A recent report noted that the Malaysian government plans to impose a digital service tax of six per cent on foreign digital service providers from 1 January 2020, according to the Deputy Finance Minister.
The Minister was noted that the rate was deemed the lowest compared to the rate imposed in several other countries.
For example, Norway introduced a digital tax in July 2011, at the rate of 25 per cent; Russia introduced the tax in January 2017, at the rate of 18 per cent, and New Zealand from October 2016, at the rate of 15 per cent.
The digital service providers should have no problem to pay…because it’s only six per cent. If they can comply with Russia, Norway and New Zealand, the Minister sees no reason for why companies should refuse to comply with the rate in Malaysia.
The deputy minister said this when winding up the debate on the Service Tax (Amendment) Bill 2019 at the Dewan Rakyat here.
The Minister noted that it is unfair if only local digital service providers are required to pay the tax. This is not a new tax it’s just having the scopes extended to providers in other countries.
It was noted that the government has the power to enforce the law even if the digital service providers were in other countries as there exists a government-to-government (GTG) cooperation among countries involved in the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
This cooperation enables the Government to take legal action against foreign companies which refuse to pay the service tax.
The Bill was then passed with amendments.
Another article on the topic noted that those that default could be fined up to RM50,000, imprisoned for up to 3 years, or both, upon conviction. Moreover, digital services like popular music and video streaming platforms will also be taxed.
The Deputy Finance Minister noted that the tax applies to foreign registered persons providing digital services to consumers in the country.
The digital tax aims to create and maintain a level playing field among local and foreign companies, as well as between online and offline service providers.
It was emphasised that this isn’t a new tax. Local digital service providers are required to pay the tax and to extend this to providers that are based in other countries would level the playing field.
According to the Minister, the Malaysian government has the power to enforce the law if the service providers are overseas as there is a government-to-government (GTG) cooperation among countries under the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
The Bill was later approved by lawmakers setting the stage for Malaysia to be the second South East Asian nation to introduce a digital tax after Singapore.
Under the Bill, tax defaulters can be fined up to RM50,000, imprisoned for a term of up to three years, or both, upon conviction.
According to another article, the digital tax has made Malaysian start-ups nervous when it was first announced.
The executive director and co-founder of a leading online payment gateway came out strongly against the introduction. His key concern is that Malaysian start-ups are not ready for such a tax, not when most are not profitable yet; introducing such a tax now could have dire consequences.
He noted that taxing star-ups now may push some to collapse or seek other countries as their base, which will be a loss to the country. It may also hinder innovation and the growth of the industry at a time when international players are entering the market.
In addition to the tax, other measures that would impact Malaysia’s digital economy include were reportedly announced. These include:
- Introduction of a new Capital Market and Services Act to approve and monitor digital currency and token market trading activities, which will be gazetted early next year.
- An RM50 million (US$12 million) co-investment fund, where the government will jointly invest with the private sector using alternative funding platforms, such as equity crowdfunding and peer-to-peer lending (P2P).
- Introduction of a property crowdfunding/P2P platform for first-time homeowners, regulated by the Securities Commission of Malaysia. The platform is slated for launch in the first quarter of 2019.
- Introduction of a RM 3 billion (US$721 million) industry digitalization transformation fund with a subsidized two per cent interest rate. This fund is intended for accelerating industries embracing smart technologies, such as robotics and artificial intelligence.
- Government-managed venture capital will be streamlined. Government matching grants will only be awarded to companies that can attract investments from the private sector.
Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi digital lainnya diyakini dapat membantu memecahkan beberapa masalah penting dunia seperti perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, kerawanan pangan, dan risiko kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi ini disebut bisa memajukan transformasi yang bisa mengubah permainan global untuk masa depan lingkugan yang lebih berkelanjutan (sustainable) dan adil.
Pasalnya, saat ini konsumen memiliki preferensi untuk memilih bisnis yang lebih memerhatikan lingkungan. Mereka ingin bisnis tidak sekedar memberikan produk dan layanan yang bagus, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan masa depan planet ini. Para konsumen punya tuntutan baru untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki reputasi baik dan bertanggung jawab. Sehingga, sebagian besar bisnis yang mendominasi pasar perlu lebih dari sekedar memberikan produk yang bagus, tetapi juga berkontribusi secara sosial, lingkungan, dan peduli pada keberkelanjutan.
