
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Tidak dapat dipungkiri bahwa transformasi digital dalam pemerintahan adalah suatu keharusan, dan kemajuannya akan terus berlanjut. Namun, tidak cukup hanya mengadopsi teknologi digital; sebaliknya, teknologi tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menjamin nilai dan keuntungan yang berkelanjutan, baik bagi organisasi maupun masyarakat secara luas.
Untuk menjalankan proses perubahan yang berkelanjutan, sangat penting untuk memilih teknologi dengan hati-hati yang dapat meningkatkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta meningkatkan pengalaman pelanggan.
Namun, sama pentingnya bagi pemangku kepentingan untuk terlibat dalam upaya kolaboratif dan menerapkan praktik yang sadar lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan melakukannya, organisasi dapat mendorong hasil positif jangka panjang baik untuk operasional mereka maupun masyarakat secara umum.
Produksi dan operasi peralatan dan alat yang digunakan untuk digitalisasi memerlukan energi dan sumber daya alam, yang berdampak signifikan pada tingkat polusi, emisi karbon, dan pembentukan limbah.
Meskipun konsumsi energi produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) relatif rendah, perkiraan menunjukkan bahwa peralatan TIK dapat menyumbang hingga 20% dari penggunaan listrik global pada tahun 2030.
Inisiatif digitalisasi yang berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi jejak lingkungan baik dalam pembuatan maupun penggunaan peralatan TIK. Salah satu opsi untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengandalkan sumber energi terbarukan untuk menggerakkan teknologi digital.
Prinsip-prinsip dan implementasi keberlanjutan memiliki dampak yang mendalam pada ekonomi. Digitalisasi itu sendiri dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang baru, lapangan kerja, dan membuka pintu bagi inovasi dan kewirausahaan.
Namun, dengan mengadopsi praktik berkelanjutan – berdasarkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan – organisasi tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaatnya dibagikan secara adil di seluruh masyarakat serta menjaga kesehatan dan kesejahteraan planet dalam jangka panjang.
Organisasi sektor publik dapat mengambil banyak manfaat dari penerapan praktik berkelanjutan dalam operasional mereka. Mereka dapat meningkatkan reputasi, menarik dan mempertahankan bakat terbaik, mendapatkan penghargaan dari masyarakat dan pemerintah, serta memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap produk dan layanan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.
Praktik berkelanjutan juga berkontribusi pada penghematan biaya, efisiensi operasional, dan peningkatan ketahanan terhadap gangguan potensial, sehingga membantu sektor publik mencapai tujuan dan memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan dengan lebih efektif.
Selain itu, keberlanjutan akan memastikan bahwa organisasi, masyarakat, pemerintah, dan negara dapat terus mengambil manfaat dari inovasi digital saat ini dan di masa depan. Dengan mengadopsi praktik berkelanjutan, organisasi dapat mengurangi kepunahan sumber daya, pemborosan ekonomi, bencana lingkungan, dan ketidakstabilan sosial, sehingga menjaga operasional mereka dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Pada tanggal 26 Juli 2023, OpenGov Breakfast Insight yang diadakan di The Fullerton Hotel Singapura berfokus pada strategi transformasi digital keberlanjutan bagi perusahaan dan organisasi guna memberikan nilai lebih kepada masyarakat dan lingkungan.
Salam Pembuka

Mohit Sagar, CEO dan Kepala Redaktur dari OpenGov Asia, percaya bahwa kombinasi transformasi digital dan keberlanjutan memberikan keunggulan kompetitif dan menawarkan beberapa manfaat utama. Secara tidak langsung, hal ini dapat mengurangi dampak ekologis yang merugikan dan mengatasi masalah-masalah komunitas, mendiversifikasi bisnis, membantu dalam pemenuhan peraturan, serta memupuk kepercayaan dengan para pemangku kepentingan.
Dalam sisi lain, hal ini dapat masalah lingkungan dan sosial dengan memungkinkan bisnis untuk meminimalkan dampak lingkungan yang menyelaraskan dengan standar dan regulasi sosial. Hal kedua, hal ini berfungsi sebagai cara untuk dapat menciptakan Unique Selling Product (USP) di pasar yang kompetitif, menarik pelanggan yang peduli terhadap lingkungan, membangun citra merek yang kuat, serta mendapatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.
“Untuk mencapai tujuan bisnis, transformasi digital yang berkelanjutan melibatkan penggabungan alat-alat digital dengan praktik-praktik yang menguntungkan lingkungan,” jelas Mohit. “Ini termasuk penggunaan pusat data yang hemat energi, adopsi operasi tanpa kertas, dan implementasi rantai pasokan yang ramah lingkungan sebagai contoh utama tentang bagaimana inovasi digital dan keberlanjutan bisa berkolaborasi.”
Inisiatif-inisiatif tersebut meliputi adopsi sistem pendinginan canggih dan sumber energi terbarukan di pusat data, beralih ke operasi berbasis digital, dan memanfaatkan alat-alat digital untuk memantau dan meningkatkan rantai pasokan yang ramah lingkungan.
Transformasi digital yang berkelanjutan menawarkan banyak manfaat bagi organisasi, termasuk keunggulan kompetitif, penghematan biaya dari efisiensi energi dan pengurangan limbah, pemenuhan ekspektasi pelanggan terhadap praktik berkelanjutan, peningkatan kepatuhan peraturan dan manajemen risiko, serta membuka akses ke pasar dan peluang bisnis baru.
Menggabungkan transformasi digital dengan inisiatif keberlanjutan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan citra merek mereka, menarik pelanggan yang peduli terhadap lingkungan, dan mendorong pertumbuhan bisnis sambil berkontribusi pada dunia yang lebih baik.
Namun, transformasi digital yang berkelanjutan juga menghadapi tantangannya tersendiri, seperti biaya modal yang tinggi, perubahan kebudayaan, dan keprihatinan tentang privasi data. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, bisnis dapat memanfaatkan insentif dan hibah pemerintah, mendidik tenaga kerja mereka tentang keberlanjutan dan melibatkan mereka secara aktif, serta menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat.
Dengan mencari opsi pembiayaan tambahan, menggalakkan budaya yang mengutamakan keberlanjutan, dan memberikan prioritas pada keamanan data, organisasi dapat menghadapi tantangan transformasi digital yang berkelanjutan dan meraih manfaat yang beragam.
