|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Pada 11th ASEAN Conference yang diadakan di Bangkok, Thailand, pada 21 Juli 2023, Mohit Sagar dengan antusias menekankan pentingnya pemerintahan terbuka guna menggerakkan perubahan, serta perlunya mengadopsi transparansi dan kolaborasi demi masa depan yang lebih baik.
Dia menekankan pentingnya transformasi digital di berbagai sektor industri, termasuk kesehatan, pendidikan, layanan keuangan, manufaktur, dan industri. Selain itu, dia menyoroti betapa pentingnya platform digital yang memungkinkan kolaborasi dan pembelajaran antar individu. Semua ini terjadi dalam kompleksitas dunia modern yang juga dihadapkan pada dampak yang signifikan dari pandemi COVID-19.
“Transformasi digital mendorong inovasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memberdayakan organisasi untuk beradaptasi dengan era digital yang cepat,” lanjut Mohit.
Ia membahas bagaimana peristiwa-peristiwa nasional dan internasional mempengaruhi keterhubungan global. Namun, fokusnya adalah pada tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan pesat dalam lanskap digital, serta dampaknya pada dunia yang saling terhubung.
Kepercayaan menjadi kunci legitimasi setiap pemerintahan. Menurut Mohit, saat warga negara percaya pada pemerintah mereka, mereka lebih mungkin menerima otoritas dan keputusannya, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan melalui upaya kolektif dan menyadari bahwa kepercayaan tidak terbentuk dalam semalam, melainkan perjalanan yang berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kepercayaan publik. Pemerintah yang dapat diandalkan menarik investasi, mendukung kewirausahaan, dan menciptakan stabilitas, yang berujung pada pembangunan ekonomi,” ujar Mohit. Ia menambahkan bahwa tanpa kepercayaan, pemerintah dapat kesulitan menjalankan tugasnya dan mempertahankan dukungan dari rakyat.
Ia menambahkan bahwa Malaysia dan Singapura adalah dua contoh negara yang berusaha meningkatkan administrasinya agar lebih sesuai dengan kebutuhan warganya. Kedua negara menekankan pentingnya menghormati hukum dan mempertimbangkan kepentingan warga.
Interaksi digital yang berhasil dibangun di atas dasar kepercayaan. Pengguna harus percaya akan keamanan informasi pribadi mereka, integritas transaksi keuangan, dan keterandalan pengalaman digital mereka. “Kepercayaan ini tidak terbentuk dalam semalam; sebaliknya, diperlukan upaya konsisten untuk menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan praktik etika sebagai prioritas,” pendapat Mohit.
Ia menekankan populasi besar India dan gagasan bahwa setiap individu seperti seorang CEO dan seorang dokter, menunjukkan kemandirian dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Topik tentang transformasi digital dan bekerja dari rumah dalam ekosistem distribusi seringkali muncul dalam percakapan.
Pentingnya transformasi digital ditekankan, terutama dalam menghadapi kerja jarak jauh selama pandemi COVID-19, dan ia berbicara tentang perlunya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dasar dan peran penting pemerintah dalam memenuhi tuntutan ini serta memastikan infrastruktur berfungsi.
Peningkatan tenaga kerja jarak jauh dan transformasi digital telah mengubah cara operasi perusahaan dalam ekosistem distribusi. Konvergensi teknologi dan budaya kerja telah mengubah paradigma yang sudah mapan, memberikan berbagai manfaat dan tantangan bagi organisasi, karyawan, dan pemerintah.
Pentingnya tata kelola yang efisien juga ditekankan, menekankan dampak ketidaksempurnaan pada perekonomian dan pentingnya berorientasi pada warga negara untuk mencegah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas.
“Keamanan sangat penting dalam tata kelola yang berfokus pada warga negara, karena memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan, melindungi informasi sensitif, dan memastikan kesejahteraan warga negara secara keseluruhan,” lanjut Mohit.
Dalam pendekatan yang berfokus pada warga negara, di mana pemerintah berfokus pada memenuhi kebutuhan dan harapan rakyatnya, keamanan menjadi lebih relevan karena berbagai alasan, seperti perlindungan data warga, kepercayaan dan kredibilitas, serta pencegahan ancaman siber, antara lain.
Mohit juga membahas masalah yang dihadapi pemerintah dalam melindungi warganya dalam masyarakat yang sangat terhubung, menekankan perlunya inklusivitas dan pemerintahan yang berfokus pada warga negara. Ia mengkaji dampak bencana alam dan pemanasan global pada masyarakat dan menekankan perlunya data dan alat yang dapat diandalkan untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat. Ia juga mendesak tindakan pemerintah untuk menjadi transparan dan bertanggung jawab.
