
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Mengingat data merupakan nilai yang penting sebagai sumber daya saat ini, menciptakan efisiensi manajemen terhadap proteksi data adalah hal yang utama dan penting dalam era informasi ini. Mengingat berbagai individu dan pelaku bisnis bergantung pada teknologi digital dan operasi berbasis data, guna melindungi privasi, keamanan, dan penggunaan etis, data telah menjadi isu utama dalam bidang sosial dan hukum
Membangun dan mendorong regulasi yang menyeluruh, langkah-langkah, dan prosedur untuk melindungi data dan informasi personal merupakan hal penting untuk mengefektifkan tata kelola perlindungan data. Hal ini tentu membutuhkan berbagai strategi yang dapat menangani banyak aspek perlindungan data, seperti kebijakan institusi, perlindungan teknis, prosedur organisasi, dan hak-hak individu.
Pembuatan dan implementasi aturan dan regulasi privasi yang ketat merupakan komponen penting dari tata kelola perlindungan data. Kerangka hukum ini menetapkan kewajiban individu dan organisasi yang menjadi dasar perlindungan data pribadi.
Hal penting lainnya terkait tata kelola perlindungan data adalah langkah-langkah teknologi. Untuk melindungi data dari akses tanpa izin dan pelanggaran keamanan, keamanan data dapat dijaga denganteknik penyimpanan yang aman, sistem autentikasi, dan juga enkripsi.
Untuk meastikan keamanan data, prosedur dan kerangka akuntabilitas juga merupakan bagian penting lainnya. Mengintegrasikan analisis dampak privasi, kebijakan keamanan data, dan kerangka tata kelola data yang kuat adalah unsur-unsur penting yang dibutuhkan oleh organisasi.
Metode-metode untuk melaksanakan hak-hak ini harus dimasukkan dalam sistem pengelolaan perlindungan data yang efektif, seperti metode persetujuan yang mudah digunakan, saluran pengaduan, dan pertanyaan dari subjek data. Selain itu, mengingat lingkungan digital yang semakin global, kolaborasi dan erjasama internasional sangat penting untuk membuat regulasi perlindungan data yang optimal.
OpenGov Breakfast Insight yang diselenggarakan pada 23 Juni 2023 di DoubleTree by Hilton Putrajaya Lakeside, berfokus untuk menyalurkan informasi serta tata kelola, regulasi, dan kerangka secara efisien guna menciptakan kualitas, akurasi, dan keterjangkauan para pemangku kebijakan sektor publik di Malaysia.
Salam Pembuka

Mohit Sagar, CEO & Pemimpin Redaktur, OpenGov Asia, menyebutkan bahwa organisasi yang berbasis data harus memahami pentingnya kualitas data dan kebutuhan akan manajemen informasi dan tata kelola yang efektif. Data semakin dianggap sebagai sumber daya nasional yang kritis dan digunakan secara luas dalam kegiatan pemerintah.
“Data semakin penting di Malaysia, terutama karena pemerintah berusaha untuk menciptakan ekonomi digital. Pemerintah telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mendorong penggunaan data dan teknologi digital dalam berbagai industri, termasuk e-commerce, keuangan, dan kesehatan,” jelas Mohit.
Dia menambahkan bahwa Kerangka Analitik Data Besar Nasional, Zona Perdagangan Bebas Digital, dan Program Wirausaha Teknologi Malaysia adalah upaya yang patut diapresiasi. Malaysia juga mengeluarkan anggaran besar untuk infrastruktur digital, peningkatan jangkauan internet, dan penciptaan pusat data untuk mendukung pengintegrasian data (cloud computing). Upaya-upaya ini akan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh, menyimpan, dan menganalisis data dengan lebih efektif serta memungkinkan mereka memaksimalkan kinerja.
Mohit juga menekankan bahwa keamanan data menjadi keprihatinan yang semakin meningkat di seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah dan organisasi serta perusahaan untuk mencari solusi terhadap serangan siber dan peretasan data. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia memprioritaskan keamanan siber.
“Tata kelola data sangat penting untuk memastikan penggunaan data yang konsisten, dapat dipercaya, dan etis. Tata kelola dan perlindungan data telah menjadi semakin penting di Malaysia seiring dengan organisasi yang semakin bergantung pada data untuk operasional dan pengambilan keputusan,” tekannya.
Usaha dan organisasi harus bertanggung jawab atas keamanan data dengan menginstal langkah-langkah keamanan, mengkaji kebijakan secara berkala, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini melibatkan penggunaan enkripsi, pembatasan akses, dan pembaruan berkelanjutan terhadap protokol perlindungan data.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat undang-undang di Malaysia yang mendorong tata kelola dan perlindungan data, para pemangku kepentingan juga turut secara aktif menerapkan prinsip-prinsip ini untuk memastikan integritas data dan kepatuhan terhadap kewajiban hukum.
Literasi data menjadi semakin penting di negara ini karena sektor dan organisasi mengandalkan data untuk mengambil keputusan. Pemerintah Malaysia telah mengembangkan proyek seperti Rancangan Ekonomi Digital Malaysia, yang berfokus pada pelatihan pekerja dalam keterampilan digital seperti analisis data
Mohit menambahkan bahwa Malaysia dapat mengolah tenaga kerja yang kompeten serta memastikan pengambilan keputusan berbasis data berkontribusi pada transformasi digital dan kemakmuran ekonomi negara dengan berinvestasi dalam literasi data dan tata kelola data.
“Diluncurkan pada tahun 2020, Rencana Aksi Ekonomi Digital Malaysia bertujuan untuk mengembangkan Malaysia menjadi ekonomi digital berpendapatan tinggi pada tahun 2030,” ungkapnya.
Rencana ini menekankan pentingnya perubahan terkontrol untuk mencapai transisi digital yang efisien dan menyoroti taktik kunci seperti meningkatkan efisiensi alur kerja, meningkatkan keterampilan digital pegawai negeri, memanfaatkan data untuk layanan publik, dan meningkatkan layanan online.
Mohit optimis bahwa Malaysia dapat menciptakan transformasi yang berpotensi dalam ekonomi digital, sejalan dengan Rencana Aksi Ekonomi Digital Malaysia dan melaksanakan inisiatifnya, serta menghasilkan manfaat bagi perusahaan, individu, dan pemerintah.
