Since the emergence of COVID-19 in 2020-2021, many countries have undergone significant changes and challenges. The pandemic has had a profound impact on public health, economies, and daily life around the world. Nations have implemented various measures to combat the spread of the virus, including lockdowns, social distancing, mask mandates, and vaccination campaigns.

It is paramount to convene a diplomatic forum where nations unite to provide mutual support and cooperation. In an increasingly interconnected world, diplomatic forums are vital for fostering international relations, addressing global challenges, and advancing common interests.

These forums facilitate open dialogues among nations, allowing them to exchange ideas, concerns, and perspectives on critical issues such as peace and security, economic development, climate change, and public health. Through diplomatic discussions and negotiations, countries can seek common ground, build consensus, and work collectively to solve complex global problems.

Tomorrow, Indonesia will gear up to host the Archipelagic and Island States High-Level Conference (AIS Forum) in Bali, starting from October 10-11, 2023. This conference is expected to be attended by representatives from 51 island and archipelagic nations and various international organisations.

The National Cyber and Crypto Agency of the Republic of Indonesia (BSSN) has been tasked with ensuring the security and smooth operation of the AIS Forum. BSSN will collaborate and synergise with stakeholders to address cybersecurity and cryptographic aspects of this international gathering.

Ariandi Putra, the spokesperson for BSSN, stated that their institution has established a cybersecurity and cryptographic security task force to ensure the preparation and execution of the AIS Forum 2023 in Bali.

The comprehensive security task force that has been assembled holds a primary objective: to enhance and optimise the role of the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) in cybersecurity and cryptographic security. This mission extends to both the lead-up to and the duration of the AIS Forum 2023, a significant international event set to take place in the beautiful locale of Bali.

Ariandi, the spokesperson for BSSN, shed light on the intricacies of the security measures put in place for the AIS Forum 2023, drawing parallels to similar efforts undertaken during two significant summits— the G20 Summit in Bali and the ASEAN Summit in Labuan Bajo and Jakarta. These past successes are a blueprint for the meticulous planning and execution of cybersecurity and cryptographic security at the forthcoming AIS Forum.

The security arrangements for the AIS Forum 2023 are underpinned by a preventive approach, highlighting the importance of anticipating potential threats and mitigating them effectively. Collaboration is a cornerstone of these security efforts, with close coordination between stakeholders, including the Indonesian National Armed Forces (TNI), the National Police (Polri), and various ministries and agencies. This collaborative approach ensures a comprehensive and unified response to any security challenges that may arise.

The overarching theme of AIS Forum 2023, “Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future,” encapsulates the core objectives of this international gathering. The conference agenda is poised to delve into three pivotal areas of focus. First and foremost, it aims to explore and advance the concept of blue economic development, recognising the vital role of oceans in the global economy. Secondly, it seeks to address the pressing challenges posed by climate change, emphasising solutions and strategies for mitigating its impact. Lastly, the conference endeavours to strengthen the bonds of solidarity among nations with islands and archipelagos, recognising their unique challenges and opportunities on the global stage.

The security preparations for the AIS Forum 2023 are a testament to the commitment of BSSN and its partners to ensuring the safety and success of this international event. The comprehensive security preparations put in place for the AIS Forum 2023 stand as a resounding testament to the unwavering dedication and commitment of the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) and its collaborative partners.

Their collective resolve is firmly directed towards safeguarding the well-being of this international event. This commitment underscores the importance of ensuring that the AIS Forum 2023 meets its objectives and serves as an example of effective security measures and collaborative efforts on the global stage.

Jika melihat masa lalu, peran pengendalian keamanan tradisional seperti militer angkatan udara, darat, dan laut sudah menjadi tanggung jawab utama pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman dari luar, seperti perebutan wilayah, aksi terorisme, atau bahaya fisik lainnya. Akan tetapi, dalam Panel Diskusi ASEAN Cyber Security Forum di Kuala Lumpur Malaysia, yang dipandu oleh Mohit Sagar selaku CEO dan Kepala Redaktur OpenGov Asia, menyatakan bahwa konsep keamanan saat ini telah mengalami perluasan. Kini, keamanan tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata, melainkan juga merambah ke ranah keamanan siber yang menjadi titik perubahan yang signifikan dalam cara sebuah negara harus mengendalikan dan melindungi diri di era digital ini.

