Industri pangan dunia terus berkembang. Sentuhan teknologi telah mengubah berbagai lini industri pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga hasil olahan makanan. Industrialisasi dan automasi ikut mempercepat proses di produksi, rantai distribusi, hingga pemrosesan makanan.

Namun, beberapa praktik industrialisasi makanan menyebabkan metode produksi yang tidak ramah lingkungan, menimbulkan penyakit, resistensi antibiotik, hingga epidemi diabetes. Modal yang dikerahkan untuk menggerakkan roda ekonomi industri pangan kini dibayar dengan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam, hancurnya habitat alam, dan pencemaran racun ke lingkungan.

Di sisi lain, standar permintaan konsumen juga meningkat. Mereka menginginkan makanan yang lebih sehat dan memerhatikan kelestarian lingkungan. Akibatnya, muncul tantangan-tantangan baru di industri pangan dan diperlukan sebuah terobosan baru untuk mengatasinya. Beberapa terobosan teknis proses dan metode transformatif diperlukan untuk mengatasi kesulitan sistem pangan dan memenuhi perubahan tren.

Keinginan konsumen yang meningkat untuk solusi makanan yang sehat, enak, tapi tetap memerhatikan kelestarian alam menjadi pendorong evolusi di sektor pangan. Inovasi diperlukan untuk menjawab semua tantangan itu. Saat ini, sejumlah inovasi tengah diupayakan perusahaan teknologi pangan untuk memproduksi sumber protein dari nabati dan sumber alternatif. Selain itu, ada pula inovasi dalam teknik pertanian alternatif, seperti pertanian vertikal dan hidroponik. Tren lain adalah inisiatif untuk mengurangi limbah makanan dan memberikan nutrisi tambahan ke makanan.

Dengan demikian, kolaborasi perusahaan rintisan, inkubator, dan akselerator di industri ini diharapkan bisa memberi kontribusi untuk masa depan industri pangan. Sebab, upaya mereka akan menjadi penentu industri pangan dunia yang lebih sehat, inovatif dan lestari.

Inovasi teknologi pangan

Perusahaan teknologi yang berurusan dengan masalah pangan mungkin belum banyak terdengar. Tapi, tren perusahaan teknologi pangan (food tech) tengah berkembang. Chris Aurand, Pimpinan Inovasi Terbuka, Thai Union menyebut saat ini pasar food tech mencapai US$260 miliar (Rp4 triliun) dan akan naik 6-10 persen dalam 5 sampai 10 tahun ke depan.

“Teknologi pangan mulai banyak dilirik terutama setelah COVID, sebab mereka mulai awas terhadap apa yang dimakan dan pengaruhnya pada kesehatan. Inilah yang membuat perusahaan startup teknologi makanan bertumbuh,” jelas Chris dalam wawancara dengan OpenGov Asia.

Chris sendiri telah bergelut di industri teknologi makanan selama sepuluh tahun terakhir. Satu hal yang membuatnya tertarik dengan sektor ini adalah dampak yang bisa dirasakan di keseharian banyak orang. Kontribusi memberikan dampak positif bagi kesehatan orang lain dan lingkungan menjadi pendorong terbesarnya untuk terus bergelut di industri ini.

Menurut Chris, terdapat sejumlah alasan yang mendorong munculnya revolusi industri pangan:

1. Sebagian konsumen makin peduli dengan industri makanan ramah lingkungan mendorong munculnya penyedia pangan alternatif yang lebih lestari. Mereka menuntut cara dan sumber produksi makanan yang lebih memerhatikan keberlanjutan. Misal beberapa komunitas, khususnya di Eropa, lebih tertarik untuk membeli produk yang diproduksi secara lokal. Cara ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mengurangi panjang rantai distribusi dan energi yang diperlukan untuk mengimpor makanan.
2. Orang-orang yang makin peduli dengan kesehatan akan mencari produk-produk dengan nilai gizi yang lebih baik. Sejumlah perusahaan menciptakan antioksidan untuk mendukung imunitas dan kesehatan. “Ada sebuah perusahaan yang fokus menciptakan produk tetes seperti minyak ikan yang kaya akan DHA untuk ditambahkan pada makanan dan meningkatkan nutrisi makanan,” jelas Chris.
3. Di sejumlah negara maju, seperti Jepang, Singapura, Hong Kong, jumlah populasi orang tua makin tinggi. Sehingga mereka perlu makanan yang mudah dicerna, sehat, dan mudah disiapkan.