Mohit menyimpulkan bahwa Rencana Aksi Ekonomi Digital tersebut juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan layanan pemerintah yang efisien dan transparan, guna mendorong inovasi dan meningkatkan akses masyarakat di pedesaan terhadap layanan-layanan yang krusial.
Ucapan Selamat Datang

Dalam sambutannya dalam acara hari ini, Catherine Lian, Managing Director and Technology Leader – Malaysia, IBM, menyatakan bahwa transformasi ekonomi digital di Malaysia terus menerus bertumbuh dan berdampak pada perkembangan ekonominya. Transformasi digital membuka peluang untuk berinovasi, kewirausahaan, dan lapangan pekerjaan dan juga membangun transformasi industri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Catherine merasa bangga dengan komitmen Malaysia yang terus berdedikasi untuk melibatkan teknologi ke dalam kegiatan industi maupun sektor publik. Ia menekankan bahwa lanskap bisnis Malaysia tidak hanya merepresentasikan peluang untuk bertumbuh, tetapi juga menghadapi tantangan di depan mata, di antaranya tuntutan untuk menyediakan individu yang bertalenta dan dapat beradaptasi dalam era transformasi digital.
Ia meyakini, dengan beralih kepada pengintegrasian data yang terpusat (cloud computing) dan menjadikannya sebuah prioritas, hal ini akan menciptakan penghematan uang dan peningkatan efisiensi produksi.
Dengan ini, IBM melihat dirinya sebagai mitra solusi bisnis, menyediakan infrastruktur, platform teknologi, dan optimisasi pelayanan. Adopsi cloud akan dipimpin oleh bisnis-bisnis esensial seperti keuangan dan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meningkatkan pendapatan, dan mengoptimalkan efisiensi biaya. Nantinya, industri telekomunikasi juga akan mengikuti jejaknya dan mengadopsi teknologi cloud.
Melihat relevansi dalam mendorong transformasi digital dan perkembangan teknologi dalam berbagai sektor, Catherine meyakini bahwa IBM memainkan peran penting di Malaysia.
“IBM adalah mitra strategis bagi perusahaan-perusahaan di Malaysia dengan menyediakan infrastruktur teknologi serta solusi bisnis khusus untuk industri tertentu. Melalui pemanfaatan sumber daya dan keahlian IBM, perusahaan-perusahaan dapat mengoptimalkan operasional mereka, meningkatkan produktivitas, dan memberikan pengalaman pelanggan yang optimal,” tegas Catherine.
Ia juga menambahkan bahwa IBM memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai industri, termasuk keuangan, pemerintahan, telekomunikasi, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan IBM untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan industri tersebut dan mengatasi tantangan-tantangan unik serta kebutuhan dari berbagai industri di Malaysia.
Selain itu pula, IBM sangat berdedikasi pada penelitian dan pengembangan, mendorong inovasi teknologi serta memperluas batas kemungkinan. Partisipasi IBM Malaysia dalam penelitian dan kolaborasi dengan lembaga akademik dan mitra industri lokal berkontribusi pada pengembangan teknologi baru dan ekspansi ekonomi digital di Malaysia.
“Seiring kita memulai perjalanan ini bersama-sama, mari kita rangkul dengan pikiran terbuka, partisipasi aktif, dan semangat kebersamaan,” kata Catherine. “Terimalah kekuatan kolaborasi, dan mari kita bersama-sama membentuk masa depan yang penuh harapan, kemajuan, dan kemakmuran.”
Technology Insight


Meskipun ada banyak disrupsi dan tantangan yang dihadapi dunia, seperti pandemi ataupun resesi, perjalanan transformasi digital tetap berlanjut. Akses terhadap data yang dapat digunakan telah menjadi kebutuhan penting bagi organisasi untuk mengambil keputusan yang objektif berdasarkan informasi guna mendorong inovasi dan tetap kompetitif di era digital.
Kitman Cheung, CTO, Data & AI – Asia Pacific, IBM, menjelaskan bahwa melalui keterbukaan terhadap teknologi digital dan dan penerapan manajemen data yang efektif, bisnis dapat memanfaatkan kekuatan data untuk menghadapi perubahan, melihat peluang, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Kitman menyoroti sebuah contoh dari Sonoma County yang menghadapi tantangan ketika mengoordinasikan layanan di berbagai lembaga. Ketika itu, Sonoma County mengembangkan program ACCESS untuk meningkatkan pelayanan dan kemandirian.
Inisiatif ini dipicu oleh kejadian kebakaran hutan pada Oktober 2017 lalu. Sejak kejadian tersebut, program ini telah beralih kepada penggunaan asisten virtual untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan. Upaya Sonoma County dalam mencapai keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan vitalitas ekonomi ditampilkan dalam video dan tulisan blog oleh IBM, “Engage to Serve“.
Upaya tersebut mengacu pada pendekatan yang secara aktif melibatkan dan berinteraksi dengan masyarakat atau warga negara untuk memberikan pengalaman yang personal dan lancar dalam berbagai layanan pemerintah, guna meningkatkan penyampaian layanan publik berdasarkan preferensi spesifik dari masing-masing individu.
Dengan mengadopsi mindset “Engage to Serve“, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang berpusat pada warga negara di mana layanan-layanan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap orang. Hal ini melibatkan pemanfaatan teknologi dan data untuk mengumpulkan pengamatan tentang warga negara, preferensi, dan perilaku mereka. Berbagai pengamatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan layanan-layanan yang lebih efisien dan efektif.
Personalisasi memainkan peran penting untuk menerapkan melalui pendekatan “Engage to Serve“. Pendekatan ini dapat menyesuaikan pengalaman pengguna berdasarkan informasi demografis, interaksi sebelumnya, dan feedback mereka. Hal ini dapat menyederhanakan proses pendataan dan memberikan bantuan proaktif kepada warga negara.
Penghapusan kompleksitas, yang sering dihadapi masyarakat ketika sedang mengakses berbagai pelayanan pemerintah, merupakan aspek penting selanjutnya demi menciptakan kelancaran. Hal ini dapat melibatkan integrasi berbagai lembaga dan departemen pemerintah untuk menyediakan pengalaman yang terpadu dan konsisten.