Mohit dengan tegas menggarisbawahi bahwa jika sebelumnya peran utama pemerintah adalah dalam melindungi negara dari ancaman fisik, maka kini keamanan siber menjadi tanggung jawab seluruh entitas di berbagai sektor. Ancaman-ancaman siber dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk peretasan data, serangan siber, dan penyebaran informasi palsu yang dapat mengganggu stabilitas suatu negara dan masyarakatnya.

Pentingnya keamanan siber ini juga diakui oleh Shariffah Rashidah Syed Othman, yang menjabat sebagai Acting Chief Executive di National Cyber Security Agency of Malaysia (NACSA). Dalam diskusi tersebut, Shariffah menyatakan bahwa kerjasama antar entitas, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk secara efektif menghalau ancaman-ancaman siber yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Sebagai salah satu penduduk ASEAN, Shariffah mengatakan bahwa pentingnya kerja sama kolaboratif di tingkat domestik atau negara tidak bisa diabaikan. Dalam era globalisasi dan interkoneksi yang semakin erat, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh suatu negara tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga melibatkan wilayah regional dan internasional. Oleh karena itu, menghimpun para pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat dan sektor menjadi suatu keharusan untuk mencapai kesepakatan yang holistik dan berkelanjutan.

“Kerjasama yang solid dan saling mendukung antarentitas akan memungkinkan pembentukan pertahanan siber yang tangguh dan adaptif, siap merespons dan mencegah ancaman-ancaman siber yang terus berkembang,” ungkap Shariffah.

Dalam konteks Asia, peran ASEAN sebagai organisasi regional memainkan peran kunci dalam menyatukan pandangan dari negara-negara anggotanya. ASEAN telah menjadi platform penting untuk berdialog, bernegosiasi, dan mencari solusi bersama terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan politik, ekonomi, keamanan, dan sosial di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, menyatukan pandangan nasional dengan pandangan ASEAN menjadi langkah penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mencerminkan kepentingan bersama.

Kolaborasi Antar Entitas Membuka Kesempatan Bertumbuh Lebih Cepat

Ketika semua panelis sepakat terkait premis kerjasama dan kolaborasi, kemudian, muncullah sebuah pertanyaan terkait cara mengharmonisasikan berbagai entitas di ASEAN untuk dapat mencapai tujuan yang sama, terutama dalam lanskap keamanan siber.

Dalam hal ini, Mohit memberikan kesempatan kepada Shamsul Bahri Hj Kamis selaku Interim Commissioner di Cybersecurity, Brunei CSB, untuk menjawab.

Shamsul menekankan bahwa seluruh entitas perlu mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme-mekanisme yang telah ada saat ini. Seperti misalnya, pada tahun 2017, anggota ASEAN telah mengambil langkah maju dengan mengadopsi strategi kerja sama keamanan siber. Hal ini menandakan adanya rencana objektif untuk periode lima tahun ke depan yang bertujuan mengatasi tantangan keamanan siber di kawasan ASEAN.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan komunikasi yang muncul dari beragam kelompok sektoral dalam ASEAN yang bekerja dalam bidang keamanan siber. Ini menjadi tantangan yang cukup kompleks karena proses pengambilan keputusan di ASEAN berbasis konsensus, yang terkadang dapat menghambat kemajuan.

Akan tetapi, berbagai langkah untuk mengatasi keamanan siber di ASEAN sudah berlangsung. Tim Tanggap Darurat Komputer ASEAN (ASEAN CERT), yang mengkoordinasikan respons terhadap insiden keamanan siber, dan Program Kapasitas Keamanan Siber ASEAN, yang memberikan pelatihan dan bantuan kepada negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan kemampuan keamanan siber mereka, adalah dua contohnya.

“Untuk melangkah maju, ASEAN harus merumuskan strategi untuk lebih efektif berbagi informasi dan berkolaborasi dalam mengatasi ancaman siber yang paling serius,” jelas Shamsul. “Ini akan memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil.”