Sejumlah kelompok konsumen tertentu gencar menerbitkan laporan bahwa tentang meningkatnya minat pada perusahaan yang lebih ramah lingkungan. Sehingga, tak ayal jika lebih dari 90% pebisnis setuju bahwa kepedulian pada keberlanjutan sangat penting untuk kesuksesan mereka.
Maka, untuk terus menumbuhkan bisnis perusahaan, perhatian pada lingkungan dan keberlanjutan perlu ditelisik lebih dalam untuk menjadi bagian vital dalam strategi dan operasi perusahaan. Banyak perusaahaan pun telah proaktif untuk mengembangkan masa depan yang lebih hijau Bersama dengan konsumen, mitra, pemangku kepentingan, dan pekerja mereka.
Adopsi teknologi untuk kelestarian lingkungan
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Mohit Sagar, CEO & Pemimpin Redaksi OpenGov Asia, Vivek Lath, Mitra di McKinsey & Company, Singapura, mengakui bahwa kemajuan teknologi sedikit banyak dipengaruhi oleh masalah perubahan iklim. Perubahan iklim dan krisis lingkungan terkait telah membantu orang menyadari betapa buruknya dampak kemajuan yang diciptakan tanpa diiringi dengan tanggung jawab terhadap planet ini. Sehingga, di era digital ini banyak orang memberikan solusi mutakhir untuk mengelola pemanasan global dan beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.
“Semua orang menjadi sadar akan perlunya tindakan untuk mengutamakan keberlanjutan,” kata Vivek. “Minat perusahaan terhadap isu keberlanjutan semakin besar dan melahirkan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terdampak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.”
Banyak bisnis yang tengah mencari cara untuk berkontribusi secara signifikan untuk memperbaiki lingkungan. Hal ini tentu akan membutuhkan investasi dan kerja keras. “Kami melihat bisnis mempercepat momentum mereka dan mempertimbangkan inovasi terbaik untuk memperbaiki iklim. Contoh kasusnya adalah bagaimana perusahaan kendaraan listrik bisa menghemat banyak biaya untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan.”
Vivek percaya strategi digitalisasi dan dekarbonisasi bisa membantu perusahaan untuk memitigasi dan menghadapi perubahan iklim yang ekstrem. Sebagai contoh, teknologi industri 4.0 akan membantu upaya untuk pengurangan emisi. Dengan memanfaatkan digitalisasi, bisnis dapat mengidentifikasi sumber emisi, baik di tingkat produk, tingkat unit manufaktur, maupun tingkat peralatan. Mereka kemudian dapat menentukan intervensi yang diperlukan untuk mengurangi emisi, seperti perubahan pengaturan manufaktur atau personel, dan kemudian memantau apakah intervensi yang diidentifikasi sedang diterapkan.
Langkah transisi energi
Dengan kata lain, teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi bahan bakar di berbagai industri dan sektor. Digitalisasi bisa membantu menganalisis dan menyarankan mengkalibrasi yang diperlukan. Sehingga, hal ini bisa mengubah cara orang memanfaatkan energi dan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan masa depan planet.
“Di sinilah saya yakin digitalisasi dan dekarbonisasi harus berjalan seiring, karena ini akan memastikan bahwa industri mengalami perubahan struktural dan mencapai tujuannya,” kata Vivek.
Vivek lantas menyarankan lima langkah untuk membantu bisnis untuk bersiap melakukan peralihan energi:
- Pemilik usaha mesti memahami bagaimana perubahan energi bisa memengaruhi maju-mundurnya perusahaan;
- Tetapkan target yang berani dan ambisius terkait penerapan bisnis berkelanjutan, misal menargetkan seberapa besar pengurangan jejak karbon yang ingin dicapai setelah melakukan transisi energi;
- Pertimbangkan juga situasi-situasi terkait dan pengaruhnya;
- Buat perencanaan yang menyeluruh yang akan menjadi pedoman strategi dan berikan target yang jelas dan bertahap;
- Berikan detil implementasi Langkah penerapan strategi atas perubahan energi yang akan dilakukan. Perlu juga dipertimbangkan keseimbangan antara pengurangan jejak karbon dengan profit yang dihasilkan.