Layanan yang lancar memungkinkan masyarakat mendapatkan akses secara efisien dan efektif, tanpa perlu memberikan informasi berulang-ulang atau hambatan birokrasi yang tidak perlu.
Tujuan dari upaya “Engage to Serve” adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang dapat menciptakan kepuasan tersendiri. Dengan berfokus pada pelayanan, pemerintah dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan warga negara mereka serta mendorong keterlibatan dan partisipasi yang lebih besar dalam kegiatan dan layanan pemerintah lainnya. Pada akhirnya, hal ini dapat menciptakan pemerintahan yang responsif dan berpusat pada warga negara.
Transformasi digital yang diadopsi dalam alur kerja bertujuan untuk menyederhanakan dan mengoptimalkan sistem dan proses serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan.
Melalui penerapan solusi dan alat digital, organisasi dapat memantau, melacak, dan melaporkan kegiatan masyarakat yang tidak patuh, sehingga pemerintah dapat menghindari berbagai tendensi pelanggaran dan denda.
Selain itu, Kitman menegaskan bahwa transformasi digital memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area yang tidak efisien, menghilangkan proses yang rumit, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya guna dapat menghemat pengeluaran biaya yang signifikan.
Transformasi digital sering membawa peluang baru untuk inovasi, seperti implementasi teknologi canggih, pengambilan keputusan berbasis data, dan platform kolaborasi. Dengan merangkul inovasi, organisasi dapat tetap kompetitif, mengidentifikasi sumber pendapatan baru untuk terus meningkatkan produk dan layanan mereka.
Kemunculan “DataOps” mengacu pada munculnya pendekatan dan praktik baru dalam mengelola dan menyalurkan data dalam sebuah organisasi. DataOps menggabungkan prinsip-prinsip dari DevOps (metodologi pengembangan perangkat lunak) dan metodologi Agile untuk mengatasi tantangan dalam manajemen data, integrasi, dan penyaluran data.
DataOps menekankan kolaborasi, otomatisasi, integrasi, serta penerapan yang berkelanjutan dari proses data. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat siklus hidup data secara keseluruhan, termasuk perolehan data, persiapan data, integrasi data, kualitas data, dan penyampaian data.
Melalui penerapan praktik DataOps, organisasi dapat mencapai beberapa keuntungan, di antaranya alur data yang lebih cepat dan optimal, peningkatan kualitas data, kolaborasi antara tim data, dan ketangkasan dalam menanggapi perubahan kebutuhan data. Hal ini juga dapat membantu menyelaraskan inisiatif data dengan tujuan bisnis, sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik melalui pengamatan konsumen berdasarkan data yang diperoleh.
“Munculnya DataOps menggambarkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih efisien dan tangkas dalam pengelolaan data. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mendapatkan lebih banyak nilai dari aset data mereka serta mendorong inovasi dan pertumbuhan organisasi,” kata Kitman lebih lanjut.
Mengamankan dan melindungi masyarakat, negara, dan infrastruktur sambil memitigasi risiko kolaborasi data di lingkungan cloud merupakan tugas yang kompleks dan krusial dalam lanskap digital saat ini. Lingkungan cloud mengacu pada kombinasi infrastruktur cloud publik dan pribadi yang digunakan organisasi untuk menyimpan dan memproses data mereka.
“Saat ini, kecerdasan buatan (AI) sudah terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti bisnis, pemerintahan, kedokteran, dan lainnya. Di IBM sendiri, kami membantu individu dan organisasi untuk mengadopsi AI secara etis. Seperti contohnya kami turut menyematkan prinsip-prinsip ke dalam aplikasi dan proses AI sehingga kita membangun sistem-sistem yang terpercaya,” tegas Kitman.
Power Talk: Mendorong Sektor Publik Melalui Peningkatan Tata Kelola Data
Meningkatkan tata kelola data adalah kunci untuk mememperkuat efektivitas dalam publik sektor. Dengan menerapkan praktik pengelolaan data yang kuat, pemerintah dapat memastikan kualitas, keakuratan, dan keamanan aset data mereka yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik dan peningkatan layanan publik.
Tata kelola data yang efektif melibatkan pembentukan kebijakan, standar, dan prosedur yang jelas untuk melakukan manajemen data, termasuk di dalamnya pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, dan penggunaan data. Hal ini juga dapat secara efektif membagi peran dan tanggung jawab, memastikan privasi dan keamanan data, serta mempromosikan literasi data di kalangan sektor publik.


Dengan penerapan tata kelola data yang kuat, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya data mereka untuk mendapatkan hasil pengamatan pelanggan dan memutuskan suatu kebijakan ke depan. Melalui kebijakan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat mengatasi tantangan-tantangan sosial dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, pengambilan keputusan berbasis data memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi tren, menilai dampak kebijakan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya.
Shamsul Izhan Bin Abdul Majid, Chief Officer, Technology and Innovation Sector, Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), menjelaskan bahwa MCMC telah mengimplementasikan beberapa langkah untuk meningkatkan tata kelola data di sektor teknologi dan inovasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan manajemen, perlindungan, dan pemanfaatan data yang efektif di dalam komisi tersebut. Beberapa inisiatif utama meliputi:
- Pembangunan Kerangka Strategi Tata Kelola Data
- Klasifikasi dan Kategorisasi Data
- Langkah-langkah Privasi dan Keamanan Data
- Kolaborasi dan Penyaluran Data
- Pelatihan dan Pemberdayaan Kapasitas
- Kepatuhan dengan Regulasi Perlindungan Data
- Penilaian Tata Kelola Data Secara Berkala
Shamsul menambahkan bahwa langkah-langkah ini menunjukkan komitmen MCMC untuk meningkatkan tata kelola data di sektor teknologi dan inovasi. “Melalui penerapan langkah-langkah tersebut, dewan komisi akan mempromosikan manajemen data yang bertanggung jawab, melindungi privasi individu, mendorong inovasi, dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data di industri ini,” ungkapnya.
Organisasi tersebut harus memastikan bahwa praktik Tata Kelola Data internal dikelola dengan baik, di antara inisiatif-inisiatif ini adalah adanya kerangka kerja tata kelola data yang terdefinisi dengan baik yang menguraikan peran, tanggung jawab, kebijakan, dan prosedur untuk pengelolaan data di seluruh organisasi. Kerangka kerja ini membantu memastikan konsistensi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelola data.