Shamsul melanjutkan bahwa upaya ASEAN untuk melancarkan komunikasi yang saat ini terkait dengan keamanan siber menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam menangani isu-isu terkait.

“Langkah ini penting karena menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan meluas memerlukan sinergi dari seluruh anggota untuk meningkatkan keamanan dan melindungi infrastruktur serta data penting dari serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas dan perkembangan di kawasan ini,” ungkapnya.

Lebih jauh, Shamsul menegaskan bahwa ASEAN harus memperkuat kerangka kerja dari kerja sama regional yang melibatkan negara-negara anggotanya dalam berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya terkait keamanan siber. Selain itu, kerja sama juga harus diperluas ke sektor swasta, lembaga akademis, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran dan kepentingan dalam menciptakan ekosistem keamanan siber yang kokoh dan berdaya tahan.

Kolaborasi dapat Memperkuat Keamanan Siber secara Kolektif

David Koh selaku Komisioner Cybersecurity and Chief Executive di Cyber Security Agency (CSA) Singapura mengafirmasi pendapat Shamsul dan Shariffahterkait inklusivitas kolaborasi keamanan siber.

Sebagai negara yang berambisi ingin menjadi pusat keamanan global (cyber security hub), Singapura juga sudah berupaya untuk secara aktif melibatkan akademisi dan masyarakat sipil dalam upaya keamanan siber kolaboratif dalam memanfaatkan upaya dan sumber daya mereka juga. David menegaskan bahwa tanggung jawab keamanan siber bukan merupakan tanggung jawab individu, melainkan ini merupakan tanggung jawab kolektif, secara nasional maupun internasional.

Akan tetapi, David menekankan bahwa upaya kolaborasi ini tentu akan menemui tantangan tersendiri. Mengingat setiap entitas memiliki perspektif dan motivasi yang berbeda, maka diperlukan strategi untuk dapat menyelaraskan motivasi-motivasi tersebut sehingga mereka dapat bekerja sama. Entitas atau pihak-pihak yang terlibat perlu saling berpindah peran seperti menukar peran antara industri dan pemerintah.

Pertukaran peran antara industri dan pemerintah menjadi cara untuk memahami perspektif satu sama lain dengan lebih baik. Industri dapat mengambil peran pemerintah untuk memahami tantangan dan kompleksitas dalam mengelola kebijakan dan regulasi untuk mencapai tujuan keamanan dan kesejahteraan publik. Sementara pemerintah dapat memainkan peran angkah untuk memahami tekanan dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menciptakan inovasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi perbedaan pandangan dan motivasi, kunci pentingnya adalah mencari titik temu dan kesamaan tujuan.

Sejauh ini, David sudah memulai untuk mengimplementasikan inklusifitas kemanan siber ini. Seperti contohnya, David telah menciptakan program untuk membantu UKM dalam memperkuat posisi keamanan siber mereka. Salah satu inisiatif ini adalah melalui Cyber Essentials, yang menawarkan seperangkat langkah keamanan siber dasar yang harus diikuti oleh semua perusahaan.

Cyber Essentials mencakup empat area penting, termasuk:

1. Manajemen aset: Ini mencakup kesadaran tentang keamanan siber bagi karyawan, dan mengklasifikasikan serta mengidentifikasi setiap aset di perusahaan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data.
2. Akses yang Aman dan Perlindungan: Ini melibatkan pembatasan siapa yang memiliki akses dan apa yang dapat mereka lakukan dengan sumber daya perusahaan.
3. Pembaruan, Cadangan, dan Tanggap. “UKM dapat memulai dengan mengadopsi Cyber Essentials sebagai langkah awal untuk memperkuat posisi keamanan siber mereka,” kata David. “Namun, ini hanya pembatasan awal, dan UKM mungkin perlu menerapkan langkah-langkah tambahan berdasarkan persyaratan dan ancaman yang khusus.”

Jika UKM ingin memperkuat posisi keamanan siber mereka, mereka harus memulai dengan Cyber Essentials,” kata David.

Penting untuk diingat bahwa ini hanya pembatasan dasar. Bergantung pada persyaratan dan bahaya khusus mereka, UKM mungkin perlu menerapkan langkah-langkah tambahan, dan CSA bersedia untuk berbagi kerangka kerja mereka dengan mitra regional seperti Malaysia dan Brunei.