Saat ini, masyarakat yang lebih memiliki kesadaran tentang kelestarian lingkungan terus mendorong perusahaan untuk mengurangi jejak karbon dan jumlah emisi yang dihasilkan. Dorongan ini telah menimbulkan perubahan besar dalam lanskap perusahaan dan pemerintah.
Sehingga, bisnis harus mengubah pola pikir mereka dari sekadar profitabilitas dengan mengorbankan lingkungan menjadi paradigma yang berkelanjutan dan menguntungkan. Harus ada saling ketergantungan dan penekanan yang lebih besar pada operasi dan inovasi ramah lingkungan.
Mengadopsi praktik berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya, memuaskan para pemegang saham, dan sejumlah keuntungan lainnya.
“Ada banyak contoh di seluruh dunia bagaimana teknologi atau solusi yang digunakan oleh kaum muda atau komunitas yang lebih besar benar-benar membuat perbedaan yang berarti. Tapi memang dibutuhkan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk forum di mana orang dapat mendiskusikan masalah mereka, berbagi ide, dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikannya,” Vivek menyimpulkan.
Menurut Vivek, perhitungan transformasi ekonomi sangat diperlukan Ketika perusahaan melakukan dekarbonisasi. Begitu pun halnya ketika mereka melihat peluang bisnis baru. Perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan teknologi dan inovasi yang akan mereka pakai, menganalisa berbagai model bisnis yang cocok untuk mengambil peluang ini.
Hal ini disampailan berdasarkan pengalaman Vivek yang telah memimpin beberapa transformasi skala besar dan membangun bisnis baru di berbagai wilayah, salah satunya membangu konglomerat energi di Indonesia. Dari pengalaman ini, dia yakin bahwa diperlukan cara berpikir yang berbeda secara fundamental tentang masalah bisnis apa pun.
Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apa yang akan menjadi proposisi nilai unik yang akan ditawarkan. Sehingga, perlu diperjelas tawaran unik dan bagaimana agar hal ini bisa dinilai penting oleh pelanggan. Sementara bagi petahana, memilih model bisnis yang berbeda juga penting.
Berdasarkan pengalaman, selain model bisnis, memiliki sumber daya manusia yang tepat juga menjadi penentu momentum kesuksesan bisnis. Baik organisasi swasta maupun publik menyadari bahwa perubahan perlu terjadi dengan cepat. Sumber daya semakin sulit didapat sementara permintaan meningkat, membutuhkan keseimbangan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. “Teknologi hijau akan membantu dunia mencapai tingkat yang berkelanjutan dan menjadikan lingkungan lebih bersih dan aman bagi semua orang.”
Untuk menerapkan teknologi berkelanjutan di suatu negara, akan nada berbagai pendekatan praktis dan efektif. “Saya percaya bahwa setiap negara akan menggunakan teknologi yang berbeda; campuran teknologi, tingkat adopsi, dan biaya penerapan semuanya akan sangat berbeda. Namun, setiap negara perlu mempertimbangkan teknologi berkelanjutan apa yang relevan bagi mereka, mempertimbangkan penerapannya, dan mempertimbangkan alasan melakukannya.”
Akan ada percepatan transisi energi jika individu-individu di negara ini mengubah perilaku mereka, pemerintah mempertimbangkan bagaimana peraturan yang memberdayakan harus dibuat, atau bagaimana bisnis memutuskan bagaimana mereka akan beroperasi.
Ide dan Solusi Urban Melalui LKYGBPC
Vivek berada di Panel Juri Internasional (IJP) dari Kompetisi Rencana Bisnis Global Lee Kuan Yew (LKYGBPC), tantangan start-up universitas global dua tahunan yang diadakan di Singapura.
