyarakat, penting untuk menghindari penciptaan sistem yang terlalu rumit dan memerlukan bantuan dari generasi yang lebih muda. Inklusivitas yang sejati berarti memastikan bahwa kemajuan bermanfaat bagi semua masyarakat, tanpa memandang usia atau kemahiran digital.

Kepentingan untuk beradaptasi dan mengadopsi Gen AI dan teknologi transformatif lainnya mengharuskan pemerintah untuk mengevaluasi kembali strategi mereka. Sebuah keseimbangan harus dicapai antara memajukan inovasi dan memenuhi kebutuhan yang beragam dari penduduk. Upaya kolaboratif antara pemerintah, penyedia teknologi seperti Adobe, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi digital dilakukan dengan pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai prinsip panduan.

Di wilayah Asia, dengan keragaman budaya dan linguistiknya yang unik, menghadapi tantangan yang berbeda dalam era Gen AI. Sementara beberapa pemerintah mungkin tergoda untuk meniru strategi yang digunakan oleh negara-negara maju secara teknologi, ada kesempatan untuk melompati langkah-langkah tertentu dan menyesuaikan strategi dengan konteks yang relevan bagi mereka. Hal ini sangat relevan bagi negara-negara dengan infrastruktur digital yang masih baru, sehingga memungkinkan mereka untuk mengadopsi kemampuan Gen AI yang canggih dengan lebih cepat.

John memberikan wawasan tentang dinamika yang berubah dalam inisiatif pemerintah dan transformasi digital setelah pandemi COVID-19. Saat pemerintah beralih fokus ke efisiensi dan optimalisasi dalam sektor publik, pentingnya memahami dampak ekonomi dari digitalisasi menjadi sangat mendesak. Melalui pengukuran dan kuantifikasi yang akurat terhadap manfaatnya, pemerintah dapat memastikan bahwa investasi mereka menghasilkan hasil yang berarti, mendorong perubahan positif dalam kepuasan masyarakat dan kemajuan sosial secara keseluruhan.

Ada implikasi ekonomi yang mendalam dari layanan publik yang tidak efisien. Di luar ketidaknyamanan langsung, biaya tersembunyi dapat berkembang menjadi kehilangan produktivitas, akses yang tertunda ke layanan penting, dan produksi ekonomi yang berkurang. Ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk mengukur dampak-dampak ini secara kuantitatif dan merancang inisiatif digital mereka dengan pemahaman yang komprehensif tentang konsekuensi ekonomi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dengan tegas, pemerintah dapat memenuhi misi mereka untuk membantu tantangan yang paling rentan sambil mendorong masyarakat yang lebih produktif dan efisien.

Tidak diragukan lagi, inisiatif pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan pengalaman masyarakat melalui layanan digital yang efisien. Suatu panduan keberhasilan yaitu mencakup layanan yang berpusat pada masyarakat, responsif terhadap perangkat mobile, aksesibilitas, serta integrasi pengalaman online dan offline. Dengan mempelajari inisiatif-inisiatif yang berhasil ini dan mengatasi tantangan-tantangan dengan tegas, pemerintah dapat menciptakan lanskap digital yang benar-benar melayani dan memuaskan masyarakatnya.

Hubungan yang rumit antara keamanan data, privasi, kepercayaan, dan kepuasan masyarakat dalam layanan pemerintah patut diperhatikan. Transparansi, kontrol, dan identitas digital muncul sebagai pilar-pilar utama dalam membangun dan merawat kepercayaan. Dengan memastikan bahwa data dikelola dengan tanggung jawab dan masyarakat memiliki kendali atas penggunaannya, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan layanan mereka tetapi juga membina rasa keamanan dan keyakinan di antara masyarakat.

Mengatasi resistensi terhadap perubahan adalah langkah penting dalam mewujudkan transformasi digital yang berhasil dalam layanan pemerintah. Dengan mengakui kekhawatiran, mengadopsi persetujuan dinamis, dan memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses, pemimpin pemerintah dapat menavigasi jalan menuju peningkatan kepuasan masyarakat, pengalaman yang dipersonalisasi, dan ekosistem yang mengutamakan keamanan data dan privasi.

Saat pemerintah berjuang dengan implikasi Gen AI dan transformasi digital, suatu persimpangan penting telah tercapai. Potensi untuk meningkatkan layanan dan kepuasan tidak dapat disangkal, tetapi hanya jika pemerintah dengan bijaksana mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Inklusivitas, sensitivitas budaya, dan upaya kolaboratif adalah kunci dalam membentuk masa depan di mana Gen AI meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, tanpa meninggalkan siapa pun.

Munculnya Generative AI dan model AI percakapan membawa peluang dan tantangan bagi layanan pemerintah. Sementara manfaat interaksi yang dipersonalisasi dan inklusif bagi masyarakat sangat besar, pemerintah perlu secara proaktif mengatasi tantangan yang dihadapi oleh ekosistem konten yang terfragmentasi, keragaman bahasa, dan potensi untuk penyebaran informasi yang salah.

Kerja sama, optimalisasi konten, dan memanfaatkan solusi teknologi seperti yang ditawarkan oleh Adobe dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa interaksi yang didukung oleh AI memberikan informasi yang akurat, relevan, dan berharga kepada masyarakat dalam berbagai bahasa dan konteks.