Selain Cyber Essentials, CSA juga menyediakan berbagai alat untuk mendukung UKM dalam meningkatkan pertahanan keamanan siber mereka. Sumber daya ini mencakup program pelatihan keamanan siber yang disesuaikan untuk UKM, hotline keamanan siber yang didedikasikan, dan daftar konsultan keamanan siber bersertifikasi yang dapat membimbing UKM dalam mengimplementasikan Cyber Essentials secara efektif.

Dengan memanfaatkan alat-alat CSA ini, UKM dapat secara signifikan memperkuat pertahanan keamanan siber mereka dan melindungi bisnis mereka dari ancaman online, memastikan keamanan dan perlindungan terhadap aset berharga dan informasi sensitif mereka.

Selain inisiatif CSA, UKM dapat memperkuat posisi keamanan siber mereka melalui berbagai langkah, termasuk memastikan pembaruan perangkat lunak secara berkala, yang seringkali mencakup patch keamanan penting untuk melindungi dari kerentanannya yang diketahui. Individu dapat meningkatkan keamanan siber mereka dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan perangkat lunak pengelola kata sandi, sementara organisasi dapat memberi pendidikan kepada staf mereka tentang ancaman keamanan siber.

“Kita harus berusaha menyelaraskan motivasi dan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja sama yang produktif,” tekan David.

Melakukan dialog terbuka dan inklusif, serta komitmen untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, merupakan prioritas yang harus diimplementasikan guna mencapai tujuan kolaborasi yang efektif. Akan tetapi, sebuah kolaborasi tentu akan tercipta ketika setiap orang saling melakukan pertukaran kemampuan.

Peningkatan Kecakapan Digital Literasi Terhadap Tenaga Kerja

Dalam diskusi tersebut, Shariffahmenjelaskan bahwa istilah siber merupakan istilah baru belakangan ini. Terkadang, tidak semua individu berbicara dalam bahasa yang sama, terutama bagi orang-orang teknologi yang benar-benar memahami tentang keamanan siber dan orang awam secara umum. Shariffah mencoba memberikan penyederhanaan sebuah cerita dari rekan kerjanya yang kesulitan dalam memahami ekosistem digital.

“Rekan kerja saya kesulitan memahami ekosistem digital dan keamanan siber. Dengan demikian, saya terdorong untuk memiliki rasa empati terhadap mereka,” ungkapnya.

Shariffahmenyadari bahwa tidak hanya organisasi yang harus peduli tentang keamanan siber, tetapi setiap individu juga harus memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan diri mereka sendiri dan lingkungan digital yang mereka kelola.

Lebih jauh, Shariffahmenjelaskan bahwa untuk mendorong kolaborasi dan rasa empati tersebut, ASEAN dapat menerapkan 3 inisiatif dengan mengintegrasikannya kepada setiap pilar ASEAN dalam upaya menghadapi tantangan keamanan siber.

Langkah pertama penting yang telah diambil adalah pendirian Pusat Pembangunan Keamanan Siber (Cyber Security of Building Centre). Beberapa diantaranya sudah diterapkan di Singapura serta Thailand yang bermitra dengan Jepang.

Pusat ini dapat menjadi wadah kolaboratif bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kapabilitas keamanan siber mereka. Dengan kerjasama lintas batas ini, ASEAN dapat memperkuat pertahanan dan respons kolektif terhadap ancaman siber yang semakin kompleks belakangan ini.

Langkah kedua adalah dengan mengadakan latihan keamanan siber lintas batas, yang melibatkan berbagai negara ASEAN. Melalui latihan ini, ASEAN dapat menguji dan meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi ancaman siber yang melintasi batas negara.

“Namun, perlu diingat bahwa keamanan siber tidak hanya mengenai melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap tetangga kita. Tindakan yang kita lakukan saat ini, baik di pemerintahan maupun sektor swasta, akan berdampak pada generasi mendatang. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang kuat dan berkelanjutan,” jelas Sharifarashida.