“Kemajuan teknologi yang pesat telah secara mendasar mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi, menyajikan peluang tak terduga dan tantangan yang menakutkan,” kata Mohit. Untuk berhasil menavigasi medan yang kompleks ini, organisasi dan individu harus merangkul inovasi dan memupuk kepercayaan dalam usaha digital mereka.
Inovasi adalah pendorong pertumbuhan, dan merupakan kunci untuk tetap unggul dalam persaingan dan mengatasi kebutuhan konsumen yang selalu berubah di ranah digital. Bisnis harus mengadopsi teknologi, proses, dan strategi inovatif agar tetap relevan dan berkelanjutan.
Mendukung inovasi berarti memfasilitasi pengembangan dan adaptasi, baik dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan proses, menciptakan produk unggulan yang meningkatkan pengalaman pengguna, atau menggunakan analisis data untuk membuat keputusan yang terinformasi.
Mohit dengan tegas menggambarkan betapa pentingnya menciptakan pemerintahan terbuka dan demokratisasi data. Dia menyoroti perlunya pemerintah untuk mengadopsi keterbukaan, akuntabilitas, dan inklusivitas, meskipun menyadari kesulitan dalam mengubah tata kelola dan pandangan budaya. Namun, dia mendorong langkah-langkah kecil yang dapat menciptakan perubahan yang berarti.
Ia juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi Asia dan dampak potensial teknologi yang muncul seperti metaverse dan mata uang kripto pada kebijakan pemerintah. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan warga negara dan penyediaan layanan, serta peran oposisi yang terinformasi dalam mendorong pertumbuhan dan perbaikan. Ia juga membahas pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dan pertumbuhan situs web pemerintah.
Dalam paparannya tersebut, Mohit mengangkat isu pemerintah yang mengembangkan aplikasi dan situs web tanpa memperhatikan efektivitas atau ketergunaan. Ia memberikan contoh lembaga pemerintah yang memiliki 203 situs web tetapi gagal memenuhi kebutuhan warganya, sehingga mereka terpaksa mencari bantuan di luar.
Ia menyoroti relevansi pemikiran desain dan umpan balik pengguna dalam meningkatkan layanan pemerintah serta menghindari pemborosan anggaran pada situs web dan aplikasi yang tidak efektif, sambil menekankan pentingnya kepercayaan, keamanan, dan kolaborasi dalam mencapai tujuan pemerintah terbuka.
“Pentingnya keberlanjutan dan peralihan ke energi hijau tidak dapat diabaikan jika kita ingin mengatasi masalah-masalah mendesak perubahan iklim dan degradasi lingkungan,” kata Mohit. Mengatasi tantangan yang terkait dengan peralihan ini memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, bisnis, masyarakat, dan individu untuk menciptakan masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan bersih.
Ia menambahkan bahwa dengan mengadopsi solusi energi hijau, “kita tidak hanya dapat mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi, keamanan energi, dan lingkungan yang lebih sehat bagi semua.”
Di era digital, peran pemerintah dalam memimpin dan mendorong inovasi dan transparansi data sangat penting dalam membentuk masyarakat yang progresif dan bertanggung jawab. Seiring dengan kemajuan teknologi yang cepat, pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mempromosikan inovasi sambil tetap menjaga transparansi data untuk melindungi hak dan kepentingan individu.
Di dunia yang terus berkembang dan saling terhubung saat ini, kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang ada dan memecah batas antarunit untuk meningkatkan kolaborasi semakin jelas. Dalam lanskap global yang cepat berubah, dua karakteristik kritis ini penting untuk bersaing, merangsang inovasi, dan mencapai kesuksesan.
Ketika menuju sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Mohit percaya bahwa perubahan budaya dan penerapan konsep pemerintahan terbuka secara progresif tidak dapat dianggap remeh.
Selanjutnya, peralihan ke pemerintahan terbuka memberdayakan warga negara dengan memberikan akses pada informasi, data, dan kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan. Partisipasi ini memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi, menyatakan pendapat mereka, dan berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.
Ia percaya bahwa prinsip pemerintahan terbuka mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dapat mengandalkan fakta yang dapat dipercaya jika data dan informasi dibuka untuk publik, yang berujung pada kebijakan yang lebih efektif dan efisien yang menjawab kebutuhan sosial yang nyata.
“Prinsip pemerintahan terbuka mendorong transparansi, partisipasi aktif warga negara, dan kerjasama antara pemerintah dan warganya. Namun, untuk mencapai perubahan yang substansial dan berlanjut, diperlukan perubahan budaya di pemerintahan dan pendekatan yang teliti dalam penerapannya,” demikian kesimpulan Mohit.