Bagi Vivek, tugasnya sebagai juri adalah untuk menggerakkan, mengembangkan, dan menegakkan jiwa kewirausahaan para peserta LKYGBPC. Untuk itu, dalam melakukan penjurian, Vivek berfokus pada seberapa efektif inovasi solusi dan teknologi yang digunakan mampu memecahkan masalah. Tolak ukur lain yang digunakan adalah seberapa besar dampak dari teknologi yang diimplementasikan bisa mengubah dunia.
“Kedua parameter ini akan sangat berguna dalam mempertimbangkan bagaimana kita memilih, atau bagaimana saya akan memilih berbagai teknologi.”
Ia mengakui, bakat kewirausahaan yang inovatif dapat ditumbuhkembangkan lebih luas di masyarakat luas melalui kompetisi semacam itu. Ini berfungsi sebagai ilustrasi tentang bagaimana mereka mendorong inovasi dan kewirausahaan di seluruh masyarakat.
Persaingan juga merupakan salah satu contoh menanamkan budaya dimana generasi penerus memikirkan bagaimana sesuatu dapat dilakukan secara berbeda. Pesaing mengeksplorasi ide-ide kreatif dan memiliki forum tempat mereka dapat berbagi pemikiran, yang dapat menjadi contoh bagus untuk memelihara inovasi.
Kompetisi LKYGBPC yang diselenggarakan oleh Institute of Innovation and Entrepreneurship di Singapore Management University (SMU) ini berpusat pada ide dan solusi perkotaan yang dikembangkan oleh mahasiswa pendiri dan start-up tahap awal. Ini diposisikan sebagai gerakan inovasi kampus yang berupaya membangun ekosistem startup global dengan pendukung keuangan, termasuk pemodal ventura, oligopoli perusahaan, dan organisasi pemerintah.
“Saya percaya banyak dari sekolah terkemuka kami melakukan pekerjaan yang baik dalam menanamkan budaya di mana anak-anak berpikir tentang bagaimana hal-hal dapat dilakukan secara berbeda dan apa itu ide kreatif,” komentar Vivek.
Ada banyak contoh di seluruh dunia di mana teknologi atau solusi yang digunakan oleh kaum muda atau komunitas yang lebih besar benar-benar membuat perbedaan yang berarti. “Tapi memang dibutuhkan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk forum di mana orang dapat mendiskusikan masalah mereka, berbagi ide, dan mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikannya,” tutup Vivek.
Slips, trips, and falls (STF) are the leading source of severe injuries in the workplace. Daily, over a million workers across the world suffer injuries from slips and trips, which are the most frequent causes. Early identification of STF risks is essential for improving workplace safety and health, especially in industries such as construction, maritime, manufacturing, transportation, and storage.
Researchers from the National University of Singapore’s (NUS) Department of Biomedical Engineering have collaborated with an NUS start-up to develop a smart insole that can track workplace STFs in real time. It is the first of its kind that can detect a person’s balance. The insole enables companies to identify the location of an incident and highlight STF risk areas so that appropriate measures can be taken to minimise these hazards. The insole can also be custom fitted where necessary through foot scanning and 3D printing production.
According to a statement by NUS, the smart insole uses sensors to monitor foot pressure and an inertial measurement unit sensor to measure changes in motion. When an STF occurs, the body will initially try to maintain balance by exerting pressure on the feet to break the STF. The smart insole identifies these changes in pressure exerted by the feet, and a person’s orientation, to determine if an STF has occurred.
These pressure and motion changes due to an STF are then recorded and measured in real-time to generate balance profiles of different users. This will help employers assess which workers are more suitable for various tasks. Additionally, falls from height can be detected by the smart insole as they have distinct velocity profiles compared to falls on level ground.
Data collected by the smart insole can be easily accessed by employees through a mobile application and by company management through a dashboard. The digitisation of slips, trips, and falls incidents leads to more prompt reporting and increased transparency, eliminating the need for workers or safety officers to submit manual reports.
An official from the NUS start-up explained that STFs are significant cost drivers for most companies due to a loss of productivity, medical expenses, and administrative costs. The smart insole will reduce human and financial costs before serious accidents happen.