Selain itu, juga melakukan evaluasi dari berbagai aspek secara teknis dan non-teknis dalam latihan ini. Diskusi tentang kemungkinan eskalasi ancaman ke tingkat yang lebih tinggi juga telah dimulai. Dengan demikian, ASEAN dapat bersiap menghadapi segala kemungkinan tantangan yang dapat muncul dalam keamanan siber.

Langkah ketiga adalah dengan membentuk kerangka strategi untuk membangun mekanisme ketahanan siber ASEAN.

Dalam mencapai tujuan ini, Malaysia juga telah berdiskusi tentang pentingnya membangun kerangka kerja keamanan siber yang tepat untuk ASEAN. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme yang sesuai untuk sertifikasi Keamanan Siber Nasional Regional ASEAN (RCN certs). Dengan memiliki kerangka kerja yang solid, organisasi dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang kompleks.

Diskusi pagi yang dipandu oleh Mohit semakin menarik ketika ia menyoroti tantangan utama dalam mengimplementasikan kolaborasi, yaitu bagaimana meyakinkan individu agar mau dan mampu melakukan kerja sama. Masalah ini adalah inti dari upaya menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk memperkuat kolaborasi antarentitas dalam menghadapi isu-isu keamanan dan tantangan terkini.

Terkadang, mungkin ada ketidakpercayaan, perbedaan kepentingan, atau bahkan rasa ketakutan dalam bekerja sama. Seperti misalnya, ketika siap untuk melakukan kolaborasi, ada beberapa pihak yang mungkin belum sepenuhnya percaya untuk berbagi informasi kepada pihak lain. Tentu ini menjadi penghalang dalam melakukan kolaborasi.

Dengan demikian, Mohit percaya bahwa diperlukan pendekatan yang bijaksana untuk merangkul semua pihak dan memastikan bahwa keuntungan dan manfaat dari kolaborasi melebihi kerugian atau risiko yang dirasakan.

Shamsul memulai untuk menanggapi isu tersebut. Ia meyakini bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat penting terutama ketika kita ingin berkolaborasi, terutama dalam dunia yang berubah-ubah dan dinamis, tentu dibutuhkan waktu untuk memperoleh kepercayaan.

Namun, tentu saja, beberapa inisiatif sudah dilakukan oleh beberapa negara ASEAN. Salah satu inisiatif yang telah dimulai adalah yang disebut ASEAN Partners Search Information Sharing. Inisiatif ini digagas oleh Cyber Security Agency of Singapore yang mendorong semua pemilik sertifikat keamanan siber ASEAN untuk berbagi informasi mengenai ancaman di ruang siber mereka dengan pihak-pihak yang terlibat.

Hal ini sejalan dengan adopsi atau penerimaan oleh semua negara anggota ASEAN, di mana setiap anggota perlu menjaga sebanyak mungkin kebersihan ruang siber dan mencegah ruang siber dari serangan atau dampak pada infrastruktur informasi kritis. Inilah wadah di mana kepercayaan dapat ditingkatkan.

Di sini, penting untuk menyadari bahwa kepercayaan dalam berbagi informasi atau pengetahuan yang signifikan tidak dapat dianggap remeh. Proses berbagi ini harus dilakukan melalui mekanisme formal yang tepat dan terpercaya, sehingga setiap pihak merasa nyaman dan yakin bahwa data yang mereka berikan akan dikelola dengan aman dan sesuai dengan tujuan bersama.

Salah satu cara untuk memperkuat kepercayaan ini adalah melalui pembuatan platform yang menjadi milik bersama. Dengan mendirikan platform yang dikelola secara bersama-sama, setiap anggota dapat merasa memiliki dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan akses informasi. Pengelolaan bersama ini juga mencerminkan nilai-nilai kolaboratif dan transparansi, di mana semua pihak berkontribusi pada keamanan dan keberhasilan platform tersebut.

Mohit menyoroti David Koh terkait upaya yang sudah dilakukan Singapura dalam menjalin kolaborasi dan inklusivitas keamanan siber antar publik-swasta. David menjelaskan bahwa CSA Singapura sendiri sudah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi. Salah satu di antaranya adalah mitra kerjasama mereka yang siap berbagi informasi intelijen mengenai ancaman dan detail teknis.