Pencarian protein alternatif menjadi salah satu tren di industri makanan. Chris bercerita kalau salah satu perusahaan pangan itu tengah meneliti sumber protein baru dari air limbah. Mereka berusaha mencari cara untuk mengubah protein yang terdapat pada air tersebut agar bisa digunakan untuk makanan ternak, peliharaan, bahkan manusia. Sehingga, kita bisa menjaga polusi yang diciptakan dari peternakan dan tak lagi perlu membuat peternakan sebagai sumber protein. Sebab, peternakan merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar dunia.

Masalah limbah sisa makanan menjadi masalah lain yang ingin dipecahkan di sektor ini. Restoran dan toko roti modern menjadi penyumbang sampah terbesar dunia. Salah satu perusahaan food tech berinovasi dengan mengumpulkan makanan sisa itu untuk dijadikan pakan serangga. Serangga merupakan salah sumber protein alternatif selain hewan ternak. Cara ini ikut mendukung kelestarian lantaran mengurangi jumlah sampah organik yang berbahaya. Sampah akan menghasilkan gas metana yang bisa menimbulkan ledakan sewaktu-waktu, jika tidak diproses dan ditumpuk dalam waktu lama.

Tren lain yang akan berkembang menurut Chris adalah perkembangan teknologi pengawetan makanan yang lebih alami agar lebih ramah lingkungan. Hal ini bisa memberi dampak lebih jauh ke masalah kelestarian; mengurangi sampah makanan dan perbaikan untuk distribusi makanan.

Beberapa proses pengolahan dan pengawetan makanan saat ini telah digunakan, contohnya adalah pemrosesan dengan tekanan tinggi. Proses ini sudah ada selama 20-25 tahun dan makin memiliki peran penting. Chris mencontohkan bagaimana teknik ini bisa mengawetkan guacamole (saus yang terbuat dari alpukat) tetap segar selama sebulan di lemari es. Padahal, biasanya, alpukat akan berubah menjadi kecokelatan jika disimpan terbuka selama sehari.

Tantangan industri pangan

Lantaran berhubungan dengan kesehatan dan hidup manusia, industri pangan memiliki sejumlah regulasi yang ketat. Apalagi jika makanan konsumsi itu sudah melalui proses yang sangat inovatif. Terdapat sejumlah rintangan regulasi yang harus dilalui sebelum produk bisa meluncur ke pasar.

“Jika produk mereka sangat inovatif, maka akan ada banyak rintangan yang datang. Mereka harus memiliki mitra korporat yang lebih besar yang dapat membantu bernavigasi, sebab mereka harus membuktikan keamanan pangan itu. Mitra yang tepat akan membantu Anda memahami apa yang perlu Anda lakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan tersebut.”

Ketika ditanya mengenai personalisasi di industri pangan, Chris menyebut hal itu sepertinya masih belum akan menjadi tren dalam waktu dekat. Sistem pangan saat ini cenderung menggunakan sistem industrialisasi dalam jumlah besar.

Di industri medis, isu personalisasi sudah muncul terkait dengan obat yang bisa dibuat secara khusus. Belakangan diketahui bahwa obat yang sama bisa memberikan tingkat kemanjuran yang berbeda pada orang berbeda ras. Menurut Chris, hal tersebut juga bisa diterapkan pada makanan.

Misalnya, makanan di Bangkok untuk orang Asia bisa disajikan berbeda dengan orang ras Eropa yang juga tinggal di sana. Personalisasi ini bisa terbantu dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Namun, Chris pesimis hal ini akan terwujud dalam waktu dekat.

“Saya pikir personalisasi masih akan memakan waktu untuk dilakukan dalam skala besar,” tuturnya.

LKYGBPC mendukung inovasi dan kewirausahaan

Menurut Chris, kompetisi kewirausahaan Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition yang diselenggarakan Singapore Management University (SMU) menjadi pendorong inovasi yang penting bagi generasi muda. Lewat kompetisi ini, mereka bisa mendapat praktik langsung untuk mengambil risiko dan berani gagal.

“Anda harus mendorong anak-anak bahwa mereka perlu gagal dan memahami kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kompetisi membantu mereka mengambil risiko, sebab keberanian mengambil risiko merupakan inti dari inovasi. Anda akan mengambil banyak risiko, banyak kegagalan, dan Anda harus bisa belajar dari itu dan bangkit kembali,” tuturnya.