Apart from monitoring and reporting STFs, the smart insole recognises everyday activities like walking, standing, and sitting. This enables employers to detect potentially hazardous actions like when a worker should be walking instead of running, and evaluate a worker’s sense of balance by measuring the centre of pressure.
The researchers were awarded the Maritime Innovation and Technology-STARTUP Grant by the Maritime Port Authority of Singapore in May 2022 for prototype development and test-bedding of the smart insole for worker safety. They are collaborating with the Workplace Safety and Health Institute and Association of Singapore Maritime Industries to upgrade the smart insole for the maritime sector.
The statement noted that over time, the data collected from the smart insoles worn by workers, along with other worker-related metrics, can be used to implement best workplace practices on safety and health. The team is also looking into future applications and commercialisation of the smart insole to reduce STFs in construction, aviation, and manufacturing.
According to Trade Minister Zulkifli Hasan, the crypto asset industry in Indonesia is growing by nearly 50%. Based on Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA) data, there will be 11.2 million consumers or users of crypto assets by the end of 2021. This figure had climbed by 48.7% since the end of November 2022, when it stood at 16.55 million individuals on the market.
Surprisingly, that number is dominated by millennials aged 18 to 30. According to Coinfolk research, the six provinces in Indonesia with the highest crypto interest are Bali, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Riau Islands, and West Java.
“All of these conditions show that the potential for the crypto asset market in Indonesia is still huge, and Indonesia can become one of the world’s leaders in the crypto asset market,” Zulkifli expounded elaborated during the launch of the ‘Crypto Asset Literacy Month’ Programme in Central Jakarta.
Meanwhile, Indonesia’s physical exchange for crypto assets achieved a transaction value of IDR 296.66 trillion in 2022. This figure is lower than the figure for 2021, IDR 859.4 trillion. In contrast, the transaction value in 2020 was IDR 64.9 trillion.
“Although in 2022, the value of crypto asset exchanges will cause a drop in the market, which will undergo a sluggish (bearish) stock trend, on the other hand, more and more companies, such as Meta, Google, and Twitter, are starting to merge blockchain solutions into their business operations. This demonstrates that the cryptocurrency asset exchange will expand fast this year,” he added.
The Ministry of Trade also hopes that by mid-2023, Indonesia will have a crypto asset exchange organisation that will serve as a hub for crypto asset trading. Crypto asset exchange institutions are required since it is predicted that by 2023, crypto assets will have experienced rapid expansion from the standpoint of blockchain technology, which is the foundation of crypto asset technology.
Blockchain technology, including crypto assets, is still evolving. However, the Indonesian government has attempted to keep up with these advancements by altering numerous legislations to control a fair and equitable crypto asset management environment and emphasise consumer rights. Nevertheless, CoFTRA’s authority still includes supervision and regulation of crypto asset trading as referenced in CoFTRA Regulation No. 13 of 2022, which amends CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, which is about Guidelines for Organising Crypto Asset Physical Market Trading on Futures Exchanges.
Furthermore, to meet future difficulties in blockchain technology, such as crypto assets that may affect the financial sector, Law Number 4 of 2023, about the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), was adopted this year. The P2SK Law is intended to coordinate with one another and strengthen the role of ministries/institutions in the future regulation and deployment of crypto asset trade.
Because cryptocurrency asset trading is highly volatile, the government organised the ‘Crypto Asset Literacy Month’ initiative to raise awareness about the issue. The event was organised in collaboration with the Indonesian Crypto Asset Traders Association by the Ministry of Trade’s Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Aspakrindo).
Zulkifli Hasan, Minister of Trade, hopes that the ‘Crypto Asset Literacy Month’ Programme will increase literacy in crypto asset trading by providing the right and appropriate awareness in the community, ensuring the implementation of crypto asset physical market trading conforms with statutory regulations.
“Investing in crypto assets is fraught with danger. The value of crypto assets is erratic by nature, and it can see a significant gain or reduction in value in a short period. As a result, a thorough awareness of the community and the rewards, possibilities, and hazards of trading crypto assets is required. “Crypto Asset Literacy Month 2023 is undoubtedly one strategy to promote public literacy in crypto asset trading,” he concluded.