Dengan dukungan informasi tersebut, mereka dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan terkait untuk mendapatkan detail teknis, termasuk Indicators of Compromise (Iocs) yang dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan untuk memeriksa jaringan CSA Singapura sendiri dan memastikan apakah ada indikasi serangan siber terhadap CSA.

David menyadari bahwa CSA tidak dapat melakukannya sendiri. Akan tetapi berkat kemitraan dengan perusahaan teknologi swasta yang memberi mereka informasi, mereka akhirnya dapat mengimplementasikannya dalam lingkungan CSA.

David menegaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari upaya inisiatif ASEAN CERT dalam kerangka keamanan siber ASEAN yang lebih luas. Selain itu, David melihat bahwa hal-hal semacam ini dapat dijadikan platform untuk mengadaptasi gagasan-gagasan dan pengalaman yang telah diuji coba agar dapat diimplementasikan dengan seluruh negara anggota ASEAN lainnya.

David sadar betul bahwa semua negara anggota ASEAN berada dalam lingkungan yang sama, dengan populasi sekitar 650 juta orang. Kekuatan bersama ASEAN terletak pada kerjasama antara negara-negara tersebut. Ia percaya bahwa jika pendekatan ini dapat diterapkan dan semua negara bekerja sama, maka kesatuan ASEAN dalam menghadapi ancaman siber akan semakin kuat.

Seluruh panelis dalam diskusi, termasuk Mohit sendiri sebagai moderator, tampaknya telah mencapai kesepakatan atau memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya keamanan siber di wilayah ASEAN. Dengan demikian, Mohit mempertanyakan terkait bagaimana ide ini dapat ditangkap oleh masyarakat umum dan bagaimana meningkatkan kesadaran keamanan siber di anatar mereka.

Sebagai tuan rumah dalam acara ASEAN Cyber Security Forum 2023, Mohit meminta ShariffahSai Othman untuk memberikan paparan terkait hal ini.

Shariffahmenegaskan bahwa setiap insiden yang terjadi dalam bidang keamanan siber, baik itu ransomware, pelanggaran data, serangan Distributed Denial of Service (DDoS), atau bentuk serangan lainnya, seringkali disebabkan oleh kendali keamanan yang tidak efektif. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya faktor manusia. Oleh karena itu, konsep “human firewall” menjadi sangat penting dalam melindungi dari ancaman siber.

Human firewall adalah konsep keamanan siber yang mengacu pada peran aktif dan proaktif dari individu sebagai bentuk pertahanan pertama dalam melindungi organisasi atau lingkungan dari ancaman siber. Konsep ini mengakui bahwa setiap individu yang terlibat dalam penggunaan teknologi dan akses ke jaringan memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan dan privasi data.

Sebagai human firewall, setiap anggota organisasi diharapkan untuk menjadi waspada terhadap potensi ancaman siber, seperti serangan I, atau upaya peretasan. Mereka diberdayakan untuk mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan, serta untuk mengikuti praktik keamanan terbaik dalam penggunaan perangkat dan data.

Mengembangkan human firewall adalah suatu proses yang melibatkan edukasi, pelatihan, dan kesadaran tentang keamanan siber. Individu diajarkan untuk mengidentifikasi tanda-tanda serangan siber, memahami risiko keamanan, dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Hal ini juga melibatkan pembentukan budaya keamanan di dalam organisasi, di mana setiap anggota tim merasa bertanggung jawab dan berkontribusi untuk menjaga keamanan informasi.

Penting untuk mengenali bahwa ancaman siber dapat berasal dari berbagai sumber dan memiliki metode yang terus berkembang. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan adalah kunci dalam menjaga human firewall yang efektif. Organisasi perlu mengadakan pelatihan rutin, sesi pengembangan, dan ujian keamanan siber untuk memastikan bahwa anggota tim tetap up-to-date dengan tren dan taktik terbaru dalam dunia siber.

Selain itu, kolaborasi dan berbagi informasi tentang ancaman siber juga merupakan bagian penting dari mengembangkan human firewall yang kuat. Ketika individu dan organisasi berbagi pengetahuan tentang serangan yang mereka alami atau temui, hal ini membantu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan secara keseluruhan.