Untuk transformasi digital yang sukses, pendekatan yang sistematis menjadi sangat penting, melibatkan beberapa langkah kunci. Organisasi harus mulai dengan menilai dampak lingkungan mereka saat ini dan menetapkan tujuan keberlanjutan yang jelas, seperti mengurangi emisi karbon, meminimalkan limbah, atau meningkatkan efisiensi energi.
Setelah menetapkan tujuan-tujuan tersebut, proyek-proyek kegiatan perusahaan harus dievaluasi dan dianalisis berdasarkan dampak lingkungan dan return on investment (RoI) mereka untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mencapai hasil optimal.
“Di tengah lanskap bisnis dan lingkungan saat ini, menggabungkan transformasi digital dan keberlanjutan bukan sekadar pilihan, melainkan menjadi suatu keharusan strategis,” simpulkan Mohit. ” Dengan memberikan prioritas pada praktik-praktik bertanggung jawab, kita dapat menciptakan keharmonisan yang kuat yang berperan dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.”
Insight Teknologi

Chris Chan selaku Head of Digital Services di StarHub, menggambarkan ekosistem teknologi hijau sebagai jaringan yang rumit antara teknologi, bisnis, organisasi, dan individu yang bersatu dalam misi mereka untuk mengatasi tantangan lingkungan dan mempromosikan praktik berkelanjutan.
Lebih lanjut mengenai ekosistem teknologi hijau, Chris menekankan bahwa inti dari ekosistem ini berputar di sekitar tiga pilar fundamental: Keberlanjutan, Digitalisasi, dan Layanan Telco dan TIK. Pilar-pilar ini adalah komponen penting yang mendorong pengembangan, adopsi, dan integrasi yang mulus dari teknologi hijau dan solusi yang bertujuan untuk mengurangi dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan.
Dalam ranah keberlanjutan, tujuan utamanya adalah mendorong upaya kolaboratif dalam menjalankan kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Untuk mencapai hal ini, berbagai layanan ditawarkan, termasuk konsultasi, audit energi, serta pemantauan dan pengelolaan energi, air, dan lingkungan.
Selain itu, implementasi praktik “hygiene pintar” juga diintegrasikan, memastikan pendekatan komprehensif dalam menjaga keseimbangan ekologis sekaligus mengikuti praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Chris mengungkapkan bahwa Singapura memiliki tujuan untuk menyelaraskan proses digitalnya dengan Rencana Hijau 2030. Ini melibatkan pembentukan sistem manajemen data terpusat, layar KPI kustom, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) prediktif untuk mengidentifikasi tren dan pola untuk wawasanyang holistik.
Layanan Telco dan TIK di StarHub berdedikasi untuk memanfaatkan koneksi yang kuat dan andal dari perusahaan untuk mendorong perubahan transformasional. Layanan-layanan ini mencakup koneksi seluler 4G/5G, SD-WAN (Jaringan Area Luas Berbasis Perangkat Lunak), Keamanan Siber, dan MEC (Komputasi Tepi Multi-Akses). Melalui penawaran ini, StarHub bertujuan untuk mengoptimalkan konektivitas dan memberdayakan bisnis dan individu dengan solusi cutting-edge untuk memenuhi kebutuhan digital mereka dengan efektif.
Menurut Chris, mengadopsi praktik ramah lingkungan atau “go green” menawarkan banyak keuntungan bagi individu, perusahaan, komunitas, dan seluruh planet. Manfaat-manfaat ini berdampak positif pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan, menciptakan situasi kemenangan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan menggembrangkan keberlanjutan, individu dan organisasi tidak hanya berkontribusi pada planet yang lebih sehat tetapi juga menumbuhkan dunia yang lebih makmur dan harmonis bagi generasi saat ini dan mendatang.
Beberapa cara paling signifikan bahwa penerapan praktek berkelanjutan membantu perusahaan termasuk mengurangi dampak pajak karbon, meningkatkan persepsi merek di antara konsumen, dan menarik serta mempertahankan karyawan berbakat.
Solusi Teknologi Hijau dengan Platform Data Terpadu (Integrated Data Platform) menumbuhkan lingkungan pintar dan ramah lingkungan dengan memungkinkan analisis data yang efisien, pengelolaan energi yang dioptimalkan, kemampuan pengawasan yang ditingkatkan, dan manajemen operasi yang disederhanakan.
Chris menyoroti beberapa keunggulan, antara lain:
- Lingkungan Pintar: Dengan menggunakan sensor yang sesuai, data dapat ditangkap dan dianalisis untuk mendeteksi masalah potensial sejak dini. Ini memungkinkan perawatan pencegahan atau tindakan korektif yang tepat waktu.
- Pengelolaan Energi: Solusi ini secara proaktif mengumpulkan data dan menggunakan algoritme untuk optimasi. Ini secara otomatis menghasilkan Key Performance Indicators (KPI) keberlanjutan yang diperlukan untuk Sertifikasi Green Mark.
- Sistem Pengawasan: Menggunakan kamera dengan analisis video, meningkatkan langkah-langkah keamanan. Sistem ini dapat mengidentifikasi pelanggaran, memungkinkan waktu respon yang lebih cepat untuk mendeteksi pelanggaran seperti pelanggaran jarak sosial atau individu yang tidak mengenakan masker, berkat integrasi AI.
- Aplikasi Manajemen Operasi: Solusi ini mengintegrasikan alur kerja, memberikan peringatan instan, dan memungkinkan pelaporan insiden jarak jauh. Solusi ini juga memfasilitasi orkestrasi proses bisnis dari berbagai sistem.
Sebagai contoh, Chris menawarkan kasus penggunaan dari klien yang ingin beralih dari dalam ruangan ke luar ruangan dengan tetap terhubung secara terus-menerus. Rencana inovatif StarHub melibatkan penggunaan teknologi backhaul 5G sebagai pengganti kabel dan jalur listrik konvensional untuk mendukung solusi WiFi luar ruangan yang didukung oleh energi surya.
Adopsi tenaga surya sesuai dengan rencana keberlanjutan, menawarkan pemasangan yang cepat dan mudah di area terbuka manapun. Sistem ini mendapatkan informasi tentang berapa banyak tenaga surya yang dihasilkan dan disimpan di baterai. Informasi ini kemudian dikirimkan ke Platform Internet of Things (IoT) mereka agar dapat diawasi dan dianalisis. Ketika daya baterai rendah, peringatan dikirimkan ke aplikasi StarHub Workflow untuk memberi tahu pengguna terkait strategi yang harus dilakukan.