Untuk mendorong inovasi, Chris menyarankan perlunya dibuat suasana yang terbuka agar semua orang punya perasaan aman dan kebebasan berbicara. Jika terjadi kegagalan, maka bisa dilakukan diskusi terbuka untuk membahas penyebab kegagalan. Dalam situasi terbuka ini, semua harus berkontribusi memberikan ide.

“Anda hanya perlu mencari tahu mengapa itu tidak berhasil. Imbasnya, anggota tim memiliki zona aman untuk berbicara dan tidak merasa dihakimi dan mereka pun bersedia mengambil risiko. Saya pikir itu adalah bagian dari tantangan yang kami hadapi. Semua orang ingin semuanya sempurna saat pertama kali membuat sesuatu, tapi mereka perlu tahu kalau mereka juga bisa gagal.”

Para wirausahawan juga didorong untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Semakin cepat memahami apa yang disukai dan tidak disukai oleh seorang entrepreneur maka akan semakin baik. Hal ini dapat membuat ia mendalami apa yang ia sukai dan meminta bantuan rekan untuk pekerjaan yang tidak disukai.

Chris juga mendukung bagaimana SMU mengatur kompetisi ini menjadi dua jalur. Pertama, jalur ide. Jalur ini mengharuskan startup untuk mengutarakan ide mereka seperti halnya melakukan pitching ke inkubator. Kedua, jalur untuk startup yang sudah memiliki pendapatan. Dengan demikian, kedua tipe peserta bisa saling belajar satu sama lain. Sehingga mereka bisa memberikan pelatihan satu sama lain, berbicara, hingga berkolaborasi.

Kompetisi global ini membuka kesempatan lebih besar kepada para peserta untuk mempelajari apa yang dilakukan oleh startup di wilayah lain. Selain itu, acara ini juga membuka kesempatan kolaborasi dengan peserta dari negara-negara lain. Mereka pun bisa mendapat inspirasi dari peserta lain dan memodifikasinya sesuai dengan kondisi pasar setempat.

Sementara itu, bagi para pegiat startup food tech, Chris menyarankan untuk memiliki ketabahan dan ketekunan dalam menjalani bisnis di sektor ini. Mereka sudah pasti akan mengalami banyak penolakan, sehingga ketabahan untuk mencari umpan balik yang tepat dan memperbaiki produk dan layanan adalah kunci agar bisa membalikkan keadaan.

Ia berpesan bahwa startup yang berhasil adalah mereka yang menantang status quo. Mereka mempertanyakan mengapa sebuah kebiasaan harus dijalankan dengan cara tertentu. Mengapa kita melakukannya dengan cara ini? Kenapa, kenapa harus seperti itu? Apakah bisa dipecahkan dari perspektif yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu diyakini Chris bisa membimbing para pegiat startup untuk menggoyahkan pemimpin pasar saat ini.

“Jadi saya kira yang terpenting bagi startup food tech adalah mencoba untuk memahami konsumen dan siap untuk memodifikasi produk tersebut dan teruslah mencoba. Startup mungkin perlu mengubah cara penyampaian pesan. Misal dengan mengubah pesan ‘makanan dengan indeks glikemik rendah’ menjadi makanan pengurangan gula’, karena orang-orang lebih memahami konsep tersebut.”

Ditambah lagi dengan dukungan komunitas startup sangat suportif. Hal ini bisa menjadi bantuan berharga di saat-saat sulit, terutama karena komunitas ini mencakup orang-orang yang bergelut dengan masalah yang sama.

“Saya jamin seseorang mengalami masalah yang sama dengan yang Anda miliki, dan mereka akan memiliki perspektif baru tentang hal itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda sehingga sangat penting untuk terhubung dan berkolaborasi,” jelasnya.

All communication projects must include disaster risk assessment and mitigation. Dr Ulrich Spiedel, senior lecturer in computer science in the Faculty of Science at the University of Auckland, pointed this out as a response to the communication network outage caused by Cyclone Gabrielle. He iterated that more than affordability is needed.

According to Spiedel, around 80% of cell site failures during Cyclone Gabrielle were caused by power outages, and approximately 20% were caused by a loss of backhaul connectivity (the responsibility of telecommunications infrastructure provider Chorus). He said that modern communication systems require power and what engineers call “backhaul,” or cables that connect cell towers and exchanges to the national network.