Pentingnya human firewall tidak hanya berdampak pada tingkat individu atau organisasi, tetapi juga pada tingkat nasional. Jika setiap organisasi memiliki human firewall yang kuat, potensi ancaman siber terhadap infrastruktur dan data negara dapat terminimalisir. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan human firewall harus menjadi prioritas bagi seluruh entitas yang terlibat dalam dunia digital saat ini.

Sebelumnya, David sudah menjelaskan pentingnya replikasi belajar dari praktik-praktik sukses di negara-negara atau organisasi tertentu terkait keamanan siber ke negara-negara ASEAN. Akan tetapi, Shariffahmenyangkal bahwa keamanan siber tidak bisa diterapkan dengan satu pendekatan yang sama untuk semua negara, sebab keamanan siber melibatkan pemahaman tentang perilaku manusia dan aspek budaya yang terkait negara tersebut. Oleh karena itu, perlu kembali kepada dasar-dasar bagaimana perilaku manusia berinteraksi dengan budaya dan masyarakatnya untuk memperkuat praktik keamanan siber di masing-masing negara.

Dalam konklusinya, Shariffahjuga menekankan kembali bahwa upaya kolektif diperlukan, melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga sektor swasta, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya. Peran mereka sangat penting bukan hanya untuk memberikan dukungan, tetapi juga dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah dan menuntut perbaikan lebih lanjut.

Seperti yang telah disebutkan dalam diskusi panel, pemerintah mungkin tidak memiliki semua jawaban dalam hal keamanan siber, dan membangun kepercayaan menjadi sangat penting.

“Kepercayaan itu rapuh; butuh waktu dan usaha untuk dibangun namun mudah untuk hancur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam membangun dan menjaga kepercayaan antarkelompok, transparansi menjadi kunci. Komunikasi terbuka dan keterlibatan yang berkelanjutan di antara semua pemangku kepentingan adalah penting dalam menciptakan lingkungan di mana risiko siber dapat diidentifikasi dan ditangani dengan efektif.

Dengan bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan membudayakan kerja sama, negara-negara ASEAN dapat memperkuat pertahanan keamanan siber mereka dan secara kolektif melawan ancaman siber. Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan individu dan organisasi untuk proaktif melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga membangun ekosistem keamanan siber yang lebih kuat dan tangguh di seluruh kawasan di ASEAN.

University of Michigan researchers have uncovered a connection between cellular mechanisms associated with cystic fibrosis and a rare disease called cystinosis, using insights from the world of digital technology. These mechanisms involve the cleanup of mutated proteins and their impact on cell health.

In cystinosis, a genetic disorder, malfunctioning cellular mechanisms lead to the accumulation of cystine crystals within cells, causing cell disruption and harm to tissues and organs, particularly the kidneys and eyes. The root of this problem lies in the lysosome, known as the cell’s recycling centre, which usually processes cellular waste, breaks it down into reusable materials, and reintroduces them into the cell.

However, when a protein responsible for transporting recycled amino acids back into the cell mutates and fails, a cellular process called endoplasmic-reticulum-associated degradation (ERAD) comes into play. ERAD cleans up the faulty protein, allowing amino acids like cystine to accumulate within the lysosome.

To tackle this issue, Varsha Venkatarangan, a graduate student at the University of Michigan, conducted experiments using fibroblasts derived from patients with cystinosis. She discovered that ERAD was the mechanism at play, causing the rapid degradation of mutant proteins. Notably, ERAD is also involved in other diseases, including a significant form of cystic fibrosis.

The significance of digital technology is increasingly indispensable in modern healthcare. This revelation serves as a compelling testament to the pivotal role that digital technology plays in managing diseases and has the potential to revolutionise the healthcare field. Notably, the application of chemical chaperones, a prime example of precision medicine, brings to light the convergence of cutting-edge biological research and innovative digital solutions.

The implications of this discovery extend beyond cystinosis, reaching into the realm of personalised medicine. With the ability to target specific genetic mutations using digital tools, medical researchers are advancing towards treatments that cater to the unique genetic makeup of individual patients. This shift from a one-size-fits-all approach to tailored interventions marks a significant advancement in healthcare. It exemplifies how tailored interventions, guided by genetic insights and facilitated by digital technology, are becoming increasingly feasible and promising.