Teknologi ini memungkinkan integrasi perangkat tambahan, seperti kamera CCTV, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan area. Selain itu, infrastruktur ini dapat diperluas untuk menampung lebih banyak perangkat dalam kerangka kerja sama.
Pendekatan berpikir ke depan seperti ini bertujuan untuk memberikan konektivitas tanpa gangguan sambil memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Chris menyajikan kasus penggunaan lain yang menarik, yang melibatkan digitalisasi proses pemeriksaan masuk dan keluar penumpang serta memastikan kesesuaian kendaraan oleh kru bus. Rencana StarHub melibatkan pemberian setiap sopir bus perangkat yang dikelola yang berisi aplikasi seluler. Aplikasi ini terintegrasi dengan berbagai program internal, termasuk manajemen cuti e-leave. Dengan menggunakan aplikasi ini, kru bus dapat dengan efisien menyelesaikan tugas-tugas sebelum dan setelah bekerja.
Sebagai bagian dari proses pendaftaran/mendaftarkan secara online, aplikasi ini mencatat waktu mulai dan selesai kru bus. Selain itu, memungkinkan kru bus untuk meminta cuti dan mengajukan klaim tanpa perlu mengunjungi kantor, menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi untuk kru bus sambil memfasilitasi manajemen kerja secara keseluruhan.
Penggunaan kertas berkurang lebih dari 40% akibat pendekatan ini. Bus bertahan lebih lama karena perawatan pencegahan dilakukan tepat waktu, dan kru bus lebih mampu mengelola waktu mereka melalui akses jarak jauh.
Chris dengan tegas menyatakan bahwa solusi teknologi hijau sangat krusial dalam menangani isu-isu lingkungan dan mendorong masa depan yang berkelanjutan bagi planet ini. Signifikansi teknologi hijau ini tergambar dari kebutuhan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim, melestarikan sumber daya alam, dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Lawrence Lim selaku Head of Enterprise Data Intelligence and Insights di StarHub, menjelaskan tentang perubahan berkelanjutan untuk keberlanjutan sebagai integrasi nilai-nilai inti seperti empati, inklusivitas, dan tanggung jawab bersama dalam implementasi dan promosi praktik berkelanjutan.
“Dalam dunia yang menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang mendesak, penting untuk menyadari bahwa keberlanjutan tidak hanya tentang mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan mematuhi kebijakan hijau,” katanya. “Ini juga tentang merangkul transformasi mendalam dalam pendekatan kita terhadap perubahan, menjadikannya berpusat pada orang dan fokus pada masa depan.”
Menurut survei nasional, masyarakat Singapura mulai menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi tentang perubahan iklim, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal adopsi dan efektivitas praktik berkelanjutan. Rencana Hijau SG memeluk hal ini, bertujuan untuk menciptakan Kota Kemungkinan Hijau dengan memanfaatkan kekuatan kolektif ‘Orang’ dan melibatkan dukungan dan partisipasi ‘Pengusaha’.
Dengan menempatkan individu sebagai inti dari perjalanan transformatif ini dan membina rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, Singapura dapat menjadi pelopor menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan tangguh.
Selain itu, dengan mendorong bisnis untuk mengintegrasikan keberlanjutan dalam operasional mereka dan mempromosikan kolaborasi dengan sektor publik, sebuah distrik ini dapat mempercepat peralihan menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan, menjadi contoh untuk komunitas global.
Lawrence percaya dalam menciptakan platform yang memfasilitasi pertukaran nilai berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan dengan tujuan hijau bersama, memanfaatkan teknologi, wawasan, dan program pemerintah dan masyarakat. “Dewan Hijau” suatu distrik berperan penting dalam memupuk sinergi dan mempromosikan kolaborasi antara “Orang” dan “Pengusaha” dalam upaya bersama mereka untuk praktik berkelanjutan.
Implementasi strategi empat langkah menjadi kekuatan pendorong bagi para pemangku kepentingan, mengungkapkan peluang perbaikan dan mengkoordinasikan upaya untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (KPI) nasional. Empat langkah tersebut mencakup Kesadaran Distrik, Berhubungan dengan Misi, Penemuan & Gamifikasi, dan Mesin Rekomendasi.
“Dewan Hijau” Nasional didirikan sebagai platform visioner untuk memupuk tinjauan progresif, kreativitas, dan inovasi di dalam instansi pemerintah. Ini adalah platform transformasi, memanfaatkan wawasan, kolaborasi, dan inovasi untuk menghasilkan perubahan tata kelola positif. Berfungsi sebagai pusat dinamis, platform ini mengembangkan ide-ide dan solusi berpikir ke depan untuk meningkatkan koneksi antara orang dan bisnis.
Dengan menerapkan mekanisme pelacakan yang komprehensif dan menegakkan keberlanjutan, Dewan Hijau memberdayakan instansi pemerintah untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih terang dan berkelanjutan bagi negara dan warganya. Melalui platform ini, instansi diberdayakan dan diamanatkan untuk memantau keberhasilan inisiatif mereka dengan memanfaatkan kekuatan teknologi.
Lawrence percaya bahwa dedikasi terhadap keberlanjutan menawarkan banyak keuntungan, mencakup manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi. Mengadopsi praktik dan kebijakan berkelanjutan mendorong penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan material secara efisien, mengarah pada pengurangan biaya jangka panjang dan peningkatan produktivitas. Selain itu, inisiatif keberlanjutan juga mengatasi masalah sosial, mendorong komunitas yang lebih inklusif, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
“Dengan mengadopsi keberlanjutan, kita mengikuti jalan menuju masa depan yang lebih terang dan berkelanjutan untuk semua,” jelas Lawrence. “Dengan merangsang inovasi dan kemajuan teknologi, keberlanjutan, mempromosikan kerja sama dan harmoni global, hal ini dapat meninggalkan warisan positif bagi generasi yang akan datang kelak,” tutupnya.