Selain itu, MCMC mungkin telah menunjuk penanggung jawab data (data stewards) yang bertanggung jawab atas pengawasan tata kelola data di dalam organisasi. Data stewards memainkan peran penting dalam mengelola kualitas dan integritas data, serta bertindak sebagai pemegang amanah aset data.
“MCMC secara rutin akan meninjau dan meningkatkan praktik tata kelola datanya melalui penilaian berkala, mekanisme umpan balik, dan pembandingan dengan standar industri. Ini dapat menjadi perbaikan dan adaptasi yang berkelanjutan terhadap tantangan tata kelola data yang terus berkembang,” lanjut Shamsul.


Menurut Ryan Hardin, Head of Strategic Planning and Development, MyDIGITAL Corporation, Blueprint Ekonomi Digital Malaysia menekankan pentingnya melibatkan dan mendorong semua departemen yang relevan di sektor publik untuk meningkatkan ekosistem data.
Sektor publik dapat membentuk Dewan Tata Kelola Data yang terdiri dari perwakilan dari departemen terkait. Dewan ini berfungsi sebagai badan pengatur pusat yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan strategi tata kelola data.
“Sektor publik bertujuan untuk menciptakan lingkungan kolaboratif di mana semua departemen terkait secara aktif berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari perbaikan ekosistem data, seperti yang diuraikan dalam Blueprint Ekonomi Digital Malaysia,” tegas Ryan.
Ia menambahkan bahwa mengakui dan berbagi cerita sukses dan praktik terbaik di dalam sektor publik mendorong departemen-departemen untuk saling belajar dan mengadopsi pendekatan tata kelola data yang efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui saluran komunikasi internal, lokakarya, atau konferensi.
Memastikan langkah-langkah privasi dan keamanan data yang kuat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi informasi sensitif. Melalui hal ini, sektor publik dapat terus meningkatkan kerangka kerja perlindungan data, menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat, serta mematuhi peraturan dan standar yang relevan.
Dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya tata kelola data, hal ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan efektif. Sektor publik dapat membentuk mekanisme konsultasi dengan pemangku kepentingan, melakukan pengumpulan feedback, dan melakukan kolaborasi data.



Catherine Lian, Managing Director dan Technology Leader – Malaysia, IBM, menyatakan bahwa sektor publik harus merangkul inisiatif transformasi digital untuk meningkatkan penyaluran layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Hal ini melibatkan adopsi teknologi baru, memanfaatkan analitika data dan kecerdasan buatan, serta modernisasi sistem-sistem yang sudah ada.
Membangun kerangka tata kelola data yang kokoh dan memprioritaskan keamanan data adalah sangat penting untuk dilakukan pemangku kebijakan. Seperti contohnya yaitu dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat, dan menetapkan kebijakam dan prosedur yang jelas untuk penanganan, penyimpanan, dan akses data.
IBM menawarkan berbagai solusi teknologi yang disesuaikan untuk sektor publik, termasuk integrase data (cloud computing), kecerdasan buatan (AI), analitika data, blockchain, dan keamanan siber. Solusi-solusi ini dapat membantu lembaga pemerintah dalam mengoptimalkan operasional mereka, meningkatkan pengiriman layanan, dan pengambilan keputusan.
Selain itu, IBM dapat membantu mendorong inisiatif transformasi digital di sektor publik. Mereka dapat menawarkan keahlian dalam memodernisasi sistem-sistem lama, menerapkan teknologi yang baru muncul, dan memanfaatkan data untuk menciptakan layanan yang lebih efisien dan berorientasi pada warga.
IBM menawarkan keahlian melalui solusi teknologi dan pengalaman globalnya untuk membantu industri sektor publik dalam bidang transformasi digital, pengelolaan data, keamanan siber, inovasi, dan pengembangan keterampilan. Selain itu, IBM juga terlibat dalam proses untuk mendukung lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan mereka, meningkatkan pengiriman layanan, dan menciptakan dampak sosial yang positif.
Lebih jauh lagi, tata kelola data yang kuat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Dengan menjaga data yang akurat dan dapat diandalkan, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses dan memahami data pemerintah, dan tata kelola data yang efektif memastikan data tersedia secara mudah.
Peningkatan tata kelola data juga mendukung kolaborasi antar lembaga dan berbagi data, memungkinkan entitas pemerintah yang berbeda bekerja bersama dengan lebih lancar dan seimbang. Integrasi data antara departemen dan lembaga meningkatkan koordinasi serta memungkinkan adanya pandangan menyeluruh terhadap layanan dan program-program publik.
Selain itu, tata kelola data memainkan peran penting dalam melindungi informasi sensitif dan menjaga privasi individu. Pemerintah harus menetapkan langkah-langkah perlindungan data yang ketat dan mematuhi peraturan yang relevan untuk memastikan penggunaan data yang bertanggung jawab dan etis.
Dengan memprioritaskan tata kelola data, pemerintah dapat meningkatkan kapabilitas mereka, meningkatkan efisiensi, dan memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan sektor publik untuk memanfaatkan potensi penuh melalui pengadopsian data dan teknologi yang implementatif guna mendorong inovasi dan perubahan positif dalam masyarakat di masa depan.
Salam Penutup
Catherine menegaskan bahwa IBM dapat berkolaborasi dengan lembaga pemerintah melalui kemitraan publik dan privat guna menciptakan dan mengimplementasikan beragam solusi dalam menjawab tantangan demi kemajuan sosial ekonomi.
Ia menyarankan bahwa masyarakat harus menjadi pusat dalam pemberian pelayanan melalui pemahaman dari hasil pengamatan. Melalui pengadopsian teknologi yang menyediakan layanan yang paling dibutuhkan bagi pelanggan, aksesibilitas dan komunikasi yang efisien dari berbagai channel dapat ditingkatkan.
Catherine mengakui bahwa kehadiran para peserta dapat menjadi hal yang dapat mendorong budaya inovasi dan eksperimen di sektor publik. Melakukan uji coba dengan teknologi dan pendekatan baru, belajar dari kegagalan, dan melakukan inisiatif untuk terus meningkatkan layanan dan proses, adalah salah langkah-langkah yang bagus dalam lanskap transformasi digital.