The Digital Literacy and Computational Thinking course at the Chinese University of Hong Kong (CUHK) has been developed in partnership with the Hong Kong branch of an American multinational technology corporation. The aim of the course is to increase students’ knowledge of cloud computing and strengthen their digital skills.
With the use of the tech company’s Lab Services Cloud Virtual Machine (VM) solution, CUHK is providing students with the ability to complete hands-on exercises through high-performance applications on their own devices, regardless of their device configuration, anytime and anywhere.
The course is designed to give students foundational skills in data literacy and IT processing, which are essential for success in today’s workplace. During the first year, 3,500 first-year students will have the opportunity to learn about coding and data processing in daily life. Over the next five years, this program is expected to benefit more than 16,000 individuals.
The Digital Literacy and Computational Thinking course was implemented as a core requirement in the 2022-23 academic year, and all students from all faculties are mandated to pass the three-credit course in order to graduate. The program provides hands-on training in cloud computing and other crucial areas, giving students from diverse fields of study the digital skills necessary for success in the future. This course aims to inspire students with the possibilities of technology, particularly cloud computing.
The use of the Lab Services VM solution is a crucial aspect of CUHK’s five-year plan, “CUHK 2025”. The objective of this initiative is to prepare students to “Meet Challenges of Tomorrow”. The acquisition of digital literacy and IT skills are central components of this plan.
CUHK’s Provost stated that the digital revolution will have a profound impact on society and drive economic growth in the future. He noted that the Digital Literacy and Computational Thinking course has been incorporated as a central part of the curriculum because it is deemed critical in preparing our undergraduate students for the rapidly evolving workplace of the 21st century.
By the end of the 2022-23 academic year, 3,500 first-year students will have completed the course. This represents a significant improvement to the curriculum and is the first mandatory course of its kind for university students in Hong Kong. With the support of the company, students can acquire practical skills at their own pace, which will be beneficial to their future success.
The Director of the Public Sector Group at the tech giant’s Hong Kong stated that acquiring digital literacy is a fundamental capability, and providing young talent with digital skills has been a long-standing commitment for us. She noted that over the years, the company has been dedicated to supporting local educators in transforming their teaching and learning methods with the use of its technologies and resources.
Now, they are pleased to use the Lab Services to assist CUHK in establishing its Digital Literacy and Computational Thinking course, which aims to foster students’ creativity and equip them with fundamental, future-proof digital skills.
She added that it is a privilege to be able to empower both educators and students to approach the digital future with confidence. In the future, the company aims to continue to support the education sector and promote the development of digital literacy.
The Department of Science and Technology (DOST) provided production technologies and system innovations to seven MSMEs in Central Luzon. The programme assisted seven MSMEs in food processing, agriculture, and metals and engineering to escalate their productivity, efficiency, and competitiveness in domestic and global markets.
The initiative was brought through Small Enterprise Technology Upgrading Programme (SETUP), which continuously supports micro, small and medium enterprises (MSMEs) in The Philippines. DOST-3 Regional Director Julius Caesar Sicat said that the seven MSMEs could acquire production technologies and systems innovations as SETUP beneficiaries to upgrade their businesses. He particularly cited the case of Fiona’s Farm, which operates as a farm resort and produces tomatoes and other green leafy vegetables through an aeroponics system with high electricity consumption.
“The assistance they will be getting from SETUP is that the Fiona’s Farm will be able to switch into solar (photovoltaic) technology that will radically cut their energy cost and make their day-to-day operation more efficient,” the DOST official clarified in an interview.
Sicat cited the importance of adopting technologies to address business-related problems and encouraged the owners of the seven firms to avail of other DOST-3 services.
“The DOST would be very much willing to help them. Our engagement with each other does not end in SETUP. We also have technical consultancy training and the regional science technology laboratory (RSTL), which can help further elevate the efficiency of their businesses,” he added.