In Conversation with: Menavigasi Jalur Transformasi Digital Berkelanjutan

Pada diskusi pagi ini di The Fullerton Hotel Singapura, Veronica Lai selaku Chief Corporate & Sustainability Officer di StarHub, dengan tegas menekankan bahwa melakukan transformasi digital dalam sebuah organisasi adalah penting, akan tetapi, hal tersebut merupakan komitmen yang berkepanjangan. StarHub memahami bahwa transformasi digital bukanlah sekadar satu langkah yang dapat diselesaikan dengan cepat, tetapi merupakan suatu perjalanan yang berkelanjutan.
StarHub telah memperhatikan pentingnya transformasi digital keberlanjutan dan telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, transformasi digital harus menjadi bagian integral dari budaya perusahaan dan harus melibatkan seluruh organisasi, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan.
Veronica menjelaskan, dalam upaya mencapai keberlanjutan transformasi digital, StarHub telah melaksanakan sejumlah inisiatif strategis. Seperti contohnya pengadopsian Teknologi Hijau. StarHub telah berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan teknologi hijau dalam operasionalnya. Mereka telah berinvestasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti pusat data yang efisien energi dan jaringan yang hemat energi.
Selain itu, StarHub juga terus mengembangkan dan meningkatkan portofolio layanan digital mereka. Mereka menyediakan solusi digital yang inovatif dan berkelanjutan, seperti solusi IoT (Internet of Things), layanan cloud, dan platform kolaborasi yang membantu organisasi memanfaatkan teknologi secara efektif.
StarHub aktif dalam mendukung inisiatif keberlanjutan melalui kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi dan lembaga yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan sosial. Mereka berupaya mempromosikan kesadaran dan penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Melalui upaya-upaya tersebut, StarHub berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan transformasi digital dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat.
Nelson Liew selaku Group Director di JTC Corporation, menambahkan bahwa untuk mencapai keberhasilan transformasi digital teknologi yang keberlanjutan, sektor swasta, khususnya, memiliki peran yang signifikan dalam mendukung upaya sektor publik untuk meningkatkan kesadaran tentang misi dan tujuan nasional dari SG Green 2030. Keahlian dan sumber daya yang tersedia di sektor swasta harus dimanfaatkan untuk membantu mengonsolidasikan data, sumber daya, dan upaya guna mencapai indikator kinerja utama nasional pemerintah.

JTC Corporation telah melakukan berbagai upaya dalam transformasi digital berkelanjutan. Mereka telah mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam operasional mereka. Solusi digital seperti IoT, big data analytics, dan sistem manajemen terintegrasi telah diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan fasilitas industri. Dengan menggunakan teknologi ini, JTC Corporation dapat mengoptimalkan operasi mereka, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengalaman bagi pengguna layanan mereka.
Selain itu, JTC Corporation juga telah berinvestasi dalam infrastruktur digital untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi pelaku bisnis di kawasan industri. Mereka telah mengembangkan jaringan komunikasi yang andal, termasuk penggunaan jaringan serat optik, yang memungkinkan pertukaran data yang cepat dan efisien antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan konektivitas yang baik, pelaku bisnis dapat dengan mudah berkolaborasi, mengakses sumber daya digital, dan meningkatkan efektivitas operasional mereka.
JTC Corporation juga memberikan perhatian pada penggunaan teknologi hijau dalam transformasi digital mereka. Mereka telah mengadopsi solusi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan, untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional. Dengan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan, JTC Corporation berkontribusi pada upaya global untuk melindungi alam dan mengurangi jejak karbon industri.
Selain itu, JTC Corporation menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk perusahaan teknologi dan institusi riset, untuk mendorong inovasi dalam transformasi digital berkelanjutan. Melalui kemitraan strategis dan program kolaborasi, mereka berusaha mengembangkan solusi digital yang lebih baik dan lebih efisien. Dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, JTC Corporation dapat menggabungkan pengetahuan dan keahlian yang beragam untuk menciptakan solusi yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar.
Dengan upaya-upaya ini, JTC Corporation terus berupaya menjadi pelopor dalam transformasi digital berkelanjutan. Melalui adopsi teknologi digital, investasi infrastruktur, penggunaan teknologi hijau, dan kerja sama eksternal, mereka berkomitmen untuk menghasilkan dampak positif bagi industri dan lingkungan, serta memberikan nilai tambah bagi pelaku bisnis di kawasan industri.
JTC secara resmi meluncurkan Industry Connect Office @ Jurong Innovation District (JID), pusat satu atap yang bertujuan untuk membantu lebih banyak produsen, terutama UMKM lokal, serta mempercepat transformasi Industry 4.0 mereka. Ekosistem manufaktur maju yang berkembang di JID, yang melibatkan lembaga riset, penyedia teknologi dan pelatihan, serta pabrik masa depan, akan membantu perusahaan memulai, mengembangkan, dan mempertahankan perjalanan transformasi mereka.
Dengan berkolaborasi dan mengambil tanggung jawab terhadap upaya keberlanjutan, setiap sektor dapat berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, membangun masa depan yang berkelanjutan membutuhkan tindakan kolektif dan keterlibatan dari seluruh masyarakat.
Salam Penutup
Mohit menyoroti pentingnya kerja sama teknis dalam mencapai keberlanjutan, dan menekankan peran krusialnya dalam mewujudkan tujuan berkelanjutan dengan skala dan dampak yang lebih besar. Melalui kolaborasi di antara berbagai keahlian dari berbagai multidisipliner, sumber daya, dan sudut pandang, Mohit yakin bahwa hal ini akan dapat berhasil menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks dengan lebih efektif.
Selain itu, kemitraan dalam teknologi terkadang melibatkan kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta. Kemitraan publik-swasta (PPP) seperti ini dapat memberikan kesempatan luar biasa untuk mengolaborasikan efektivitas dan inovasi dari sektor swasta dengan kapasitas sektor publik untuk mendorong pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, kolaborasi teknologi apa pun memainkan peran vital dalam memperluas solusi-solusi ke tingkat global, memaksimalkan dampaknya, dan secara efektif mengatasi tantangan lingkungan di seluruh dunia, seperti polusi, penipisan sumber daya, dan perubahan iklim.