Dalam sesi tersebut juga, Mohit menegaskan kembali bahwa kolaborasi di dalam sektor publik dan dengan pemangku kepentingan eksternal adalah hal yang penting. Dia menambahkan bahwa kemitraan teknologi dapat mendorong terciptanya lingkungan yang kolaboratif, pertukaran ide, dan inovatif.
Dengan menghadirkan berbagai perspektif, keahlian, dan sumber daya, seluruh mitra dapat secara bersama-sama menghasilkan ide-ide baru, mengeksplorasi pendekatan-pendekatan baru, dan mendorong inovasi. Lingkungan kolaboratif ini dapat mengarah pada pengembangan solusi-solusi terobosan dan membantu organisasi tetap unggul dalam lanskap teknologi yang terus berkembang pesat.
“Dengan memanfaatkan kekuatan dan kapabilitas mitra teknologi, organisasi dapat mendorong pertumbuhan, daya saing, dan kesuksesan di era digital,” demikian kesimpulan Mohit.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Infocomm Media Development Authority (IMDA) is spearheading an initiative to propel the nation’s capabilities in healthcare, Industry 4.0-driven manufacturing, and supply chain and logistics through the transformative power of 5G. This groundbreaking endeavour, known as the S$30 million 5G Innovation Programme, is not just a step forward but a giant leap into a future where innovation reshapes industries.
Launched in 2021, the 5G Innovation Programme is a testament to Singapore’s commitment to embracing emerging technologies. IMDA has forged strategic partnerships with key enterprises, including the National University Health System (NUHS).
In the healthcare industry, Singapore’s forward-thinking tech innovators, in collaboration with NUHS, have harnessed 5G to revolutionise patient care. The introduction of Mixed Reality-based Holomedicine in operating theatres stands out as a groundbreaking achievement.
This innovative approach not only enhances patient care but also redefines the entire healthcare experience. Announced in 2022, the initiative marks the Asia Pacific’s inaugural deployment of indoor private Enterprise 5G mobile edge computing (MEC) for Mixed Reality and Holomedicine capabilities in health tech.
A significant stride in healthcare also involves a collaboration with Republic Power to deploy 5G-enabled unmanned medical booths. These “Medbots” represent Asia’s first 5G-enabled unmanned pre-screening and teleconsultation medical booths. Equipped with state-of-the-art hygiene and safety systems, these booths support remote health screening and video consultations, offering an enhanced user experience that aligns with the demands of a digital era.
The impact of 5G extends beyond healthcare, permeating the realms of Industry 4.0-driven manufacturing, supply chain, and logistics. Collaborations with ST Engineering and DB Schenker have given rise to groundbreaking applications.
For instance, Singapore’s first 5G-enabled Digital Twin has been implemented for a logistics and supply chain company transforming warehouse and manufacturing operations, quality control, and customer experience. Simultaneously, ST Engineering’s 5G-Enabled Industry 4.0 Smart Factory boasts one of Singapore’s first 5G-enabled collaborative robots, revolutionising manufacturing processes.
Dr Ong Chen Hui, Assistant Chief Executive of the Biztech Group at IMDA, emphasised the agency’s commitment to architecting Singapore’s digital future. The goal is to build capabilities in various sectors powered by emerging technologies like 5G. IMDA’s collaboration with forward-looking companies signifies a concerted effort to unlock the full spectrum of benefits that 5G offers across a wide range of sectors.
As Singapore propels itself into the future, the 5G Innovation Programme stands as a testament to the nation’s dedication to progress. The partnerships with key enterprises underscore a collective effort to reshape, redefine, and transform industries across the country.
Singapore is not merely embracing change; it is pioneering a future where technology catalyses innovation and progress. The journey has just begun, and Singapore is at the forefront, shaping the narrative of a technologically advanced and future-ready nation.
The comprehensive initiative serves as a catalyst, propelling Singapore into a new era of digital prowess. It is not merely an adoption of advanced technologies; rather, it is a strategic alignment with the needs of the future, recognising the pivotal role technology plays in shaping economic landscapes on a global scale.
The 5G Innovation Programme signifies Singapore’s commitment to sustainable economic growth. By embracing technology as a driver of progress, Singapore is not just securing its current standing; it is laying the foundation for a resilient and forward-thinking economy. The emphasis on sustainability in this digital transformation ensures that growth is not just rapid but also enduring, with an eye towards environmental and social responsibility.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The implementation of a National Digital Identity (Digital ID) system in Malaysia is poised to revolutionise the verification and distribution of aid during crises or natural disasters, ensuring swift and precise assistance to those in need.
According to the Chairman of the Malaysian Cyber Consumer Association (MCCA), Digital ID has the potential to streamline processes, reducing bureaucratic hurdles and optimising the impact of government subsidies by facilitating the efficient distribution of assistance to targeted groups with greater accuracy and effectiveness.
Digital ID, in this context, serves as a digital means of self-identification and authentication for individuals, designed for use in both public and private sectors to verify user identities during online transactions. The nation’s Prime Minister has conveyed that while the government will not mandate registration for Digital ID presently, civil servants are encouraged to do so, especially as the Rahmah Cash Aid (STR) and other targeted subsidies will be channelled through this system. MIMOS Berhad, Malaysia’s national Applied Research and Development Centre, has been appointed as the implementing agency for Digital ID, with an initial allocation of RM80 million.
The Former Principal Assistant Director at Bukit Aman emphasised the significance of Digital ID in enhancing cybersecurity. The technology relies on digital certificates to bolster security in online transactions, verifying identities by linking cryptographic keys with their owners through cryptography.
Despite its potential benefits, the Former Principal Ass


istant Director pointed out a critical concern: the possibility of Digital ID being exploited as a ‘mule ID’ by third parties for fraudulent or illegal activities. He stressed the need for the government to establish robust security measures to prevent misuse, safeguard the system’s integrity, and maintain public trust in the initiative.
Addressing potential concerns about the misuse of Digital ID, the Former Principal Assistant Director called for a thorough examination of security measures. The government’s commitment to preventing fraudulent activities and illegal exploitation is crucial for the success of Digital ID. The Former Principal Assistant Director’s experience in cybercrime and multimedia investigations underscored the importance of maintaining the integrity of the system.