“When Cyclone Gabrielle hit, both were severely damaged. Many sites lost power shortly after the mains failed. The battery was only designed to run for a few hours or several days at the most,” he explained.

Much of the backhaul – often fibre optic cables running parallel to power lines along important roadways – was also destroyed by landslides and flooding. As a result, even if cell sites still had power, they could not link anyone anywhere.

This resulted in the deactivation of many cell sites, including those operated by the Rural Connectivity Group (RCG), the government-appointed supplier of broadband and mobile services in sparsely inhabited areas. Emergency services have also progressively abandoned their radio-based communication networks in favour of less expensive cell phones that provide greater privacy and coverage.

Furthermore, people and emergency responders require fuel for vehicles, food, and other supplies. However, digital payments require internet service.

Failed operator-owned urban cell sites are frequently covered by neighbouring cells. If the power goes out, they can usually be reached and supplied with generators—much of the first reconnecting progress after the typhoon was achieved in this manner.

Cyclones and storms aren’t the only dangers. Tairwhiti and Hawke’s Bay, for example, are vulnerable to offshore Hikurangi subduction zone earthquakes, which could result in tsunami inundation and slips.

Manage the calamity

Spiedel recommends considering two fundamental technical concepts: site resilience and variety to deal with many forms of potential calamities. Resilience could imply outfitting cell sites with solar or wind generating, larger batteries, and “redundant” technology to allow them to operate for extended periods without needing external power or access.

Cell sites could require a separate, alternate backhaul path, such as a second cable running in an opposite direction or a microwave or satellite link. It could imply attempting to link a wire to the internet from both ends rather than simply one. This means both sides of a break could be provided from either end.

Diversity could include having more locations and using alternative cable pathways like rail tracks, and overhead high-voltage power line towers more frequently. More connectivity between these corridors for usage in crises could result.

International connectivity is also essential. New Zealand is currently linked to the rest of the globe by five undersea fibre-optic cables. However, an enormous volcanic eruption, for example, on Auckland’s North Shore, could shut the country off from three or possibly four of these.

A satellite internet service can be helpful. It assisted Wairoa in reconnecting with the outside world after hours of total darkness and subsequently brought countless banks and stores back online. It is simple to set up, does not rely on local infrastructure, and requires only a modest generator for power.

Satellite backup cannot supply the necessary worldwide capacity in a catastrophic disaster. They are, nevertheless, still a viable choice. The terminals are not expensive. Therefore equipping every Civil Defence site with one should be relatively inexpensive.

Maritime VHF radios are standard in coastal communities, which could be utilised onshore if other systems fail. Strangely, boaters are advised to have two modes of communication, yet emergency services are only required to have one.

Data is not merely a significant component of the IT ecosystem; it is the cornerstone of operations in both the private and public sectors and expands and evolves rapidly. Hence, the strategies and strategies that organisations rely on to manage their data can generate new results, but they can also impede growth and innovation.

When it comes to modernising data infrastructure, organisations want to be sure that the technology they choose can produce value from their data while keeping it secure and compliant with regularly changing regulations.

Moreover, migrating to cloud-based platforms enables organisations to rapidly become data-driven, reducing costs and enhancing business outcomes.

Modern infrastructure is characterised by its adaptability and capacity to continuously and automatically assess and act on current, comprehensive data. It enables organisations to store any quantity of data at a minimal cost in open, standardised data formats.

It is not constrained by inaccessible data silos and enables users to conduct analytics or machine learning with their methods and tool. It also enables organisations to govern data access safely, thereby increasing public confidence.

Service providers can help organisations to achieve their goals through data infrastructure solutions. The flexible, contemporary architecture will increase efficiency, maximise security and streamline operations.

The OpenGov Breakfast Insight on 22 September 2022 at Mandarin Oriental Singapore offered the latest information management use cases to sustain trust in government and better serve citizens.

Citizen Engagement Builds Government Trust

Kicking off the session, Mohit Sagar, CEO & Editor-in-Chief, acknowledges that trust in public sector services must be developed through positive citizen experiences. It is essential for the government to upgrade its infrastructure systems to connect data, content and applications capable of enhancing the availability and security of information.

Organisations are struggling to capture and preserve the increasing amount of data that is being collected. In this context, a secure and private data management system that is interoperable and integrated is required by the government to collect data from all agencies as needed.

Concerns regarding the efficiency and productivity of the digital experience begin to develop as data volumes expand and information spreads across multiple systems. Because of obsolete technology and resources, governments struggle to improve their present systems and infrastructure.