He noted that the DOST-3 had allotted a total of PHP7.4 million (US$140 thousand) as SETUP iFund for the seven MSMEs. SETUP iFund is open to manufacturing MSMEs needing technology to improve productivity and efficiency and has been operational for a minimum of three years. The assistance includes acquiring machines and equipment financed by the programme and payable in three years with no interest.
The government has streamlined the booking and payment process for Quezon City’s traditional market merchants. They will now use the Market One-Stop Shop (MOSS) portal to register for and lease spaces and booths online. According to City Administrator Michael Alimurung, the platform would pinpoint “legitimate” vendor premises that are free of barriers. It is also part of Mayor Joy Belmonte’s goal of making Quezon City a desirable commercial destination.
With the new system, the city government guarantees a simple application process for renting a stall, including payment and collection of market charges. This will also make life easier for the city treasurer’s office, as they will no longer have to collect rent in person.
The local government installed free Wi-Fi access points in barangay halls and hundreds of other public places to ensure that the new system is widely used. A caravan will be created to assist present and new vendors with registering with the platform.
The method, according to Margarita Santos, director of the Quezon City Business Permits and Licensing Office, will not substitute any roles, such as market masters or market managers, but will make their jobs simpler. She asserted that the MOSS would adopt a “first in, first out” waiting line and award a five-year lease to the first vendor registered for the space or stand. They will, however, be relegated to the bottom of the line if they do not meet the standards within a certain number of days.
Furthermore, in mid-2022, the Department of Science and Technology (DOST) MIMAROPA – a district comprising of the provinces of Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan – gave food-based micro, small, and medium enterprises (MSMEs) a digital boost for their businesses. DOST provided a Web-based Inventory Monitoring and Logistics Management System (WIMLMS) to expedite their operations for improving output.
The digitalisation project aims to assist MIMAROPA MSMEs in adopting digital technology capabilities to better business operations and meet customer demands. One of the project’s critical parts is creating an enterprise inventory and logistics management system.
The Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) will organise the Digital Leadership Academy (DLA) Training Programme (US) in conjunction with Stanford University in California. Hary Budiarto, the Ministry of Communication and Informatics’ Human Resources Research and Development Agency chairman, declared that the collaboration would add to the list of cooperating world-class colleges.
The DLA programme was initially a collaboration between eight international campuses, including the National University of Singapore (NUS), Harvard University, Oxford University, Tsinghua University, Cornell University, Imperial College London, Massachusetts Institute of Technology, and the University of Cambridge.
“We have partnered with eight foreign universities, and this year we are exploring a partnership with Stanford University,” he spoke at a press conference for the Kominfo Digital Talent Provision Programme at the Ministry of Communication and Information Media Centre in Central Jakarta.
According to Hary, the DLA Programme intends to include all government officials, State-Owned Enterprises (BUMN), Regional-Owned Enterprises (BUMD), private enterprises (CEO level), and digital company owners as members. Training for regional leaders, including governors, mayors, and regents, is provided by Ministry Kominfo in partnership with the Ministry of Home Affairs’ HR Development Agency (BPSDM Kemendagri). DLA will hold training and visits in 2023.
The initiative will bring 20 regional leaders to South Korea this year for international benchmarking. The Ministry of Home Affairs will define the qualifications for regional heads. They visited Singapore in 2022, and 20 regional leaders were present.
The Ministry of Kominfo, on the other hand, developed digital competence from beginner to intermediate levels for students, graduate students, and the community. The Professional Academy, Fresh Graduate Academy, Talent Scouting Academy, Vocational School Graduate Academy, Government Transformation Academy, Thematic Academy, and Digital Entrepreneurship Academy are all part of the DTS Programme.
For the Professional Academy training subject, The Ministry of Kominfo targets participants who have at least worked for the past two years. Meanwhile, the Fresh Graduate Academy is designed for recent college grads. The ministry also collaborates with the industry to fulfil its personnel needs. The training programme will continue with open job offers followed by training in a specific field. After that, they participate in apprenticeship or boot camp, after which they can contract employment with the industry.