Dengan memanfaatkan pengetahuan kolektif, sumber daya, dan kemajuan teknologi, kemitraan-kemitraan ini memungkinkan organisasi untuk mengatasi masalah-masalah mendesak ini dengan cara yang lebih holistik dan membuat langkah-langkah besar menuju planet yang berkelanjutan dan lebih sehat bagi generasi mendatang. Komunitas menjadi lebih tangguh dalam menghadapi peristiwa kritis dan kekhawatiran lingkungan dapat diatasi dengan lebih baik.
“Melalui penggabungan perspektif yang beragam, keahlian, dan sumber daya, kemitraan-kemitraan ini merangsang kreativitas dan interaksi ide-ide, sehingga mengarah pada solusi-solusi yang lebih efektif dan menyeluruh,” tutup Mohit. “Kolaborasi dapat menemukan solusi-solusi baru yang saling melengkapi, yang bahkan mungkin belum terfikirkan sebelumnya,”tutupnya.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The Infocomm Media Development Authority (IMDA) is spearheading an initiative to propel the nation’s capabilities in healthcare, Industry 4.0-driven manufacturing, and supply chain and logistics through the transformative power of 5G. This groundbreaking endeavour, known as the S$30 million 5G Innovation Programme, is not just a step forward but a giant leap into a future where innovation reshapes industries.
Launched in 2021, the 5G Innovation Programme is a testament to Singapore’s commitment to embracing emerging technologies. IMDA has forged strategic partnerships with key enterprises, including the National University Health System (NUHS).
In the healthcare industry, Singapore’s forward-thinking tech innovators, in collaboration with NUHS, have harnessed 5G to revolutionise patient care. The introduction of Mixed Reality-based Holomedicine in operating theatres stands out as a groundbreaking achievement.
This innovative approach not only enhances patient care but also redefines the entire healthcare experience. Announced in 2022, the initiative marks the Asia Pacific’s inaugural deployment of indoor private Enterprise 5G mobile edge computing (MEC) for Mixed Reality and Holomedicine capabilities in health tech.
A significant stride in healthcare also involves a collaboration with Republic Power to deploy 5G-enabled unmanned medical booths. These “Medbots” represent Asia’s first 5G-enabled unmanned pre-screening and teleconsultation medical booths. Equipped with state-of-the-art hygiene and safety systems, these booths support remote health screening and video consultations, offering an enhanced user experience that aligns with the demands of a digital era.
The impact of 5G extends beyond healthcare, permeating the realms of Industry 4.0-driven manufacturing, supply chain, and logistics. Collaborations with ST Engineering and DB Schenker have given rise to groundbreaking applications.
For instance, Singapore’s first 5G-enabled Digital Twin has been implemented for a logistics and supply chain company transforming warehouse and manufacturing operations, quality control, and customer experience. Simultaneously, ST Engineering’s 5G-Enabled Industry 4.0 Smart Factory boasts one of Singapore’s first 5G-enabled collaborative robots, revolutionising manufacturing processes.
Dr Ong Chen Hui, Assistant Chief Executive of the Biztech Group at IMDA, emphasised the agency’s commitment to architecting Singapore’s digital future. The goal is to build capabilities in various sectors powered by emerging technologies like 5G. IMDA’s collaboration with forward-looking companies signifies a concerted effort to unlock the full spectrum of benefits that 5G offers across a wide range of sectors.
As Singapore propels itself into the future, the 5G Innovation Programme stands as a testament to the nation’s dedication to progress. The partnerships with key enterprises underscore a collective effort to reshape, redefine, and transform industries across the country.
Singapore is not merely embracing change; it is pioneering a future where technology catalyses innovation and progress. The journey has just begun, and Singapore is at the forefront, shaping the narrative of a technologically advanced and future-ready nation.
The comprehensive initiative serves as a catalyst, propelling Singapore into a new era of digital prowess. It is not merely an adoption of advanced technologies; rather, it is a strategic alignment with the needs of the future, recognising the pivotal role technology plays in shaping economic landscapes on a global scale.
The 5G Innovation Programme signifies Singapore’s commitment to sustainable economic growth. By embracing technology as a driver of progress, Singapore is not just securing its current standing; it is laying the foundation for a resilient and forward-thinking economy. The emphasis on sustainability in this digital transformation ensures that growth is not just rapid but also enduring, with an eye towards environmental and social responsibility.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The implementation of a National Digital Identity (Digital ID) system in Malaysia is poised to revolutionise the verification and distribution of aid during crises or natural disasters, ensuring swift and precise assistance to those in need.
According to the Chairman of the Malaysian Cyber Consumer Association (MCCA), Digital ID has the potential to streamline processes, reducing bureaucratic hurdles and optimising the impact of government subsidies by facilitating the efficient distribution of assistance to targeted groups with greater accuracy and effectiveness.
Digital ID, in this context, serves as a digital means of self-identification and authentication for individuals, designed for use in both public and private sectors to verify user identities during online transactions. The nation’s Prime Minister has conveyed that while the government will not mandate registration for Digital ID presently, civil servants are encouraged to do so, especially as the Rahmah Cash Aid (STR) and other targeted subsidies will be channelled through this system. MIMOS Berhad, Malaysia’s national Applied Research and Development Centre, has been appointed as the implementing agency for Digital ID, with an initial allocation of RM80 million.
The Former Principal Assistant Director at Bukit Aman emphasised the significance of Digital ID in enhancing cybersecurity. The technology relies on digital certificates to bolster security in online transactions, verifying identities by linking cryptographic keys with their owners through cryptography.
Despite its potential benefits, the Former Principal Ass

istant Director pointed out a critical concern: the possibility of Digital ID being exploited as a ‘mule ID’ by third parties for fraudulent or illegal activities. He stressed the need for the government to establish robust security measures to prevent misuse, safeguard the system’s integrity, and maintain public trust in the initiative.
Addressing potential concerns about the misuse of Digital ID, the Former Principal Assistant Director called for a thorough examination of security measures. The government’s commitment to preventing fraudulent activities and illegal exploitation is crucial for the success of Digital ID. The Former Principal Assistant Director’s experience in cybercrime and multimedia investigations underscored the importance of maintaining the integrity of the system.
Furthermore, the Former Principal Assistant Director highlighted the need for comprehensive digital education to ensure that all segments of society benefit fully from Digital ID. A focus on digital education can prevent digital divides and contribute to the long-term success of Malaysia’s digitalisation initiatives. By promoting digital literacy, the government can empower citizens to use Digital ID responsibly and stay informed about potential risks.