Furthermore, the Former Principal Assistant Director highlighted the need for comprehensive digital education to ensure that all segments of society benefit fully from Digital ID. A focus on digital education can prevent digital divides and contribute to the long-term success of Malaysia’s digitalisation initiatives. By promoting digital literacy, the government can empower citizens to use Digital ID responsibly and stay informed about potential risks.
In conclusion, the implementation of Digital ID in Malaysia represents a significant step toward modernising and securing online transactions. While the technology holds great potential for enhancing the distribution of aid during crises, it is imperative for the government to address security concerns and invest in digital education to ensure the successful adoption of Digital ID across all segments of society.
The advent of Digital ID in Malaysia represents a pivotal moment in the nation’s journey toward a more efficient and secure identity verification system. The Malaysian Cyber Consumer Association’s unwavering support underscores the potential benefits of this technological advancement for the wellbeing of Malaysians. However, as the implementation progresses, the emphasis on system integrity, cybersecurity, and public trust becomes paramount.
The call for robust security measures and consistency resonates as a crucial safeguard against potential misuse, ensuring that Digital ID serves as a reliable tool for streamlined aid distribution and government subsidies. As the nation navigates this transformative phase, it is imperative to strike a balance between technological innovation and the preservation of public confidence to fully realise the positive impact of Digital ID on the Malaysian society.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The National Education Policy (NEP) of 2020 has ushered in a new era for education in India, advocating for a robust investment in digital infrastructure and technological tools. At its core, the policy emphasises the integration of technology into the educational landscape, embracing online teaching platforms, virtual labs, digital repositories, and assessments.
NEP’s visionary approach highlights the pivotal role of multilingualism and language in transforming teaching and learning methodologies. Para 4.23 of the NEP stresses the acquisition of essential skills, including digital literacy, coding, and computational thinking. These competencies are being actively promoted through a myriad of digital initiatives.
The PM e-VIDYA, launched under the Atma Nirbhar Bharat Abhiyaan in May 2020, aims to consolidate efforts in digital, online, and broadcast education, ensuring widespread access to education through multiple modes. Notably, PM eVidya is accessible to students across all states, free of cost, democratising educational resources.
The cornerstone components of PM eVidya encompass DIKSHA, serving as the nation’s digital repository for high-quality e-content tailored for school education across States/UTs. The integration of QR-coded Energised Textbooks, providing a unified platform for all grades, resonates with the ethos of ‘one nation, one digital platform’.
Expanding the horizons of education further, the initiative has scaled up from 12 to 200 PM e-VIDYA DTH TV Channels, enabling states to offer supplementary education in various Indian languages for classes 1-12. Leveraging radio and podcast platforms like Shiksha Vani, PM eVidya embraces a holistic approach to inclusive education, crafting specialised e-content for the visually and hearing impaired.
Driving the agenda of critical thinking and creativity, PM eVidya ambitiously aims to establish 750 virtual labs and 75 Skilling e-labs by 2023. These labs, designed for Science, Mathematics, and simulated learning environments, seek to foster hands-on learning experiences. The creation of a dedicated vertical on Virtual Labs within the DIKSHA platform and comprehensive training via PM eVidya DTH TV channels for educators underscore the commitment to capacity-building.
Moreover, the ICT and Digital initiatives within the centrally sponsored scheme of Samagra Shiksha extend support to Government and Aided schools, focusing on classes VI to XII. Financial aid facilitates the establishment of ICT Labs and Smart Classrooms, enhancing the technological infrastructure within educational institutions.
India is committed to deploying locally designed and made digital tools, platforms and solutions to better serve citizens, more comprehensively and inclusively.
OpenGov Asia reported on India Stack, a set of domestically created digital solutions implemented nationwide. It includes APIs and digital public assets that enable the widespread use of digital identity, data, and payments as fundamental economic elements. Key components include Unified Payments Interface (India’s instant payments system), Aadhaar (the government’s digital identity card), and DigiLocker (a secure document access platform on a public cloud).
India Stack enhances access to and the delivery of public services, with the overarching goals of achieving widespread connectivity, promoting digital inclusion, and ensuring seamless access to public services. Built on open technologies, these solutions are interoperable and crafted to encourage active participation from industry and community stakeholders, thereby fostering innovation.
Addressing the needs of students preparing for competitive exams nationwide, the development of the SATHEE portal in collaboration with IIT Kanpur stands as a testament to India’s dedication to empowering its youth.
The ongoing beta version is actively soliciting feedback from students across the country, aligning with a culture of continual improvement. It provides a comprehensive suite of resources tailored for NEET (National Eligibility cum Entrance Test) and JEE (Joint Entrance Examination) aspirants.
These initiatives mark a significant stride towards a tech-driven educational ecosystem in India. As the nation embraces this digital revolution in education, it sets a precedent for inclusive and innovative learning paradigms.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Based on a study conducted in 2018, the Head of the Satellite Division of the Accessibility to Communication and Information Agency (BAKTI) of the Ministry of Communication and Information, Sri Sanggrama Aradea, stated that based, there is a need for internet access to 1Mbps for 150,000 public service points in the fields of education, healthcare, and government in remote, frontier, and outermost (3T) areas.
The Ministry of Communication and Information continues to uphold its commitment to implementing the agenda of equalising the progress of digital transformation across the entire archipelago of Indonesia. This commitment is realised by continuing the contract for Base Transceiver Station (BTS) 4G services, especially for Remote, Frontier, and Outermost (3T) regions.


This action signifies the seriousness of the Ministry in ensuring that the benefits of digital transformation progress are not only felt in major cities but also extend to remote and outermost areas of Indonesia. Continuing the BTS 4G contract for 3T focuses on equalising access and strengthening communication networks, ensuring that communities in previously connectivity-limited areas can enjoy the benefits of the digital revolution.
Minister of Communication and Information Budi Arie Setiadi emphasised, “Strengthening communication networks is the main focus, ensuring that communities in areas that may have been previously limited in connectivity can benefit from the digital revolution.”
Minister Budi Arie Setiadi stated that this aligns with President Joko Widodo’s directive during the handover of the Ministry’s Budget Execution Plan for the Fiscal Year 2024, emphasising that the utilisation of government budget allocations must be focused on results. Minister Budi Arie explained that the signed Operation & Maintenance Contract is intended to continue the operation of the already-built BTS 4G, which has become an asset of the Telecommunication and Information Accessibility Agency (BAKTI).