Citizens’ services now require online forms of documentation as the norm. Public services save time and money by using a once-filled form since data is easily accessible and appropriately stored. In addition, citizens do not need to resubmit forms each time they require a service because they can reuse the e-form as is or amend data as necessary.

In the digital post-COVID-19 era, paper-based documents require a substantial financial investment and amount of storage. With the cloud movement of these papers, digital registers may be utilised more frequently. However, current government data handling poses several privacy concerns. Citizens are frequently unaware of how their personal information is handled and stored.

The government must consider proper data storage and avoid silos and repetitive data. Because of outdated technologies, data insight may be misinterpreted. As a result, the government must update its information management systems and protect the cloud.

To better all government services such as grants, permits, and licences, data management and storage innovation must progress. Advances in information management in the public sector help with decision-making. AI and other tools can analyse personalised data to create smarter, data-driven judgments.

The Information Advantage: Keeping Connected While Maintaining Data Security

According to Randy Goh, Regional Vice President, Southeast Asia, OpenText, because of COVID-19, the digital revolution has forced the world to alter at an unprecedented rate.

Organisations both in public and private sectors and the systems they are using are all tightly linked, requiring the management of massive amounts of data. As a result, verifying the quality, validity and legitimacy of all data has become more complex.

To address this issue, ICT must simplify the technique for obtaining “trust” in the digital world. Apart from the products and services with which customers have direct contact, trust in data, systems and those who handle them is becoming increasingly important.

People depend on how others process information and must be able to rely on how others process information, thus the information advantage is the competitive edge that comes from using the information to its full potential.

“Today, the cloud is where the information advantage resides. A new digital fabric that underpins all businesses,” says Randy. “ The information advantage offers organisations the ability to be intelligent, connected, and accountable.”

For 30 years, OpenText has been delivering trusted and quality solutions, “These two, simple, but powerful words are extremely important to us, and we know they’re equally important to the Fortune 1000 companies who use OpenText to manage information in their enterprise,” believes Randy.

​OpenText, Canada’s largest software corporation is based in Waterloo, Canada, with regional offices in Germany, Tokyo, the United States, and Australia. With 53 offices worldwide, they provide global coverage for global enterprise customers. ​It has over 6000 trained and certified EIM professionals across customer support, managed services and professional services dedicated to unlocking information advantages for its customers. ​​

Over the past three decades, OpenText has assisted customers in the banking, insurance, manufacturing, healthcare, and public sectors with their Enterprise Information Management (EIM) journeys, according to Randy.

Equipped with industry-specific best practices and seasoned delivery and consulting resources, as well as our global and local teams in Southeast Asia, we have assisted numerous clients in achieving tremendous success with their EIM projects.

The most precious commodity in the digital economy is information. It assists clients in enhancing efficiencies, redefining business models, and transforming industries.

Organisations must utilise new technologies to unlock the power of information, become more Intelligent and Connected through automation and artificial intelligence, APIs and data automation, and increase customer, partner and employee engagement.

“EIM solutions manage the production, acquisition, application, and subsequent lifetime of structured and unstructured data, hence, OpenText EIM solutions are intended to assist enterprises in extracting value from their information, securing it, and adhering to the expanding regulatory requirements,” Randy ends.

The Information Advantage for Public Sector​

Keith Nelson, Industry Senior Strategist, Global Public Sector, OpenText followed Randy’s presentation by elaborating more work the company does with the public sector using a diagram depicting a typical federal agency content flow.

The agency’s main office acts as a focal point from which formal agreements go to state legislatures, frequently via grants, and to other federal agencies via intergovernmental agreements. The agency employs both on-site office employees and remote workers in addition to operating regional offices across the nation.

Another content lifecycle is then focused on the grantees and contractors. The department’s regulated industry is also interacted with directly by citizens through benefit programmes or queries.

In 2023, it is anticipated that over 60% of governments will have tripled their digital services for citizens, but fewer than 25% would have integrated these services across organisational silos.

Improving Citizen Experience via the implementation of digital technologies appears to be the top objective for government organisations.

“Cybersecurity is inevitable. It is the determining factor in every data- and information-related decision made by government agencies. Without it, TRUST cannot exist, and without TRUST, citizen adoption of digital services cannot occur. It will affect both internal and external development and adoption,” says Keith.