Participants in the Vocational School Graduate Academy (VSGA) course can obtain an SKKNI-based certification. VSGA is meant for the community, with at least Vocational High School graduates eligible for D1, D2, and D4. The distinction between V FGA and VSGA is that the training is based on the Occupational Map or SKKNI, particularly for SKKNI in the communications, information technology, and telecommunications industries.
Another academy is the Talent Scouting Academy, which is meant for students as part of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology’s drive for the Freedom to Learn – Independent Campus (MBKM) programme. We provide students with training, after which they return to college and can convert numerous credits, typically 10-20 credits. Our goal for the Talent Scouting Programme in 2023 is to have roughly 5,000 students.
Thematic Academies are dedicated to specific communities throughout Indonesia, such as migrant workers, individuals with disabilities, women, children, and others.
Meanwhile, the Digital Entrepreneurship Academy training programme aims to prepare students to become digital entrepreneurs. There are four curricula in the DEA training, ranging from addressing the foundations of using digital platforms to how to manage marketplaces to employing data science, big data, or AI (Artificial Intelligence) to establish business production.
We also train ASN through the Government Transformation Academy, which provides training to make them more proficient in executing public services. All these DTS training sessions are accessible to the community, students, and workers; all required is to register to participate in this training online or offline.
In the context of World Safer Internet Day, the Deputy Minister of Information and Communications (MIC), Nguyen Huy Dung, highlighted the crucial role of a safe Internet in advancing progress in Vietnam. This year’s World Safer Internet Day was themed, “Want to talk about it? Making space for safe conversations about life online”.
According to MIC, over 175,000 children worldwide access the Internet daily and experience both its advantages and potential hazards. Providing children with knowledge about Internet safety and equipping them with the tools to protect themselves has become a global concern.
World Safer Internet Day aims to promote the safe use of digital technology and create positive effects on children and young people. It strives to encourage the youth, parents, teachers, police, and technology companies to work together to develop and implement initiatives that contribute to a safer online environment.
World Safer Internet Day was initiated in 1999. By 2004, many countries had joined the initiative to raise public awareness of cyber threats. The day aims to promote joining hands to fight threats from the internet, bringing people around the globe a safer online environment.
Last year, the Vietnam Network for Child Online Protection debuted its website to keep children safe online, where users can report incidents of child abuse. The Authority of Information Security, which is run by MIC, developed and deployed the website. The network is linked to 24 units, including representatives of the Ministry of Labour, Invalids, and Social Affairs, the Ministry of Public Security, the Ministry of Education and Training, and the Ministry of Culture, Sports, and Tourism. Other representatives are from agencies, enterprises, and domestic and foreign organisations that specialise in child protection on the Internet.
As OpenGov Asia reported, in the ‘Opinion Expression’ section of the website users, including children, can give their ideas and suggestions, which state agencies can consider when drafting new policies and schemes. The ‘News’ section includes updated information about Internet safety for children in the country and across the world as well as the new technologies developed to keep children safe online. Meanwhile, the ‘Tools’ section offers useful suggestions and software for young users to have healthy interactions online.
Apart from contacting the Child Affairs Department’s hotline through the portal, users can also send child abuse reports. The Vietnam Network for Child Online Protection then verifies the reports and takes appropriate action. The website was launched as part of a programme approved by the Prime Minister to protect and assist children in healthy and creative interactions on the Internet. It targets preventing and handling activities that take advantage of the cyber environment to abuse children as well as promoting and maintaining a healthy Internet environment.
The website contributes to an ecosystem of useful domestic apps and products to help children learn and be entertained online. So far, the programme has introduced various initiatives, tasks, and breakthrough solutions to exploit advanced technologies like big data to collect data and deliver early warnings for any potential content that violates laws or is not suitable for children.
In 2022, Vietnam’s digital technology industry reached a total revenue of about US$ 148 billion. The revenue from Internet security products and services in 2022 hit about VND 4.85 trillion (US$ 205.5 million), 26% higher than that of 2021. Domestic information security enterprises have mastered over 95% of information security products and solutions. Many new technologies such as artificial intelligence (AI), blockchain, and virtual reality technology (AR/VR) have been applied to ‘Made in Vietnam’ information security products.