Arwoto Atmosutarno, Chairman of the Task Force of the BAKTI at the Ministry of Communication and Information, admits that completing the BTS 4G Project is challenging. The diverse topography of Indonesia and its often remote geographical locations create complexities that increase the difficulty in executing this project.
In overcoming these challenges, Atmosutarno highlighted the importance of collaborative and synergistic coordination among Task Force members, involving entities such as the Attorney General’s Office, Ministry of Finance, Supreme Audit Agency (BPKP), Procurement Policy Agency (LKPP), Ministry of Communication and Information, and various related industry stakeholders. This joint effort aims to overcome various obstacles and challenges from complicated geographical conditions.
This indicates that project completion requires technical expertise and active involvement from various sectors contributing to addressing Indonesia’s unique and complex landscapes. Although the task is not easy, the determination and good cooperation among Task Force members ensure the efficiency of the project, even in challenging geographical conditions.
Indonesia is indeed known as an archipelagic country with quite extreme topography. This poses significant challenges for communication networks, especially telecommunication infrastructure projects such as BTS 4G. With widely scattered islands, high mountains, and remote areas that are difficult to access, establishing a network that can cover the entire Indonesian territory requires meticulous planning and execution.
Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the number of internet users in Indonesia reached 292.3 million in 2022, equivalent to 77.02% of the total population. This figure increased by 2.6% from the previous year.
The increase in Internet access is driven by various factors, including economic growth, increased smartphone penetration, and government programmes to equalise Internet access.
Regarding telecommunication infrastructure development, the government aims to achieve 100% 4G network coverage by 2024. This target seems achievable, as in 2023, 4G network coverage in Indonesia has reached 98%.
The progress of telecommunication network development in Indonesia has brought various benefits to the community, including: Improving accessibility to information and communication, Facilitating economic transactions, Enhancing the quality of education and healthcare and Increasing the nation’s competitiveness.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Hong Kong, a dynamic global financial centre and a historical node for the Chinese diaspora, stands as a vibrant hub for tech and trade. Hong Kong’s start-up ecosystem is thriving. In 2022, the number of start-ups in Hong Kong grew by 6% to 3,985, employing nearly 15,000 people.
Hong Kong’s innovation and technology sector together with that of Shenzhen and Guangzhou – the Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou science and technology cluster – ranks as the world’s second performing according to the Global Innovation Index 2023.
Biotechnology, artificial intelligence, smart city and financial technologies were identified as the four key areas for Hong Kong’s innovation and technology industry. The city’s expenditure in absolute amount on research and development has almost doubled compared to a decade ago.
With opportunities brought by the Guangdong‑Hong Kong‑Macao Greater Bay Area development, Hong Kong is set to further capitalise on its advantages in R&D capabilities, technological infrastructure, legal system and intellectual property.
The region intends to spearhead the I&T industry and act as a business platform for companies looking to access the Asia market (and China in particular), or for innovative mainland companies seeking to go international.


There is a sharp focus on pivotal tech-driven sectors – healthcare, youth development, and the Greater Bay Area (GBA) – that have the potential to shape Hong Kong’s business trajectory. From cutting-edge healthcare advancements to fostering youth entrepreneurship and capitalising on the economic powerhouse that is the GBA, the pathways for innovation and collaboration will be determined.
Its pivotal role in the global business landscape is further accentuated by the Federation of Hong Kong Business Associations Worldwide (FHKBAW), a sprawling network uniting 47 associations across 36 countries and regions. With a membership boasting nearly 11,000 executives and professionals worldwide, this federation serves as a linchpin for a diverse global business community.
An annual Hong Kong Forum, jointly organised by the Hong Kong Trade Development Council and the Federation, emerges as a pivotal event drawing in business leaders and tech innovators. Scheduled for 5th and 6th December, the 24th iteration promises an inspiring convergence of minds, ideas, and opportunities.
Sessions will explore the intricacies of navigating Hong Kong’s ever-evolving business landscape. Experts will elaborate on Hong Kong’s prowess as a global business platform and delve into how cultural exchange through the West Kowloon Cultural District could further elevate Hong Kong’s global cultural imprint.
As tech, innovation, and global business intertwine, Hong Kong is a testament to its unwavering commitment to fostering collaboration, innovation, and growth across industries that define the future.
The startup ecosystem is rapidly expanding and diversifying, stretching beyond conventional hubs like San Francisco and London to embrace emerging powerhouses like Hong Kong. Simultaneously, within the ASEAN region, burgeoning economies are evolving into significant nodes of innovation and entrepreneurship in their own right.
Acknowledging the borderless nature of the digital entrepreneurial landscape, the Hong Kong Trade Development Council unveiled Start-up Express International last year. This global iteration of its longstanding local entrepreneurship development programme acknowledges and taps into the interconnectedness of the worldwide startup community.
Hong Kong has launched multiple initiatives in line with its goal to expand its digital economy and propel technological advancements. Cyberport is Hong Kong’s digital technology flagship and incubator for entrepreneurship with over 2,000 members including over 900 onsite and close to 1,100 offsite start-ups and technology companies.
With a vision to become Hong Kong’s digital technology hub and stimulate a fresh economic impetus, Cyberport is dedicated to cultivating a dynamic tech environment.
This commitment involves nurturing talent, encouraging youth entrepreneurship, aiding start-ups, fostering industry growth through strategic partnerships with local and international entities, and driving digital transformation across public and private sectors, bridging new and traditional economies.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Chengdu has placed its sights on catalysing digital transformation to connect with the dynamic landscape of scientific and technological innovation. With this, the Municipal Development and Reform Commission recently organised a major scheduling meeting for the Digital Transformation Promotion Centre, bringing together key participants in the province’s digital progress.
The recently held meeting convened influential figures from 19 provincial-level digital transformation promotion centres, district and county development and reform departments, and pivotal enterprises within the city. The goal was to enhance the city’s digital transformation promotion service capabilities and fast-track the realisation of a modern industrial system.


The proceedings unfolded with a comprehensive report from the High Technology Department of the Municipal Development and Reform Commission, shedding light on the progress of the city’s digital transformation promotion centre and unveiling the initial evaluation results.
The exchange of ideas extended beyond city borders, with experts from the Sichuan Provincial Digital Economy Development Centre offering insights, interpretation, and guidance on policies supporting the digital transformation initiative.