“This intersection of biology and digital technology is opening up new frontiers in healthcare, offering fresh insights and opportunities for more effective treatments,” Varsha said.

Moreover, integrating digital technology in healthcare is more comprehensive than precision medicine. It encompasses many applications, from artificial intelligence-powered diagnostics to remote patient monitoring using wearable devices. These digital innovations promise to enhance patient care, streamline processes, and improve overall health outcomes.

As researchers continue to explore the intersection of biology and digital technology, people can anticipate a wave of transformative breakthroughs that have the potential to reshape the landscape of healthcare. From early disease detection to more precise and effective treatments, the fusion of these disciplines heralds a new era in healthcare, where individualised care based on genetic profiles becomes the norm, ultimately leading to improved patient outcomes and a higher quality of life.

Varsha emphasised, “This synergy between biology and digital innovation has the potential to usher in a new era of personalised medicine, where treatments are tailored to individual genetic profiles, promising a brighter future for healthcare.”

In the era of rapid technological advancement, the development of science has become increasingly dynamic and fast-paced. Higher education institutions, such as colleges and universities, must possess a high level of adaptability to keep pace with these changes. The continuous progress of science presents challenges and new opportunities for academic institutions.

Academic institutions must understand that science is constantly advancing. Every discovery, current research, or technological development can shift our paradigms and understanding of the world. Therefore, higher education institutions must continually strive to remain relevant and responsive to these changes.

It includes curriculum adjustments, new programme development, educational facilities and technology enhancement. Furthermore, academic institutions should also promote research and innovation among their faculty and students. They can become centres of evolving innovation and knowledge by encouraging interdisciplinary collaboration and investing in relevant research.

Mahidol University recognises the significance of transformations in the modern educational landscape. These transformations extend beyond the realm of science and technology majors, encompassing even the humanities and social sciences.

In light of this, Associate Professor Dr Vichita Ractham, the Dean of the College of Management at Mahidol University, and Associate Professor Dr Prattana Punnakitikashem, the Deputy Dean for Academic Affairs at the College of Management, recently participated in a significant event. They joined Professor Tan Kian Lee, the Dean of the School of Computing at the National University of Singapore, in a momentous Memorandum of Understanding (MoU) signing ceremony.

Technology has facilitated new avenues for exploration and analysis in the realm of humanities and social sciences. Scholars in these fields can harness the power of digital tools and data analytics to delve deeper into historical archives, analyse societal trends, and gain fresh insights into human behaviour and culture. Digital humanities, for instance, has emerged as an exciting field that leverages technology to enhance our understanding of literature, history, linguistics, and more.

It was to formalise an academic collaboration between Mahidol University and the National University of Singapore. The MoU signifies a commitment to future academic cooperation, setting the stage for various collaborative initiatives between the two institutions.

These initiatives could encompass joint research projects, student exchanges, faculty collaborations, and various academic programmes designed to enhance both universities’ educational and research experiences.

Incorporating technology into humanities and social sciences curricula enhances the educational experience for students, preparing them for a world where digital literacy and critical thinking are essential skills. It also encourages innovative teaching methods, such as blended learning, flipped classrooms, and online forums for intellectual discourse.

The signing ceremony, held at the School of Computing, National University of Singapore, marked a significant milestone in fostering stronger ties between these esteemed institutions of higher learning. It represents a shared vision of promoting academic excellence, knowledge sharing, and international cooperation in education.

This academic collaboration promises to open new horizons for Mahidol University and the National University of Singapore. It is a testament to the belief in the transformative power of education and research in shaping the future and creating opportunities for students, faculty, and researchers from both universities.

As the MoU sets the foundation for this collaborative journey, it is with optimism and enthusiasm that both institutions look forward to the exciting possibilities and contributions this partnership will bring to academia and beyond.

As Mahidol University continues to evolve and adapt to these transformations, it reaffirms its commitment to providing a well-rounded education that integrates technology and humanistic values. By recognising the importance of technology in science and humanities majors, the university prepares its students to navigate the complexities of our digital age.