He added that the future of government is changing and shared some statistics:

• Cloud: National governments spend 22% of IT budgets on Cloud
• Security: 39% of all data breaches target web applications​
• Collaboration: Nearly half of the government employees will likely work remotely​
• Digital Experience: New Visitors to Gov Portals Up 56%​

“When you successfully utilise your information, you promote operational excellence and improved citizen experiences; you manage risk more effectively and produce greater insight,” Keith explains. “This is a cyclical pattern that returns increasing value as information management skills improve. You produce what we refer to as the Information Advantage.”

With dynamic citizen experiences, frictionless information interchange, streamlined risk management and process automation, cyber resilience, and a platform for innovation, OpenText provides the technology and skills needed for enterprises to anticipate and respond to change.

“When you connect content to digital business, you can remove friction from processes, boost employee productivity, and make governance and compliance easier. This gives your organisation a solid foundation for being resilient,” Keith explains.

Some of the works of OpenText such as: creating engaging omnichannel interactions by regularly testing, analysing, and reacting to new policies and customer feedback; providing many levels of protection to detect, prevent, examine forensically, and eliminate security risks; facilitating seamless information flow and compliance, and secure collaboration across the digital ecosystems of the public sector.

Horizontal technologies, like AI, analytics, the cloud, and automation, are used across OpenText to speed up transformation and make the company more resilient. “20 of 20 Federal Governments with the largest economies are OpenText customers including Governments of Canada, Japan, Germany, UK, Australia and the Kingdom of Saudi Arabia.”

In conversation with: Enhancing Government Services by Modernising Data Infrastructures and Providing Value to Citizens

According to Prof Alex Siow Professor (Practice), School of Computing, National University of Singapore, government services must meet the same, if not a better, standard of quality as expected by the public as citizens are digital consumers; they interact with and conduct business daily online.

Citizens as customers are engaging with businesses that regularly reinvent themselves to anticipate the wants and needs of their consumers.

In addition, customers’ expectations for how they interact with the government will rise and change as they do in the business sphere. Hence, a digital government must transform to keep up with the change in expectations, and it must do more than simply add technology to existing systems and procedures.

Concerns regarding the effectiveness and productivity of the digital experience are fueled by the data’s rapid expansion. Due to obsolete technology and resources, governments struggle to update their current systems and infrastructure.

Organisations still struggle with gathering and keeping data, even though it is being collected in ever-increasing amounts.

Weng Wanyi, Director, Singapore Government Data Office, Smart Nation and Digital Government Office opined that the value of data from the public sector goes beyond the pandemic and into many other parts of society and the economy.

Since it typically relies on various registries with distinct goals, accessibility is a challenge for many governments, thus a more efficient information network can have a significant effect.

Customer-centricity is an essential indicator of digitally transformed enterprises. The leaders of such firms evaluate the customer’s perspective first and foremost, then coordinate internal and external procedures to alleviate pain points throughout the whole customer life cycle.

“To create an effective digital transformation, you need the right people, processes and platforms in your organisation,” says Weng.

Governments can create an interoperable and connected data landscape where data collected by any government entity are accessible where needed, where security and privacy are protected and where sufficient measures such as legal, technical, and organisational prevent data misuse to fully realise the potential of their data.

Building digital public infrastructure may accelerate the delivery of the digital goals to benefit everyone while encouraging inclusion and sustainable economies. However, there are still some issues involving organisations and governments, as well as programmes, rules, rights, and cultural practices.

With this, a Digital Public Infrastructure (DPI) with even greater potential for addressing existing societal difficulties and assisting in the mitigation of future ones can be created on the foundation of a Digital Public Good (DPG). These DPGs can be enhanced, altered and reused. They are versatile, resilient and easily shared.

These examples demonstrate the effectiveness of digital cooperation. Interoperable DPGs will combine and establish a safe, trustworthy, and inclusive infrastructure that facilitates the change of the entire society.

With a digital mindset of cooperation, sharing knowledge and finding sustainable ways to handle money, organisations already have the tools to build resilient digital inclusivity, while governments can improve their decision-making and exhibit accountability and transparency with the correct information management tools.

The public sector will be able to obtain insights from data to make more informed decisions for the economic and health benefits of citizens. Properly managing public sector information will assure its continued reliability and trustworthiness, as well as encourage the use and reuse of data by both public sector bodies and the public.