In conclusion, the implementation of Digital ID in Malaysia represents a significant step toward modernising and securing online transactions. While the technology holds great potential for enhancing the distribution of aid during crises, it is imperative for the government to address security concerns and invest in digital education to ensure the successful adoption of Digital ID across all segments of society.
The advent of Digital ID in Malaysia represents a pivotal moment in the nation’s journey toward a more efficient and secure identity verification system. The Malaysian Cyber Consumer Association’s unwavering support underscores the potential benefits of this technological advancement for the wellbeing of Malaysians. However, as the implementation progresses, the emphasis on system integrity, cybersecurity, and public trust becomes paramount.
The call for robust security measures and consistency resonates as a crucial safeguard against potential misuse, ensuring that Digital ID serves as a reliable tool for streamlined aid distribution and government subsidies. As the nation navigates this transformative phase, it is imperative to strike a balance between technological innovation and the preservation of public confidence to fully realise the positive impact of Digital ID on the Malaysian society.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The National Education Policy (NEP) of 2020 has ushered in a new era for education in India, advocating for a robust investment in digital infrastructure and technological tools. At its core, the policy emphasises the integration of technology into the educational landscape, embracing online teaching platforms, virtual labs, digital repositories, and assessments.
NEP’s visionary approach highlights the pivotal role of multilingualism and language in transforming teaching and learning methodologies. Para 4.23 of the NEP stresses the acquisition of essential skills, including digital literacy, coding, and computational thinking. These competencies are being actively promoted through a myriad of digital initiatives.
The PM e-VIDYA, launched under the Atma Nirbhar Bharat Abhiyaan in May 2020, aims to consolidate efforts in digital, online, and broadcast education, ensuring widespread access to education through multiple modes. Notably, PM eVidya is accessible to students across all states, free of cost, democratising educational resources.
The cornerstone components of PM eVidya encompass DIKSHA, serving as the nation’s digital repository for high-quality e-content tailored for school education across States/UTs. The integration of QR-coded Energised Textbooks, providing a unified platform for all grades, resonates with the ethos of ‘one nation, one digital platform’.
Expanding the horizons of education further, the initiative has scaled up from 12 to 200 PM e-VIDYA DTH TV Channels, enabling states to offer supplementary education in various Indian languages for classes 1-12. Leveraging radio and podcast platforms like Shiksha Vani, PM eVidya embraces a holistic approach to inclusive education, crafting specialised e-content for the visually and hearing impaired.
Driving the agenda of critical thinking and creativity, PM eVidya ambitiously aims to establish 750 virtual labs and 75 Skilling e-labs by 2023. These labs, designed for Science, Mathematics, and simulated learning environments, seek to foster hands-on learning experiences. The creation of a dedicated vertical on Virtual Labs within the DIKSHA platform and comprehensive training via PM eVidya DTH TV channels for educators underscore the commitment to capacity-building.
Moreover, the ICT and Digital initiatives within the centrally sponsored scheme of Samagra Shiksha extend support to Government and Aided schools, focusing on classes VI to XII. Financial aid facilitates the establishment of ICT Labs and Smart Classrooms, enhancing the technological infrastructure within educational institutions.
India is committed to deploying locally designed and made digital tools, platforms and solutions to better serve citizens, more comprehensively and inclusively.
OpenGov Asia reported on India Stack, a set of domestically created digital solutions implemented nationwide. It includes APIs and digital public assets that enable the widespread use of digital identity, data, and payments as fundamental economic elements. Key components include Unified Payments Interface (India’s instant payments system), Aadhaar (the government’s digital identity card), and DigiLocker (a secure document access platform on a public cloud).
India Stack enhances access to and the delivery of public services, with the overarching goals of achieving widespread connectivity, promoting digital inclusion, and ensuring seamless access to public services. Built on open technologies, these solutions are interoperable and crafted to encourage active participation from industry and community stakeholders, thereby fostering innovation.
Addressing the needs of students preparing for competitive exams nationwide, the development of the SATHEE portal in collaboration with IIT Kanpur stands as a testament to India’s dedication to empowering its youth.
The ongoing beta version is actively soliciting feedback from students across the country, aligning with a culture of continual improvement. It provides a comprehensive suite of resources tailored for NEET (National Eligibility cum Entrance Test) and JEE (Joint Entrance Examination) aspirants.
These initiatives mark a significant stride towards a tech-driven educational ecosystem in India. As the nation embraces this digital revolution in education, it sets a precedent for inclusive and innovative learning paradigms.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Based on a study conducted in 2018, the Head of the Satellite Division of the Accessibility to Communication and Information Agency (BAKTI) of the Ministry of Communication and Information, Sri Sanggrama Aradea, stated that based, there is a need for internet access to 1Mbps for 150,000 public service points in the fields of education, healthcare, and government in remote, frontier, and outermost (3T) areas.
The Ministry of Communication and Information continues to uphold its commitment to implementing the agenda of equalising the progress of digital transformation across the entire archipelago of Indonesia. This commitment is realised by continuing the contract for Base Transceiver Station (BTS) 4G services, especially for Remote, Frontier, and Outermost (3T) regions.

This action signifies the seriousness of the Ministry in ensuring that the benefits of digital transformation progress are not only felt in major cities but also extend to remote and outermost areas of Indonesia. Continuing the BTS 4G contract for 3T focuses on equalising access and strengthening communication networks, ensuring that communities in previously connectivity-limited areas can enjoy the benefits of the digital revolution.
Minister of Communication and Information Budi Arie Setiadi emphasised, “Strengthening communication networks is the main focus, ensuring that communities in areas that may have been previously limited in connectivity can benefit from the digital revolution.”
Minister Budi Arie Setiadi stated that this aligns with President Joko Widodo’s directive during the handover of the Ministry’s Budget Execution Plan for the Fiscal Year 2024, emphasising that the utilisation of government budget allocations must be focused on results. Minister Budi Arie explained that the signed Operation & Maintenance Contract is intended to continue the operation of the already-built BTS 4G, which has become an asset of the Telecommunication and Information Accessibility Agency (BAKTI).
Arwoto Atmosutarno, Chairman of the Task Force of the BAKTI at the Ministry of Communication and Information, admits that completing the BTS 4G Project is challenging. The diverse topography of Indonesia and its often remote geographical locations create complexities that increase the difficulty in executing this project.