Highlighting the diverse facets of digital transformation, representatives from various sectors shared their experiences. These exchanges delved into the construction nuances of supporting, regional, and industry-specific digital transformation promotion centres, emphasising a multifaceted approach to catalysing change.
Concrete examples from food technology elucidated the transformative power of digitalisation in their respective industries, showcasing the tangible benefits accrued through embracing cutting-edge technologies. From enhanced processing efficiency in aviation equipment manufacturing to streamlined collaboration in biopharmaceutical production, the ripple effects of digital transformation were tangible.
Chengdu’s strategic position as a hub node in the computing power network has been pivotal in propelling the city’s digital drives. The initiative to construct a ‘smart Chengdu’ serves as the cornerstone for iterative upgrades and the demonstration of emerging technologies, products, business formats, and models. This concerted effort aims to foster innovative development within the digital economy.
The city’s proactive stance has yielded approval for 19 provincial-level digital transformation promotion centres. This includes 10 support centres, 2 regional centres, and 7 industry centres, collectively constituting over 50% of the total number in the province. The coverage extends across strategic areas like Tianfu New District and key industrial chains such as electronic information, equipment manufacturing, and medicine and health.
Success stories were brought to the forefront during the meeting, showcasing the tangible impact of digital transformation. For instance, the Chengdu Aircraft Digital Transformation Promotion Centre has significantly boosted the processing efficiency of the aviation equipment industry chain. Similarly, the Kelun Pharmaceutical Digital Transformation Promotion Centre has facilitated intelligent collaboration in biopharmaceutical production, reducing costs and optimising inventory turnover.
The initiatives underscored the imperative to align with national, provincial, and municipal mandates for deepening the integration of the digital economy with the real economy. A call to action resonated, urging a focus on the high-level construction of Sichuan Provincial Digital Transformation Promotion Centres.
Likewise, the emphasis on harnessing the transformative potential of computing power, algorithms, and data highlights Chengdu’s unwavering commitment to catalysing industry-wide development. The city recognises the pivotal role that advanced computing capabilities, sophisticated algorithms, and insightful data analytics play in propelling industries forward.
By leveraging robust computing power, industries in Chengdu can not only streamline their operations but also enhance their overall efficiency. This translates into faster processing times, heightened accuracy, and the ability to handle complex tasks with unprecedented precision.
The infusion of advanced algorithms further augments this initiative by introducing intelligent decision-making processes that adapt and evolve, ensuring that industries remain agile in dynamic market landscapes.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Robotic Process Automation (RPA), or robotic process automation, is software technology designed to automatically execute repetitive tasks and processes typically performed by humans. While RPA has brought several advantages in improving efficiency and reducing the workload for routine tasks, its development still faces some challenges, especially regarding the limitations in robot movement.
Current robots are still restricted in their movement capabilities and adapting to complex tasks requiring high precision and multi-level motion coordination. Although RPA has successfully handled simple and repetitive tasks, jobs that require a deeper understanding of context, situation-based decision-making, and complex interactions remain challenging.


Efforts are continually being made to enhance the underlying artificial intelligence (AI) of RPA to tackle more complex tasks. The development of algorithms and machine learning models focuses on providing better adaptability and context understanding to robots. It is expected that RPA will become a more effective solution for handling various tasks involving higher levels of complexity.
MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) researchers have developed the “Graphs of Convex Sets (GCS) Trajectory Optimisation” algorithm, offering a scalable, collision-free motion planning system for robotic navigation. This innovative approach combines graph search and convex optimisation, efficiently finding paths through complex environments while optimising robot trajectories.
The GCS algorithm, capable of mapping collision-free trajectories in up to 14 dimensions, demonstrates significant potential for improving collaborative robot operations in warehouses, libraries, and households.
The CSAIL-led project consistently outperforms comparable planners, demonstrating GCS’s efficiency in planning complex paths quickly. In demonstrations, the system adeptly guided two robotic arms holding a mug around a shelf, optimising for the shortest time and path.
The synchronised motion resembled a partner dance routine, showcasing the algorithm’s ability to navigate around obstacles without dropping objects. Real-world tests, such as swapping positions of items and handing objects between robots, highlight the algorithm’s potential in manufacturing and household tasks.
The success of GCS in addressing real-world challenges emphasises its potential in various domains, including manufacturing and household tasks, where coordinated robot movements are essential. Unlike traditional sampling-based algorithms, GCS leverages fast convex optimisation, efficiently coordinating multiple robots in high-dimensional spaces.
The algorithm’s capability to adapt to configurations within pre-computed convex regions allows robots to navigate efficiently in novel environments. This feature enhances the speed and adaptability of robot motions, overcoming challenges faced by traditional methods that rely on pre-computed fixed configurations.
GCS also excels in simulation demos, optimising a quadrotor’s path through a building without collisions. The algorithm considers obstacles and door and window entry angles, showcasing its versatility in dynamic environments.
The success of GCS lies in its combination of graph search and convex optimisation. The algorithm searches graphs by exploring nodes and calculating properties to identify the shortest path. The blend of graph search and convex optimisation allows GCS to find paths through intricate environments, simultaneously optimising robot trajectories.
Ongoing research explores expanding GCS’s capabilities for tasks requiring robot interactions with the environment, such as pushing or sliding objects.
MIT Professor Russ Tedrake underscores the importance of Graphs of Convex Sets (GCS), emphasising its deep connections to optimisation, control, and machine learning. According to Professor Tedrake, the GCS framework offers new perspectives on addressing continuous and combinatorial problems within the field. The ongoing evolution of GCS showcases its current capabilities and holds promise for tackling a more extensive array of challenges in robotics and motion planning.
Tedrake’s acknowledgement of the interconnectedness of GCS with optimisation, control, and machine learning highlights the interdisciplinary nature of this innovative algorithm. By integrating insights from these fields, GCS presents a holistic approach to solving problems, particularly those involving intricate spatial and decision-making considerations.
The continuous development of GCS signifies a commitment to pushing the boundaries of its application. As researchers delve deeper into refining algorithms and incorporating advancements in machine learning, GCS is positioned to become an even more versatile tool for addressing challenges in various domains. This ongoing progress can revolutionise, plan, and execute tasks, offering solutions to increasingly complex real-world scenarios.