Enterprise content management solutions offer rapid access to information anytime it is required. Getting this actionable result will speed up and make clearer the decision-making process and add value to the data when it is turned into suggestions for change.

The danger of data tampering or distortion can be reduced if the information is automated utilising solutions that follow governance and compliance norms while also reducing risk.

Closing Remarks

Randy noted that each organisation had unique difficulties and solutions. He emphasises that information management is a critical method for alleviating the increasing constraints on governments to meet citizen demands.

Digital technologies may drive organisations’ growth; therefore, technology must fulfil the needs of organisations for them to reach a wider audience and build long-term relationships with their stakeholders.

By mastering information management methods, agencies will also be able to turn structured and unstructured data insights into actions and outcomes. Analytics and trends will hasten decision-making while producing information-driven, practical insights.

Randy appreciated the delegates for their helpful sharing and encouraged them to get in touch with him to discuss how OpenText could help them get started with their digital journey.

Mohit is convinced that many of the assumptions and tools on which organisations rely for decision-making have been shattered by the crisis. Yet for the restart, they will need to design a robust action framework in a highly uncertain environment.

“Digital and strategic collaborations benefit both the client and the organisation. The way they do business is changing, and new chances for creative cooperation are emerging,” Mohit asserts.

When it comes to dealing with digital transformation processes, a digital partner can be the pillar of strength. Partnerships will aid organisations, particularly the government sector, in a much broader and more sophisticated process since they possess the necessary expertise and experience. “Their assistance might prevent you from making avoidable errors, saving you time and money.”

The Mor Prom mobile application, which was originally designed to track Covid cases, is being transformed into a national online health platform. The app has grown in popularity and now has 32 million users.

The Ministry of Public Health is working with private companies to transform Thailand’s national digital health platform, Mor Prom, into a mobile application. The updated app will provide Thais with a convenient and easily accessible health platform that includes 12 new features.

The app was initially designed for COVID-19 case tracing and registering people for Covid vaccination appointments. The new features will transform the app into a platform that connects to drug stores and a plethora of other public health service units. Approximately 15,000 service units and drug stores are currently linked to the app.

The security of the new Mor Prom app will adhere to worldwide safety requirements for electronic transactions and health information. This component is supported by the National Cyber Security Agency and the Electronic Transactions Development Agency.

The first of the twelve new capabilities are the COVID-19 vaccination certification service, which displays a traveller’s immunization record. The second function displays Covid test results obtained by the ATK and PCR techniques.

The third function allows users to search for a Covid testing unit near them, and the fourth feature enables site check-ins through a “beacon” mechanism. A digital health certificate display, money, organ donation services, a chatbot feature, and information on health policies are further features. Health history display, health appointment scheduling, health insurance policy verification, and telemedicine are the remaining features. The app will begin to receive additional functionality in August and September.

In the meantime, the collaboration between the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) marks a new milestone in the nation’s EV industry, as EV chargers are a vital part of the EV ecosystem.

The test ensured that the equipment used to service electric cars for both land and water transportation was safe. The test technique is based on the IEC 61851 standard for conductive charging systems for electric vehicles.

For electric buses, electric tractors, and electric ferries, the laboratory enables the testing of high-power DC chargers up to 150 kW. The availability of testing services in Thailand will significantly increase the competitiveness of local manufacturers, as they will no longer need to obtain testing and certification services from outside, hence reducing operating costs and development time.

In addition to EV charger testing, PTEC provides a variety of testing services to help the EV sector, including testing of lithium batteries, electric motorcycle battery modules, EV battery packs, electrification efficiency testing of electric motorcycles, and EV EMC testing.

Furthermore, for the sugarcane production industry, “Field Practice Solutions” (FPS) was developed as a precision agriculture system. FPS utilises drone footage for plantation area measurement, crop health monitoring, and weed/disease detection.

In addition, the system employs data processing to aid users in making educated decisions and effectively managing plantations, including fertilizer/chemical application and harvest schedules. NSTDA managed the public-private cooperation that led to the development of FPS.

On the other hand, the team created a data analytics system to estimate Brix content in sugarcane fields by combining multispectral images captured by drones with weather and sugarcane physiological data. With data on Brix and yield prediction, crops can be picked at the optimal moment for the most yield at the lowest cost.

With FPS, a harvest schedule may be properly scheduled to ensure that sugar mills receive sugarcane of optimal quality and quantity. This method has the potential to lower sugar production expenses by 20 per cent, or approximately THB 50 million per sugar mill annually.