In overcoming these challenges, Atmosutarno highlighted the importance of collaborative and synergistic coordination among Task Force members, involving entities such as the Attorney General’s Office, Ministry of Finance, Supreme Audit Agency (BPKP), Procurement Policy Agency (LKPP), Ministry of Communication and Information, and various related industry stakeholders. This joint effort aims to overcome various obstacles and challenges from complicated geographical conditions.
This indicates that project completion requires technical expertise and active involvement from various sectors contributing to addressing Indonesia’s unique and complex landscapes. Although the task is not easy, the determination and good cooperation among Task Force members ensure the efficiency of the project, even in challenging geographical conditions.
Indonesia is indeed known as an archipelagic country with quite extreme topography. This poses significant challenges for communication networks, especially telecommunication infrastructure projects such as BTS 4G. With widely scattered islands, high mountains, and remote areas that are difficult to access, establishing a network that can cover the entire Indonesian territory requires meticulous planning and execution.
Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the number of internet users in Indonesia reached 292.3 million in 2022, equivalent to 77.02% of the total population. This figure increased by 2.6% from the previous year.
The increase in Internet access is driven by various factors, including economic growth, increased smartphone penetration, and government programmes to equalise Internet access.
Regarding telecommunication infrastructure development, the government aims to achieve 100% 4G network coverage by 2024. This target seems achievable, as in 2023, 4G network coverage in Indonesia has reached 98%.
The progress of telecommunication network development in Indonesia has brought various benefits to the community, including: Improving accessibility to information and communication, Facilitating economic transactions, Enhancing the quality of education and healthcare and Increasing the nation’s competitiveness.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Chengdu has placed its sights on catalysing digital transformation to connect with the dynamic landscape of scientific and technological innovation. With this, the Municipal Development and Reform Commission recently organised a major scheduling meeting for the Digital Transformation Promotion Centre, bringing together key participants in the province’s digital progress.
The recently held meeting convened influential figures from 19 provincial-level digital transformation promotion centres, district and county development and reform departments, and pivotal enterprises within the city. The goal was to enhance the city’s digital transformation promotion service capabilities and fast-track the realisation of a modern industrial system.

The proceedings unfolded with a comprehensive report from the High Technology Department of the Municipal Development and Reform Commission, shedding light on the progress of the city’s digital transformation promotion centre and unveiling the initial evaluation results.
The exchange of ideas extended beyond city borders, with experts from the Sichuan Provincial Digital Economy Development Centre offering insights, interpretation, and guidance on policies supporting the digital transformation initiative.
Highlighting the diverse facets of digital transformation, representatives from various sectors shared their experiences. These exchanges delved into the construction nuances of supporting, regional, and industry-specific digital transformation promotion centres, emphasising a multifaceted approach to catalysing change.
Concrete examples from food technology elucidated the transformative power of digitalisation in their respective industries, showcasing the tangible benefits accrued through embracing cutting-edge technologies. From enhanced processing efficiency in aviation equipment manufacturing to streamlined collaboration in biopharmaceutical production, the ripple effects of digital transformation were tangible.
Chengdu’s strategic position as a hub node in the computing power network has been pivotal in propelling the city’s digital drives. The initiative to construct a ‘smart Chengdu’ serves as the cornerstone for iterative upgrades and the demonstration of emerging technologies, products, business formats, and models. This concerted effort aims to foster innovative development within the digital economy.
The city’s proactive stance has yielded approval for 19 provincial-level digital transformation promotion centres. This includes 10 support centres, 2 regional centres, and 7 industry centres, collectively constituting over 50% of the total number in the province. The coverage extends across strategic areas like Tianfu New District and key industrial chains such as electronic information, equipment manufacturing, and medicine and health.
Success stories were brought to the forefront during the meeting, showcasing the tangible impact of digital transformation. For instance, the Chengdu Aircraft Digital Transformation Promotion Centre has significantly boosted the processing efficiency of the aviation equipment industry chain. Similarly, the Kelun Pharmaceutical Digital Transformation Promotion Centre has facilitated intelligent collaboration in biopharmaceutical production, reducing costs and optimising inventory turnover.
The initiatives underscored the imperative to align with national, provincial, and municipal mandates for deepening the integration of the digital economy with the real economy. A call to action resonated, urging a focus on the high-level construction of Sichuan Provincial Digital Transformation Promotion Centres.
Likewise, the emphasis on harnessing the transformative potential of computing power, algorithms, and data highlights Chengdu’s unwavering commitment to catalysing industry-wide development. The city recognises the pivotal role that advanced computing capabilities, sophisticated algorithms, and insightful data analytics play in propelling industries forward.
By leveraging robust computing power, industries in Chengdu can not only streamline their operations but also enhance their overall efficiency. This translates into faster processing times, heightened accuracy, and the ability to handle complex tasks with unprecedented precision.
The infusion of advanced algorithms further augments this initiative by introducing intelligent decision-making processes that adapt and evolve, ensuring that industries remain agile in dynamic market landscapes.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
Hong Kong, a dynamic global financial centre and a historical node for the Chinese diaspora, stands as a vibrant hub for tech and trade. Hong Kong’s start-up ecosystem is thriving. In 2022, the number of start-ups in Hong Kong grew by 6% to 3,985, employing nearly 15,000 people.
Hong Kong’s innovation and technology sector together with that of Shenzhen and Guangzhou – the Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou science and technology cluster – ranks as the world’s second performing according to the Global Innovation Index 2023.
Biotechnology, artificial intelligence, smart city and financial technologies were identified as the four key areas for Hong Kong’s innovation and technology industry. The city’s expenditure in absolute amount on research and development has almost doubled compared to a decade ago.
With opportunities brought by the Guangdong‑Hong Kong‑Macao Greater Bay Area development, Hong Kong is set to further capitalise on its advantages in R&D capabilities, technological infrastructure, legal system and intellectual property.
The region intends to spearhead the I&T industry and act as a business platform for companies looking to access the Asia market (and China in particular), or for innovative mainland companies seeking to go international.

There is a sharp focus on pivotal tech-driven sectors – healthcare, youth development, and the Greater Bay Area (GBA) – that have the potential to shape Hong Kong’s business trajectory. From cutting-edge healthcare advancements to fostering youth entrepreneurship and capitalising on the economic powerhouse that is the GBA, the pathways for innovation and collaboration will be determined.
Its pivotal role in the global business landscape is further accentuated by the Federation of Hong Kong Business Associations Worldwide (FHKBAW), a sprawling network uniting 47 associations across 36 countries and regions. With a membership boasting nearly 11,000 executives and professionals worldwide, this federation serves as a linchpin for a diverse global business community.
An annual Hong Kong Forum, jointly organised by the Hong Kong Trade Development Council and the Federation, emerges as a pivotal event drawing in business leaders and tech innovators. Scheduled for 5th and 6th December, the 24th iteration promises an inspiring convergence of minds, ideas, and opportunities.
Sessions will explore the intricacies of navigating Hong Kong’s ever-evolving business landscape. Experts will elaborate on Hong Kong’s prowess as a global business platform and delve into how cultural exchange through the West Kowloon Cultural District could further elevate Hong Kong’s global cultural imprint.
As tech, innovation, and global business intertwine, Hong Kong is a testament to its unwavering commitment to fostering collaboration, innovation, and growth across industries that define the future.
The startup ecosystem is rapidly expanding and diversifying, stretching beyond conventional hubs like San Francisco and London to embrace emerging powerhouses like Hong Kong. Simultaneously, within the ASEAN region, burgeoning economies are evolving into significant nodes of innovation and entrepreneurship in their own right.
Acknowledging the borderless nature of the digital entrepreneurial landscape, the Hong Kong Trade Development Council unveiled Start-up Express International last year. This global iteration of its longstanding local entrepreneurship development programme acknowledges and taps into the interconnectedness of the worldwide startup community.
Hong Kong has launched multiple initiatives in line with its goal to expand its digital economy and propel technological advancements. Cyberport is Hong Kong’s digital technology flagship and incubator for entrepreneurship with over 2,000 members including over 900 onsite and close to 1,100 offsite start-ups and technology companies.
With a vision to become Hong Kong’s digital technology hub and stimulate a fresh economic impetus, Cyberport is dedicated to cultivating a dynamic tech environment.
This commitment involves nurturing talent, encouraging youth entrepreneurship, aiding start-ups, fostering industry growth through strategic partnerships with local and international entities, and driving digital transformation across public and private sectors, bridging new and traditional economies.
- Like
- Digg
- Del
- Tumblr
- VKontakte
- Buffer
- Love This
- Odnoklassniki
- Meneame
- Blogger
- Amazon
- Yahoo Mail
- Gmail
- AOL
- Newsvine
- HackerNews
- Evernote
- MySpace
- Mail.ru
- Viadeo
- Line
- Comments
- Yummly
- SMS
- Viber
- Telegram
- Subscribe
- Skype
- Facebook Messenger
- Kakao
- LiveJournal
- Yammer
- Edgar
- Fintel
- Mix
- Instapaper
- Copy Link
The game industry in Vietnam has emerged as a promising domain, yet it grapples with hurdles demanding immediate attention to unlock its full potential. In an era where global gaming numbers surged to nearly 3.2 billion players, generating a massive US$182.9 billion in 2022, Vietnam aims to solidify its stance in this evolving landscape.
Vu Quoc Huy, Director of the Vietnam National Innovation Centre (NIC), identifies the game industry as a pivotal sector crucial for the nation’s scientific, technological, and innovative growth trajectory. With an annual revenue surpassing US$500 million and a strong foothold as Southeast Asia’s fifth-largest revenue generator, Vietnam’s gaming landscape thrives. Over 50% of the population engages in gaming for entertainment purposes, signalling a robust market demand.

Huy underscores the industry’s capacity to foster high-value jobs in programming and design, presenting an opportunity to propel Vietnam’s global position within value chains. The country currently ranks second in game downloads within Southeast Asia, witnessing a steady annual growth rate of approximately 10%. Globally, Vietnam clinches a position among the top 10 for download numbers and the top 30 for revenue generation.
The country boasts a talented pool of programmers capable of creating games meeting the stringent standards for Google and Apple stores. Apple estimates approximately 180,000 Vietnamese are actively engaged in mobile app development, with the game industry housing the majority.
The Ministry of Information and Communications (MIC) emphasises Vietnam’s rank as the seventh-largest global mobile game distributor, attributing Vietnamese developers to nearly half of the world’s renowned games. Yet, there’s a push to increase the industry’s revenue from US$600 million to a lofty US$1 billion within the next five years.
Vietnam’s game industry, with its remarkable growth trajectory and burgeoning talent pool, stands at the cusp of a transformative phase. Despite this burgeoning success, challenges persist. Addressing hurdles in infrastructure, market expansion, and skill development will be pivotal to realising its immense potential and securing a formidable position in the global gaming arena.
At the fore, Vietnam’s game industry grapples with entrenched social stigmas and a host of structural deficiencies that hinder its growth. The prevailing societal bias against gaming, perceiving it as addictive, detrimental, and resource-intensive, casts a shadow over the industry’s prospects.
Le Quang Tu Do, Director of the MIC’s Authority of Broadcasting and Electronic Information, highlights critical issues, including policy inadequacies, limited financial support, and a dearth of local game competitiveness in the global market. Moreover, the absence of a robust ecosystem and collaborative efforts among businesses stifles the industry’s progress, hindering the discovery of high-quality Vietnamese games by distributors.
A significant obstacle lies in the shortage of skilled human resources, with estimates suggesting a need for up to 30,000 qualified personnel in the game industry. To transform the industry into a robust and competitive landscape, Vu Quoc Huy, NIC Director, advises cultivating an internationally adept workforce and fostering a cohesive ecosystem where stakeholders collaborate and uplift each other.
Others advocate official recognition of the game industry as an economic sector and a pivotal driver of the digital economy. Acknowledging the need for an appropriate management strategy and development roadmap underscores the necessity of societal and governmental acknowledgement to attract foreign investment and solidify the industry’s position.
The MIC has outlined a developmental roadmap spanning 2022 to 2027, centring on addressing critical issues such as policy frameworks, market regulation, and manpower development. Initiatives encompass facilitating partnerships between domestic developers and international counterparts, alongside efforts to entice foreign investment entities into Vietnam’s burgeoning gaming sector.
As the MIC steers the developmental trajectory and industry stakeholders converge to address these challenges, Vietnam’s game industry holds the promise of a transformative evolution towards global competitiveness and economic significance.